Tag: Lingkungan

  • Sungai Cisadane Tercemar Pestisida, Biota Air Mati Meluas 22,5 Km

    Sungai Cisadane Tercemar Pestisida, Biota Air Mati Meluas 22,5 Km

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah memeriksa Sungai Cisadane. Pemeriksaan ini menyusul dugaan pencemaran pestisida pasca kebakaran pabrik di kawasan pergudangan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

    KLH mengidentifikasi pencemaran tersebut telah meluas. Dampaknya meliputi sungai sepanjang 22,5 kilometer.

    Pencemaran Sungai Cisadane dilaporkan meluas hingga 22,5 kilometer. Wilayah terdampak meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

    Dampak yang teridentifikasi antara lain kematian berbagai biota akuatik. Jenis ikan yang ditemukan mati yaitu ikan mas, ikan baung, ikan patin, ikan nila, dan ikan sapu-sapu.

    KLH/BPLH (Badan Pengendalian Lingkungan Hidup) mengambil sampel air. Pengambilan dilakukan di bagian hulu dan hilir Sungai Cisadane. Sebanyak sepuluh sampel ikan mati juga dikumpulkan untuk diuji di laboratorium.

    Pemeriksaan lanjutan juga akan dilakukan terhadap air Sungai Jaletreng. Selain itu, air tanah serta biota perairan lainnya akan diperiksa dengan melibatkan ahli toksikologi.

    “Kami akan mendalami kasus ini melalui serangkaian pengujian laboratorium dan kajian ilmiah. Untuk sementara waktu, kami mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai agar tidak menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari karena berpotensi menyebabkan iritasi kulit dan mata, serta gangguan pernapasan jika uapnya terhirup,” kata Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, Kamis (12/2/2026).

    Berikut adalah data sebaran pencemaran Sungai Cisadane:

    Wilayah Terdampak Panjang Pencemaran (Km)
    Kota Tangerang Selatan 22,5
    Kota Tangerang (termasuk dalam 22,5 km)
    Kabupaten Tangerang (termasuk dalam 22,5 km)

    Sumber Pencemaran dan Respon Pemerintah

    Hanif menyampaikan bahwa sebanyak 20 ton pestisida milik PT Biotek Saranatama telah terbakar. Pestisida yang terbakar adalah jenis sipermetrin dan profenofos. Keduanya umum digunakan untuk mengendalikan berbagai hama tanaman.

    “Kurang lebih 20 ton pestisida terbakar, dan air sisa pemadaman yang bercampur residu kimia mengalir hingga mencemari sungai. Kondisi ini sangat berdampak serius terhadap ekosistem perairan dan masyarakat di sekitarnya,” ujar Hanif.

    Sebelumnya, pabrik pestisida di Kecamatan Setu, Kota Tangsel, terbakar pada Senin (9/2) lalu. Petugas bahkan menggunakan 2 truk pasir untuk memadamkan api yang bersumber dari bahan kimia. Api baru padam setelah 7 jam penanganan.

    Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) masih memantau dampak pencemaran di Sungai Jaletreng. Walaupun demikian, Pemkot memastikan pasokan air bersih bagi warga tetap aman.

    “Pemerintah Kota telah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pengelola air bersih, untuk memastikan keamanan distribusi,” kata Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, Rabu (11/2).

    Benyamin menambahkan pihaknya telah menyiagakan tangki air. Tangki tersebut akan disalurkan ke warga yang terdampak.

    “Dinas Perkimta bersama BPBD sudah menyiagakan armada truk tangki air bersih untuk menyuplai kebutuhan warga secara gratis,” jelasnya.

  • Tumpukan Sampah di Cipatuguran Sukabumi Memanjang, DLH Akui Krisis Armada

    Tumpukan Sampah di Cipatuguran Sukabumi Memanjang, DLH Akui Krisis Armada

    Persoalan sampah di jalur wisata Pantai Cipatuguran, Jalan Pelita, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kian pelik. Pada Kamis (12/2/2024), tumpukan limbah rumah tangga di akses utama menuju PLTU Jabar 2 tersebut terlihat semakin tidak terkendali. Sampah memanjang hingga memenuhi bahu jalan, tepat di sisi pagar pembatas pantai.

    Kondisi kumuh ini sangat kontras dengan pemandangan laut lepas di sebelahnya. Aroma busuk menyengat kian menyiksa warga dan pengguna jalan, terutama saat cuaca berubah drastis dari hujan ke panas.

    Zakaria Dinata, warga Kampung Rawakalong, Cipatuguran, menyebut kondisi saat ini jauh lebih parah dibandingkan sebelumnya. Saking panjangnya, ia mengumpamakan tumpukan sampah tersebut layaknya rangkaian gerbong kereta api.

    “Kondisinya sekarang lebih panjang, jadi mirip kereta (jurusan) Sukabumi-Bogor,” ungkap Zakaria, Kamis (12/2/2024).

