Author: ega-syahputra

  • Guru SLB Cirebon Agung Fadilah Pamerkan Puluhan Lukisan Inklusif di Grage Mall

    Guru SLB Cirebon Agung Fadilah Pamerkan Puluhan Lukisan Inklusif di Grage Mall

    Agung Fadilah, seorang guru di SLB Negeri Budi Utama Kota Cirebon, berhasil memukau pengunjung Grage Mall melalui pameran tunggal lukisannya. Pameran ini menampilkan puluhan karya seni yang kaya akan makna dan cerita.

    Pengunjung diajak berinteraksi langsung dengan Agung melalui bahasa isyarat, menciptakan pengalaman yang inklusif dan mendalam. Lukisan-lukisan yang dipamerkan meliputi tema kebudayaan hingga potret wajah, menarik perhatian banyak orang.

    Salah satu karya yang menonjol adalah lukisan berjudul 'Dunia Tuli'. Lukisan ini merupakan manifesto visual tentang perlawanan terhadap audisme atau diskriminasi kemampuan mendengar, menuju inklusivitas.

    Sisi kelam lukisan menggambarkan stigma dan paksaan yang dialami Teman Tuli. Sementara sisi cerah merayakan bahasa isyarat sebagai identitas budaya dan intelektual, menegaskan bahwa tuli bukanlah kekurangan.

    Dedikasi Seni dan Dukungan Penuh

    Agung Fadilah, sebagai Teman Tuli, menggunakan bahasa isyarat dalam kesehariannya dan memiliki bakat luar biasa di bidang seni lukis. Ia juga dikenal berhasil mengantarkan murid-muridnya meraih berbagai prestasi.

    "Saya bisa mengungkapkan apa yang sedang dirasakan melalui lukisan," kata Agung dalam bahasa isyarat, diterjemahkan oleh Betty.

    Berikut adalah beberapa detail penting terkait pameran lukisan Agung Fadilah:

    Aspek Detail Informasi
    Lokasi Pameran Grage Mall, Kota Cirebon
    Periode Pameran 9 hingga 28 Februari 2026
    Jumlah Karya Sekitar 20 lukisan dipamerkan
    Tema Lukisan Kebudayaan, potret, inklusivitas

    Ketua PGRI Kota Cirebon, Eka Novianto, menyatakan dukungan penuh. "Pameran tunggal ini dalam rangka mengapresiasi karya-karya Pak Agung. Ini sebagai bentuk kekaguman kami kepada Pak Agung," ucap Eka.

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, juga menyampaikan dukungan. Agus berharap pameran ini dapat memperlihatkan karya Agung kepada masyarakat luas.

  • Polda Jabar Ungkap Pengoplosan LPG Subsidi di Cimaung Bandung

    Polda Jabar Ungkap Pengoplosan LPG Subsidi di Cimaung Bandung

    Kabupaten Bandung digegerkan oleh terkuaknya praktik pengoplosan gas bersubsidi. Kelangkaan LPG 3 kilogram yang meresahkan warga menjadi pintu masuk terungkapnya kejahatan ini. Modus operandi pengoplosan gas melon ke tabung nonsubsidi berhasil dibongkar.

    Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat melakukan pengungkapan. Dua pria, AS (53) dan AJ (25), kini diamankan atas dugaan penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi di Kecamatan Cimaung.

    Penyelidikan polisi mengungkap adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga LPG bersubsidi. Praktik ini berpotensi menimbulkan kebocoran keuangan negara di sektor migas.

    Polisi melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Cimaung yang menjadi lokasi penampungan sekaligus pengoplosan. Saat itu, petugas mendapati AJ sedang memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 dan 5,5 kilogram.

    “Saat dilakukan langkah penyelidikan, kami menemukan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga LPG bersubsidi yang berpotensi menimbulkan kebocoran keuangan negara di sektor migas,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Wirdhanto Hadicaksono, Selasa (10/2/2026).

    “Tersangka AJ langsung kami amankan,” tegasnya.

    Modus Operandi Pelaku

    Modus yang digunakan dalam praktik pengoplosan ini cukup sistematis. Pelaku memanfaatkan perangkat modifikasi khusus untuk mempercepat pemindahan gas.

    Regulator diubah menggunakan kuningan, dan tabung didinginkan dengan es batu. Teknik ini bertujuan menurunkan tekanan gas sebelum dipindahkan dari tabung bersubsidi ke nonsubsidi.

    Untuk mengisi satu tabung LPG 12 kilogram, dibutuhkan sekitar empat tabung LPG 3 kilogram bersubsidi. Sementara tabung 5,5 kilogram membutuhkan dua tabung LPG 3 kilogram.

    “Untuk mengisi satu tabung LPG 12 kilogram dibutuhkan sekitar empat tabung LPG 3 kilogram bersubsidi. Sedangkan untuk tabung 5,5 kilogram dibutuhkan sekitar dua tabung LPG 3 kilogram,” bebernya.

    Agar tampak resmi, tabung yang telah diisi ulang kemudian ditimbang dan disegel. Segel tersebut seharusnya hanya diperoleh dari agen resmi, namun pelaku mendapatkannya secara online.

    “Setelah pengisian, pelaku melakukan penimbangan dan kemudian memasang segel. Segel tersebut seharusnya hanya dapat diperoleh dari agen resmi, namun pelaku mendapatkannya secara online. Hal ini masih kami kembangkan lebih lanjut,” tambahnya.

    Peran Tersangka AS dan Jaringan Pangkalan

    Penyidik kemudian menelusuri aktor utama di balik operasi tersebut. Hasilnya mengarah pada AS, pemilik rumah lokasi pengoplosan.

    “Namun rumah tersebut berada dalam penguasaan dan kendali tersangka AS. Berdasarkan pengakuan tersangka AS, praktik pemindahan LPG bersubsidi ini telah dilakukan selama kurang lebih satu tahun, sejak tahun 2025,” ungkapnya.

    Polisi menemukan indikasi penyalahgunaan distribusi dari tingkat pangkalan. AS mengelola enam pangkalan LPG di wilayah Cikalong, meski menggunakan nama orang lain.

    “Tersangka AS diketahui mengelola sebanyak enam pangkalan LPG yang berada di wilayah Cikalong. Pangkalan-pangkalan tersebut dikelola atas nama istri, anak, mantan karyawan, dan pihak keluarga lainnya."

    Dari pangkalan-pangkalan inilah kuota gas subsidi diduga disedot untuk praktik oplosan.

    “Setiap pangkalan memperoleh kuota LPG 3 kilogram bersubsidi antara 800 hingga 2.500 tabung per bulan. Dari total kuota tersebut, sekitar seperempatnya disalahgunakan,” ucap Wirdhanto.

    Gas hasil suntikan dipasarkan sebagai LPG nonsubsidi dengan harga komersial. Praktik ini menghasilkan margin keuntungan tinggi bagi para pelaku.

    Berikut adalah rincian perkiraan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari praktik ilegal ini:

    Keterangan Jumlah
    Keuntungan Tersangka (1 tahun) Rp1,6 Miliar
    Potensi Kerugian Negara Rp2,8 Miliar

    Saat penggerebekan, aparat menyita total 850 tabung gas berbagai ukuran sebagai bukti. Barang bukti meliputi 41 tabung LPG 12 kilogram pink, 2 tabung LPG 12 kilogram biru, 27 tabung LPG 12 kilogram berisi.

    Petugas juga menyita 70 tabung LPG 5,5 kilogram hasil pemindahan isi, 98 tabung LPG 3 kilogram, serta 586 tabung LPG 3 kilogram lainnya.

    Langkah Hukum dan Ancaman Pidana

    Kasus ini masih dalam pengembangan. Penyidik menelusuri jalur distribusi, asal segel, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

    Para tersangka dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar menanti pelaku. Selain itu, mereka juga dikenakan UU Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan c.

    Ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp2 miliar juga akan diterapkan. Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera.

