Mensos Gus Ipul Luruskan Pernyataan Wali Kota Denpasar Soal BPJS

Written by

in

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, meluruskan pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Pernyataan tersebut dinilai berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks, terutama karena dikaitkan dengan 'perintah Presiden'.

Gus Ipul menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah untuk mencabut hak layanan kesehatan masyarakat miskin. Arahan tersebut adalah untuk melakukan pemutakhiran data peserta sesuai kriteria dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan negara benar-benar tepat sasaran.

“Saya terus terang menyesalkan pernyataan menyesatkan dan hoaks salah satu wali kota, ini menimbulkan salah tafsir jadi pernyataan yang menyatakan bahwa seakan-akan penonaktifan PBI itu merupakan instruksi Presiden ini harus dicabut. Penonaktifan itu semata-mata didasarkan data (DTSEN) yang ada, bukan instruksi dari Presiden,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

Menurut Gus Ipul, pemerintah melakukan pemutakhiran data berdasarkan DTSEN, bukan pemutusan hak. Peserta yang dinonaktifkan adalah mereka yang, berdasarkan data terbaru, sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Ia menjelaskan bahwa proses penonaktifan dilakukan melalui mekanisme berbasis data terpadu. Mekanisme ini melibatkan pemerintah daerah, pendamping sosial, serta BPJS Kesehatan. Dengan demikian, kebijakan ini bukan keputusan sepihak pemerintah pusat.

Imbauan Klarifikasi Wali Kota Denpasar

Gus Ipul secara tegas meminta kepada Wali Kota Denpasar untuk mencabut pernyataannya dan memberikan klarifikasi kepada publik, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kepala daerah seharusnya membantu meluruskan informasi. Kami minta pernyataan tersebut dicabut dan segera diklarifikasi,” ujarnya.

Mekanisme Pengajuan Kembali

Gus Ipul menegaskan masyarakat yang benar-benar tidak mampu namun terdampak penonaktifan tetap dapat diusulkan kembali melalui mekanisme resmi di daerah masing-masing.

“Kami membuka ruang koreksi. Negara melindungi yang lemah, sekaligus memastikan bantuan sosial diberikan secara adil dan tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

Berikut adalah ilustrasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang perlu diperhatikan:

Ilustrasi Data Penerima Bansos

Kriteria Deskripsi Tindakan
Memenuhi Syarat Terdaftar di DTKS dan memenuhi kriteria penerima bansos. Bantuan Tetap Disalurkan
Tidak Memenuhi Syarat Tidak terdaftar di DTKS atau sudah tidak memenuhi kriteria. Dinonaktifkan dari Daftar Penerima
Masyarakat Rentan Tidak terdaftar, namun memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan. Diusulkan Melalui Mekanisme Daerah

Data yang akurat dan mutakhir menjadi kunci penyaluran bansos yang tepat sasaran. Pemerintah terus berupaya memvalidasi data untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *