Author: ega-syahputra

  • DPRD Jabar Soroti Ancaman Eksekusi SMAN 13 Bandung, Pemprov Diminta Cermat Kelola Aset

    DPRD Jabar Soroti Ancaman Eksekusi SMAN 13 Bandung, Pemprov Diminta Cermat Kelola Aset

    Bandung menghadapi ancaman eksekusi lahan SMAN 13 Bandung yang berlokasi di Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung. DPRD Jawa Barat menyoroti serius persoalan ini. Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari, menilai kasus ini menjadi peringatan agar Pemprov Jabar lebih cermat dalam mengelola aset pendidikan, khususnya status lahan sekolah.

    SMAN 13 Bandung berada di bawah bayang-bayang eksekusi setelah ahli waris mengklaim tanah sekolah tersebut sebagai milik mereka. Klaim ini didasarkan pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 653 PK/Pdt.G.

    Papan plang sengketa dengan tulisan "Tanah Ini Milik Para Ahli Waris Nyi Mas Entjeh" bahkan telah terpasang di halaman sekolah.

    Menanggapi kondisi tersebut, Zaini menilai persoalan ini menunjukkan kelalaian Pemprov Jabar dalam menata aset di wilayah administratifnya. Ia menyoroti lemahnya pengelolaan dan inventarisasi aset yang berpotensi memicu sengketa berulang yang merugikan dunia pendidikan.

    "Lagi-lagi dunia pendidikan kita khususnya Pemprov Jabar lalai menata kelola di wilayah administratif, salah satunya SMAN 13 Bandung terdampak dari peninjauan kembali," ujar Zaini, Senin (9/2/2026).

    Politisi PPP ini mengingatkan, persoalan aset sekolah sebenarnya sudah lama terdeteksi. Bahkan sebelum kasus serupa menimpa SMAN 1 Bandung, terdapat ratusan aset Pemprov Jabar yang berdiri di atas lahan bukan milik pemerintah provinsi.

    "Saya hanya ingin mengingatkan, sejak awal sebelum kejadian SMAN 1 Bandung, ada 128 aset Provinsi Jawa Barat di tanah yang bukan milik Pemprov, termasuk ada SLB, SMAN, SMKN itu yang semestinya harusnya ditata kelola dengan seksama, terutama di wilayah hukum," tegas Zaini.

    Inventarisasi Aset Pendidikan Belum Optimal

    Menurut Zaini, Pemprov Jabar harus memastikan kepastian hukum seluruh aset sekolah agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Hal ini penting untuk mencegah kejadian serupa terjadi di sekolah lain.

    "Sehingga kejadian SMAN 1 atau SMAN 13 tidak terjadi di sekolah lain, kepastian hukum, dari mulai status tanah, kepastian hukum terus wilayah administrasi lainnya," katanya.

    Zaini pun mendorong Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk lebih teliti dan proaktif melakukan pendataan menyeluruh terhadap aset sekolah. Hal ini terutama berkaitan dengan status lahan dan aspek hukum. Inventarisasi yang cermat akan memproteksi aset pendidikan di masa mendatang.

    "Harusnya Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan betul-betul menginventarisir sehingga dari kejelian itu kita bisa memproteksi," pungkasnya.

    Data Aset Pendidikan Jawa Barat yang Bersengketa

    Berikut adalah beberapa contoh aset pendidikan di Jawa Barat yang memiliki potensi sengketa atau permasalahan status lahan:

    Jenis Aset Jumlah Kasus Keterangan
    SMAN Tidak Disebutkan Terdampak sengketa kepemilikan lahan
    SMKN Tidak Disebutkan Berdiri di atas lahan non-Pemprov
    SLB Tidak Disebutkan Memiliki potensi sengketa
    Total Aset Bermasalah 128 Meliputi berbagai jenis aset pendidikan
  • BPI Danantara Jakarta Groundbreaking 10 Proyek Hilirisasi Baru Minggu Depan

    BPI Danantara Jakarta Groundbreaking 10 Proyek Hilirisasi Baru Minggu Depan

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bersiap meresmikan 10 proyek hilirisasi baru pekan depan. Langkah ini menyusul enam proyek hilirisasi yang telah sukses dilaksanakan di berbagai sektor sebelumnya.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan rencana ambisius ini dalam acara CNBC Economic Outlook 2026 di Jakarta Pusat.

    "Jadi ada 6 proyek yang kita selesaikan, yang sudah kita groundbreaking. Minggu depan kami akan groundbreaking lagi kurang lebih ada 10 proyek lagi," kata Dony Oskaria, Selasa (10/2/2026).

