Author: audy-sinambela

  • Menaker Dorong Diskon Iuran BPJS untuk Pekerja Platform

    Menaker Dorong Diskon Iuran BPJS untuk Pekerja Platform

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong sosialisasi diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja platform. Diskon ini bertujuan memperluas perlindungan bagi pengemudi ojek daring dan kurir.

    “Kita minta agar aturan ini disosialisasikan lebih luas, karena ini bagian dari inisiatif Pak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Menaker dalam keterangan yang diterima di Istanbul, Turki, Kamis (12/2/2025).

    Pemerintah menginisiasi kebijakan perlindungan ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025.

    Aturan tersebut memberikan diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal sektor transportasi. Penerima manfaat termasuk pengemudi ojek daring, kurir, dan sopir.

    Dengan adanya diskon ini, iuran normal sebesar Rp 16.800 per bulan dipotong menjadi Rp 8.400 per bulan. Skema ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pekerja platform untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Yassierli berharap iuran yang lebih ringan ini dapat memberikan perlindungan bagi pekerja saat menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

    Aspirasi Pekerja Platform

    Dalam kesempatan tersebut, Yassierli juga menerima aspirasi dari perwakilan pekerja platform terkait keadilan dan transparansi dalam ekosistem kerja.

    Aspirasi pertama terkait Bantuan Hari Raya (BHR) tahun ini. Pekerja menginginkan skema yang lebih berkeadilan dan berbasis pendapatan selama setahun terakhir. Mereka juga berharap nominal bantuan lebih besar dan cakupan penerima lebih luas.

    Aspirasi kedua adalah mengenai transparansi formula dan potongan bagi hasil. Aspirasi ketiga menyoroti perlindungan bagi mitra kerja perempuan.

    “Kita sudah berdialog dan saya mencoba menangkap aspirasi dari mereka. Kita sangat paham tantangan dan kondisi yang mereka hadapi saat ini,” kata Yassierli.

    Payung Hukum Pekerja Platform

    Pekerja juga mendesak agar payung hukum khusus bagi pekerja platform segera diterbitkan. Regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan.

    Berikut rincian iuran BPJS Ketenagakerjaan setelah mendapatkan diskon:

    Jenis Iuran Iuran Normal Iuran Diskon
    JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) & JKM (Jaminan Kematian) Rp 16.800 Rp 8.400

    Pekerja platform berharap dengan adanya diskon iuran dan regulasi yang jelas, mereka dapat bekerja dengan lebih aman dan sejahtera.

  • DJP Jakarta Barat Kawal Vonis Dua Pengemplang Pajak

    DJP Jakarta Barat Kawal Vonis Dua Pengemplang Pajak

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat berhasil mengawal dua perkara tindak pidana perpajakan hingga vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 9 Februari 2026.

    Dua terdakwa dinyatakan bersalah dalam kasus penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Proses hukum yang panjang meliputi pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, hingga pembuktian di persidangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Perkara ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

    "Penanganan perkara ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kepatuhan perpajakan dan melindungi penerimaan negara," ujar Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Barat Herry Setyawan dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Pengadilan menjatuhkan vonis pidana kepada masing-masing terdakwa. Berikut rincian vonis yang dijatuhkan:

    Sebelum melihat detail vonisnya, simak tabel tarif pajak penghasilan terbaru berikut ini:

    Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif Pajak
    Sampai dengan Rp 60.000.000 5%
    Di atas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 15%
    Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 25%
    Di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 30%
    Di atas Rp 5.000.000.000 35%

    AFW: Divonis penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 6.359.874.898. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

    AH: Divonis penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 5.285.975.148. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

    Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan diperhitungkan sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan.

    "Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran denda dan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi dilaksanakan sesuai dengan amar putusan pengadilan," kata Herry.

    Imbauan DJP Jakarta Barat

    Herry Setyawan mengimbau seluruh wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    "Kepatuhan perpajakan merupakan bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan dan keberlanjutan fiskal negara," tegas Herry.

    Kanwil DJP Jakarta Barat berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum melalui sinergi antar aparat penegak hukum serta pemanfaatan data dan teknologi informasi.

