Wacana pembatasan usia pengguna media sosial kembali mencuat. Pemerintah India tengah mempertimbangkan aturan untuk membatasi akses media sosial berdasarkan usia.
Aarav Gupta, pelajar 15 tahun di Delhi, mengetahui wacana ini dari notifikasi di ponselnya. Ia merasa kebijakan ini tidak realistis.
"Bagaimana mungkin ini diterapkan? Semua teman saya mengatur segalanya lewat media sosial, dari pesta ulang tahun, main sepak bola, sampai belajar bareng. Ini tidak realistis," kata Gupta kepada DW.
Gupta menambahkan, penerapan aturan ini akan sulit tanpa identifikasi hukum yang jelas. Ia juga berpendapat, pembatasan ini mudah diakali.
"Kalau pun benar-benar diberlakukan, kami bisa dengan mudah mengakalinya pakai VPN atau tanggal lahir palsu," ujarnya.
Priya Khullar, 14 tahun dari Bhopal, juga sulit membayangkan hidup tanpa media sosial.
"Sebagian besar informasi saya dapatkan dari sini. Saya juga mengikuti tren fesyen dan musik lewat media sosial. Sulit membayangkan ada aturan yang melarang platform seperti Instagram dan YouTube Shorts untuk siapa pun di bawah 16 tahun," ujar Khullar kepada DW.
Ayah Khullar sendiri belum yakin dengan pendekatan yang tepat.
"Bagaimana cara menegakkan larangan total? Saya tidak tahu mana yang lebih berisiko, membiarkan anak-anak tetap online atau justru memaksa mereka masuk ke isolasi digital," jelasnya.
Negara Lain Terapkan Pembatasan
Australia telah melarang warganya di bawah 16 tahun menggunakan sejumlah platform media sosial sejak Desember 2025. Pemerintah Australia bertujuan melindungi anak muda dari konten berbahaya dan risiko digital lainnya.
Undang-Undang Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) mewajibkan platform dengan pembatasan usia untuk memastikan pengguna di bawah 16 tahun tidak memiliki akun.
Prancis juga mendukung larangan bagi anak di bawah 15 tahun. Inggris, Austria, Polandia, Denmark, dan Yunani masih mengkaji isu ini.
Alasan Pembatasan di India
Wacana ini menguat setelah Economic Survey terbaru menyinggung pembatasan akses media sosial berbasis usia. Sejumlah negara bagian mulai menjajaki kemungkinan larangan bagi anak-anak di bawah 16 tahun.
"Pembatasan akses berdasarkan usia dapat dipertimbangkan, mengingat pengguna yang lebih muda lebih rentan terhadap penggunaan berlebihan dan paparan konten berbahaya," tulis laporan tersebut.
Andhra Pradesh dan Goa menjadi negara bagian yang paling aktif meninjau penerapan kebijakan ini.
Laporan tersebut menyoroti risiko kecanduan media sosial dan dampaknya pada kesehatan mental. Kecanduan digital dapat menyebabkan kecemasan, depresi, rendahnya kepercayaan diri, serta stres akibat perundungan siber, terutama pada usia 15–24 tahun.
Perdebatan ini kembali mencuat setelah tiga anak di Ghaziabad meninggal karena bunuh diri. Pihak berwenang sedang menyelidiki apakah drama Korea daring berperan dalam kasus tersebut.
Rancangan Undang-Undang
Lavu Sri Krishna Devarayalu, anggota parlemen dari Partai Telugu Desam, mengajukan rancangan undang-undang yang menargetkan penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah 16 tahun.
"Perusahaan media sosial harus mencegah anak di bawah umur membuat akun dan menghadapi sanksi tegas jika tidak mematuhi aturan," kata Devarayalu kepada DW.
Ia mencontohkan Australia sebagai negara yang mewajibkan platform seperti Facebook, Instagram, Snapchat, dan YouTube untuk menonaktifkan akun pengguna di bawah 16 tahun.
Pasar Media Sosial di India
India merupakan pasar ponsel pintar terbesar kedua di dunia dengan sekitar 660 juta pengguna ponsel pintar dan lebih dari 950 juta pengguna internet. Negara ini memiliki lebih dari 1,16 miliar sambungan seluler, menjadikannya pasar pertumbuhan utama bagi platform seperti Instagram dan YouTube. TikTok sendiri telah diblokir di India sejak 2020.
Sekitar seperempat penduduk India berusia 0-14 tahun. Artinya, ada ratusan juta calon pengguna di bawah umur.
Tantangan Penerapan Aturan
Para ahli menilai skala dan keragaman India membuat penerapan aturan ala Australia menjadi rumit.
"Larangan semacam ini mungkin hanya bisa ditegakkan di atas kertas, dengan meminta platform memblokir akun di bawah 16 tahun. Dalam praktiknya, kebijakan ini akan lemah dan berisiko terhadap hak-hak warga," kata Apar Gupta dari Internet Freedom Foundation.
Gupta berpendapat, pengaturan desain platform yang adiktif, pembatasan pemrofilan anak, pendanaan riset, serta penguatan regulator independen lebih dibutuhkan.
"Kalau sistemnya berbasis pengakuan usia sendiri, anak-anak akan mudah mengakalinya. Kalau berbasis identitas resmi, risikonya menyangkut privasi dan pengawasan," ujarnya.
India juga memiliki tingkat penggunaan VPN sebesar 43 persen, tertinggi kedua di dunia, yang membuat penegakan aturan semacam ini semakin sulit.
"Bahkan jika platform ikut menegakkan aturan, remaja tetap bisa mengakalinya lewat VPN, berbagi akun orang dewasa, atau beralih ke aplikasi baru dengan moderasi yang lemah," kata Gupta. "Dampaknya bukan hilang, hanya bergeser."
Peneliti Tech Global Institute, Prateek Waghre, menilai pemerintah negara bagian mungkin tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan larangan ini, karena regulasi tersebut kemungkinan masuk ke ranah pemerintah federal.
Risiko Identifikasi Pengguna
Waghre juga mengingatkan bahwa penegakan aturan akan menuntut identifikasi setiap pengguna, yang justru meningkatkan risiko bagi kelompok rentan.
"Masalah sosial membutuhkan solusi yang lebih luas, bukan sekadar pembatasan yang diarahkan ke platform digital," ujarnya.
Berikut data terkait Pengguna Internet di India:
Pengguna Internet di India
| Keterangan |
Jumlah |
| Pengguna Ponsel Pintar |
660 juta |
| Pengguna Internet |
950 juta |
| Sambungan Seluler |
1,16 miliar |
Terlepas dari keputusan akhir pemerintah India, para remaja mengaku tidak terlalu khawatir.
"Kalau memang ada larangan, selalu ada cara untuk mengakalinya," kata Khullar.