Polres Kuantan Singingi (Kuansing) melalui Polsek Singingi Hilir berhasil mengungkap praktik illegal logging di kawasan hutan suaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Dalam operasi tersebut, dua orang terduga pelaku berhasil diamankan.
Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana menegaskan bahwa penegakan hukum ini adalah wujud komitmen Polres Kuansing dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama kawasan konservasi yang menjadi habitat satwa dilindungi.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah peduli dan melaporkan adanya aktivitas perusakan hutan. Hutan ini adalah warisan untuk generasi mendatang. Kami akan menindak tegas setiap bentuk perusakan lingkungan," ujar AKBP Hidayat, Jumat (13/2/2026).
Selain penegakan hukum, pihak kepolisian juga terus mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penebangan liar di kawasan hutan lindung maupun konservasi.
Kronologi Pengungkapan Kasus
Kapolsek Singingi Hilir Iptu Alfredo Krisnata menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula pada Kamis (12/2) sore. Berdasarkan laporan yang diterima, Kanit Reskrim Polsek Singingi Hilir berkoordinasi dengan Kapolsek Singingi Hilir Iptu Alfredo Krisnata Kaban.
Polisi bersama warga kemudian melakukan patroli ke dalam kawasan hutan. Di lokasi, petugas menemukan tumpukan kayu olahan yang diduga hasil penebangan liar.
Suara mesin chainsaw mengarahkan petugas ke sumbernya, di mana mereka mendapati dua pria sedang menebang pohon di dalam kawasan suaka margasatwa.
"Kedua pelaku berinisial IM (32) dan S (31) kami amankan beserta sejumlah barang bukti," kata Alfredo.
Barang Bukti yang Diamankan
Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk melakukan illegal logging.
Berikut adalah daftar barang bukti yang diamankan:
| Barang Bukti | Jumlah |
|---|---|
| Chainsaw | 1 Unit |
| Kayu Olahan Berbagai Ukuran | – |
| Sepeda Motor Tanpa Plat Nomor | 1 Unit |
| Bahan Bakar | – |
| Peralatan Olah Kayu | – |
Atas perbuatan mereka, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c serta Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan terbaru.
Berdasarkan ketentuan tersebut, para pelaku terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp10 miliar.

Leave a Reply