  • Bank Mandiri Tanggapi Penurunan Outlook Kredit dari Moody’s

    Bank Mandiri Tanggapi Penurunan Outlook Kredit dari Moody’s

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menanggapi penurunan outlook kredit perseroan dari stabil menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat global, Moody’s Ratings. Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menyatakan bahwa penilaian ini menjadi pengingat untuk memperbaiki kinerja perusahaan di masa depan.

    Menurut Adhika, penilaian Moody's telah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dinamika makroekonomi, pergerakan nilai tukar, serta kondisi fundamental perseroan.

    "Hal tersebut turut menjadi pengingat bagi Bank Mandiri untuk mengantisipasi dinamika eksternal guna menjaga fundamental secara berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

    Adhika menegaskan bahwa perseroan akan memperkuat langkah antisipatif terhadap berbagai risiko eksternal. Strategi ini akan ditempuh melalui penguatan pengelolaan likuiditas dan permodalan, serta menjaga kualitas pembiayaan.

    Bank Mandiri juga akan tetap menjaga disiplin dalam penerapan manajemen risiko dan melanjutkan strategi pertumbuhan berkelanjutan.

    "Yang selaras dengan kebijakan regulator dan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.

    Penurunan Outlook Kredit Lima Bank Nasional

    Sebelumnya, Moody's Ratings mengubah outlook kredit lima bank nasional menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Peringkat kredit kelima bank tersebut masih tetap sama.

    Kelima bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

    "Moody’s Ratings hari ini mengubah outlook lima bank Indonesia menjadi negatif dari stabil," tulis Moody’s dalam pengumumannya, Jumat (6/2/2026).

    Moody’s menjelaskan bahwa perubahan outlook ini dilakukan setelah lembaga tersebut mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, namun merevisi outlook menjadi negatif dari stabil pada 5 Februari kemarin.

    Peringkat sovereign Indonesia dipertahankan dengan mempertimbangkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan, didukung faktor struktural seperti basis sumber daya alam dan demografi yang kuat sehingga menopang pertumbuhan ekonomi yang stabil.

    "Jika peringkat sovereign Indonesia diturunkan, maka peringkat kelima bank tersebut juga akan diturunkan," tegas Moody’s.

    Penilaian Moody's Terhadap Bank Mandiri

    Dari sisi kinerja individual, Moody's menilai Bank Mandiri masih memiliki permodalan, pendanaan, dan profitabilitas yang baik. Namun, lembaga pemeringkat tersebut menyoroti penurunan buffer modal, risiko kredit dari pertumbuhan kredit yang sebelumnya agresif, serta tingginya eksposur ke sektor komoditas dan sektor berisiko tinggi.

    Berikut perkiraan rasio permodalan Bank Mandiri menurut Moody's:

    Tahun Perkiraan Rasio Permodalan
    2026 14,5 – 15%

    Rasio permodalan bank pelat merah tersebut diperkirakan turun ke kisaran 14,5 sampai 15 persen pada 2026 akibat dividen tinggi dan pertumbuhan aset tertimbang menurut risiko yang diperkirakan sebesar 10 persen pada 2026.

    Rasio ini merupakan yang terendah di antara bank komersial Indonesia yang di peringkat Moody’s. Meskipun Mandiri sangat mungkin memperoleh dukungan pemerintah jika dibutuhkan, peringkatnya tidak memperoleh uplift karena Baseline Credit Assessment sudah setara dengan peringkat sovereign," tulis Moody’s.

  • Diskon Tarif Lebaran Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026

    Diskon Tarif Lebaran Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,6 persen. Kebijakan diskon tarif selama Lebaran 2026 diyakini memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

    "Oh iya kita kasih diskon itu agar menggeret perekoniman. 5,6 persen tergantung ekonomi growth," kata Purbaya kepada media di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

    Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan capaian kuartal IV 2025 yang hanya mencapai 5,39 persen (yoy), dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 sebesar 5,11 persen.

    Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif transportasi untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Lebaran 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa insentif tersebut meliputi diskon tarif pada berbagai moda transportasi.

    Moda transportasi yang mendapatkan diskon tarif meliputi kereta api, angkutan laut, penyeberangan, hingga penerbangan domestik.