  • Dinas PU Sukabumi Tangani Jalan Rusak Parah di Desa Mekarjaya yang Diposting Siswa SD

    Dinas PU Sukabumi Tangani Jalan Rusak Parah di Desa Mekarjaya yang Diposting Siswa SD

    Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi mengambil tindakan atas kondisi jalan rusak parah di Desa Mekarjaya, Kecamatan Warungkiara. Jalan ini menjadi viral setelah diprotes siswa SD melalui poster bertuliskan 'Lebih Butuh Jalan daripada Makan Bergizi Gratis (MBG)'.

    Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, menyatakan penanganan akses vital pendidikan dan ekonomi ini akan diupayakan terealisasi tahun anggaran ini.

    Uus menjelaskan bahwa jalan yang dikeluhkan warga merupakan bagian dari Ruas Jalan Bagbagan-Mekarasih. Total panjang ruas jalan ini mencapai 23,8 kilometer berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati.

    Titik kerusakan yang menjadi sorotan berada di Station (Sta) 13.800 hingga Station 14.200. Fokus penanganan akan dilakukan pada segmen sepanjang 400 meter tersebut.

    "Ruas jalan tersebut berdasarkan SK Bupati memiliki panjang 23,8 kilometer. Adapun titik kerusakan yang viral dan akan kita tangani berada di Station (Sta) 13.800 sampai dengan Station 14.200," jelas Uus kepada detikJabar, Selasa (10/2/2026).

    Area ini memerlukan penanganan teknis khusus karena kondisi tanah yang labil dan berada di tebing.

    Rencana Teknis Perbaikan

    Dinas PU telah menyiapkan rencana teknis untuk mengatasi kerusakan ini. Langkah-langlang ini bertujuan untuk memperkuat struktur jalan dan drainase.

    "Rencana teknis penanganan untuk segmen tersebut, kita akan pasang bangunan pelengkap bronjong di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan akan dibangun pasangan batu TPT (Tembok Penahan Tanah) dan selokan tembok untuk drainasenya," papar Uus.

    Selain penguatan tebing untuk mencegah longsor susulan, perbaikan juga mencakup badan jalan dan sistem drainase. Sistem drainase yang buruk selama ini menjadi penyebab utama jalan berubah menjadi lumpur.

    "Untuk crossing saluran drainase kita pasang plat beton sebanyak 2 unit. Untuk badan jalan kita pasang konstruksi lengkap, mulai dari pondasi bawah, pondasi atas, hingga lapis permukaan yang kedap air," tambah Uus.

    Berikut rincian rencana penanganan teknis:

    Lokasi Jenis Penanganan Detail
    Sisi Kiri Bangunan Pelengkap Bronjong
    Sisi Kanan Struktur Penahan Tanah Pasangan Batu TPT (Tembok Penahan Tanah)
    Sisi Kanan Drainase Selokan Tembok
    Saluran Air Crossing 2 Unit Plat Beton
    Badan Jalan Konstruksi Pondasi Bawah, Pondasi Atas, Lapis Permukaan Kedap Air

    Anggaran dan Protes Warga

    Uus mengungkapkan, untuk merealisasikan perbaikan di titik Sta 13.800-14.200, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 700 juta. Usulan perbaikan jalan ini sebenarnya sudah masuk sejak tahun 2023.

    "Perkiraan biaya untuk segmen tersebut mencapai kurang lebih Rp 700 juta. Sebenarnya usulan sudah masuk sejak tahun 2023, hanya karena kondisi anggaran terbatas jadi belum bisa ditangani saat itu," pungkasnya.

    Sebelumnya, foto siswa SDN Sukamukti memegang poster kritik sosial viral di media sosial. Poster itu bertuliskan 'Kami Lebih Butuh Perbaikan Jalan Daripada MBG!'.

    Poster protes tersebut juga terlihat ditancapkan warga di batang pohon jati di pinggir jalan yang rusak parah. Kerusakan jalan akibat longsor ini telah melumpuhkan aktivitas warga.

    Siswa sekolah harus bertaruh nyawa meniti jembatan bambu di atas lumpur. Bahkan, tak jarang mereka harus digendong orang tua karena kondisi jalan licin dan berbahaya.

    Petani setempat, Rahmat (39), mengaku harus berjalan kaki sejauh satu kilometer. Ia memikul karung gabah seberat 50 kilogram karena sepeda motor tidak bisa melintasi jalur ekstrem tersebut.

  • MPR Dorong Penguatan Link and Match Pendidikan dan Dunia Usaha di Jakarta

    MPR Dorong Penguatan Link and Match Pendidikan dan Dunia Usaha di Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan pentingnya sinergi kuat antara sektor pendidikan dan dunia usaha. Hal ini krusial untuk menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Ia menekankan perlunya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan adaptif.

    SDM ini harus selaras dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. Dorongan ini disampaikan Rerie, sapaan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    "Meningkatnya tantangan sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini harus segera direspons dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan pasar tenaga terampil yang dibutuhkan dunia usaha saat ini dan masa datang," kata Rerie.

    Laporan Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum (WEF) menyoroti sejumlah tantangan. Indonesia akan menghadapi isu serius pada periode 2026-2028.

    Permasalahan ini mencakup tingginya angka pengangguran usia muda. Layanan publik juga berpotensi memburuk di masa mendatang.

    Lemahnya perlindungan sosial, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur, juga menjadi perhatian. Selain itu, ada risiko kemerosotan ekonomi yang harus diwaspadai.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan. Angkatan kerja Indonesia mencapai 155,27 juta orang.

    Sebanyak 147,91 juta orang di antaranya sudah bekerja. Namun, 7,35 juta orang masih menganggur.

    Menurut Rerie, catatan ini harus menjadi perhatian bersama pemangku kebijakan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif. Tujuannya agar langkah-langkah yang diambil mampu menghadirkan solusi konkret dari permasalahan yang ada.

    Adaptasi SDM di Era Teknologi

    Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI, menekankan perkembangan teknologi yang pesat. Dunia usaha membutuhkan tenaga terampil yang mampu beradaptasi dengan perubahan.

    Oleh karena itu, ia mendorong agar pendidikan sejak dini mempersiapkan peserta didik. Persiapan ini harus mencakup keterampilan khusus dan kemampuan beradaptasi. Keterampilan ini harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.

    Berikut adalah beberapa tantangan ketenagakerjaan di Indonesia:

    Tantangan Deskripsi
    Pengangguran Usia Muda Angka pengangguran tinggi di kalangan generasi muda.
    Kesenjangan Keterampilan Ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri.
    Perkembangan Teknologi Dibutuhkan adaptasi cepat terhadap perubahan teknologi.
    Kualitas Layanan Publik Potensi memburuknya layanan publik, termasuk pendidikan.
    Perlindungan Sosial Lemahnya jaring pengaman sosial, terutama di pendidikan dan infrastruktur.

    Lebih lanjut, Rerie menekankan komitmen pemerintah pusat dan daerah. Komitmen ini penting dalam membangun keterhubungan berkelanjutan antara pendidikan dan dunia usaha. Link and match antara SDM hasil pendidikan dan kebutuhan industri harus diwujudkan. Hal ini agar mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.

    Rerie berharap semua pihak terkait dapat bergerak bersama. Tujuannya adalah mewujudkan SDM nasional yang berdaya saing. SDM ini harus mampu menjawab berbagai tantangan dalam proses pembangunan. Akhirnya, kesejahteraan merata bagi setiap anak bangsa dapat terwujud.

  • Bocah 12 Tahun di Cipatat Hamil Akibat Ulah Ayah Tiri

    Bocah 12 Tahun di Cipatat Hamil Akibat Ulah Ayah Tiri

    Seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), harus menanggung nasib pilu. Ia hamil di usia sangat muda akibat perbuatan keji ayah tirinya, WS (25). Korban kini mengalami trauma berat.

    Perilaku bejat WS terungkap pada Desember 2025. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat menerima aduan keluarga korban.

    Pemeriksaan awal dilakukan setelah aduan tersebut masuk. “Kami terima aduan dari keluarga terkait adanya tindakan pelecehan atau persetubuhan anak di bawah umur. Itu menjadi awal terungkapnya kasus itu,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP2KBP3A KBB, Rini Haryani, Selasa (10/2/2026).

    Rini Haryani bersama Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPPA) Deden Irwan Kusumah segera menindaklanjuti. Mereka mengecek informasi tersebut dan mendapati kondisi perut korban yang membesar, menguatkan dugaan awal.

    Kakak korban yang baru pulang dari luar daerah adalah orang pertama yang menyadari. Ia melihat perubahan fisik pada adiknya, lalu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan medis.

    “Jadi kakaknya menerima keluhan juga dari adiknya, mengeluh di bagian perut. Kemudian setelah diperiksakan ke dokter, ternyata diketahui korban sudah hamil di bulan Desember 2025 itu,” kata Rini Haryani.

    Korban sempat menolak menceritakan penyebab kehamilannya. Namun, akhirnya ia buka mulut dan mengungkapkan perbuatan bejat sang ayah tiri. Aksi pelecehan tersebut dilakukan berkali-kali.

    “Menurut pengakuan korban, berkali-kali (disetubuhi). Kemudian ibu korban ini menikah dengan pelaku sejak 2024,” ujarnya.

    Modus Pelaku dan Dampak Psikologis Korban

    Aksi bejat pelaku terhadap korban disertai ancaman. Hal ini membuat korban tidak berani melawan atau menceritakan kisahnya kepada keluarga. Pelaku melakukan perbuatan tersebut saat ibu korban bekerja di ladang, sementara pelaku pengangguran.

    “Ada ancaman dari pelaku, dilakukannya ketika ibunya sedang bekerja di ladang sementara pelaku pengangguran. Kemudian setelah dilecehkan itu dia (korban) selalu dikasih jajan,” kata Rini Haryani.

    Aspek Keterangan
    Usia Korban 12 tahun
    Pelaku WS (25), ayah tiri
    Lokasi Cipatat, Kabupaten Bandung Barat
    Status Pelaku Sudah diamankan
    Dampak Korban Trauma berat, hamil

    Pemerintah daerah memberikan pendampingan psikis dan fisik terhadap korban. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan trauma berat yang dialami korban. Saat ini, korban menanti hari persalinan.

    “Kami sudah assessment psikis korban, sangat trauma berat tapi sekarang sudah mulai membaik. Kesehatannya juga terus kami pantau,” terang Rini Haryani.

    Kapolsek Cipatat Kompol Iwan Setiawan mengonfirmasi penangkapan pelaku. “Pelaku sudah kami amankan dari kediamannya dan langsung diserahkan ke Unit PPA Polres Cimahi,” kata Iwan. Pelaku kini menjalani pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Cimahi.

  • Pelabuhan Bojongsalawe Pangandaran Mangkrak Sepi Aktivitas

    Pelabuhan Bojongsalawe Pangandaran Mangkrak Sepi Aktivitas

    Teriknya mentari pagi memantul di hamparan pasir hitam pesisir Bojongsalawe, Kabupaten Pangandaran. Lokasi ini merupakan sudut laut yang masih jarang dijamah wisatawan, meski dilewati pengguna jalan lintas pantai dari Batuhiu menuju Parigi.

    Dahulu, di dekat pesisir ini terdapat area pacuan kuda. Namun kini, jejaknya telah sirna, berganti gundukan rumput liar di atas pasir hitam.

    Suasana terasa sunyi dan sedikit gersang. Itulah gambaran sekitar Pelabuhan Pangandaran yang berlokasi di Pantai Bojongsalawe, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi.

    Lokasinya hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran di Parigi.

    Harapan besar mulai tumbuh sekitar tahun 2015 saat pembangunan Dermaga Pelabuhan Bojongsalawe dimulai. Masyarakat menaruh asa bahwa kehadiran kapal-kapal besar akan menggerakkan roda ekonomi lokal.

    Namun, meski bangunan Pelabuhan Kelas III Bojongsalawe ini telah berdiri satu dekade, kepastian operasionalnya masih menggantung.

    Padahal, pada Maret 2021 lalu, sempat dilakukan uji sandar kapal di pelabuhan tersebut. Meski demikian, aktivitas di pelabuhan ini belum terlihat.

