Kepala BPJPH Sosialisasikan Penggunaan Logo Halal di Senayan

Written by

in

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, berupaya menyosialisasikan penggunaan logo 'Halal'. Haikal menjelaskan terdapat persepsi yang keliru terkait hal tersebut.

Haikal Hassan menyampaikan pihaknya tengah mengupayakan sosialisasi yang baik. Hal ini mengingat tantangan di media sosial sangat besar terhadap halal menuju WHO.

Tantangan tersebut, kata Haikal, muncul karena masyarakat belum memahami dengan benar. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI.

Rapat kerja berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

“Sertifikat halal dalam pernyataan halal pelaku usaha, kami sekarang tengah mengupayakan sosialisasi yang baik karena mengingat di sosial itu luar biasa hambatan dalam halal menuju WHO, hambatan ini karena nggak memahami,” ucap Haikal, Senin (9/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa logo halal hanya diperuntukkan bagi produk halal. Sementara itu, logo non-halal digunakan untuk produk non-halal.

Haikal mengkritik pihak yang menyebarkan informasi tidak tepat. Mereka menyatakan logo halal sebagai ilegal.

“Kenapa saya katakan nggak memahami? Karena dikatakan, biasa pak yang tidak suka dengan kegiatan pemerintah, menyatakan ilegal itu digembar-gemborkan padahal berulang kali saya katakan, logo halal untuk produk yang halal dan logo non-halal untuk produk yang non-halal,” ujarnya.

Tidak ada masalah jika ada yang menjual produk non-halal. Negara hanya meminta penjual untuk memasang logo non-halal pada produknya.

“Sehingga penjualan babi, babi panggang, alkohol itu nggak masalah sebenarnya, silakan. Negara cuma minta dicantumkan bahwa itu non-halal, itu saja,” sebutnya.

Haikal mengatakan BPJPH bekerja sama dengan 119 kabupaten di seluruh Indonesia. Kerja sama ini bertujuan untuk membangun ekosistem halal yang kuat.

Ekosistem ini mencakup satgas dan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung. BPJPH juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri.

Sertifikasi halal dapat dilakukan dengan bantuan anggaran daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kemendagri, PP Nomor 25 Tahun 2025.

“119 kabupaten di seluruh Indonesia kita siapkan ekosistem itu. Ada dari mulai satgasnya, dari mulai Perda-nya. Kita ajak Kementerian Dalam Negeri karena di Undang-Undang Kemendagri, PP ya, nomor 25 tahun 2025 itu memberikan sertifikat halal pak dari anggaran daerah,” sebutnya.

Aspek Keterangan
Pihak yang Terlibat BPJPH, Komisi VIII DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, 119 Kabupaten
Topik Utama Sosialisasi logo Halal dan ekosistem Halal
Lokasi Rapat Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
Tanggal Rapat Senin, 9 Februari 2026
Dukungan Anggaran Anggaran daerah (sesuai PP No. 25 Tahun 2025)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *