Author: ega-syahputra

  • Kemensos Reaktivasi Otomatis BPJS Kesehatan 106 Ribu Penderita Penyakit Katastropik

    Kemensos Reaktivasi Otomatis BPJS Kesehatan 106 Ribu Penderita Penyakit Katastropik

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan reaktivasi otomatis terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) bagi 106 ribu pengidap penyakit katastropik atau kronis.

    Proses reaktivasi otomatis ini telah resmi berjalan per hari ini, Selasa (10/2/2026), di Gedung Kemensos RI, Jakarta Pusat.

    Gus Ipul menjelaskan, aktivasi bantuan ini akan berlaku selama tiga bulan ke depan. Setelah periode tersebut, Kemensos akan melakukan pengecekan ulang terhadap kelayakan para penerima.

    "Yang pertama ini sudah otomatis aktif, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini ya," kata Gus Ipul, Selasa (10/2/2026).

    Bagi peserta yang memenuhi syarat, bantuan akan terus dilanjutkan. Namun, bagi yang tidak memenuhi syarat, Kemensos akan menyarankan untuk beralih menjadi peserta mandiri.

    "Selama 3 bulan ke depan, nanti hasilnya kita lihat apakah memenuhi syarat ya. Bagi yang memenuhi syarat ya tentu akan mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri," ujarnya.

    Metode Pengecekan Kelayakan Bersama BPS

    Kemensos akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pengecekan ulang. Metode-metode khusus telah disiapkan untuk memastikan data penerima.

    Pengecekan ini bertujuan untuk memverifikasi apakah penerima manfaat berada di desil 1 sampai 5 (kelompok ekonomi terbawah) atau di atasnya, yaitu desil 6 sampai 10.

    "Untuk itulah ground check ini memastikan apakah para penerima manfaat ini berada di desil 1 sampai 5 atau di atasnya, desil 6 sampai 10. Ini yang memang akan dipastikan lewat metode-metode yang sudah disiapkan," kata Gus Ipul.

    Kebijakan untuk Layanan Kesehatan Berkelanjutan

    Sebelumnya, Gus Ipul telah membuka opsi reaktivasi otomatis ini bagi sekitar 100 ribu peserta BPJS PBI nonaktif penderita penyakit kronis. Kebijakan ini diambil untuk memastikan layanan kesehatan bagi pasien dengan kondisi serius tidak terhenti.

    Informasi tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Reaktivasi otomatis ini menargetkan peserta PBI nonaktif dengan penyakit kronis dan katastropik.

    Penyakit-penyakit yang menjadi fokus meliputi jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Kebijakan ini adalah langkah proaktif Kemensos dalam menjamin akses kesehatan bagi kelompok rentan.

    "Selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi untuk reaktivasi otomatis kepada 100.000 PBI non-aktif yang menderita sakit kronis dan katastropik," kata Gus Ipul.

    Berikut adalah ringkasan penting mengenai reaktivasi BPJS Kesehatan PBI oleh Kemensos:

    Aspek Detail
    Jumlah Penerima 106 ribu pengidap penyakit katastropik/kronis
    Jenis Penyakit Jantung, kanker, stroke, gagal ginjal
    Durasi Bantuan 3 bulan, kemudian evaluasi
    Lembaga Pengecek Kemensos bersama BPS
    Tujuan Pengecekan Memastikan kelayakan (desil 1-5)
  • Danantara Kaji Ulang Bisnis Pertamina dan PGN, Fokuskan Bisnis Inti Migas

    Danantara Kaji Ulang Bisnis Pertamina dan PGN, Fokuskan Bisnis Inti Migas

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah melakukan peninjauan ulang model bisnis perusahaan pelat merah di sektor minyak dan gas (migas). PT Pertamina (Persero) dan salah satu anak usahanya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), menjadi sorotan utama dalam kajian ini.

    Danantara berencana memisahkan bisnis non-migas dari Pertamina. Langkah ini bertujuan agar BUMN energi tersebut lebih fokus pada bisnis inti migasnya.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa seluruh bisnis Pertamina yang tidak terkait migas akan dilepaskan atau di-spin off.

    "Kita lakukan review, masalah komersialisasi Pertamina tidak akan punya lagi yang non related oil and gas, seluruhnya akan spin off Pertamina. Dia akan keluar dari Pertamina," kata Dony dalam acara Economic Outlook 2026, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Keputusan ini diambil Danantara setelah sukses menggabungkan tiga anak usaha Pertamina. Ketiganya yaitu PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping. Penggabungan tersebut membentuk Subholding Downstream.

    "Kami baru selesai merger bulan Februari, merger di downstream. Kita konsolidasi Patra Niaga, PIS, dan Kilang karena ini kan satu perusahaan harusnya. Tak bisa dicacah yang menyebabkan inefficiency," tegas Dony.

    Fokus PGN pada Distribusi Gas

    Sementara itu, Danantara juga menetapkan arah baru bagi PGN. Perusahaan ini akan dilarang berbisnis di sektor hulu migas atau upstream. Fokus usaha PGN akan diarahkan pada distribusi gas bumi melalui jaringan pipa.

    "PGN itu ke depan, mulai tahun ini sudah saya larang tidak main lagi di upstream. Mereka khusus main di midstream dan downstream. Tugas mereka adalah menyalurkan gas sampai ke rumah-rumah. Kita akan trial mulai di Batam," ucap Dony.

    Dony menambahkan bahwa di Batam akan dilakukan pipanisasi gas ke seluruh rumah. Hal ini untuk mewujudkan visi PGN sebagai perusahaan gas negara yang mendistribusikan gas.

    "Dengan demikian nanti, dia tidak main lagi di upstream," sambung Dony.

    Struktur Bisnis BUMN Migas Pasca Restrukturisasi

    Berikut adalah perbandingan fokus bisnis BUMN migas sebelum dan sesudah peninjauan Danantara:

    Entitas Fokus Bisnis Sebelumnya Fokus Bisnis Baru (Rencana)
    Pertamina Migas dan Non-Migas Fokus Bisnis Inti Migas
    PGN Hulu, Midstream, Downstream Midstream dan Downstream (Distribusi Gas)
    Subholding Downstream Terpisah (Patra Niaga, Kilang, PIS) Terintegrasi (Patra Niaga, Kilang, PIS)
  • Indonesia Open 2027 Berpotensi Digelar 11 Hari, PBSI Siapkan Strategi Baru

    Indonesia Open 2027 Berpotensi Digelar 11 Hari, PBSI Siapkan Strategi Baru

    Turnamen bulutangkis Indonesia Open berpeluang digelar selama 11 hari pada tahun 2027. Perubahan ini merupakan bagian dari kebijakan Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) yang bertujuan meningkatkan eksposur olahraga bulutangkis secara global.

    BWF mengumumkan peningkatan signifikan jumlah pertandingan bulutangkis yang akan disiarkan, dari 1.410 menjadi sekitar 3.000 pertandingan di seluruh seri turnamen BWF mulai tahun 2027. Hal ini diharapkan mampu memperluas jangkauan bulutangkis di berbagai negara dan pasar.

    Pembaruan besar juga berlaku untuk lima turnamen Super 1000 di Asia dan Eropa, termasuk Indonesia Open. Turnamen ini akan mengusung format kompetisi yang diperluas.

    Nomor tunggal akan diikuti oleh 48 pemain, dimulai dengan fase grup sebelum berlanjut ke babak gugur. Sementara itu, nomor ganda akan diikuti 32 pasangan dengan sistem gugur langsung.

    Setiap turnamen Super 1000 akan berlangsung selama 11 hari, mencakup dua akhir pekan, dengan seluruh pertandingan disiarkan secara global.

    PBSI sebagai penyelenggara menyatakan, penerapan format baru Indonesia Open ini merupakan komitmen Indonesia dalam mendukung pengembangan bulutangkis dunia yang dicanangkan BWF.

    Dampak Finansial dan Operasional

    Perpanjangan durasi turnamen menjadi 11 hari membawa konsekuensi terhadap peningkatan biaya operasional.

    “Dari sisi penyelenggara, penerapan durasi 11 hari tentu berdampak pada meningkatnya biaya operasional karena waktu pelaksanaan yang lebih panjang,” ujar Kabid Luar Negeri PP PBSI, Bambang Roedyanto, Selasa (10/2/2026).

    Meskipun demikian, PBSI memandang hal ini sebagai investasi jangka panjang. Tujuannya adalah mempertahankan posisi Indonesia Open sebagai turnamen premier dunia dan menghadirkan standar penyelenggaraan yang sejalan dengan arah global BWF.

    Nilai Tambah bagi Atlet

    Bambang menjelaskan, format baru ini juga memberikan nilai tambah bagi atlet. Penambahan jumlah peserta nomor tunggal dari 32 menjadi 48 pemain, membuka peluang lebih luas bagi atlet untuk berkompetisi di level tertinggi.

    “Atlet juga akan menjalaninya lebih banyak pertandingan karena menggunakan sistem setengah kompetisi hingga lolos ke babak 16 besar,” ujarnya.

    Durasi turnamen yang lebih panjang juga dinilai dapat memberikan kondisi bertanding dan pemulihan atlet yang lebih memadai.

    “Dengan durasi turnamen yang lebih panjang serta hanya menggunakan dua lapangan pertandingan, atlet memiliki waktu istirahat yang lebih memadai. Hal ini diharapkan dapat menjaga kualitas permainan dan performa atlet sepanjang turnamen,” tambah Bambang.

    Berikut perbandingan format lama dan baru turnamen Super 1000:

    Aspek Format Lama (Sebelum 2027) Format Baru (Mulai 2027)
    Durasi Turnamen Sekitar 6-7 hari 11 hari
    Jumlah Lapangan Lebih dari 2 lapangan Hanya 2 lapangan
    Peserta Tunggal 32 pemain 48 pemain
    Sistem Tunggal Babak gugur langsung Fase grup dilanjutkan gugur
    Peserta Ganda 32 pasangan 32 pasangan
    Sistem Ganda Babak gugur langsung Babak gugur langsung

    Pendekatan Sportainment

    Selain aspek teknis dan kompetisi, Bambang juga menekankan bahwa Indonesia Open akan dikemas dengan pendekatan sportainment.

    “Dengan durasi yang lebih panjang, penyelenggaraan Indonesia Open memungkinkan hadirnya berbagai elemen hiburan dan aktivasi di luar lapangan pertandingan,” ungkapnya.

    Sportainment dianggap sebagai bagian penting untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lebih menarik bagi penonton di arena maupun penggemar yang mengikuti melalui siaran dan platform digital.

    PBSI menilai, penguatan unsur sportainment yang sejalan dengan kualitas kompetisi tinggi, akan memperkuat daya tarik Indonesia Open sebagai ajang olahraga dan hiburan kelas dunia. Hal ini juga mendukung upaya BWF dalam memperluas jangkauan dan popularitas bulutangkis secara global.

  • SPBU Shell Jakarta Banyak yang Kosong Akibat Kuota Impor BBM Belum Disetujui

    SPBU Shell Jakarta Banyak yang Kosong Akibat Kuota Impor BBM Belum Disetujui

    Kekosongan bahan bakar minyak (BBM) dilaporkan terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell di Jakarta. Fenomena ini diduga kuat disebabkan oleh belum disetujuinya pengajuan kuota impor BBM oleh Shell dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Pada Selasa, 10 Februari 2026, salah satu SPBU Shell di Jakarta terpantau tidak menjual BBM. Kekosongan stok ini menyebabkan aktivitas di SPBU tersebut menjadi lengang. Sesekali hanya ada pelanggan yang mampir ke minimarket yang berada di area SPBU.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pengajuan kuota impor BBM oleh Shell saat ini masih dalam proses evaluasi. Pernyataan ini disampaikan menanggapi laporan kekosongan stok yang terjadi.

    Proses evaluasi ini penting untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan pasokan BBM dan regulasi yang berlaku. Keterlambatan persetujuan dapat berdampak langsung pada ketersediaan BBM di tingkat konsumen.

    Ketersediaan BBM Shell Saat Ini

    Berdasarkan informasi resmi per 5 Februari 2026, ketersediaan BBM jenis bensin di SPBU Shell sangat terbatas. Jenis Shell Super hanya dilaporkan tersedia di area Jawa Timur.

    Sementara itu, BBM jenis Shell V-Power dan Shell V-Power Nitro+ dilaporkan tidak tersedia di seluruh jaringan SPBU Shell. Situasi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam rantai pasok perusahaan.

    Jenis BBM Ketersediaan Tanggal Informasi
    Shell Super Hanya di Jawa Timur 5 Februari 2026
    Shell V-Power Tidak tersedia di seluruh jaringan 5 Februari 2026
    Shell V-Power Nitro+ Tidak tersedia di seluruh jaringan 5 Februari 2026

    Dampak dari kekosongan ini tentunya dirasakan langsung oleh masyarakat. Khususnya mereka yang bergantung pada SPBU Shell untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka.

  • Polda Metro Jaya Bekuk Sindikat Pencuri Kabel SPBU di Jakarta

    Polda Metro Jaya Bekuk Sindikat Pencuri Kabel SPBU di Jakarta

    Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sindikat pencurian kabel grounding di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebanyak tujuh orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Pengungkapan ini berawal dari laporan kehilangan kabel di SPBU yang terjadi sejak November 2025 lalu. Penyelidikan intensif pun segera dilakukan.

    Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan, penangkapan dilakukan terhadap jaringan pencurian kabel tersebut. Sindikat ini beraksi selama tiga bulan terakhir.

    "Kami lakukan penangkapan terhadap jaringan pencurian kabel grounding stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (10/1/2026).

    Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan atas dugaan peristiwa hukum tersebut. Polisi kemudian berhasil mengidentifikasi para pelaku.

    Imanuddin menyebut, timnya mulanya menangkap dua orang berinisial W dan ANMS. Pengembangan penyidikan lantas membawa polisi pada penangkapan lima pelaku lainnya.

    "Dari dua orang tersebut, selanjutnya tim penyidik Jatanras melakukan pengembangan dan berhasil menangkap lima orang lainnya yang merupakan jaringan dari kedua orang tersebut," ujarnya.

    Modus Operandi dan Pasal yang Diterapkan

    Saat ini, ketujuh orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Modus operandi para pelaku adalah mengambil kabel grounding atau penangkal petir yang terpasang di SPBU.

    "Saat ini terhadap tujuh orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian kabel grounding SPBU ini telah kami lakukan penahanan kepada mereka," jelas Imanuddin.

    Kepada para tersangka, polisi menerapkan Pasal 477 KUHPidana. Mereka terancam hukuman pidana maksimal tujuh tahun penjara.

    Daftar Tersangka dan Pasal yang Diterapkan
    Jumlah Tersangka Modus Operandi Pasal yang Diterapkan Ancaman Pidana
    7 orang Mengambil kabel grounding penangkal petir di SPBU Pasal 477 KUHPidana 7 tahun penjara
  • Indonesia Pimpin D-8, Kemlu Prioritaskan Integrasi Ekonomi hingga Reformasi Organisasi

    Indonesia Pimpin D-8, Kemlu Prioritaskan Integrasi Ekonomi hingga Reformasi Organisasi

    Indonesia mengambil alih kepemimpinan Developing-8 (D-8) mulai tahun ini. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah menetapkan lima prioritas utama yang akan dijalankan. Agenda ini mencakup integrasi ekonomi hingga reformasi organisasi.

    Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela menjelaskan fokus program ini di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Prioritas pertama adalah penguatan integrasi ekonomi antarnegara D-8. Tujuannya adalah meningkatkan volume perdagangan intra-D-8.

    “Pertama, integrasi ekonomi di antara negara-negara D-8. Ini maksudnya adalah bagaimana agar intra-D-8 trade itu bisa semakin meningkat,” kata Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Selasa (10/2/2026).

    Potensi peningkatan ini sangat besar, didukung oleh demografi penduduk dan generasi muda di negara-negara anggota.

    “Potensinya cukup besar kalau dilihat dari potensi demografi penduduk, dari generasi mudanya, dan sebagainya. Sehingga potensi ini ingin ditingkatkan melalui kerja sama D-8,” sambungnya.

    Pengembangan Ekonomi Halal

    Prioritas kedua berfokus pada pengembangan ekonomi dan industri halal. Hal ini relevan mengingat mayoritas negara anggota D-8 berpenduduk muslim. Potensi sektor ini akan dikembangkan maksimal di bawah kepemimpinan Indonesia.

    Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

    Prioritas ketiga mencakup ekonomi biru dan ekonomi hijau. Indonesia akan menyoroti potensi kerja sama di sektor kelautan dan pangan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas D-8 di bidang-bidang tersebut.

    Konektivitas dan Ekonomi Digital

    Untuk prioritas keempat, D-8 akan fokus pada konektivitas dan ekonomi digital. Program ini mencakup pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta interaksi ekonomi antar masyarakat.

    Reformasi Organisasi D-8

    Nabyl menekankan pentingnya prioritas kelima, yaitu reformasi organisasi atau kelembagaan D-8. Ini krusial agar keempat bidang kerja sama sebelumnya dapat terlaksana dengan baik.

    “Nah, bagaimana keempat kerja sama ini bisa terlaksana? Inilah yang tidak kalah pentingnya, prioritas kelima, yaitu reformasi organisasi atau kelembagaan dari D-8 itu sendiri,” ujar Nabyl.

    Organisasi yang berdiri sejak tahun 1997 ini harus tetap relevan dengan kondisi masa kini. Penyesuaian diperlukan, mulai dari internal organisasi, cara pengambilan keputusan, anggaran, hingga kesiapan implementasi perubahan di setiap sektor.

    “Continuity pasti menjadi bagian setiap organisasi agar tidak semuanya dari scratch, gitu. Tapi penekanan pada relevansi, saya rasa itu banyak yang perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini,” imbuhnya.

    Berikut adalah poin-poin penting dalam agenda reformasi D-8:

    Aspek Reformasi Fokus Perubahan
    Internal Organisasi Penyesuaian struktur dan fungsi agar lebih efisien.
    Pengambilan Keputusan Penyederhanaan atau percepatan mekanisme.
    Anggaran Optimalisasi alokasi dan penggunaan dana.
    Kesiapan Sektor Peningkatan kemampuan implementasi program.

    D-8 adalah organisasi kerja sama pembangunan yang dibentuk pada tahun 1997. Anggotanya terdiri dari delapan negara berkembang, sebagian besar adalah anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Negara-negara anggota meliputi Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Azerbaijan.

  • Liverpool Patok Harga Rp 600 Miliar untuk Federico Chiesa

    Liverpool Patok Harga Rp 600 Miliar untuk Federico Chiesa

    Masa depan Federico Chiesa di Liverpool terus menjadi perbincangan hangat. Pemain berpaspor Italia ini dikabarkan hanya akan dilepas oleh The Reds dengan banderol fantastis, mencapai Rp 600 miliar.

    Chiesa yang berusia 28 tahun belum juga menemukan performa terbaiknya di Anfield. Sejauh musim 2024/2025, ia telah tampil dalam 25 pertandingan di semua kompetisi, namun hanya menyumbangkan tiga gol dan tiga assist.

    Pemain tersebut bergabung dengan Liverpool pada awal musim. Namun, ia kalah bersaing dengan pilar lini depan lainnya. Nama-nama seperti Mohamed Salah, Hugo Ekitike, dan Florian Wirtz mengisi daftar pilihan utama pelatih.

    Tiga klub raksasa Liga Italia dikabarkan menaruh minat pada Chiesa. AS Roma, Juventus, dan Napoli menjadi kandidat kuat untuk mendatangkan putra Enrico Chiesa ini.

    Berikut adalah perbandingan performa Chiesa dengan beberapa pemain kunci Liverpool musim ini:

    Pemain Penampilan (Semua Ajang) Gol Assist
    Federico Chiesa 25 3 3
    Mohamed Salah (Data tidak tersedia) (Data tidak tersedia) (Data tidak tersedia)
    Hugo Ekitike (Data tidak tersedia) (Data tidak tersedia) (Data tidak tersedia)
    Florian Wirtz (Data tidak tersedia) (Data tidak tersedia) (Data tidak tersedia)

    Meskipun demikian, Chiesa masih terikat kontrak dengan Liverpool hingga Juni 2028. Ini menjadi salah satu alasan The Reds mematok harga tinggi untuknya.

    Harga Transfer dan Potensi Penurunan Gaji

    Liverpool mematok nilai transfer sebesar 26,1 juta poundsterling atau setara 30 juta euro. Angka tersebut jika dikonversikan menjadi sekitar Rp 600,5 miliar.

    Untuk bisa kembali merumput di Liga Italia, Federico Chiesa kemungkinan besar harus bersedia memangkas gajinya. Hal ini tentu menjadi pertimbangan utama bagi sang pemain.

    Di sisa musim ini, Chiesa diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal. Liverpool sendiri tengah berjuang keras untuk mengamankan posisi di kompetisi Eropa.

    Ancaman Absen Liga Champions

    Tim asal Merseyside ini terancam tidak lolos ke Liga Champions musim depan. Liverpool saat ini menempati posisi keenam klasemen sementara, dengan raihan 39 poin.

    Mereka tertinggal lima poin dari Manchester United. Manchester United menduduki posisi terakhir yang berhak atas tiket ke Liga Champions musim depan.

  • Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 di Stasiun Gambir

    Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 di Stasiun Gambir

    Pemerintah secara resmi meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026. Kebijakan ini diberlakukan menjelang momen penting Ramadan dan Idul Fitri.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan, stimulus tersebut bertujuan mendukung mobilitas. Selain itu, kebijakan ini juga untuk memperkuat daya beli masyarakat di seluruh Indonesia.

    Hal ini disampaikan Teddy dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri terkait. Lokasinya adalah Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    Teddy menjelaskan, kebijakan utama stimulus adalah pemberian insentif di sektor transportasi. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 911 miliar untuk diskon tarif ini.

    "Diskon tarif transportasi, dengan total estimasi anggaran sebesar Rp 911,16 miliar dari APBN dan dukungan non-APBN," kata Teddy.

    Diskon tarif transportasi berlaku untuk berbagai moda angkutan umum. Ini termasuk kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, hingga angkutan udara.

    Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen akan berlangsung dari 14 sampai 29 Maret 2026. Kebijakan ini menargetkan 1,2 juta penumpang.

    "Diskon angkutan laut sebesar 30 persen, periode 11 Maret-5 April 2026, target 445 ribu penumpang. Diskon angkutan penyeberangan sebesar 100 persen dari tarif jasa kepelabuhanan, periode 12-31 Maret 2026, target 945 ribu unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang," ujar Teddy.

    Untuk perjalanan udara domestik, diskon sebesar 17-18 persen diberikan untuk kelas ekonomi. Periode ini berlangsung pada 14-29 Maret 2026, dengan target 3,3 juta penumpang. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung mobilitas udara domestik.

    Berikut rincian insentif transportasi dalam Paket Stimulus Ekonomi I-2026:

    Moda Angkutan Diskon Periode Target Penumpang/Kendaraan
    Kereta Api 30% 14-29 Maret 2026 1,2 juta penumpang
    Angkutan Laut 30% 11 Maret-5 April 2026 445 ribu penumpang
    Angkutan Penyeberangan 100% (tarif jasa kepelabuhanan) 12-31 Maret 2026 945 ribu unit kendaraan & 2,4 juta penumpang
    Angkutan Udara (Domestik) 17-18% (kelas ekonomi) 14-29 Maret 2026 3,3 juta penumpang

    Pengaturan Kerja dan Bansos

    Teddy berharap berbagai kebijakan ini dapat membantu masyarakat. Mereka dapat memperoleh akses perjalanan dengan biaya lebih terjangkau selama Ramadan dan Idul Fitri.

    Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan pengaturan kerja. Tujuannya mengantisipasi kepadatan perjalanan dan mengatur distribusi mobilitas masyarakat.

    Dalam paket stimulus ini, dicantumkan skema work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA).

    "Work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA) selama lima hari yaitu pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026," kata Teddy.

    Di luar sektor transportasi dan pengaturan kerja, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos). Bantuan ini berupa bantuan pangan 10 Kg beras dan 2 liter minyak goreng.

    Bansos ini akan diberikan sekaligus untuk dua bulan.

    "Bantuan ini ditargetkan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1-4, dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 11,92 triliun," ucap Teddy.

  • Pemerintah Terapkan FWA untuk ASN Selama Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

    Pemerintah Terapkan FWA untuk ASN Selama Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

    Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi masing-masing. Kebijakan ini berlaku selama lima hari kerja, bertujuan mengoptimalkan mobilitas masyarakat.

    Fleksibilitas ini juga untuk memudahkan perencanaan perjalanan selama masa libur nasional dan cuti bersama. Hal tersebut diumumkan di Jakarta.

    “Diberikan fleksibilitas dalam hari kerja untuk ASN dan pekerja swasta. Pemerintah menetapkan Flexible Working Arrangement (FWA) atau sistem kerja fleksibel,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Airlangga menyampaikan hal ini dalam Konferensi Pers Stimulus Ekonomi Hari Besar Keagamaan (HBKN) Idul Fitri 2026. Juga dibahas diskon tarif transportasi, FWA, dan bantuan pangan.

    Penyesuaian tugas kedinasan diterapkan pada dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi. Yaitu, pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026.

    Periode berikutnya adalah tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Yakni, pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.

    Periode Tanggal Keterangan
    Sebelum Nyepi Senin, 16 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Sebelum Nyepi Selasa, 17 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Setelah Idul Fitri Rabu, 25 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Setelah Idul Fitri Kamis, 26 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Setelah Idul Fitri Jumat, 27 Maret 2026 Penyesuaian FWA

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan dasar kebijakan ini. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 2/2026.

    Surat Edaran tersebut mengenai Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah. Ini berlaku pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

    “Pelayanan publik yang bersifat esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat harus berjalan optimal, termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya, meskipun berada dalam periode libur nasional dan cuti bersama,” jelasnya.

    Penyesuaian ini merupakan tindak lanjut arahan presiden. Kebijakan ini disusun secara terencana, terukur, dan berbasis kepentingan publik.

    Rini menekankan FWA bukan penambahan hari libur. Namun, sebagai pengaturan fleksibilitas kerja. Ini untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

    Poin Penting Penerapan FWA bagi ASN

    Pimpinan Instansi Pemerintah diharapkan memantau dan mengawasi penerapan FWA. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan tugas pemerintahan dan layanan publik.

    Pelaksanaan fleksibilitas kerja ASN diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 4/2025.

    Terdapat empat poin penting dalam penerapan fleksibilitas kerja ASN:

    Pertama, Pimpinan Instansi Pemerintah membagi jumlah pegawai ASN. Mereka yang bertugas di kantor dan yang bekerja secara fleksibel. Pembagian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kedua, pegawai ASN tetap mengedepankan tanggung jawab akuntabilitas. Mereka juga harus mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Berbasis Elektronik Pemerintahan (SPBE).

    Ketiga, instansi Pemerintah tetap membuka akses kanal pengaduan. Ini termasuk SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id), aduan tatap muka, dan media lainnya.

    Hal ini untuk menampung aspirasi masyarakat. Instansi juga harus melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui QR Code di unit layanan masing-masing.

    “Keempat, pimpinan Instansi Pemerintah tetap memastikan Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing tetap menjadi teladan dengan tidak memberi dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya,” tutup Rini.

  • Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Tudingan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran kapal yang telah cair, namun belum ada pesanan, dijawab oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pencairan dana tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, Selasa (10/2/2026).

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia, diselenggarakan oleh Kadin Indonesia. Purbaya merasa heran karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum juga memesan kapal.

    Padahal, menurutnya, Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal. Trenggono kemudian mengklarifikasi sumber dana proyek pembangunan kapal.

    Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut didanai oleh anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Berikut rincian fakta terkait polemik anggaran kapal:

    Pihak Pernyataan/Tindakan Sumber Dana Menurut Pihak Terkait
    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Anggaran kapal sudah cair, tapi belum ada pesanan ke galangan. Anggaran Kemenkeu
    Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Meminta Menkeu cek anak buahnya. Pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK)
    KKP Belum menerima pesanan kapal. Pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK)

    Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman antara kedua kementerian terkait sumber dan proses pencairan anggaran pembangunan kapal.