    Zakaria mengaku beban mental yang dirasakannya bukan sekadar bau, melainkan rasa malu. Jalur tersebut merupakan akses utama yang ramai dilintasi wisatawan.

    “Ini kan jalur wisata, warga banyak mengeluh, wisatawan juga. Melihatnya dan mendengar komentar mereka, saya jadi malu,” tuturnya.

    Kekhawatiran kian bertambah karena sampah mulai meluber melewati pembatas dan jatuh ke bibir pantai. Zakaria mengaku kerap turun tangan memunguti sampah agar tidak terseret ombak ke tengah laut.

    Krisis Armada Jadi Akar Masalah

    Merespons keluhan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi angkat bicara. Sekretaris DLH Kabupaten Sukabumi, Nuryamin, tidak menampik kondisi penumpukan sampah di Cipatuguran tersebut.

    Nuryamin menjelaskan, akar masalah dari tumpukan sampah yang 'mengular' itu adalah krisis armada pengangkut. Jumlah truk sampah yang dimiliki DLH saat ini dinilai sangat jauh dari kata ideal untuk melayani wilayah Kabupaten Sukabumi yang begitu luas.

    “Kami armada terbatas. Hitungan kami, kebutuhan ideal armada se-Kabupaten itu 250 unit. Saat ini kami hanya punya 54 unit, itu pun 7 unit dalam kondisi rusak,” ujar Nuryamin kepada detikJabar, Kamis (12/2/2024).

    Berikut perbandingan kebutuhan dan ketersediaan armada DLH Kabupaten Sukabumi:

    Jenis Data Jumlah
    Kebutuhan Ideal Armada 250 unit
    Ketersediaan Armada 54 unit
    Armada Rusak 7 unit

    Akibat minimnya armada, DLH terpaksa menerapkan sistem rotasi jadwal pengangkutan. Hal inilah yang menyebabkan sampah di titik Cipatuguran tidak bisa diangkut setiap hari secara rutin, sehingga menumpuk di jeda waktu pengangkutan.

    “Karena keterbatasan tadi, jadwalnya jadi berputar (rotasi), tidak bisa standby tiap hari rutin di satu titik. Itu barangkali yang menyebabkan sampah menumpuk,” jelasnya.

    Nuryamin menambahkan, keterbatasan ini membuat cakupan layanan kebersihan belum merata. Dari 47 kecamatan yang ada, baru 36 kecamatan yang dapat terlayani.

    Bahkan di Palabuhanratu yang berstatus sebagai ibu kota kabupaten, belum semua jalur protokol dapat terjangkau sepenuhnya.

    “Di Palabuhanratu saja belum semua terlayani. Namun, di tengah keterbatasan itu, kami tetap berupaya mengoptimalkan fungsi layanan dan tidak menyerah,” tegasnya.

    Selain kendala armada, Nuryamin juga menekankan pentingnya keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) resmi serta kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di bahu jalan.

  • Partisipasi Pemilahan Sampah di Bali Masih Rendah, Target Dorong 75% KK

    Partisipasi Pemilahan Sampah di Bali Masih Rendah, Target Dorong 75% KK

    Partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di Bali masih tergolong rendah. Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) mengungkapkan hanya 29% masyarakat yang aktif memilah sampah.

    Angka ini menunjukkan masih ada sekitar 75% rumah tangga yang perlu didorong untuk melakukan pemilahan. Kabupaten Badung bahkan hanya mencapai 26% partisipasi.

    Pusdal LH Bali Nusra kini mengkaji permasalahan pengelolaan sampah di tiap rumah tangga melalui program Satu Bina Satu. Program ini menyasar keluarga dan pelaku usaha.

    "Sampai hari ini baru 29% yang memilah, kalau Badung mungkin baru 26%. Jadi masih ada 75% yang harus kami dorong untuk lakukan pemilahan," ujar Ni Nyoman Santi dari Pusdal LH Bali Nusra, Rabu (11/2/2026).

    Fokus program ini berlangsung hingga Maret, dengan harapan ada peningkatan jumlah keluarga yang memilah sampah. Targetnya adalah mendorong partisipasi aktif.

    Pelaku usaha seperti hotel, kafe, dan restoran juga menjadi sasaran program. Pusdal LH Bali Nusra mendatangi mereka satu per satu.

    Hal ini untuk memastikan sampah organik selesai di tempat. Mereka juga bekerja sama dengan transporter untuk pengangkutan residu.

    Tantangan Pengelolaan Sampah di Bali

    Total sampah di Bali mencapai 3.800 ton per hari. Denpasar menyumbang 1.000 ton dan Badung 700 ton.

    Sampah organik mendominasi dengan 60-70%, berupa sisa makanan dan sisa upacara adat. Ini menjadi tantangan besar.