    Rincian Diskon Transportasi

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan diskon tarif sebesar 30 persen dari harga tiket kereta api. Diskon ini berlaku untuk periode perjalanan 14–29 Maret 2026 dengan target 1,2 juta penumpang.

    Angkutan laut yang dilayani PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) juga memperoleh diskon tarif sebesar 30 persen dari tarif dasar. Fasilitas ini berlaku pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026 dengan target 445.000 penumpang.

    PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberikan diskon tarif sebesar 100 persen untuk jasa kepelabuhanan. Diskon berlaku pada periode 12–31 Maret 2026 dengan target layanan sebanyak 2,4 juta penumpang dan 945.000 unit kendaraan.

    Di sektor penerbangan, pemerintah memberikan diskon tarif angkutan udara atau pesawat untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.

    Diskon berada di kisaran 17–18 persen dan berlaku untuk periode penerbangan 14–29 Maret 2026, dengan target 3,3 juta penumpang.

    "Pemerintah memberikan ragam diskon transportasi agar mobilitas masyarakat selama libur Idulfitri 2026 berjalan lancar dan terjangkau," kata Airlangga dalam Konpers Stimulus Ekonomi dan Diskon Tarif Transportasi di Stasiun Gambir pada Selasa (10/2/2026).

    Target dan Periode Diskon Transportasi Lebaran 2026

    Berikut adalah rincian target dan periode diskon transportasi selama Lebaran 2026:

    Moda Transportasi Penyedia Besaran Diskon Periode Target Penumpang/Kendaraan
    Kereta Api PT KAI 30% 14–29 Maret 2026 1,2 Juta Penumpang
    Angkutan Laut PT Pelni 30% 11 Maret – 5 April 2026 445.000 Penumpang
    Penyeberangan PT ASDP 100% (Jasa Kepelabuhanan) 12–31 Maret 2026 2,4 Juta Penumpang, 945.000 Kendaraan
    Penerbangan Domestik – 17–18% 14–29 Maret 2026 3,3 Juta Penumpang

    Dengan adanya insentif dan diskon transportasi ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan kemudahan bagi masyarakat selama periode libur Lebaran 2026.

  • Umat Muslim Bersiap dengan Mandi Wajib Jelang Ramadhan

    Umat Muslim Bersiap dengan Mandi Wajib Jelang Ramadhan

    Menjelang Ramadhan, umat Islam tak hanya menyiapkan jadwal sahur dan berbuka, tetapi juga menjaga kesucian diri sebelum berpuasa. Mandi wajib menjadi penting sebagai pintu awal ibadah yang sah dan bermakna.

    Dalam Islam, kesucian bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Mandi sebelum puasa simbol kesiapan lahir dan batin untuk memasuki bulan suci yang penuh berkah.

    Puasa Ramadhan diwajibkan bagi umat Islam, seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran:

    Yā ayyuhallażīna āmanū kutiba ‘alaikumuṣ-ṣiyāmu kamā kutiba ‘alallażīna min qablikum la‘allakum tattaqūn.

    Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

    Ayat ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga pembentukan ketakwaan.

    Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, ketakwaan lahir dari kesadaran spiritual yang dimulai dari kebersihan lahiriah dan batiniah. Karena itu, mandi sebagai bentuk thaharah atau bersuci menjadi bagian penting dalam mempersiapkan ibadah puasa.

    Apakah Mandi Syarat Sah Puasa?

    Secara fikih, mandi bukan syarat sah puasa. Orang yang berpuasa dalam keadaan junub tetap sah puasanya, selama berniat puasa sebelum fajar dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa.

    Namun, orang yang dalam keadaan hadas besar tetap wajib mandi agar dapat melaksanakan shalat Subuh dan ibadah lainnya.

    Dalam kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memasuki waktu Subuh dalam keadaan junub, lalu mandi dan tetap melanjutkan puasa.

    Ini menunjukkan bahwa puasa tidak batal karena junub, tetapi mandi tetap menjadi kewajiban untuk menjaga kesucian ibadah. Karena itu, mandi sebelum Ramadhan lebih dipahami sebagai bentuk kesempurnaan ibadah, bukan sekadar kewajiban teknis.

