Author: ega-syahputra

  • SPBU Shell Jakarta Banyak yang Kosong Akibat Kuota Impor BBM Belum Disetujui

    SPBU Shell Jakarta Banyak yang Kosong Akibat Kuota Impor BBM Belum Disetujui

    Kekosongan bahan bakar minyak (BBM) dilaporkan terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell di Jakarta. Fenomena ini diduga kuat disebabkan oleh belum disetujuinya pengajuan kuota impor BBM oleh Shell dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Pada Selasa, 10 Februari 2026, salah satu SPBU Shell di Jakarta terpantau tidak menjual BBM. Kekosongan stok ini menyebabkan aktivitas di SPBU tersebut menjadi lengang. Sesekali hanya ada pelanggan yang mampir ke minimarket yang berada di area SPBU.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pengajuan kuota impor BBM oleh Shell saat ini masih dalam proses evaluasi. Pernyataan ini disampaikan menanggapi laporan kekosongan stok yang terjadi.

    Proses evaluasi ini penting untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan pasokan BBM dan regulasi yang berlaku. Keterlambatan persetujuan dapat berdampak langsung pada ketersediaan BBM di tingkat konsumen.

    Ketersediaan BBM Shell Saat Ini

    Berdasarkan informasi resmi per 5 Februari 2026, ketersediaan BBM jenis bensin di SPBU Shell sangat terbatas. Jenis Shell Super hanya dilaporkan tersedia di area Jawa Timur.

    Sementara itu, BBM jenis Shell V-Power dan Shell V-Power Nitro+ dilaporkan tidak tersedia di seluruh jaringan SPBU Shell. Situasi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam rantai pasok perusahaan.

    Jenis BBM Ketersediaan Tanggal Informasi
    Shell Super Hanya di Jawa Timur 5 Februari 2026
    Shell V-Power Tidak tersedia di seluruh jaringan 5 Februari 2026
    Shell V-Power Nitro+ Tidak tersedia di seluruh jaringan 5 Februari 2026

    Dampak dari kekosongan ini tentunya dirasakan langsung oleh masyarakat. Khususnya mereka yang bergantung pada SPBU Shell untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka.

  • Polda Metro Jaya Bekuk Sindikat Pencuri Kabel SPBU di Jakarta

    Polda Metro Jaya Bekuk Sindikat Pencuri Kabel SPBU di Jakarta

    Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sindikat pencurian kabel grounding di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebanyak tujuh orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Pengungkapan ini berawal dari laporan kehilangan kabel di SPBU yang terjadi sejak November 2025 lalu. Penyelidikan intensif pun segera dilakukan.

    Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan, penangkapan dilakukan terhadap jaringan pencurian kabel tersebut. Sindikat ini beraksi selama tiga bulan terakhir.

    "Kami lakukan penangkapan terhadap jaringan pencurian kabel grounding stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (10/1/2026).

    Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan atas dugaan peristiwa hukum tersebut. Polisi kemudian berhasil mengidentifikasi para pelaku.

    Imanuddin menyebut, timnya mulanya menangkap dua orang berinisial W dan ANMS. Pengembangan penyidikan lantas membawa polisi pada penangkapan lima pelaku lainnya.

    "Dari dua orang tersebut, selanjutnya tim penyidik Jatanras melakukan pengembangan dan berhasil menangkap lima orang lainnya yang merupakan jaringan dari kedua orang tersebut," ujarnya.

    Modus Operandi dan Pasal yang Diterapkan

    Saat ini, ketujuh orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Modus operandi para pelaku adalah mengambil kabel grounding atau penangkal petir yang terpasang di SPBU.

    "Saat ini terhadap tujuh orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian kabel grounding SPBU ini telah kami lakukan penahanan kepada mereka," jelas Imanuddin.

    Kepada para tersangka, polisi menerapkan Pasal 477 KUHPidana. Mereka terancam hukuman pidana maksimal tujuh tahun penjara.

    Daftar Tersangka dan Pasal yang Diterapkan
    Jumlah Tersangka Modus Operandi Pasal yang Diterapkan Ancaman Pidana
    7 orang Mengambil kabel grounding penangkal petir di SPBU Pasal 477 KUHPidana 7 tahun penjara
  • Indonesia Pimpin D-8, Kemlu Prioritaskan Integrasi Ekonomi hingga Reformasi Organisasi

    Indonesia Pimpin D-8, Kemlu Prioritaskan Integrasi Ekonomi hingga Reformasi Organisasi

    Indonesia mengambil alih kepemimpinan Developing-8 (D-8) mulai tahun ini. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah menetapkan lima prioritas utama yang akan dijalankan. Agenda ini mencakup integrasi ekonomi hingga reformasi organisasi.

    Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela menjelaskan fokus program ini di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Prioritas pertama adalah penguatan integrasi ekonomi antarnegara D-8. Tujuannya adalah meningkatkan volume perdagangan intra-D-8.

    “Pertama, integrasi ekonomi di antara negara-negara D-8. Ini maksudnya adalah bagaimana agar intra-D-8 trade itu bisa semakin meningkat,” kata Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Selasa (10/2/2026).

    Potensi peningkatan ini sangat besar, didukung oleh demografi penduduk dan generasi muda di negara-negara anggota.

    “Potensinya cukup besar kalau dilihat dari potensi demografi penduduk, dari generasi mudanya, dan sebagainya. Sehingga potensi ini ingin ditingkatkan melalui kerja sama D-8,” sambungnya.

    Pengembangan Ekonomi Halal

    Prioritas kedua berfokus pada pengembangan ekonomi dan industri halal. Hal ini relevan mengingat mayoritas negara anggota D-8 berpenduduk muslim. Potensi sektor ini akan dikembangkan maksimal di bawah kepemimpinan Indonesia.

    Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

    Prioritas ketiga mencakup ekonomi biru dan ekonomi hijau. Indonesia akan menyoroti potensi kerja sama di sektor kelautan dan pangan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas D-8 di bidang-bidang tersebut.

    Konektivitas dan Ekonomi Digital

    Untuk prioritas keempat, D-8 akan fokus pada konektivitas dan ekonomi digital. Program ini mencakup pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta interaksi ekonomi antar masyarakat.

    Reformasi Organisasi D-8

    Nabyl menekankan pentingnya prioritas kelima, yaitu reformasi organisasi atau kelembagaan D-8. Ini krusial agar keempat bidang kerja sama sebelumnya dapat terlaksana dengan baik.

    “Nah, bagaimana keempat kerja sama ini bisa terlaksana? Inilah yang tidak kalah pentingnya, prioritas kelima, yaitu reformasi organisasi atau kelembagaan dari D-8 itu sendiri,” ujar Nabyl.

    Organisasi yang berdiri sejak tahun 1997 ini harus tetap relevan dengan kondisi masa kini. Penyesuaian diperlukan, mulai dari internal organisasi, cara pengambilan keputusan, anggaran, hingga kesiapan implementasi perubahan di setiap sektor.

    “Continuity pasti menjadi bagian setiap organisasi agar tidak semuanya dari scratch, gitu. Tapi penekanan pada relevansi, saya rasa itu banyak yang perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini,” imbuhnya.

    Berikut adalah poin-poin penting dalam agenda reformasi D-8:

    Aspek Reformasi Fokus Perubahan
    Internal Organisasi Penyesuaian struktur dan fungsi agar lebih efisien.
    Pengambilan Keputusan Penyederhanaan atau percepatan mekanisme.
    Anggaran Optimalisasi alokasi dan penggunaan dana.
    Kesiapan Sektor Peningkatan kemampuan implementasi program.

    D-8 adalah organisasi kerja sama pembangunan yang dibentuk pada tahun 1997. Anggotanya terdiri dari delapan negara berkembang, sebagian besar adalah anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Negara-negara anggota meliputi Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Azerbaijan.

  • Liverpool Patok Harga Rp 600 Miliar untuk Federico Chiesa

    Liverpool Patok Harga Rp 600 Miliar untuk Federico Chiesa

    Masa depan Federico Chiesa di Liverpool terus menjadi perbincangan hangat. Pemain berpaspor Italia ini dikabarkan hanya akan dilepas oleh The Reds dengan banderol fantastis, mencapai Rp 600 miliar.

    Chiesa yang berusia 28 tahun belum juga menemukan performa terbaiknya di Anfield. Sejauh musim 2024/2025, ia telah tampil dalam 25 pertandingan di semua kompetisi, namun hanya menyumbangkan tiga gol dan tiga assist.

    Pemain tersebut bergabung dengan Liverpool pada awal musim. Namun, ia kalah bersaing dengan pilar lini depan lainnya. Nama-nama seperti Mohamed Salah, Hugo Ekitike, dan Florian Wirtz mengisi daftar pilihan utama pelatih.

    Tiga klub raksasa Liga Italia dikabarkan menaruh minat pada Chiesa. AS Roma, Juventus, dan Napoli menjadi kandidat kuat untuk mendatangkan putra Enrico Chiesa ini.

    Berikut adalah perbandingan performa Chiesa dengan beberapa pemain kunci Liverpool musim ini:

    Pemain Penampilan (Semua Ajang) Gol Assist
    Federico Chiesa 25 3 3
    Mohamed Salah (Data tidak tersedia) (Data tidak tersedia) (Data tidak tersedia)
    Hugo Ekitike (Data tidak tersedia) (Data tidak tersedia) (Data tidak tersedia)
    Florian Wirtz (Data tidak tersedia) (Data tidak tersedia) (Data tidak tersedia)

    Meskipun demikian, Chiesa masih terikat kontrak dengan Liverpool hingga Juni 2028. Ini menjadi salah satu alasan The Reds mematok harga tinggi untuknya.

    Harga Transfer dan Potensi Penurunan Gaji

    Liverpool mematok nilai transfer sebesar 26,1 juta poundsterling atau setara 30 juta euro. Angka tersebut jika dikonversikan menjadi sekitar Rp 600,5 miliar.

    Untuk bisa kembali merumput di Liga Italia, Federico Chiesa kemungkinan besar harus bersedia memangkas gajinya. Hal ini tentu menjadi pertimbangan utama bagi sang pemain.

    Di sisa musim ini, Chiesa diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal. Liverpool sendiri tengah berjuang keras untuk mengamankan posisi di kompetisi Eropa.

    Ancaman Absen Liga Champions

    Tim asal Merseyside ini terancam tidak lolos ke Liga Champions musim depan. Liverpool saat ini menempati posisi keenam klasemen sementara, dengan raihan 39 poin.

    Mereka tertinggal lima poin dari Manchester United. Manchester United menduduki posisi terakhir yang berhak atas tiket ke Liga Champions musim depan.

  • Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 di Stasiun Gambir

    Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 di Stasiun Gambir

    Pemerintah secara resmi meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026. Kebijakan ini diberlakukan menjelang momen penting Ramadan dan Idul Fitri.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan, stimulus tersebut bertujuan mendukung mobilitas. Selain itu, kebijakan ini juga untuk memperkuat daya beli masyarakat di seluruh Indonesia.

    Hal ini disampaikan Teddy dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri terkait. Lokasinya adalah Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    Teddy menjelaskan, kebijakan utama stimulus adalah pemberian insentif di sektor transportasi. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 911 miliar untuk diskon tarif ini.

    "Diskon tarif transportasi, dengan total estimasi anggaran sebesar Rp 911,16 miliar dari APBN dan dukungan non-APBN," kata Teddy.

    Diskon tarif transportasi berlaku untuk berbagai moda angkutan umum. Ini termasuk kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, hingga angkutan udara.

    Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen akan berlangsung dari 14 sampai 29 Maret 2026. Kebijakan ini menargetkan 1,2 juta penumpang.

    "Diskon angkutan laut sebesar 30 persen, periode 11 Maret-5 April 2026, target 445 ribu penumpang. Diskon angkutan penyeberangan sebesar 100 persen dari tarif jasa kepelabuhanan, periode 12-31 Maret 2026, target 945 ribu unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang," ujar Teddy.

    Untuk perjalanan udara domestik, diskon sebesar 17-18 persen diberikan untuk kelas ekonomi. Periode ini berlangsung pada 14-29 Maret 2026, dengan target 3,3 juta penumpang. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung mobilitas udara domestik.

    Berikut rincian insentif transportasi dalam Paket Stimulus Ekonomi I-2026:

    Moda Angkutan Diskon Periode Target Penumpang/Kendaraan
    Kereta Api 30% 14-29 Maret 2026 1,2 juta penumpang
    Angkutan Laut 30% 11 Maret-5 April 2026 445 ribu penumpang
    Angkutan Penyeberangan 100% (tarif jasa kepelabuhanan) 12-31 Maret 2026 945 ribu unit kendaraan & 2,4 juta penumpang
    Angkutan Udara (Domestik) 17-18% (kelas ekonomi) 14-29 Maret 2026 3,3 juta penumpang

    Pengaturan Kerja dan Bansos

    Teddy berharap berbagai kebijakan ini dapat membantu masyarakat. Mereka dapat memperoleh akses perjalanan dengan biaya lebih terjangkau selama Ramadan dan Idul Fitri.

    Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan pengaturan kerja. Tujuannya mengantisipasi kepadatan perjalanan dan mengatur distribusi mobilitas masyarakat.

    Dalam paket stimulus ini, dicantumkan skema work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA).

    "Work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA) selama lima hari yaitu pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026," kata Teddy.

    Di luar sektor transportasi dan pengaturan kerja, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos). Bantuan ini berupa bantuan pangan 10 Kg beras dan 2 liter minyak goreng.

    Bansos ini akan diberikan sekaligus untuk dua bulan.

    "Bantuan ini ditargetkan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1-4, dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 11,92 triliun," ucap Teddy.

  • Pemerintah Terapkan FWA untuk ASN Selama Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

    Pemerintah Terapkan FWA untuk ASN Selama Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

    Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi masing-masing. Kebijakan ini berlaku selama lima hari kerja, bertujuan mengoptimalkan mobilitas masyarakat.

    Fleksibilitas ini juga untuk memudahkan perencanaan perjalanan selama masa libur nasional dan cuti bersama. Hal tersebut diumumkan di Jakarta.

    “Diberikan fleksibilitas dalam hari kerja untuk ASN dan pekerja swasta. Pemerintah menetapkan Flexible Working Arrangement (FWA) atau sistem kerja fleksibel,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Airlangga menyampaikan hal ini dalam Konferensi Pers Stimulus Ekonomi Hari Besar Keagamaan (HBKN) Idul Fitri 2026. Juga dibahas diskon tarif transportasi, FWA, dan bantuan pangan.

    Penyesuaian tugas kedinasan diterapkan pada dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi. Yaitu, pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026.

    Periode berikutnya adalah tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Yakni, pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.

    Periode Tanggal Keterangan
    Sebelum Nyepi Senin, 16 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Sebelum Nyepi Selasa, 17 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Setelah Idul Fitri Rabu, 25 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Setelah Idul Fitri Kamis, 26 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Setelah Idul Fitri Jumat, 27 Maret 2026 Penyesuaian FWA

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan dasar kebijakan ini. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 2/2026.

    Surat Edaran tersebut mengenai Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah. Ini berlaku pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

    “Pelayanan publik yang bersifat esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat harus berjalan optimal, termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya, meskipun berada dalam periode libur nasional dan cuti bersama,” jelasnya.

    Penyesuaian ini merupakan tindak lanjut arahan presiden. Kebijakan ini disusun secara terencana, terukur, dan berbasis kepentingan publik.

    Rini menekankan FWA bukan penambahan hari libur. Namun, sebagai pengaturan fleksibilitas kerja. Ini untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

    Poin Penting Penerapan FWA bagi ASN

    Pimpinan Instansi Pemerintah diharapkan memantau dan mengawasi penerapan FWA. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan tugas pemerintahan dan layanan publik.

    Pelaksanaan fleksibilitas kerja ASN diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 4/2025.

    Terdapat empat poin penting dalam penerapan fleksibilitas kerja ASN:

    Pertama, Pimpinan Instansi Pemerintah membagi jumlah pegawai ASN. Mereka yang bertugas di kantor dan yang bekerja secara fleksibel. Pembagian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kedua, pegawai ASN tetap mengedepankan tanggung jawab akuntabilitas. Mereka juga harus mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Berbasis Elektronik Pemerintahan (SPBE).

    Ketiga, instansi Pemerintah tetap membuka akses kanal pengaduan. Ini termasuk SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id), aduan tatap muka, dan media lainnya.

    Hal ini untuk menampung aspirasi masyarakat. Instansi juga harus melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui QR Code di unit layanan masing-masing.

    “Keempat, pimpinan Instansi Pemerintah tetap memastikan Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing tetap menjadi teladan dengan tidak memberi dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya,” tutup Rini.

  • Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Tudingan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran kapal yang telah cair, namun belum ada pesanan, dijawab oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pencairan dana tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, Selasa (10/2/2026).

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia, diselenggarakan oleh Kadin Indonesia. Purbaya merasa heran karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum juga memesan kapal.

    Padahal, menurutnya, Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal. Trenggono kemudian mengklarifikasi sumber dana proyek pembangunan kapal.

    Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut didanai oleh anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Berikut rincian fakta terkait polemik anggaran kapal:

    Pihak Pernyataan/Tindakan Sumber Dana Menurut Pihak Terkait
    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Anggaran kapal sudah cair, tapi belum ada pesanan ke galangan. Anggaran Kemenkeu
    Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Meminta Menkeu cek anak buahnya. Pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK)
    KKP Belum menerima pesanan kapal. Pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK)

    Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman antara kedua kementerian terkait sumber dan proses pencairan anggaran pembangunan kapal.

  • KRL Jakarta Kota Bogor Berasap di Stasiun Universitas Pancasila

    KRL Jakarta Kota Bogor Berasap di Stasiun Universitas Pancasila

    Perjalanan KRL Commuter Line rute Jakarta Kota-Bogor mengalami gangguan serius sore ini. Hal itu terjadi setelah gerbong KRL dilaporkan mengeluarkan asap di Stasiun Universitas Pancasila.

    KAI Commuter sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana KRL Nomor 1336. Kereta ini melayani relasi Jakarta Kota-Bogor pada Selasa sore (10/2) pukul 16.15 WIB.

    Demi keselamatan penumpang, KAI Commuter mengevakuasi seluruh pengguna Commuter Line 1336. Para penumpang diarahkan ke area peron stasiun yang aman.

    Petugas langsung bertindak setelah menerima laporan adanya asap. Asap diketahui berasal dari kereta kedua dari belakang.

    Pemeriksaan sarana KRL dilakukan secara menyeluruh. Hal ini memastikan tidak ada potensi bahaya lebih lanjut bagi penumpang dan operasional.

    Pada pukul 16.45 WIB, sarana KRL yang bermasalah sudah berhasil ditangani. Kereta tersebut dapat dijalankan kembali menuju Depo Depok tanpa penumpang.

    Meskipun penanganan selesai, perjalanan Commuter Line Bogor masih dalam proses penguraian antrean di lintas. Hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan perjalanan.

    Permohonan Maaf dan Imbauan

    KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi. Gangguan ini menyebabkan perjalanan Commuter Line tujuan Depok, Cibinong, dan Bogor terlambat.

    KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk selalu mengikuti arahan petugas di lapangan. Prioritaskan keselamatan selama berada di area stasiun dan dalam perjalanan.

    Informasi terkini mengenai layanan operasional perjalanan Commuter Line lintas Bogor akan disampaikan secara berkala. Pengguna diimbau untuk memantau pengumuman resmi.

    Berikut adalah rincian kejadian gangguan KRL di Stasiun Universitas Pancasila:

    Waktu Kejadian Lokasi Detail Gangguan Penanganan
    16.15 WIB Stasiun Universitas Pancasila Gerbong KRL No. 1336 mengeluarkan asap Evakuasi penumpang, pemeriksaan sarana
    16.45 WIB Stasiun Universitas Pancasila Sarana KRL ditangani, dibawa ke Depo Depok Perjalanan Commuter Line Bogor masih antre
  • Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah berencana membangun gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pembangunan gedung ini akan dimulai dari awal, tidak menggunakan bangunan yang sudah ada.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    "Iya (dimulai dari nol pembangunannya)," kata Prasetyo Hadi, Selasa (10/2/2026).

    Prasetyo menambahkan, saat ini pemerintah masih menghitung anggaran. Proses desain gedung baru MUI tersebut juga sedang berlangsung.

    "Belum, kalau angkanya (anggaran) belum. Kan baru proses desain," jelasnya.

    Sumber Anggaran Pembangunan

    Prasetyo Hadi menyatakan, pos anggaran untuk pembangunan gedung MUI di Bundaran HI bisa saja diambil dari Kementerian Agama. Namun, opsi pengambilan dari pos anggaran lain tidak tertutup.

    "Kalau itu kan masalah cara menyalurkan saja. Bisa dari lewat Kemenag, bisa nggak lewat Kemenag juga bisa," katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI. Lahan ini akan digunakan untuk pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam lainnya.

    Lahan strategis tersebut berlokasi di jantung Ibu Kota. Komitmen ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI.

    Acara tersebut digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2). Prabowo menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    "Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang-lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain," kata Prabowo, Sabtu (7/2).

    Prabowo juga menyebut gedung tersebut dapat dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Ia bahkan sempat menyinggung rencana pembangunan gedung bertingkat tinggi.

    "Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai," ujarnya, Sabtu (7/2).

    Lokasi Gedung MUI

    Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid menjelaskan lokasi gedung. Gedung yang disiapkan Presiden Prabowo tersebut berada di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

    Bangunan tersebut dulunya merupakan gedung Kedutaan Besar Inggris. Lokasinya tepat di samping Jalan Thamrin, dekat Hotel Grand Hyatt.

    "Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt," kata Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).

    Pembangunan gedung ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan umat Islam. Selain itu juga dapat mendukung berbagai lembaga keumatan di Indonesia.

    Rencana Pembangunan Gedung MUI Detail
    Lokasi Bundaran HI, Jakarta Pusat
    Metode Pembangunan Dimulai dari nol
    Status Saat Ini Proses desain, perhitungan anggaran
    Sumber Anggaran Potensial Kementerian Agama, pos anggaran lain
    Lahan ± 4.000 meter persegi
    Estimasi Ketinggian 40 lantai
    Pemanfaat MUI, Baznas, lembaga & ormas Islam
  • Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibayar APBN

    Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibayar APBN

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh, akan dilunasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses negosiasi pembayaran utang tersebut saat ini sedang memasuki tahap finalisasi antara BPI Danantara dan pihak Tiongkok.

    Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembahasan teknis dipimpin langsung oleh Rosan, CEO Danantara. Hal ini diungkapkannya di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    “Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” ungkap Prasetyo Hadi.

    “Iya (utang Whoosh tetap dibayar dengan APBN),” tegasnya memastikan ketika ditanya nasib pembayaran utang Whoosh dengan APBN.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak menjadi masalah. Menurutnya, besaran utang yang harus dibayar per tahun untuk proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini adalah Rp 1,2 triliun.

    Prabowo menganggap nilai tersebut tidak memberatkan karena manfaat Whoosh bagi masyarakat sangat besar. Manfaat tersebut meliputi pengurangan kemacetan dan percepatan waktu perjalanan.

    “Pokoknya nggak ada masalah karena itu kita bayar Rp 1,2 triliun per tahun. Tapi manfaatnya kan banyak, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, itu semuanya mesti dihitung,” ungkap Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025) silam.

    Pemerintah di bawah kepemimpinannya diklaim masih memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk membayar utang tersebut. Dana yang tersedia juga didukung oleh penindakan hukum terhadap penyelewengan anggaran dan korupsi.

    “Kita mampu dan kita kuat, duitnya kita ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat tak saya kasih kesempatan. Saudara harus bantu kita semua, jangan kasih kesempatan koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita untuk rakyat kita semua,” tegas Prabowo.

    Penguasaan Teknologi dan Kerja Sama dengan Tiongkok

    Selain manfaat transportasi, Prabowo juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi perkeretaapian canggih bagi Indonesia. Hal ini terwujud berkat kerja sama strategis dengan Tiongkok.

    “Yang penting adalah kita kuasai teknologi. We are at the edge of best practice. Dan ini ingat ya ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” pungkas Prabowo.

    Aspek Keterangan
    Penanggung Jawab Pembayaran Pemerintah Indonesia (APBN)
    Pihak Negosiator BPI Danantara (CEO Rosan) & Pihak Tiongkok
    Pembayaran Utang Tahunan Rp 1,2 triliun
    Manfaat Proyek Mengurangi kemacetan, polusi, mempercepat perjalanan
    Tujuan Lain Penguasaan teknologi perkeretaapian modern