    Santi berharap partisipasi masyarakat dan dunia usaha meningkat. Tujuannya agar pemilahan sampah dan pengurangan munculnya sampah terlaksana baik.

    "Pemerintah sangat gembira dengan upaya lapisan masyarakat baik dari swasta hingga komunitas yang aktif bantu pemerintah dan menuntaskan itu, dengan memilah, dan setelah itu dibuang kemana, mereka juga sudah punya produk yang dihasilkan dari sisa-sisa, menyelesaikan dari hulu sampai hilir," jelas Santi.

    Berikut data perkiraan volume sampah di Bali:

    Lokasi Volume Sampah Harian (ton)
    Bali (Total) 3800
    Denpasar 1000
    Badung 700

    Infrastruktur pengelolaan sampah di Bali juga belum maksimal. Fasilitas seperti TPS3R, TPST, dan bank sampah induk tidak berjalan efektif.

    "Kami punya data, kesimpulannya mereka tidak optimal kerjanya, kapasitas 20 ton kerjanya 5 ton. Kenapa? Karena pemilahan di hulu tidak berjalan baik," terang Santi.

    Pemilahan sampah organik dan anorganik yang tidak berjalan menghambat kerja Material Recovery Facility (MRF). Akibatnya, muncul bau tidak sedap dari sampah yang tidak terpisah.

    Langkah Pemerintah dan Inovasi Sungai Watch

    Pusdal LH Bali-Nusra menyebut kurangnya fasilitas infrastruktur pengolahan sampah turut memengaruhi rendahnya pengelolaan sampah. Pemerintah akan mereaktivasi dan mengoptimalkan fasilitas.

    "Pemerintah akan mereaktivasi juga optimalisasi sesuai kapasitas penuh. Kalau kurang, kami akan bangun. Bangun pun tidak mudah karena berkaitan dengan lahan, Pemerintah Provinsi Bali kalau tidak salah ada lima lahan, silahkan digunakan," jelas Santi.

    Sementara itu, Sungai Watch meluncurkan dua mesin konveyor untuk pilah sampah. Ada juga mesin cuci dan mesin pengepres.

    Mesin ini berkapasitas 2.000 kg/hari, mengolah sampah dari sungai dan pantai. Pengolahan dilakukan dalam empat tahap: penerimaan, pemilahan, pemadatan, dan pencucian.

    Awalnya, Sungai Watch menyortir secara manual. "Pencucian sendiri dilakukan lima kali, menggunakan eco enzyme, sehingga terjamin ramah lingkungan. Kami juga ada water treatment plant, jadi nanti airnya tidak akan jadi limbah, tapi disaring, diolah lagi," ujar staf Sungai Watch.

    Sungai Watch memiliki 380 titik penyaring sampah di Bali dan Jawa Timur. "Denpasar sendiri paling banyak Denpasar Selatan, satu hari bisa 200, 300 kilo hanya bersumber dari sungai saja," kata Field Manager Sungai Watch Bali, I Made Dwi Bagiasa.

    "Di Bali kami kumpulkan rata-rata 1.500 kg per titik jaring per tahun, di Banyuwangi dua kali lipat, tetapi di Sidoarjo hampir 10 kali lipat. Jadi kalo penduduknya jauh lebih banyak, di situ sumbernya," jelas Co Founder Sungai Watch, Gary Bencheghib.

    Dominasi sampah yang ditemukan adalah sampah kresek. Sungai Watch mengolahnya menjadi berbagai produk melalui perusahaan sampingan bernama Sungai Design. Produknya meliputi sandal, barbel, meja, kursi, dan nampan.

    "Kami proses pakai mesin CNC dan kami poles manual. Kami sudah mulai ekspor ke luar negeri dan profitnya dikembalikan ke yayasan. Kami sudah menang beberapa design award di Paris, New York, Australia, Jepang," tutur Gary.

  • Bupati Badung Dorong Uji Kelayakan Ulang Insenerator yang Disetop KLH

    Bupati Badung Dorong Uji Kelayakan Ulang Insenerator yang Disetop KLH

    Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, angkat bicara terkait peluang pengoperasian kembali insenerator yang sempat disetop oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Adi Arnawa tengah mengupayakan agar perangkat terkait melakukan uji ulang kelayakan alat pembakar sampah tersebut. Uji ulang ini bertujuan untuk memastikan emisi yang dihasilkan berada di bawah ambang batas lingkungan yang ditetapkan.

    Langkah ini diambil sebagai bahan pertimbangan bagi kementerian agar fasilitas pengolahan sampah dapat kembali dioperasikan untuk mendukung pengelolaan sampah di Badung. Jika alat tersebut dapat beroperasi kembali, insenerator tidak akan terbengkalai meski sempat ditegur KLH.

    “Kami akan segera melakukan uji untuk memastikan emisinya sesuai standar lingkungan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah melewati uji ini dan dianggap masuk ambang batas, ini bisa menjadi pertimbangan buat kementerian,” ujar Adi Arnawa, Rabu (11/2/2026).