    Makna Niat dalam Mandi Wajib

    Niat adalah fondasi utama dalam setiap ibadah. Rasulullah SAW bersabda:

    إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

    Artinya: “Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

    Dalam konteks mandi wajib, niat membedakan antara mandi biasa dengan mandi yang bernilai ibadah.

    Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab menjelaskan bahwa niat mandi wajib dilakukan di dalam hati bersamaan dengan aliran air pertama yang membasahi tubuh.

    Lafadz niat yang lazim digunakan adalah:

    Nawaitu ghusla liraf‘il hadatsil akbari fardhan lillāhi ta‘ālā.

    Artinya: “Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardhu karena Allah Ta’ala.”

    Niat ini tidak harus diucapkan dengan lisan, tetapi cukup dihadirkan dalam hati dengan kesadaran penuh bahwa mandi dilakukan untuk mengangkat hadas besar demi menjalankan ibadah.

    Tata Cara Mandi Wajib Menjelang Ramadhan

    Agar mandi sah dan sesuai tuntunan sunnah, terdapat urutan yang dianjurkan. Dalam Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memulai mandi dengan langkah-langkah teratur.

    Secara ringkas, tata caranya meliputi:

    • Memulai dengan niat di dalam hati saat air pertama menyentuh tubuh.
    • Membasuh kedua tangan dan membersihkan area najis.
    • Berwudhu seperti wudhu untuk shalat.
    • Menyiram kepala dan menyela rambut agar air merata hingga kulit kepala.
    • Menyiram seluruh tubuh dari sisi kanan lalu kiri hingga tidak ada bagian yang terlewat.

    Urutan ini bukan sekadar teknis, tetapi mengajarkan kedisiplinan dan kesungguhan dalam menjaga kesucian diri.

    Waktu Terbaik Mandi untuk Puasa Ramadhan

    Waktu mandi wajib paling ideal adalah sebelum terbit fajar, agar seseorang dapat memulai puasa dalam keadaan suci dan langsung melaksanakan shalat Subuh.

    Namun, jika mandi dilakukan setelah Subuh, puasanya tetap sah selama niat puasa telah dilakukan pada malam hari.

    Untuk mandi sunnah, seperti mandi menyambut malam Ramadhan, mandi sebelum tarawih, atau mandi malam ganjil di sepuluh hari terakhir, waktunya lebih fleksibel dan bersifat anjuran spiritual.

    Dimensi Spiritual Mandi Menjelang Puasa

    Mandi bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga simbol pembersihan jiwa. Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin menjelaskan bahwa air dalam ibadah thaharah melambangkan penyucian hati dari sifat sombong, iri, dan lalai.

    Urutan Mandi Wajib Sesuai Sunnah

    Berikut adalah urutan mandi wajib yang dianjurkan:

    Urutan Deskripsi
    1 Niat di dalam hati saat air pertama menyentuh tubuh
    2 Membasuh kedua tangan dan membersihkan area najis
    3 Berwudhu seperti wudhu untuk shalat
    4 Menyiram kepala dan menyela rambut agar air merata hingga kulit kepala
    5 Menyiram seluruh tubuh dari sisi kanan lalu kiri hingga tidak ada bagian yang terlewat

    Dalam konteks Ramadhan, mandi sebelum puasa dapat dimaknai sebagai komitmen untuk memulai bulan suci dengan lembaran baru. Ia menjadi momen refleksi diri, menata niat, dan mempersiapkan hati agar lebih peka terhadap nilai ibadah.

    Niat Mandi sebagai Gerbang Ibadah Ramadhan

    Niat mandi puasa Ramadhan bukan sekadar formalitas fikih. Ia adalah gerbang awal menuju ibadah yang sah, bersih, dan bermakna.

    Dengan memahami tata cara mandi, niat yang benar, serta makna spiritual di baliknya, umat Islam dapat menyambut Ramadhan dengan kesiapan lahir dan batin.

    Ramadhan bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi tentang membangun kesadaran diri. Dari niat mandi hingga niat puasa, semua menjadi rangkaian ibadah yang saling terhubung.

    Di sanalah letak keindahan Islam, yaitu mengajarkan kebersihan fisik, ketenangan jiwa, dan kedekatan dengan Allah dalam satu kesatuan ibadah.

  • NU Hadapi Paradoks: Pesantren Surplus Agamawan, Minim Peran Strategis

    NU Hadapi Paradoks: Pesantren Surplus Agamawan, Minim Peran Strategis

    Nahdlatul Ulama (NU) memasuki abad kedua dengan tantangan sosiologis yang paradoks. NU memiliki basis massa yang besar dengan ribuan pesantren sebagai fondasinya.

    Namun, peran santri dalam struktur formal negara seperti birokrasi, eksekutif, yudikatif, dan sektor profesional masih terpinggirkan.

    Pesantren berisiko menjadi pabrik "surplus agamawan" jika tidak berani melakukan dekonstruksi dan reorientasi kurikulum. Hal ini akan membuat santri kesulitan menghadapi kompleksitas zaman.

    Masalah mendasar di pesantren adalah doktrin tradisional yang mengukur keberhasilan santri hanya dari kemampuannya menjadi kiai atau ustadz.

    Menjadi "alim" sering dipahami sempit sebagai kemampuan mengajar kitab kuning atau tafaqquh fiddin (memahami ilmu agama Islam secara mendalam).

    Doktrin ini, meskipun mulia secara spiritual, berdampak fatalistik secara struktural. Akibatnya, terjadi penumpukan tenaga pengajar agama yang tidak sebanding dengan ruang pengabdian di masyarakat.

    Contohnya, seringkali ada "Menteri dari kalangan santri", tetapi posisi teknis seperti Dirjen atau Direktur sulit diisi santri karena kurangnya kualifikasi profesional dan pendidikan formal.

    Akibatnya, kebijakan strategis tetap dikendalikan oleh mereka yang kurang memahami nilai-nilai pesantren.

    Redefinisi Khidmah Santri

    Khidmah (pengabdian) santri harus dimaknai lebih luas. Santri harus tafaqquh fil ilmi, yaitu menjadi teknokrat, birokrat, dokter, hakim, aparat negara, diplomat, atau CEO perusahaan multinasional.

    Mereka adalah "santri ideal" yang menjalankan misi izzul Islam wal muslimin di ruang publik yang menentukan hajat hidup orang banyak.

    Idealnya, persentase santri yang tafaqquh fiddin hingga jenjang S3 cukup sekitar sepuluh persen.

    Integrasi Kurikulum Nasional

    Pesantren harus berhenti menganggap Kurikulum Nasional sebagai beban tambahan atau formalitas belaka. Kurikulum nasional adalah instrumen bagi santri untuk masuk ke dalam sistem negara.

    Tanpa penguasaan matematika, sains, humaniora, dan bahasa Inggris, santri akan terus tereliminasi dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit atau universitas top luar negeri.

    Pesantren perlu program ekstra (Bimbingan Belajar internal) yang fokus pada persiapan UTBK atau beasiswa internasional.

    Tujuannya adalah mendistribusikan santri ke ITB, UI, UGM, hingga Harvard atau Oxford. Sehingga, ahli nuklir atau pakar AI di masa depan juga memahami nahwu-saraf, fiqh, hadis, dan tasawuf.

    Perbaikan Infrastruktur dan Kapasitas Pendidik

    Transformasi ini membutuhkan perbaikan infrastruktur dan kapasitas pendidik. Namun, banyak fasilitas yang belum memadai.

    Laboratorium sains, perpustakaan, dan akses teknologi informasi di banyak pesantren masih jauh dari standar profesional.

    Seringkali pengajar di pesantren mengajar mata pelajaran umum bukan karena latar belakang pendidikannya, melainkan karena "penugasan", sehingga transfer ilmu tidak maksimal.

    Peran NU dalam Transformasi Pesantren

    NU harus mendorong peningkatan kapasitas stakeholder pesantren melalui workshop berkelanjutan dan pelatihan profesional. Linieritas tenaga pendidik harus menjadi syarat mutlak dalam manajemen pendidikan pesantren modern.

    NU dengan Pergunu dan LP Maarifnya tidak boleh hanya menjadi benteng pertahanan moral dan berada di luar.

    NU harus mensupervisi transformasi pesantren agar tidak disorientasi. Siapapun nakhoda PBNU, harus memastikan transformasi pesantren menjadi program unggulan dan kawah candradimuka bagi pemimpin bangsa di segala lini.

    Transformasi ini membutuhkan investasi besar dan kemauan politik dari para pemangku kebijakan pesantren. Pilihannya adalah reorientasi sekarang atau menjadi penonton di pinggiran kekuasaan.

    Aspek Kondisi Saat Ini Target Transformasi
    Kurikulum Terfokus pada ilmu agama tradisional Integrasi dengan kurikulum nasional dan keterampilan abad 21
    Peran Santri Terbatas pada bidang keagamaan Berkontribusi di berbagai sektor profesional
    Infrastruktur Fasilitas terbatas dan kurang memadai Laboratorium sains, perpustakaan, dan akses teknologi informasi yang memadai
    Kualitas Pendidik Pengajar mata pelajaran umum tidak sesuai latar belakang pendidikan Linieritas tenaga pendidik dan pelatihan profesional berkelanjutan

    Untuk mencapai target transformasi pesantren, NU harus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur pesantren.

  • Mensos Gus Ipul Luruskan Pernyataan Wali Kota Denpasar Soal BPJS

    Mensos Gus Ipul Luruskan Pernyataan Wali Kota Denpasar Soal BPJS

    Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, meluruskan pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Pernyataan tersebut dinilai berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks, terutama karena dikaitkan dengan 'perintah Presiden'.

    Gus Ipul menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah untuk mencabut hak layanan kesehatan masyarakat miskin. Arahan tersebut adalah untuk melakukan pemutakhiran data peserta sesuai kriteria dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan negara benar-benar tepat sasaran.

    “Saya terus terang menyesalkan pernyataan menyesatkan dan hoaks salah satu wali kota, ini menimbulkan salah tafsir jadi pernyataan yang menyatakan bahwa seakan-akan penonaktifan PBI itu merupakan instruksi Presiden ini harus dicabut. Penonaktifan itu semata-mata didasarkan data (DTSEN) yang ada, bukan instruksi dari Presiden,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

    Menurut Gus Ipul, pemerintah melakukan pemutakhiran data berdasarkan DTSEN, bukan pemutusan hak. Peserta yang dinonaktifkan adalah mereka yang, berdasarkan data terbaru, sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

    Ia menjelaskan bahwa proses penonaktifan dilakukan melalui mekanisme berbasis data terpadu. Mekanisme ini melibatkan pemerintah daerah, pendamping sosial, serta BPJS Kesehatan. Dengan demikian, kebijakan ini bukan keputusan sepihak pemerintah pusat.

    Imbauan Klarifikasi Wali Kota Denpasar

    Gus Ipul secara tegas meminta kepada Wali Kota Denpasar untuk mencabut pernyataannya dan memberikan klarifikasi kepada publik, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

    “Kepala daerah seharusnya membantu meluruskan informasi. Kami minta pernyataan tersebut dicabut dan segera diklarifikasi,” ujarnya.

    Mekanisme Pengajuan Kembali

    Gus Ipul menegaskan masyarakat yang benar-benar tidak mampu namun terdampak penonaktifan tetap dapat diusulkan kembali melalui mekanisme resmi di daerah masing-masing.

    “Kami membuka ruang koreksi. Negara melindungi yang lemah, sekaligus memastikan bantuan sosial diberikan secara adil dan tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

    Berikut adalah ilustrasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang perlu diperhatikan:

    Ilustrasi Data Penerima Bansos

    Kriteria Deskripsi Tindakan
    Memenuhi Syarat Terdaftar di DTKS dan memenuhi kriteria penerima bansos. Bantuan Tetap Disalurkan
    Tidak Memenuhi Syarat Tidak terdaftar di DTKS atau sudah tidak memenuhi kriteria. Dinonaktifkan dari Daftar Penerima
    Masyarakat Rentan Tidak terdaftar, namun memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan. Diusulkan Melalui Mekanisme Daerah

    Data yang akurat dan mutakhir menjadi kunci penyaluran bansos yang tepat sasaran. Pemerintah terus berupaya memvalidasi data untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak.

  • Niat dan Tata Cara Mandi Wajib Setelah Haid Sesuai Ajaran Islam

    Niat dan Tata Cara Mandi Wajib Setelah Haid Sesuai Ajaran Islam

    Dalam ajaran Islam, kebersihan diri adalah fondasi penting, terutama sebagai syarat sahnya ibadah salat. Bagi perempuan yang baru selesai dari masa haid, mandi janabah atau mandi wajib menjadi sebuah kewajiban untuk mengembalikan diri ke dalam keadaan suci.

    Mandi wajib berbeda dari mandi biasa karena adanya niat yang tulus sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat Islam. Niat ini menjadi rukun utama yang menentukan sah atau tidaknya proses bersuci dari hadas besar.

    Lafal niat diucapkan dalam hati bersamaan dengan saat pertama kali air menyentuh tubuh:

    نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ اْلاَكْبَرِ مِنَ الْحَيْضِ فَرْضًا ِللهِ تَعَالَى

    Nawaitu ghusla liraf’il hadatsil akbari minal haidhi fardhan lillaahi ta’aalaa.

    Artinya: Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena haid karena Allah Ta’ala.

    Rukun dan Tata Cara Mandi Wajib yang Benar

    Rukun kedua dalam mandi wajib adalah mengguyur seluruh tubuh dengan air secara merata. Setiap bagian luar tubuh, termasuk rambut dan bulu, harus terkena air hingga mencapai kulit dan pangkal rambut.

    Pastikan air mengalir sempurna agar tidak ada bagian tubuh yang terlewat dan masih terdapat najis.

    Kesunnahan dalam Mandi Wajib

    Selain rukun, terdapat beberapa kesunnahan yang dianjurkan dalam tata cara mandi wajib, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab Bidâyatul Hidayah:

    • Membasuh kedua tangan sebanyak tiga kali.
    • Membersihkan kotoran atau najis yang masih menempel di tubuh sebelum mengguyur seluruh badan.
    • Berwudhu dengan sempurna sebelum melanjutkan mandi wajib.
    • Mengguyur kepala dengan air sebanyak tiga kali, sembari menghadirkan niat menghilangkan hadas besar.
    • Mengguyur bagian tubuh sebelah kanan tiga kali, kemudian dilanjutkan dengan bagian kiri sebanyak tiga kali.
    • Menggosok seluruh tubuh, baik bagian depan maupun belakang, agar air merata.
    • Menyela-nyela rambut agar air benar-benar sampai ke kulit kepala.
    • Memastikan lipatan kulit dan pangkal rambut teraliri air.

    Tabel: Perbedaan Rukun dan Sunnah Mandi Wajib

    Berikut adalah tabel yang membedakan antara rukun dan sunnah dalam melaksanakan mandi wajib:

    Aspek Rukun Sunnah
    Definisi Harus dilakukan agar mandi sah Dianjurkan untuk dilakukan, menambah kesempurnaan mandi
    Contoh Niat, Mengguyur seluruh tubuh dengan air Membasuh tangan, Berwudhu sebelum mandi
    Konsekuensi jika ditinggalkan Mandi tidak sah Mandi tetap sah, namun kurang sempurna

    Kembali Suci dan Siap Beribadah

    Dengan membaca niat mandi wajib dan melaksanakan tata cara sesuai tuntunan, mandi setelah haid bukan hanya sekadar membersihkan tubuh secara fisik. Mandi wajib menandai kembalinya seorang perempuan ke kondisi suci, sehingga dapat kembali melaksanakan ibadah seperti salat, puasa, dan membaca Al-Qur'an.

  • Harga Emas Hartadinata Abadi Hari Ini: Cek Rincian Terbaru

    Harga Emas Hartadinata Abadi Hari Ini: Cek Rincian Terbaru

    Harga emas di PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) menunjukkan pergerakan yang dinamis. Masyarakat yang ingin berinvestasi atau menjual emas perlu memantau perkembangan harga secara berkala.

    Pada hari Kamis (12/2/2026), harga emas di PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) tercatat Rp 2.910.000 per gram untuk ukuran 1 gram. Data ini berdasarkan aplikasi HRTA Gold pada pukul 08.00 WIB.