    Sepanjang tahun 2026, Danantara menargetkan total 21 proyek hilirisasi. Proyek-proyek ini bertujuan mendukung swasembada pangan dan energi nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

    Dony Oskaria menjelaskan, divisi Danantara Aset Manajemen yang dikelolanya membawahi 21 proyek hilirisasi. Total investasi untuk proyek-proyek ini mencapai hampir Rp 500 triliun.

    "21 proyek yang akan kita lakukan dan kita akan groundbreaking di tahun 2026 dan itu dampaknya tentu signifikan yang kita harapkan nanti, pertama tentu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, yang kedua tentu memberikan dampak lapangan pekerjaan yang signifikan bagi seluruh rakyat Indonesia," sambung Dony.

    Sebelumnya, BPI Danantara telah meresmikan enam proyek hilirisasi secara serentak di 13 lokasi di Indonesia. Proyek-proyek ini menelan investasi sebesar US$ 7 miliar atau setara Rp 118,14 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.878).

    Transformasi Ekonomi Nasional

    Proyek-proyek hilirisasi ini merupakan bagian integral dari agenda transformasi ekonomi nasional. Tujuannya adalah memperkuat sektor riil, meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Secara keseluruhan, proyek-proyek tersebut diperkirakan akan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung. Peresmian serentak ini menandai dimulainya implementasi proyek prioritas hilirisasi fase I.

    Daftar Proyek Hilirisasi Danantara (Fase I)

    Proyek-proyek ini dikelola secara terintegrasi lintas sektor, mencakup energi, pangan, serta mineral dan logam. Hal ini sebagai fondasi penguatan struktur industri nasional dan pengurangan ketergantungan impor secara bertahap.

    Sektor Jenis Proyek Lokasi
    Mineral & Logam Smelter Bauxite Alumina Mempawah
    Energi Biofuel (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Energi Bioaftur (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Energi Bioethanol (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Pangan Poultry (Peternakan Unggas) (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Berbagai Sektor Lainnya 13 Lokasi di Indonesia

    "Minggu lalu kita menyediakan groundbreaking 6 proyek hilirisasi kita, di antaranya ada smelter bauxite Alumina di Mempawah, ada biofuel, bioaftur, ada bioethanol, kemudian ada poultry yang kita groundbreaking juga," jelas Dony.

  • Juhaeryah Velina Tewas Tabrak Tiang Listrik di Jalan Pengubengan Kauh Kuta Akibat Dijambret

    Juhaeryah Velina Tewas Tabrak Tiang Listrik di Jalan Pengubengan Kauh Kuta Akibat Dijambret

    Ketenangan malam di Jalan Pengubengan Kauh, Kerobokan Kelod, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, seketika buyar. Sebuah insiden tragis merenggut nyawa Juhaeryah Velina, 46 tahun, setelah motornya menabrak tiang listrik.

    Peristiwa nahas yang terjadi pada Sabtu malam itu bukanlah kecelakaan biasa. Penyelidikan polisi mengungkap adanya upaya penjambretan.

    Velina yang sedang mengendarai sepeda motor dibuntuti dua pria. Mereka mencoba menarik tas yang dibawa korban. Aksi jahat ini gagal, namun berakibat fatal.

    Tarikan tas tersebut membuat motor korban kehilangan keseimbangan. Velina oleng ke kiri dan menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Informasi ini terungkap dari rekaman kamera pengawas.

    "Kami mendapatkan rekaman CCTV bahwasanya ada tarikan tas yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini mengakibatkan pengemudi atau almarhumah itu oleng ke kiri dan menabrak tiang listrik," kata Kapolsek Kuta Utara Kompol I Ketut Agus Pasek Sudina di Polsek Kuta Utara, Senin (9/2/2026).

    Korban Meninggal di Rumah Sakit

    Benturan keras membuat Velina tak sadarkan diri. Ia segera dilarikan ke Rumah Sakit Garba Med, Kerobokan. Sayangnya, nyawa korban tidak dapat tertolong.

    Velina dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 01.00 Wita pada Minggu (8/2). Jenazahnya telah dibawa pulang keluarga ke Tangerang untuk dimakamkan.

    Hasil penyelidikan awal polisi memastikan tidak ada barang milik korban yang hilang. Aksi penjambretan tersebut gagal total.

    Pelaku bahkan ikut terjatuh saat mencoba merampas tas Velina. "Tidak ada (barang korban) yang hilang karena kemungkinan gagal. Kalau kita lihat dari rekaman CCTV, korban dan pelaku jatuh di jalanan," imbuh Agus.

    Pemburu Pelaku dan Dugaan Pemain Baru

    Polisi menduga para pelaku merupakan "pemain baru". Aksi mereka dinilai spontan dan terkesan dipaksakan, tanpa perhitungan matang.

    "Pengamatan kami ini kemungkinan pemain baru karena aksinya terkesan dipaksakan di jam-jam yang masih banyak lalu lintas dan di jalur yang padat. Jadi tidak dibuntuti dari jauh, tetapi di saat melihat momen ada kesempatan, di situ barang korban berusaha dirampas," ujarnya.

    Tim gabungan kepolisian saat ini masih bekerja keras. Mereka mengumpulkan rekaman CCTV tambahan di sekitar lokasi kejadian dan jalur utama untuk mengidentifikasi serta memburu pelaku.

    Berikut adalah poin-poin penting terkait insiden ini:

    Detail Kejadian Deskripsi
    Korban Juhaeryah Velina, 46 tahun
    Lokasi Kejadian Jalan Pengubengan Kauh, Kerobokan Kelod, Kuta, Badung, Bali
    Waktu Kejadian Sabtu malam
    Penyebab Kematian Tabrakan tiang listrik akibat upaya penjambretan
    Status Barang Korban Tidak ada yang hilang (upaya penjambretan gagal)
    Dugaan Pelaku Pemain baru, aksi spontan
    Status Penyelidikan Sedang berlangsung, polisi mengumpulkan bukti CCTV

    Velina diketahui tidak sendiri saat kejadian. Beberapa kerabat dan rekannya juga melintas di sekitar lokasi. Namun, aksi penjambretan terjadi begitu cepat, tanpa memberi kesempatan untuk reaksi.

    Polisi juga masih menunggu hasil rekam medis korban yang dibawa pihak keluarga ke Tangerang. "Kami belum bisa berkomunikasi secara intens dengan keluarganya karena masih mengurus jenazah, jadi kami komunikasi via telepon. Saat ini langkah kami sedang mengumpulkan rekaman CCTV baik di sekitar lokasi maupun di jalanan besar," pungkas Agus Pasek.

    Informasi tambahan menyebut Velina adalah anggota komunitas motor. Malam tragis itu terjadi seusai ia menghadiri acara komunitas motor matik di kawasan Kerobokan. Namun, kepolisian belum mengonfirmasi informasi ini secara resmi.

  • OJK Cirebon Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon

    OJK Cirebon Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 9 Februari 2026.

    Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah ditemukannya permasalahan serius. Masalah tersebut terkait tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

    Permasalahan itu mencakup tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, ada juga penerapan manajemen risiko yang tidak memadai, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

    “Sehingga hal itu berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank,” kata Agus, Senin (9/2/2026).

    Agus menjelaskan, OJK telah menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan secara optimal sejak awal masalah teridentifikasi. Ini termasuk peningkatan intensitas pengawasan dan pemberian sanksi administratif.

    OJK juga memberikan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen hingga pengawalan rencana penyehatan juga telah dilakukan.

    “Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai,” kata dia.

    Kronologi Pengawasan dan Resolusi Bank

    Pada tanggal 2 Agustus 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

    Selain itu, Tingkat Kesehatan (TKS) bank tersebut dengan predikat Tidak Sehat. Berikut adalah kronologi status pengawasan BPR Bank Cirebon:

    Tanggal Status Pengawasan Keterangan
    2 Agustus 2024 BPR Dalam Penyehatan (BDP) KPMM < 12%, TKS Tidak Sehat
    1 Agustus 2025 BPR Dalam Resolusi (BDR) Gagal penyehatan permodalan
    3 Februari 2026 Keputusan LPS LPS tidak menyelamatkan bank
    9 Februari 2026 Pencabutan Izin Usaha OJK mencabut izin usaha bank

    Pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR).

    Pertimbangan OJK adalah telah memberikan waktu yang cukup bagi pengurus dan pemegang saham. Waktu tersebut untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya mengatasi masalah permodalan.

    Aturan ini sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Peraturan tersebut tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

    “Namun demikian, pengurus dan pemegang saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” kata dia.

    Peran LPS dan Penjaminan Dana Nasabah

    Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026, LPS tidak melakukan penyelamatan.

    LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. “Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon,” kata dia.

    Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi. Hal ini sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004.

    UU tersebut tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Perubahan ini terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

    Agus menegaskan, semua kebijakan dan langkah pengawasan OJK berlandaskan integritas dan profesionalisme. Juga berdasarkan independensi dan akuntabilitas.

    OJK memastikan setiap tindakan dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan aturan perundang-undangan. “OJK secara konsisten menjaga agar industri jasa keuangan tetap sehat, stabil, terpercaya, serta memberikan perlindungan optimal bagi nasabah dan masyarakat,” ujarnya.

    OJK juga mengimbau nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang. Dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Agus.

    detikJabar telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Perumda BPR Bank Cirebon. Namun, hingga kini belum ada jawaban yang diterima.

  • Ketua MA Sunarto Curhat Banjir Perkara Sampai Overload di Gedung MA Jakarta Pusat

    Ketua MA Sunarto Curhat Banjir Perkara Sampai Overload di Gedung MA Jakarta Pusat

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengungkapkan keluh kesah mengenai lonjakan berkas perkara yang terus berdatangan. Bahkan, ia menyebut Mahkamah Agung akan mengalami beban perkara yang berlebihan pada tahun 2025.

    Curhatan tersebut disampaikan Sunarto dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). Ia menyoroti rata-rata beban kerja hakim agung yang sangat tinggi.

    Sunarto menjelaskan bahwa setiap hakim agung rata-rata mengadili 2.384 perkara per tahun. Angka ini setara dengan hampir 200 berkas per bulan untuk setiap hakim.

    Mahkamah Agung juga didukung oleh delapan hakim ad hoc. Mereka terdiri dari tiga hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan lima hakim ad hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).

    "Untuk perkara tindak pidana korupsi dan perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung didukung oleh 8 orang hakim ad hoc, terdiri atas 3 hakim ad hoc tipikor dan 5 hakim ad hoc PHI," kata Sunarto, Selasa (10/2/2026).

    "Dengan komposisi tersebut, rata-rata beban kerja setiap hakim agung pada 2025 mencapai 2.384 berkas perkara per tahun, atau sekitar 199 berkas per bulan," lanjutnya.

    Meskipun menghadapi beban yang sangat berat, Sunarto mengapresiasi kinerja para hakim. Mereka mampu menyelesaikan lebih dari 2.000 perkara.

    Peran Teknologi dalam Penyelesaian Perkara

    Sunarto menyebut, capaian ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut menjadi strategi utama Mahkamah Agung dalam menangani lonjakan perkara.

    Salah satu inovasi penting adalah penerapan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Sistem ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2024.

    Pada tahun 2025, rasio penggunaan sistem elektronik ini telah mencapai 96,58%. Digitalisasi terbukti efektif dalam mempercepat proses peradilan.

    Tahun Rata-rata Beban Perkara Hakim Agung (Per Tahun) Rasio Penyelesaian Perkara Penggunaan Sistem Elektronik
    2025 2.384 berkas 99,54% 96,58%

    Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi dan kelestarian lingkungan. Sistem ini mampu mengurangi penggunaan kertas secara signifikan.

    Kontribusi Digitalisasi untuk Lingkungan

    Menurut Sunarto, melalui sistem digitalisasi, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berpotensi mengurangi penggunaan kertas hingga 866 ton. Ini memiliki dampak positif yang besar bagi lingkungan.

    "Pengurangan ini setara dengan upaya penyelamatan sekitar 10.263 pohon dan penghematan air sebesar 2.309.133.600 liter, serta berpotensi menurunkan emisi CO2 sebanyak 805.631 kg," ujar Sunarto.

  • Pemkab Bandung Dorong Perbaikan Jembatan Sasak Geulis Dayeuhkolot yang Retak

    Pemkab Bandung Dorong Perbaikan Jembatan Sasak Geulis Dayeuhkolot yang Retak

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus berupaya mempercepat pembangunan Jembatan Sasak Geulis Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Jembatan ini, sebagai penghubung vital, telah mengalami keretakan dan kerusakan struktur.

    Dua jembatan menghubungkan Kecamatan Baleendah dan Dayeuhkolot. Jembatan sisi timur telah diperbaiki Pemprov Jabar, namun Jembatan Sasak Geulis di sisi barat masih rusak.

    Jembatan Sasak Geulis mengalami kerusakan struktur parah. Untuk menjaga konektivitas, jembatan sementara (bailey) dibangun pada 2022. Jembatan darurat tersebut memiliki batas beban maksimal 5 ton.

    Kondisi jembatan bailey juga sudah mengkhawatirkan. Besi-besi pengaman telah mengelupas, membahayakan pengendara yang melintas. Hal ini memicu keresahan dan protes masyarakat.

    Protes Warga dan Respons Pemerintah

    Keresahan masyarakat sempat memuncak. Mereka melakukan aksi protes dengan memasang spanduk. Aksi tersebut menuntut perbaikan segera, dan sempat viral di media sosial Instagram.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung merespons aksi protes tersebut. Pembangunan jembatan direncanakan akan dilakukan pada tahun 2026 dan saat ini masih dalam proses oleh Pemprov Jawa Barat.

    Berikut adalah garis waktu penanganan Jembatan Sasak Geulis:

    Tahun Peristiwa
    2022 Jembatan sementara (bailey) dibangun.
    2026 (Rencana) Pembangunan jembatan permanen oleh Pemprov Jabar.
    Jumat (6/2/2026) Aksi protes masyarakat dengan spanduk.
    Senin (9/2/2026) Bupati Bandung Dadang Supriatna menanggapi desakan perbaikan.

    Pemkab Bandung terus mendesak agar pembangunan jembatan segera terealisasi. Tujuannya adalah memastikan masyarakat dapat melintas dengan aman dan nyaman.

    “Untuk informasi yang saya terima, sebenarnya agendanya (pembangunan) akan dilaksanakan pada tahun ini ya. Kemarin viral lagi, kenapa, karena kami juga sudah mengusulkan terus,” ujar Bupati Bandung Dadang Supriatna saat kegiatan Hari Pers Nasional (HPN), di Sekretariat PWI Kabupaten Bandung, Senin (9/2/2026).

    Koordinasi dan Desakan Bupati Bandung

    Dadang Supriatna mengungkapkan, usulan pembangunan telah disampaikan secara lisan dan tertulis. Pihaknya berencana berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat proses.

    “Nah, tapi kalau seandainya ini menunggu ambrol dulu, mungkin nanti akan saya sampaikan kepada Menteri PU ataupun kepada pemerintah pusat secara langsung. Ya, karena ini membahayakan juga sebelum adanya korban juga,” katanya.

    Bupati Bandung juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar status jalan provinsi yang tidak dikelola dengan baik dikembalikan ke Jalan Kabupaten. Menurutnya, perbaikan atau pembangunan tidak harus menunggu waktu lama.

    “Maka alangkah bijaknya setiap program ini, coba kepala daerahnya ditanya gitu. Silakan saja selesaikan dengan tugas fungsi masing-masing bahwa ini jalan provinsi dan kebutuhan dan termasuk misalkan kewenangan provinsi ya tolong perbaiki dan perhatikan. Itu saja saran saya dan mohon,” jelasnya.

    Kekecewaan Masyarakat atas Lambatnya Perbaikan

    Beberapa elemen masyarakat, termasuk Gerakan Masyarakat (Gema) Kabupaten Bandung, merasa resah dengan kondisi jembatan. Mereka memutuskan melakukan aksi protes melalui pemasangan spanduk.

    “Kalau alasan pemasangan spanduk sih munculnya karena kekecewaan kami sebagai putra daerah di Dayeuhkolot kecewa akan lambatnya pembangunan infrastruktur jembatan Dayeuhkolot yang sudah 4 tahun mengalami kerusakan ataupun keretakan namun tak kunjung diperbaiki,” ucap Juru Bicara Gerakan Masyarakat (Gema) Kabupaten Bandung, Abi Muhamad Rafli, kepada awak media.

    Spanduk protes menyoroti kurangnya kepedulian pemerintah dalam menangani masalah jembatan. Ini muncul setelah mereka melihat laporan dokumen anggaran tahun sebelumnya.

    “Iya itu muncul ketika kami melihat laporan dokumen anggaran tahun kemarin. Ternyata anggarannya cukup besar, namun terhadap jembatan Dayeuhkolot ini kurang juga kepeduliannya dan kami merasa Kabupaten Bandung ini seperti di anak tirikan oleh Provinsi Jawa Barat. Makanya kami menulis demikian gitu,” kata Rafli.

    Pemasangan spanduk dilakukan pada Jumat (6/2/2026) lalu. Tuntutan utama Gema adalah agar pembangunan jembatan segera dilakukan.

    “Iya kalau tuntutan dari Gema sebetulnya sangat simpel. Kita ingin segera diperbaiki Jembatan Dayeuhkolot, itu aja satu gitu. Tidak ada yang lainnya cukup diperbaiki saja. Kan karena menyangkut hak warga atas keselamatan dan juga keamanan jalan gitu kan,” bebernya.

    Aksi protes tersebut direspons oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pembangunan jembatan direncanakan akan dianggarkan pada 2026. Masyarakat akan terus mengawal janji-janji tersebut.

    “Iya sudah ada pernyataan dari Gubernur Jawa Barat kemarin sudah dianggarkan dan juga sudah direncanakan akan dibangun pada tahun 2026. Artinya kami perlu mengawal gitu, janji-janji tersebut karena janji-janji serupa pun dari tahun-tahun sebelumnya sudah muncul,” pungkasnya.

  • Bioskop Trans TV Tayangkan Film Drama Thriller Captain Phillips Senin 9 Februari 2026

    Bioskop Trans TV Tayangkan Film Drama Thriller Captain Phillips Senin 9 Februari 2026

    Film drama thriller Captain Phillips akan kembali menyapa pemirsa Bioskop Trans TV. Kisah pembajakan kapal kargo Maersk Alabama di perairan Somalia ini dijadwalkan tayang pada Senin, 9 Februari 2026, pukul 21.00 WIB.

    Film yang dirilis tahun 2013 ini dibintangi oleh aktor kawakan Tom Hanks sebagai Kapten Richard Phillips. Ia beradu akting dengan Barkhad Abdi yang berperan sebagai Muse, pemimpin kelompok bajak laut Somalia.

    Jajaran pemain pendukung lainnya meliputi Catherine Keener, Max Martini, Michael Chernus, Corey Johnson, Chris Mulkey, hingga David Warshofsky. Mereka turut meramaikan ketegangan yang digambarkan dalam film tersebut.

    Kapten Richard Phillips memimpin kapal kargo Maersk Alabama dalam pelayaran rutin mengangkut logistik. Sejak awal perjalanan, ia sudah mencium potensi bahaya di wilayah rawan perompakan.

    Kecurigaan Kapten Phillips terbukti ketika sekelompok bajak laut bersenjata berhasil naik ke kapal. Kepanikan menyebar di antara awak kapal.

    Kapten Phillips berusaha menjaga kendali dan melindungi seluruh awaknya. Negosiasi pun dimulai, di tengah tekanan dan ketidakpastian.

    Situasi semakin genting saat Kapten Phillips mengambil risiko besar demi keselamatan krunya. Keputusan tersebut justru membuat dirinya terjebak dalam kondisi paling berbahaya.

    Ia harus berhadapan langsung dengan Muse yang ambisius. Muse merupakan pemimpin bajak laut Somalia yang terdesak keadaan.

    Kapal Maersk Alabama akhirnya berhasil diamankan. Namun, ancaman bagi Kapten Phillips belum berakhir di sana.

    Phillips dibawa pergi menggunakan sekoci kecil di tengah laut terbuka. Ruang sempit itu menjadi medan psikologis yang penuh ketakutan.

    Operasi Penyelamatan Armada Militer AS

    Di kejauhan, bantuan mulai bergerak. Armada militer Amerika Serikat bersiap melakukan operasi penyelamatan.

    Operasi ini dilakukan dengan perhitungan matang. Setiap detik terasa sangat menentukan dalam penyelamatan Kapten Phillips.

    Ketegangan mencapai titik tertinggi ketika jarak antara tim penyelamat dan sandera semakin dekat. Emosi Phillips diuji, begitu pula tekad para pembajak.

    Berikut adalah beberapa detail penting mengenai film Captain Phillips:

    Aspek Detail
    Judul Film Captain Phillips
    Genre Drama Thriller
    Tahun Rilis 2013
    Sutradara Paul Greengrass
    Pemeran Utama Tom Hanks
    Tayang di TV Bioskop Trans TV
    Tanggal Tayang Senin, 9 Februari 2026
    Waktu Tayang 21.00 WIB
    Rating IMDb 7.8/10

    Film ini berhenti tepat sebelum hasil akhir benar-benar terungkap. Penonton akan diajak untuk mengikuti film ini hingga adegan terakhir untuk mengetahui jawabannya.

  • Tiga Pria Diduga Anggota Resmob Polda Jabar Peras Warga di Ciater Subang

    Tiga Pria Diduga Anggota Resmob Polda Jabar Peras Warga di Ciater Subang

    Tiga orang pria di Kabupaten Subang diduga melakukan aksi pemerasan terhadap warga dengan mengaku-ngaku sebagai anggota Resmob Polda Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Ciater pada Rabu, 28 Januari 2026.

    Para pelaku yang diketahui berinisial DHS, MI, dan WDA, menghentikan paksa korban di jalan. Mereka menuduh korban terlibat kasus narkoba.

    Kapolres Subang AKBP Dony Eko Wicaksono menjelaskan modus operandi komplotan ini. Mereka menargetkan korban dengan menyamar sebagai polisi.

    “Para pelaku menargetkan korban dengan berpura-pura sebagai anggota polisi, dan menuduh korban terlibat kasus narkoba,” ujar Kapolres Subang AKBP Dony Eko Wicaksono di Mapolres Subang, Senin (9/2/2026).

    Korban kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Pelaku juga mengancam korban menggunakan airsoft gun yang menyerupai pistol.

    “Pelaku juga merampas telepon genggam korban untuk menghubungi pihak keluarga,” kata Dony Eko.

    Setelah berkomunikasi dengan keluarga, uang tebusan sebesar Rp 4 juta ditransfer. Pelaku juga membawa kabur sepeda motor milik korban.

    Terungkap pula, ada korban lain yang sebelumnya juga menyerahkan uang sebesar Rp 2 juta kepada komplotan ini. Total kerugian korban mencapai jutaan rupiah.

    Penangkapan Pelaku

    Tim Resmob Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Subang segera bergerak setelah menerima laporan. Tiga pelaku berhasil diamankan pada Sabtu, 7 Februari 2026.

    Setiap pelaku memiliki peran berbeda dalam aksi pemerasan. DHS berperan sebagai pelaku utama yang menangkap dan menodongkan senjata ke korban.

    Selain itu, DHS juga menjadi penerima uang hasil pemerasan. Sementara MI adalah pengemudi mobil dan juga melakukan intimidasi kepada korban.

    Sedangkan WDA bertugas membawa sepeda motor korban yang dirampas. Ketiga tersangka merupakan komplotan yang sering beraksi di wilayah Subang.

    Menurut Kapolres, komplotan ini sudah beraksi sebanyak tiga kali. Nilai pemerasan yang dilakukan bervariasi.

    Tersangka Peran Utama Aksi
    DHS Pelaku Utama Menangkap, menodong, menerima uang
    MI Pengemudi Mengemudikan mobil, intimidasi
    WDA Pembawa Motor Membawa sepeda motor korban

    Ancaman Hukuman dan Imbauan

    Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur tentang pemerasan.

    Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun menanti para tersangka. Polres Subang akan terus mengembangkan kasus ini.

    Tujuannya untuk mengungkap kemungkinan adanya tempat kejadian perkara (TKP) lain. Koordinasi dengan Ditreskrimum Polda Jawa Barat juga akan dilakukan.

    “Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Subang. Penegakan hukum kami lakukan secara tegas, profesional, dan transparan,” tegas Kapolres.

    Polres Subang mengimbau masyarakat agar selalu waspada. Terutama terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai aparat kepolisian untuk kepentingan pribadi.

  • BPJS Kesehatan Jawa Barat Nonaktifkan 1,9 Juta Peserta PBI Pusat

    BPJS Kesehatan Jawa Barat Nonaktifkan 1,9 Juta Peserta PBI Pusat

    Sebanyak 1,9 juta warga Jawa Barat dinonaktifkan dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Status ini berlaku untuk peserta yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Total penerima PBI JKN di Jabar mencapai 15 juta jiwa.

    Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, menjelaskan 1,9 juta warga itu kini tidak lagi terdaftar. Pencoretan dilakukan setelah pemerintah pusat melakukan verifikasi data.

    Pencoretan peserta dilakukan berdasarkan hasil ground check Kementerian Sosial. Proses ini berlangsung setiap tiga bulan sekali untuk memverifikasi data penerima bantuan.

    Verifikasi juga bagian dari pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Laporan hasil pengecekan lapangan diserahkan kepada Kementerian Sosial.

    "Dari hasil ground check itu yang dikeluarkan yang dianggap tidak pantas memperoleh atau ada kekeliruan, banyak yang desil 6 ke atas itu masih menerima. Tapi yang dikeluarkan itu jumlahnya kecil dibanding yang masuk," ujar Noneng, Senin (8/2/2026).

    Dinamika Peserta dan Warga Baru

    Meski ada pencoretan, data verifikasi juga mencatat adanya warga baru yang masuk dalam skema PBI JKN. Saat ini, sekitar 2,1 juta warga Jawa Barat sedang diproses untuk diaktifkan sebagai penerima.

    Perubahan data kepesertaan PBI JKN bersifat dinamis dan terjadi setiap tiga bulan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari verifikasi ulang, perpindahan domisili, hingga peserta yang meninggal dunia.

    Berikut adalah rincian data kepesertaan PBI JKN di Jawa Barat:

    Deskripsi Jumlah (Jiwa)
    Total Penerima PBI JKN 15.000.000
    Dinonaktifkan 1.900.000
    Diproses untuk Diaktifkan 2.100.000

    "Total PBI yang masuk lebih tinggi, akan terus berubah setiap 3 bulan, ada yang meninggal dan atau pindah," ucap Noneng.

    Intervensi Pemprov Jawa Barat

    Dinas Sosial Jawa Barat kini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Langkah ini menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Gubernur Dedi Mulyadi berencana mengambil alih pembiayaan kesehatan bagi 1,9 juta warga yang dicoret dari PBI JKN pusat. Dinas Kesehatan Jabar akan menjadi leading sector, sementara Dinas Sosial Jabar membantu prosesnya.

    "Nanti Dinkes Jabar yang menjadi leading sector-nya, Dinsos Jabar membantu," terang Noneng.

    Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemprov. Ia tidak akan tinggal diam melihat warga miskin kehilangan akses pengobatan karena perubahan data kepesertaan.

    "Mereka yang memiliki penyakit kanker harus kemoterapi, talasemia harus transfusi darah, gagal ginjal harus cuci darah. Mereka mengalami masalah karena kepesertaannya dicoret," kata Dedi, Minggu (8/2/2026).

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menanggung BPJS Kesehatan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini memastikan warga tidak mampu, khususnya pasien penyakit kronis, tetap mendapat layanan kesehatan.

    "Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mengambil langkah untuk mengidentifikasi, mendata seluruh warga Jawa Barat yang betul-betul tidak mampu, untuk asuransi kesehatannya, BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah provinsi," ungkapnya.

  • Kemensos Jakarta Perkuat Akurasi Data Sosial Bersama DPR RI

    Kemensos Jakarta Perkuat Akurasi Data Sosial Bersama DPR RI

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, berdiskusi dengan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka di gedung Kemensos, Jakarta Pusat. Pertemuan pada Selasa (10/2/2026) itu membahas isu krusial mengenai pendataan sosial dan ekonomi.

    Gus Ipul menyampaikan harapannya agar data sosial yang dikelola Kementerian Sosial dapat semakin akurat dan terbarukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Rieke Diah Pitaloka mengenai pentingnya data bagi pembangunan nasional.

    Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa data merupakan fondasi penting bagi negara. Menurutnya, data yang aktual dan relevan sangat vital sebagai basis kebijakan pembangunan.

    "Tadi diskusi kita, ada sesuatu yang harus kita benahi hulu persoalan selama ini luput, yaitu persoalan data negara, data dasar negara yang aktual, akurat, dan relevan sebagai basis data kebijakan pembangunan," ujar Rieke di gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Rieke menyoroti polemik 11 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dicoret. Ia mengkritik penggunaan data yang tidak bersumber dari Kemensos dalam penentuan tersebut.

    "Sasaran dari penerima bantuan iuran itu adalah fakir miskin, kelompok rentan, dan tidak mampu yang sebetulnya itu apa ya, untuk menangani mereka otoritas ada di Kementerian Sosial," kata Rieke.

    Rieke juga menyebut adanya revisi Undang-undang Statistik. Ia menekankan bahwa data sosial seharusnya berada di bawah wewenang Kementerian Sosial.

    Revisi Undang-undang dan Peran Kemensos

    "Wali data sosial sesuai dengan amanat Undang-undang Penanganan Fakir Miskin seharusnya kembali lagi ke Kemensos," ujarnya.

    Gus Ipul menyambut baik usulan Rieke sebagai upaya memperkuat data. Ia berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan akurasi data Kemensos.

    Berikut adalah perbandingan peran data dalam kebijakan sosial:

    Aspek Kondisi Saat Ini Harapan
    Wali Data Sosial Tersebar di berbagai lembaga Kemensos (sesuai UU Penanganan Fakir Miskin)
    Akurasi Data Masih perlu perbaikan Meningkat secara signifikan
    Basis Kebijakan Kadang tidak konsisten Data aktual, akurat, relevan
    Sumber Data BPJS PBI Bukan hanya dari Kemensos Optimal dari Kemensos

    "Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya memperkuat data kita. Jadi Bu Rieke dengan perspektifnya ya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat," kata Gus Ipul.

    Validasi Pendataan Dimulai dari Desa

    Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan validasi pendataan. Proses ini dimulai dari tingkat desa untuk memastikan akurasi data.

    "Namun demikian, saya ingin menegaskan bahwa proses verifikasi validasi ini sekarang sudah dimulai dari bawah. Nah mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti ini mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke," ujarnya.