    Bupati Adi Arnawa berharap hasil uji emisi dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Ia meyakini bahwa jika syarat emisi terpenuhi, tidak akan ada masalah untuk pengoperasian kembali.

    “Kalau insinerator ternyata dari hasil uji emisi dioksin atau apa syaratnya itu sudah memenuhi, saya kira tidak ada masalah. Kesimpulannya mungkin akan beroperasi kembali setelah ada pengujian dahulu dan mudah-mudahan kami diberikan kesempatan,” harap Adi Arnawa.

    Strategi Jangka Pendek dan Panjang Pengelolaan Sampah

    Rencananya, jika operasional insinerator ini disetujui, distribusinya akan difokuskan pada Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang tersebar di seluruh Badung. Langkah ini merupakan strategi jangka pendek.

    Strategi ini diambil sembari menunggu kesiapan teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang kini sedang digodok pusat bersama pemerintah daerah. Adi Arnawa menghormati keputusan pemerintah pusat.

    Ia tetap optimis bahwa teknologi insinerator masih bisa dimaksimalkan jika hasil uji emisi terbukti memenuhi syarat.

    Potensi Manfaat Operasional Insinerator

    Pengoperasian kembali insinerator berpotensi memberikan beberapa manfaat, terutama dalam pengelolaan sampah di Badung. Berikut adalah beberapa potensi manfaat tersebut:

    Aspek Potensi Manfaat
    Pengurangan Volume Sampah Membantu mengurangi tumpukan sampah yang membebani TPA.
    Efisiensi Lahan Meminimalkan kebutuhan lahan untuk penimbunan sampah.
    Dukungan TPS3R Melengkapi fungsi TPS3R dalam mengelola sisa sampah yang tidak bisa didaur ulang.
    Pencegahan Pencemaran Mengurangi potensi pencemaran akibat penimbunan sampah jika emisi terkontrol.
  • Pemerintah Percepat Penerapan Teknologi Mikro Pengolah Sampah di Kelurahan dan Desa

    Pemerintah Percepat Penerapan Teknologi Mikro Pengolah Sampah di Kelurahan dan Desa

    Pemerintah akan mempercepat penerapan teknologi pengolahan sampah skala mikro. Teknologi ini direncanakan untuk diterapkan di tingkat kelurahan dan desa. Percepatan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbaru penanganan sampah nasional.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan hal tersebut usai rapat terbatas di Istana, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Brian menyebut teknologi ini dikembangkan oleh perguruan tinggi.

    Pengolahan sampah skala kecil ini akan segera diuji coba dan diterapkan secara lebih luas. Tujuannya agar penanganan sampah di tingkat masyarakat menjadi lebih efektif.

    Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya percepatan penerapan teknologi pengolahan sampah skala mikro. Teknologi ini melengkapi program waste to energy yang sudah berjalan.

    “Jadi Bapak Presiden memberikan arahan selain tentu waste to energy yang tetap terus berjalan, beberapa teknologi pengolahan sampah skala mikro yang memang sudah dikembangkan di beberapa kampus tadi diminta oleh Bapak Presiden untuk dilakukan percepatan,” kata Brian.

    Brian Yuliarto menjelaskan, program ini berfokus pada pengolahan sampah menjadi material lain. Material ini nantinya dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan pembangunan.

    Transformasi Sampah Menjadi Pasir Bangunan

    Teknologi pengolahan sampah skala mikro ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan program waste to energy. Jika program sebelumnya menghasilkan listrik, teknologi ini fokus pada transformasi sampah.

    Pengolahan sampah di tingkat kelurahan ini akan mengolah sampah menjadi pasir atau debu. Pasir ini dapat digunakan sebagai campuran bahan untuk membangun trotoar atau semen.

    “Kalo yang ini tidak menghasilkan listrik. Jadi ini hanya untuk menangani sampah menjadi pasir atau debu ya yang nanti bisa dipakai untuk mencampur, dicampur pasir untuk apa trotoar, untuk semen dan sebagainya,” ujarnya.

    Berikut adalah perbandingan dua pendekatan utama pemerintah dalam penanganan sampah:

    Aspek Waste to Energy Teknologi Mikro Pengolah Sampah
    Tujuan Utama Menghasilkan listrik Mengubah sampah menjadi material lain (pasir/debu)
    Skala Penerapan Umumnya skala besar Skala mikro, kelurahan dan desa
    Produk Akhir Energi listrik Pasir, debu (bahan bangunan)
    Fokus Pengolahan Energi dari sampah Pemanfaatan material sampah

    Percepatan Implementasi dan Kolaborasi

    Brian mengungkapkan, saat ini ada sejumlah teknologi pengolahan sampah yang sudah berjalan di beberapa kampus. Teknologi-teknologi ini sedang dalam tahap seleksi untuk dipercepat implementasinya.