    Sementara itu, harga buyback emas Hartadinata ukuran 1 gram berada di level Rp 2.745.000 per gram. Harga buyback adalah nilai yang diterima nasabah saat menjual kembali emasnya ke perusahaan.

    Untuk ukuran yang lebih kecil, emas 0,5 gram dibanderol Rp 1.510.000 dengan harga buyback Rp 1.372.500. Emas ukuran 2 gram dijual Rp 5.780.000 dengan harga buyback Rp 5.490.000.

    Hartadinata Abadi menyediakan berbagai ukuran emas, mulai dari 0,1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Hal ini memungkinkan masyarakat menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan kemampuan investasi.

    Rincian Harga Jual Emas Hartadinata Abadi

    Berikut adalah rincian lengkap harga jual emas di Hartadinata Abadi per Kamis, 12 Februari 2026:

    Ukuran Emas Harga Jual
    0,1 gram Rp 364.500
    0,25 gram Rp 833.500
    0,5 gram Rp 1.510.000
    1 gram Rp 2.910.000
    2 gram Rp 5.780.000
    5 gram Rp 14.370.000
    10 gram Rp 28.690.000
    25 gram Rp 71.625.000
    50 gram Rp 143.200.000
    100 gram Rp 286.300.000
    125 gram Rp 357.625.000
    150 gram Rp 429.000.000
    175 gram Rp 500.325.000
    200 gram Rp 571.600.000
    250 gram Rp 714.500.000
    500 gram Rp 1.429.000.000
    1.000 gram Rp 2.858.000.000

    Rincian Harga Buyback Emas Hartadinata Abadi

    Berikut adalah daftar lengkap harga buyback emas hari ini di Hartadinata Abadi:

    Ukuran Emas Harga Buyback
    0,1 gram Rp 274.500
    0,25 gram Rp 686.250
    0,5 gram Rp 1.372.500
    1 gram Rp 2.745.000
    2 gram Rp 5.490.000
    5 gram Rp 13.725.000
    10 gram Rp 27.450.000
    25 gram Rp 68.625.000
    50 gram Rp 137.250.000
    100 gram Rp 274.500.000
    125 gram Rp 342.187.500
    150 gram Rp 410.625.000
    175 gram Rp 479.062.500
    200 gram Rp 547.500.000
    250 gram Rp 683.750.000
    500 gram Rp 1.367.500.000
    1.000 gram Rp 2.735.000.000

    Harga emas hari ini, Kamis (12/2/2026) di PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) tercatat naik dibandingkan hari sebelumnya.

    Informasi harga emas di Hartadinata Abadi diperbarui secara berkala setiap hari. Masyarakat disarankan untuk rutin mengecek harga emas melalui aplikasi resmi HRTA Gold maupun laman resmi perusahaan sebelum bertransaksi.

  • Prabowo Gaungkan ‘The New Indonesia’, Ajak Berantas Korupsi

    Prabowo Gaungkan ‘The New Indonesia’, Ajak Berantas Korupsi

    Presiden Prabowo Subianto menggaungkan visi 'The New Indonesia' dengan fokus utama memberantas korupsi di semua lini.

    Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak perlu malu mengakui kekurangan, terutama masalah korupsi yang masih merajalela.

    "Banyak kawan-kawan luar negeri, kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia," kata Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Manipulasi dan Kebocoran Uang Negara Harus Diatasi

    Prabowo menyoroti pentingnya mengatasi manipulasi dan kebocoran uang negara. Ia juga meminta para pengusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

    "Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi ya semua tingkatan. Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri, saya sampaikan, sudahlah, kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan. Kalian pinter-pinter, tapi di Indonesia ini orang pinter itu pinternya pinter mencari peluang mengatasi peraturan," kata dia.

    Berikut adalah data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun IPK Peringkat
    2020 37 102
    2021 38 96
    2022 34 110
    2023 34 115

    Data tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan.

    Gaungkan Slogan 'The New Indonesia'

    Prabowo kembali menegaskan pentingnya mewujudkan 'The New Indonesia' yang bersih dari korupsi.

    "So, kita harus bersihkan ya. Kita harus ada The New Indonesia. The New Indonesia, harus, tidak boleh, tidak boleh ada korupsi," ujarnya.