Menjelang Idul Fitri, pertanyaan mengenai apakah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) kerap menjadi perbincangan hangat. Artikel ini akan mengulas secara lengkap mengenai hak THR bagi PPPK, aturan resmi, syarat pencairan, perkiraan jadwal pembayaran, hingga komponen yang diterima.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya, PPPK memiliki hak atas gaji dan tunjangan seperti ASN lainnya, termasuk THR, asalkan memenuhi persyaratan administratif berikut:
- Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
Jika kedua dokumen tersebut lengkap dan PPPK aktif bekerja, maka berhak atas hak keuangan sesuai regulasi yang berlaku.
Sejarah THR di Indonesia
Pemerintah telah memberikan THR sejak lama sebagai bentuk dukungan finansial menjelang hari raya keagamaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat, THR mulai diberikan sejak 1952 pada masa pemerintahan Soekarno. Saat itu, THR dikenal sebagai “hadiah Lebaran” dan diberikan dalam bentuk uang persekot yang dicicil melalui gaji bulanan.
Memasuki era 2000-an, pemberian THR diatur melalui peraturan pemerintah yang diterbitkan setiap tahun, berisi daftar penerima, jadwal pencairan, dan besaran pembayaran. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, PPPK termasuk penerima THR bersama PNS, CPNS, TNI, Polri, dan pejabat negara. Ketentuan teknis terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025.
Apakah PPPK Berhak Menerima THR Lebaran 2026?
Ya, PPPK berhak menerima THR Lebaran 2026, dengan ketentuan tertentu. Besaran THR tergantung pada masa kerja:
- Masa kerja kurang dari 1 tahun, THR diberikan secara proporsional. Perhitungan: (masa kerja dalam bulan ÷ 12) × penghasilan 1 bulan.
- Masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum hari raya, tidak mendapatkan THR.
Artinya, jika PPPK baru diangkat dan belum genap satu bulan sebelum Idul Fitri, belum memenuhi syarat pencairan.
Berikut contoh perhitungan THR bagi PPPK dengan masa kerja 6 bulan dan penghasilan Rp4.000.000 per bulan:
(6 ÷ 12) × Rp4.000.000 = Rp2.000.000
Maka THR yang diterima adalah Rp2.000.000.
Perkiraan Jadwal Pencairan THR Lebaran 2026
Pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pencairan THR 2026. Namun, mengacu pada pola tahun sebelumnya, THR biasanya cair 2–3 minggu sebelum Idul Fitri. Berdasarkan kalender Hijriah Kementerian Agama, Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026. Jika pola yang sama digunakan, maka estimasi pencairan THR kemungkinan terjadi pada 10–15 Maret 2026.
Jadwal ini masih bersifat prediksi. Pengumuman resmi akan disampaikan pemerintah menjelang Ramadan atau sebelum Lebaran.
Komponen THR untuk PPPK
Mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya, THR ASN diberikan sebesar 100% dari komponen penghasilan bulanan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga pernah menyampaikan sinyal pencairan penuh.
Jika tidak ada perubahan kebijakan, komponen THR meliputi:
- Gaji pokok
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan pangan
- Tunjangan jabatan (struktural, fungsional, atau umum)
- Tunjangan kinerja
Besaran yang diterima bisa berbeda dengan PPPK lain, tergantung jabatan dan tunjangan masing-masing.
Rincian Komponen THR PPPK
Berikut adalah tabel yang merangkum komponen THR yang diterima PPPK:
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Gaji Pokok | Gaji dasar sesuai golongan dan masa kerja |
| Tunjangan Keluarga | Tunjangan untuk istri/suami dan anak |
| Tunjangan Pangan | Tunjangan dalam bentuk uang atau beras |
| Tunjangan Jabatan | Tunjangan sesuai jabatan struktural, fungsional, atau umum |
| Tunjangan Kinerja | Tunjangan berdasarkan kinerja individu atau unit kerja |
PPPK dipastikan berhak menerima THR Lebaran 2026 selama memenuhi syarat administrasi dan masa kerja. Pastikan dokumen kepegawaian lengkap dan status aktif, agar hak THR bisa diterima tanpa kendala. Untuk kepastian jadwal pencairan, tunggu pengumuman resmi dari pemerintah.

Leave a Reply