    Program ini akan melibatkan kolaborasi dengan Danantara dan Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah memastikan bahwa penerapan teknologi ini tetap ramah lingkungan dan memenuhi standar yang ditetapkan.

    “Ada beberapa teknologi tadi dibicarakan, kita akan segera pilih, ada juga akan berjalan bersama Danantara sehingga nantinya penanganan sampah juga akan berjalan di level-level mikro di tingkat kelurahan lebih efektif,” ujarnya.

    “Tentu nanti kita juga akan bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa teknologi-teknologi yang ada itu juga bersih tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan,” lanjut Brian.

  • Puluhan Siswa TK-SD di Sumberwringin Bondowoso Tanam Pohon di Lereng Gunung Raung

    Puluhan Siswa TK-SD di Sumberwringin Bondowoso Tanam Pohon di Lereng Gunung Raung

    Puluhan siswa taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) di Kecamatan Sumberwringin, Bondowoso, aktif dalam aksi penghijauan. Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan alam sekitar.

    Aksi ini bertajuk Sedekah Oksigen, para siswa menanam pohon. Lokasinya berada di kawasan lereng Gunung Raung, wilayah Sumberwringin, Bondowoso.

    "Saya senang sekali ikut aksi ini. Ikut melestarikan alam," jelas Khairunnisa (5), seorang siswa TK, kepada detikJatim di lokasi, Rabu (11/2/2026).

    Hal serupa disampaikan Fathor (8), siswa SD di Sumberwringin. Ia mengaku bersama 40 teman sekolahnya sengaja ikut dalam aksi penghijauan tersebut.

    "Saya sering ikut bapak ke hutan. Karena memang senang melihat alam yang menghijau. Kalau ada aksi seperti ini, saya mau ikut lagi," ujar Fathor.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi penghijauan dilaksanakan di Petak 29A, RPH Sukorejo, BKPH Sukosari, KPH Bondowoso. Kegiatan ini merupakan inisiasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bondowoso.

    Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN). PWI Bondowoso memilih kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian. Ini menunjukkan komitmen pada alam dan lingkungan.

    "Kami memilih kegiatan semacam ini sebagai bentuk kepedulian pada alam dan lingkungan," kata Ketua PWI Bondowoso, Sinca Pengestu.

    Menurutnya, aksi ini sengaja melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai pihak di Bondowoso turut serta dalam aksi ini. Aksi Sedekah Oksigen mengusung tagline Tanam Satu Pohon, Wariskan Sejuta Oksigen.

    "Kami ingin berbuat lebih banyak pada alam dan lingkungan. Karena kelestarian alam menjadi tanggung jawab kita semua," pungkas Sinca.

    Kolaborasi Multi Pihak

    Sinca menambahkan, semangat menjaga kelestarian lingkungan merupakan simbol kepedulian bersama. Ini menunjukkan kepedulian terhadap kondisi alam. Juga sebagai upaya nyata mengurangi dampak perubahan iklim.

    Selain puluhan siswa sekolah, kegiatan ini juga melibatkan ratusan peserta. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Termasuk jajaran Pemkab Bondowoso yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah.

    Aksi tersebut juga diikuti jajaran Polres dan Kodim. Organisasi masyarakat, relawan, serta Perhutani turut serta. Perhutani merupakan pemangku wilayah pengelolaan hutan.

    Peserta Aksi Sedekah Oksigen

    Berikut adalah beberapa kelompok yang terlibat aktif dalam aksi Sedekah Oksigen:

    Kelompok Peserta Peran/Keterlibatan
    Siswa TK dan SD Peserta utama penanaman pohon
    PWI Bondowoso Penyelenggara dan inisiator
    Pemkab Bondowoso Dukungan dan partisipasi pimpinan daerah
    Polres Bondowoso Dukungan pengamanan dan partisipasi
    Kodim Bondowoso Dukungan dan partisipasi personel
    Organisasi Masyarakat Partisipasi aktif dalam kegiatan
    Relawan Lingkungan Dukungan tenaga dan semangat
    Perhutani Penyedia lokasi dan dukungan teknis
  • Penambangan Batu Koral Ilegal di Pesisir Cisolok Sukabumi Digeledah

    Penambangan Batu Koral Ilegal di Pesisir Cisolok Sukabumi Digeledah

    Aktivitas penambangan batu koral yang marak di pesisir Jalan Lempeng, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, dipastikan ilegal. Hal ini karena para penambang tidak mengantongi izin resmi. Pemerintah kecamatan telah turun ke lokasi untuk memverifikasi laporan warga.

    Laporan tersebut terkait eksploitasi material pantai yang diduga merusak lingkungan. Camat Cisolok, Okih Fajri Asyidik, menegaskan bahwa pengambilan material di sempadan pantai mutlak dilarang. Larangan ini berdasarkan undang-undang lingkungan hidup dan aturan perizinan yang berlaku.

    "Berdasarkan aturan regulasi, eksploitasi material di sempadan pantai itu mutlak memang tidak boleh dilakukan, berdasar dengan undang-undang lingkungan hidup dan juga kaitan dengan perizinan," kata Okih saat dikonfirmasi detikJabar, Rabu (11/2/2026).

    Okih menjelaskan, kegiatan eksploitasi material hanya diperbolehkan untuk kemaslahatan publik. Contohnya, pembangunan dermaga atau fasilitas umum lainnya. Namun, aktivitas di Jalan Lempeng ini murni dilakukan warga secara mandiri.

    Mereka beroperasi tanpa badan hukum yang jelas. Hasil verifikasi lapangan tidak menemukan keterlibatan perusahaan atau lembaga besar. Fenomena ini diduga kuat didorong oleh faktor ekonomi masyarakat setempat.

    Pemerintah Kecamatan Cisolok melalui Camat Okih Fajri Asyidik, menyampaikan hasil verifikasi di lapangan. Tidak ada indikasi keterlibatan lembaga atau perusahaan besar di balik penambangan batu koral ini.

    "Sampai saat ini hasil verifikasi kami, check and recheck bersama jajaran Forkopimcam dan pihak kepolisian, tidak ditemukan indikasi dilatarbelakangi oleh lembaga atau perusahaan. Itu murni personal masyarakat yang memang urusannya urusan dengan perut," bebernya.

    Meskipun memahami kondisi ekonomi warga, Okih menekankan risiko dampak lingkungan jangka panjang. Batu koral berfungsi sebagai penahan sedimen dan pelindung alami dari abrasi pantai.

    Dampak Lingkungan Jangka Panjang

    Pengambilan batu koral, meskipun dalam jumlah kecil, akan menimbulkan dampak signifikan seiring waktu. Fungsi batu koral sangat penting sebagai benteng alami pantai. Kehilangan batu koral dapat mempercepat laju abrasi.

    "Mungkin saat ini dengan berkarung-karung yang mereka ambil kondisi tidak akan terlalu (terasa), tapi dengan proses waktu itu akan jelas (berdampak). Karena batu itu juga akan menahan sedimen sebagai proses penguatan mengurangi abrasi," jelas Okih.

    Berikut adalah tabel ringkasan dampak penambangan batu koral:

    Dampak Penjelasan
    Peningkatan Abrasi Batu koral berperan sebagai penahan alami, tanpa batu koral pantai lebih rentan terkikis.
    Kerusakan Ekosistem Pesisir Habitat biota laut dan vegetasi pantai terganggu.
    Perubahan Garis Pantai Garis pantai dapat mengalami perubahan drastis, mengancam permukiman warga.
    Penurunan Kualitas Air Sedimen yang terbawa arus dapat mencemari air laut dan berdampak pada kehidupan bawah air.

    Langkah Preventif dan Humanis

    Sebagai langkah awal, Pemerintah Kecamatan Cisolok bersama Forkopimcam akan memasang spanduk imbauan. Pemasangan dilakukan di titik-titik penambangan dalam waktu dekat. Sosialisasi ini untuk mengingatkan masyarakat.

    Tujuannya agar warga tidak melanggar aturan yang berlaku. "Besok lusa akan segera melakukan kegiatan sosialisasi dengan memasang banner Forkopimcam untuk mengingatkan pada masyarakat," tegasnya.

    Terkait upaya hukum, pihak kecamatan mengedepankan pendekatan humanis. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi warga. Pemerintah akan mencari solusi alternatif mata pencarian. Solusi ini agar warga tetap dapat mencari nafkah tanpa merusak lingkungan.

  • Nusakambangan Capai Zero Waste Berkat Pengolahan Sampah Napi 1 Ton Per Hari

    Nusakambangan Capai Zero Waste Berkat Pengolahan Sampah Napi 1 Ton Per Hari

    Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai 'pulau penjara', berhasil mencapai zero waste. Keberhasilan ini terwujud berkat Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan Sampah yang mengolah sekitar 1 ton sampah setiap hari.

    Di pulau ini, terdapat 13 unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (UPT Ditjenpas), meliputi 12 lembaga pemasyarakatan dan 1 badan pemasyarakatan. Dengan 4.037 warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana, volume sampah yang dihasilkan mencapai 1 ton per hari.

    Program zero waste di Nusakambangan telah berjalan selama delapan bulan belakangan. BLK Pengolahan Sampah menjadi kunci utama dalam upaya pengelolaan lingkungan ini.

    “Satu hari bisa 1 ton sampah dari lapas se-Nusakambangan yang diolah. Sebelumnya, sampah setiap UPT ditaruh di belakang lapas. Sejak adanya BLK ini, (sampah) zero waste. Sumber sampah dari 13 UPT di Nusakambangan,” jelas Kepala Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, Winarso, saat rombongan Komisi XIII DPR RI mengecek sarana pembinaan napi di Nusakambangan, Rabu (11/2/2026).

    Kerja Sama dan Pelibatan Napi

    Operasional BLK Pengolahan Sampah merupakan hasil kerja sama Nusakambangan dengan PT Solusi Limbah Abadi. Para narapidana dilatih untuk mengolah sampah menjadi pupuk.

    Sampah yang diolah meliputi sisa makanan, sampah dapur, sampah organik, serta sampah nonmedis. Sampah-sampah ini dihasilkan dari aktivitas harian warga binaan dan petugas di seluruh lapas.

    Winarso mengatakan, upaya ini telah mengurangi jumlah sampah secara signifikan. Pengelolaan sampah terpadu menjadi prioritas di seluruh wilayah lapas Nusakambangan.

    “Sampah domestik tersebut diolah dengan metode pembakaran hingga habis menggunakan sarana yang tersedia sehingga sampah berkurang secara signifikan dan tidak menumpuk di lingkungan lapas,” jelas Winarso.

    Hasil akhir pengolahan berupa abu pembakaran juga dimanfaatkan kembali. Abu tersebut digunakan sebagai bahan urukan di area tertentu dan campuran pupuk bersama kotoran hewan.

    Pupuk yang dihasilkan mendukung kegiatan pertanian dan ketahanan pangan di Nusakambangan. Program ini menunjukkan komitmen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

    Berikut adalah rincian jenis sampah yang diolah dan pemanfaatannya:

    Jenis Sampah Metode Pengolahan Pemanfaatan Hasil
    Sisa makanan Pengolahan Pupuk
    Sampah dapur Pengolahan Pupuk
    Sampah organik Pengolahan Pupuk
    Sampah nonmedis Pembakaran Bahan urukan & campuran pupuk

    “Pengolahan sampah di Nusakambangan mulai beroperasi pada bulan Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah terpadu di seluruh wilayah lapas Nusakambangan,” tutur Winarso.

  • Tumpukan Sampah Sumbat Aliran Sungai Citarum Lama Kabupaten Bandung

    Tumpukan Sampah Sumbat Aliran Sungai Citarum Lama Kabupaten Bandung

    Aliran Sungai Citarum Lama di Kampung Cicukang, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, kembali tersumbat tumpukan sampah. Kondisi ini terpantau pada Rabu, 11 Februari 2026, menyebabkan aliran sungai tidak bergerak lancar.

    Pantauan di lokasi menunjukkan sungai dipenuhi beragam jenis sampah. Mulai dari plastik, styrofoam, kasur bekas, botol minuman, hingga potongan kayu.

    Selain itu, pertumbuhan rumput dan kangkung turut memperparah kondisi penumpukan. Bau tak sedap menyengat tercium di sekitar area sungai.

    Sungai Citarum Lama ini terhubung langsung ke Sungai Citarum Utama. Perbedaan warna air yang kontras terlihat jelas pada persambungan kedua sungai tersebut.

    Masalah serupa pernah terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025. Saat itu, pemerintah bersama relawan masyarakat telah melakukan aksi pembersihan massal.

    Uto, warga sekitar, mengungkapkan, “Iya setelah tahun lalu dibersihkan, tidak berselang lama sampah kembali datang lagi lah ada dari sekitar 8 bulan yang lalu,” kata Kartiwa atau kerap disapa Pak Uto (62), Rabu (11/2/2026).

    Uto menjelaskan bahwa sampah tersebut merupakan kiriman dari Kota Bandung. Sampah mengalir melalui Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan berakhir mengendap di sungai ini.

    Ia menuturkan, “Jadi sebelum ke sungai ini, di aliran sungai yang kecil itu dipasang beberapa jaring. Nah pas kejadian ada mobil nyemplung, jaringnya dibuka. Jadi sampahnya langsung ngalir ke sini dan di sini nya juga ada kangkung yang menghambat.”

    Jika hujan deras, tumpukan sampah sering memicu banjir hingga ke permukiman warga. Akibatnya, aktivitas sehari-hari warga terganggu.

    “Ini pernah banjir kejadian di sini hampir 2 meteran lah di sini. Sampai ke atas sana rumah saya. Saya di atas juga sampai kebanjiran gitu,” jelasnya.

    Berikut adalah data potensi dampak tumpukan sampah di Sungai Citarum Lama:

    Dampak Keterangan
    Banjir Dapat mencapai 2 meter di permukiman
    Gangguan Aktivitas Warga kesulitan beraktivitas sehari-hari
    Pencemaran Lingkungan Bau menyengat dan air kotor
    Risiko Kesehatan Warga enggan mendekati sungai karena khawatir gatal-gatal

    Uto mengungkapkan, mayoritas sampah domestik warga sekitar telah dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Oxbow Mekar Rahayu.

    “Iya kalau warga mah ngangkut mah ya tiap hari ke sana ke pabrik (oxbow). Pabrik itu tapi yang diangkut ke situ bukan kain, kainnya suruh di bakar di sini gitu. Tah tapi setelah numpuk gini mah, warga di sini juga jadi ikut-ikutan buang di sini,” ungkapnya.

    Kekhawatiran Warga dan Harapan Tindakan Pemerintah

    Warga tidak berani membersihkan sampah di area sungai secara mandiri. Mereka khawatir akan dampak kesehatan, seperti gatal-gatal dan bau air yang menyengat.

    “Kalau sudah gini bingung, warga juga ka berani ke sungai. Takut gatal-gatal dan airnya juga bau banget,” bebernya.

    Panjang tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai diperkirakan lebih dari 300 meter. Lebar sungai sekitar 20 meter, dengan kedalaman bisa mencapai 2 meter lebih.

    Uto berharap pemerintah segera mengambil tindakan. Ia menilai pembersihan membutuhkan alat berat agar prosesnya cepat selesai.

    “Ini mah ke dalamannya bisa sampai 2 meter lebih. Makanya diangkutnya juga udah harus pakai alat berat aja biar cepat selesai. Makanya saya berharap bisa segera dibersihkan lah oleh pemerintah,” pungkasnya.

  • Eksploitasi Koral di Cisolok Sukabumi Resahkan Warga

    Eksploitasi Koral di Cisolok Sukabumi Resahkan Warga

    Eksploitasi koral di pesisir Jalan Lempeng, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, kini menjadi perhatian serius. Suara deburan ombak Teluk Palabuhanratu bersahutan dengan deru truk pengangkut koral. Fenomena ini meresahkan warga sekitar, yang kini menyaksikan langsung penambangan masif.

    Kabar mengenai penambangan batu koral ini awalnya menyebar luas di aplikasi perpesanan warga. Kini, aktivitas tersebut terlihat jelas di lokasi, menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan.

    Sebuah pesan berantai yang viral berbunyi, "Info : penambang batu koral di pantai Jalan Lempeng Cisolok merajalela… diangkut pakai truk… Mohon distop…🙏🙏🙏."

    DetikJabar memantau lokasi pada Rabu (11/2/2026). Ratusan karung plastik putih berisi batu koral tampak berjejer rapi di atas rumput. Karung-karung tersebut siap diangkut.

    Di sudut lain, hamparan koral mentah tengah dipilah di atas terpal plastik. Batu-batu lonjong halus yang terbentuk ribuan tahun oleh ombak kini berpindah tempat ke dalam karung.

    Hilangnya koral-koral ini secara teknis berarti hilangnya tameng alami pantai. Tanpa batu-batu tersebut, energi gelombang laut akan langsung menghantam daratan tanpa hambatan. Hal ini mempercepat risiko abrasi dan kerusakan pantai.

    Di antara tumpukan karung, seorang pria berinisial S (56) berdiri mengawasi. Pria asal Cipanas, Kecamatan Cisolok, ini mengoordinasikan pengumpulan batu. Bagi S, pekerjaan ini merupakan warisan keluarga.

    "Saya meneruskan dari almarhum bapak sejak tahun 2024. Bapak dulu sudah lama, ada 10 tahunan ambil batu di sini. Cuma dulu mah diambil satu-satu, tidak pakai alat," kata S, Rabu (11/2/2026).

    Jaringan Bisnis Koral

    Jejaring bisnis koral dari Cisolok ini rupanya menjangkau kota-kota besar. S menjelaskan, koral dari wilayah ini diminati untuk mempercantik taman di perkotaan.

    "Ada yang datang pesanan dari Bogor. Saya yang nampung di sini, lalu saya kirim ke sana pakai mobil. Kebetulan adik saya sopirnya. Biasanya buat taman," ujar S.

    Berikut rincian ekonomi dari bisnis koral di Cisolok menurut S:

    Uraian Biaya/Harga per Karung (Rp)
    Harga Jual Pengepul Lokal 6.000
    Upah Buruh Petik/Pengangkut 2.500
    Biaya Karung 1.100
    Harga Jual sampai Bogor 11.000
    Ongkos Kirim Mobil ke Bogor 5.000

    Ironisnya, pundi-pundi rupiah yang masuk ke kantong warga lokal tidak seberapa. S membeberkan hitungan ekonomi yang menunjukkan keuntungan kecil bagi pekerja di tingkat lokal.

    "Jadi bersihnya tidak seberapa. Sampai Bogor harganya memang jadi Rp 11.000, tapi itu karena ongkos mobilnya saja sudah Rp 5.000 per karung," pungkas S.

    Kerentanan permukiman warga setempat kian nyata. Fondasi bangunan di sekitar pantai mulai terpapar langsung oleh abrasi. Perlindungan alami yang disediakan koral kini dieksploitasi demi estetika taman di kota-kota besar.