    Transformasi Akses Pelabuhan

    Jauh sebelum kawasan ini ditutup pagar beton, Dermaga Bojongsalawe adalah spot favorit warga lokal dan wisatawan. Setiap pagi, warga menjadikannya rute jogging yang nyaman, mulai dari pesisir hingga memutari dermaga.

    Para pemancing pun kerap memenuhi bibir benteng pelabuhan. Namun, masa-masa bebas itu tidak bertahan lama.

    Kini, siapa pun yang ingin masuk ke area pelabuhan harus mengantongi izin dari penjaga di gerbang masuk.

    Pesisir Pantai Bojongsalawe sebenarnya tidak cocok untuk aktivitas berenang karena karakteristik gelombang lautnya yang besar.

    Meski demikian, area ini memiliki potensi menjadi destinasi wisata serupa Pantai Batuhiu jika dikelola dan dibuka untuk umum.

    Area ini bisa digunakan untuk piknik (botram), swafoto, hingga kegiatan outbound. Namun, pantauan di lokasi pada Minggu (8/2) pagi menunjukkan suasana yang sangat sepi.

    Tak ada aktivitas warga di sekitar pantai, kecuali beberapa pemancing yang masih bertahan.

    "Kalau mau masuk, motor harus diparkir di luar," ujar salah satu penjaga pelabuhan.

    Akses menuju dermaga kini terasa cukup kontras. Jalanan beton yang seharusnya ramai kendaraan tampak lengang. Kiri dan kanan jalan dipenuhi ilalang tinggi.

    Di ujung jalur utama, tulisan "Pelabuhan Pangandaran" masih berdiri gagah berdampingan dengan logo Kementerian Perhubungan. Deburan ombak yang menghantam struktur dermaga membuktikan betapa kokohnya bangunan beton tersebut.

    Kendala Fasilitas Pelabuhan

    Menengok kembali ke belakang, saat uji operasional tahun 2021, terungkap bahwa masih ada kekurangan fasilitas vital, yakni breakwater atau pemecah ombak.

    Hal ini disampaikan oleh Firman, Kepala Pelabuhan Pangandaran saat itu.

    Breakwater sangat dibutuhkan untuk menahan arus bawah gelombang agar tidak langsung menghantam dermaga. Tanpa pemecah ombak, kapal yang bersandar akan terus bergoyang terkena arus, sehingga proses bongkar muat menjadi tidak stabil.

    Menurut Firman, tanpa breakwater, waktu aman untuk bersandar hanya berkisar 5 bulan dalam setahun.

    "Agar pelabuhan kelas III ini bisa maju, harus ada breakwater untuk melengkapi operasionalnya," ujar Firman pada Maret 2021.

    Janji pembangunan pemecah ombak ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak tahun 2022 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan. Namun hingga kini, realisasinya belum terlihat.

    Berikut adalah tabel mengenai kondisi dan potensi Pelabuhan Bojongsalawe:

    Aspek Kondisi Saat Ini Potensi
    Aktivitas Sepi, hanya beberapa pemancing Pusat ekonomi, destinasi wisata
    Akses Terbatas, berpagar, perlu izin Terbuka untuk umum, rute jogging, botram
    Fasilitas Belum ada breakwater Membutuhkan breakwater untuk operasional optimal
    Pariwisata Tidak untuk berenang Destinasi wisata seperti Batuhiu

    Status Operasional Pelabuhan

    Sementara itu, Syahbandar Pelabuhan Pangandaran, Suherdin, memberikan pernyataan singkat terkait status pelabuhan saat ini.

    Ia menyebut pelabuhan secara teknis sudah beroperasi, namun belum ada pihak yang memanfaatkannya.

    "Sudah (beroperasi), tapi belum ada yang pakai," tulis Suherdin singkat melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/2/2025). Ia tidak memberikan keterangan lebih rinci mengenai penyebab sepinya aktivitas di pelabuhan tersebut.

  • Kemensos dan BPS Reaktivasi 106 Ribu PBI-JK Sakit Kronis

    Kemensos dan BPS Reaktivasi 106 Ribu PBI-JK Sakit Kronis

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan reaktivasi otomatis bagi lebih dari 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Mereka adalah pasien dengan penyakit katastropik atau kronis yang sebelumnya dinonaktifkan.

    Kebijakan ini memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin bagi penderita penyakit berat. Hal tersebut berlangsung di tengah proses pemutakhiran data nasional.

    Gus Ipul memastikan proses reaktivasi telah berlaku per hari ini. Keputusan ini merupakan langkah awal untuk memastikan tidak ada pasien yang kehilangan akses kesehatan.

    "Yang pertama ini sudah otomatis, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Selanjutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan verifikasi dan validasi data. Proses ini melalui pengecekan langsung di lapangan atau ground check.

    Langkah ini menindaklanjuti pertemuan Kemensos, BPS, dan pimpinan DPR. Tujuannya adalah memastikan bantuan tepat sasaran kepada penerima yang membutuhkan.

    "Jadi saya dan Kepala BPS menindaklanjuti hasil pertemuan kemarin di DPR untuk melakukan ground check kepada 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan, khususnya kepada yang memiliki penyakit katastropik di mana memerlukan perawatan berkelanjutan, dan diharapkan ini nanti juga sekaligus merupakan dari proses untuk melakukan verifikasi dan validasi data," lanjut Gus Ipul.

    Target dan Proses Verifikasi

    Dalam pemutakhiran data, Kemensos mengerahkan sumber daya manusia (SDM) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Proses ini ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan.

    Ground check dilakukan untuk memastikan penerima manfaat berada pada Desil 1 hingga 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    "Bagi yang memenuhi syarat tentu akan tetap mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri. Kira-kira begitu, akan kita rekomendasikan untuk menjadi peserta mandiri," tambahnya.

    Berikut adalah tabel tahapan proses verifikasi data PBI-JK:

    Tahap Deskripsi Jadwal Pihak Terlibat
    Reaktivasi Otomatis bagi 106 ribu PBI-JK katastropik 10 Februari 2026 Kemensos
    Perencanaan Pelatihan Pelatihan petugas lapangan, koordinasi BPS daerah Februari 2026 BPS, Kemensos
    Ground Check Lapangan Pengecekan data di lapangan Minggu 1-2 Maret BPS, Pendamping PKH, Mitra Statistik, Pegawai BPS Daerah
    Pengecekan Anomali & Pengolahan Data Analisis data hasil ground check Akhir Maret BPS

    Peran BPS dalam Pemutakhiran Data

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan upaya kolaborasi ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan DPR. Ini memastikan data penerima bantuan akurat.

    "Karena memang salah satu hasil kesimpulan dari rapat tersebut adalah bahwa Kemensos dan BPS itu harus segera melakukan pemutakhiran terhadap 106.153 orang yang dinonaktifkan tetapi punya penyakit katastropik. Tetapi tentu tugas BPS adalah melakukan pemutakhiran dan ground check," kata Amalia.

    BPS telah menyampaikan peta sebaran 106 ribu penerima tersebut. Kota Palembang menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak.

    Proses ground check akan dilakukan secara bertahap. Hal ini diawali dengan pelatihan petugas lapangan. "Di bulan Februari ini, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Mensos, kami akan melakukan perencanaan pelatihan petugas, kemudian koordinasi dengan daerah terutama BPS daerah, dan tadi juga Pak Mensos menyampaikan bahwa untuk proses ground check lapangan akan dibantu juga oleh pendamping PKH dicampur dengan petugas mitra statistik dan juga pegawai BPS daerah," tambahnya.

    Setelah persiapan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, ground check dijadwalkan pada minggu pertama dan kedua Maret. Proses pengecekan anomali dan pengolahan data ditargetkan rampung pada akhir Maret.

    "Jadi ini adalah kolaborasi yang akan sangat baik untuk mempercepat proses ground check dan pemutakhiran dari 106 ribu orang itu," pungkasnya.

    Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wadji, serta pejabat terkait lainnya.

  • Pembegal Berkaus ‘Hate The Cops’ Ditangkap di Atap Rumah Garut

    Pembegal Berkaus ‘Hate The Cops’ Ditangkap di Atap Rumah Garut

    Seorang pemuda berusia 21 tahun berinisial DDP harus berurusan dengan hukum setelah ditangkap polisi karena aksi pembegalan di Garut. Penangkapan DDP oleh Tim Sancang cukup dramatis, lantaran ia berusaha bersembunyi di atap rumah.

    Yang menarik perhatian, saat diringkus, DDP mengenakan kaus hitam bertuliskan 'Hate The Cops' atau 'Benci Polisi'.

    DDP diringkus di rumahnya yang terletak di Kampung Pulo, Desa Sindangratu, Kecamatan Cibatu, Garut. Penangkapan berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026, dini hari sekitar pukul 04.00 WIB.

    Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, mengungkapkan bahwa proses penangkapan pelaku berjalan alot. DDP berupaya mengelabui petugas dengan bersembunyi di atap rumahnya. Namun, kejelian Tim Sancang berhasil membekuknya.

    "Kami amankan beserta barang bukti sebuah motor matic hasil curian," kata AKP Joko Prihatin.

    DDP mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan. Ia kini telah diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    Berikut adalah ringkasan informasi penangkapan DDP:

    Informasi Detail
    Pelaku DDP (21 tahun)
    Lokasi Penangkapan Kampung Pulo, Desa Sindangratu, Kecamatan Cibatu, Garut
    Waktu Penangkapan Selasa, 10 Februari 2026, pukul 04.00 WIB
    Barang Bukti Sepeda motor matic hasil curian
    Pakaian Pelaku Kaus hitam bertulis 'Hate The Cops'

    Aksi Pembegalan DDP

    AKP Joko Prihatin menjelaskan, aksi pembegalan dilakukan DDP di Jalan Raya Cibatu pada Senin, 9 Februari, pukul 19.30 WIB. Korban bernama Febri (19) yang saat itu sedang berkendara di jalan sepi.

    Tak hanya merampas sepeda motor, DDP juga melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya. "Korban dianiaya dengan menggunakan golok, sehingga mengalami luka serius," ucap Joko, menambahkan korban langsung dilarikan ke rumah sakit.

    Setelah menerima laporan, personel Tim Sancang segera melakukan penyelidikan. Hanya dalam waktu 8 jam setelah kejadian, pelaku berhasil diringkus beserta barang bukti motor curian.

    "Pengakuannya nekat mencuri untuk kemudian motor hasil curiannya dijual. Tapi sebelum motornya berhasil dijual alhamdulillah sudah berhasil kami amankan," pungkas Joko.

    DDP kini dijerat dengan Pasal 478 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan. Ancaman hukuman untuk kejahatan ini adalah pidana penjara hingga 7 tahun.

  • Terminal Kalipucang Pangandaran Rusak Parah, Warga dan Pedagang Resah

    Terminal Kalipucang Pangandaran Rusak Parah, Warga dan Pedagang Resah

    Warga dan pedagang di sekitar Terminal Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, mengeluhkan kondisi Terminal Tipe C yang kian rusak parah. Fasilitas publik ini dinilai mengkhawatirkan. Kondisi tersebut berdampak bagi para pedagang maupun calon penumpang.

    Terminal Kalipucang melayani moda transportasi dari Pangandaran menuju wilayah Priangan, meliputi Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, hingga Bandung. Selain itu, juga melayani rute ke wilayah Jawa Tengah.

    Pantauan di lokasi pada Selasa (10/2/2026) siang, terminal tampak tidak terawat. Tak hanya bangunan utama, akses jalan menuju terminal yang berdekatan dengan Pasar Tradisional Kalipucang itu juga rusak. Struktur atap bangunan mulai lapuk dan material bangunan yang rontok tampak berserakan di lantai.

    Salah satu tokoh masyarakat Kalipucang, Sobirin (60), mengungkapkan terminal tersebut sudah lama terbengkalai. Ia menyatakan pihak terkait hanya datang meninjau tanpa ada tindakan nyata.

    "Terminal ini seharusnya diurus dan dibangun supaya nyaman, sama seperti pasar. Sudah lama kondisinya begini. Kontrol sering dilakukan, tapi hanya datang dan lihat saja," ujar Sobirin dengan nada kesal.

    Ia menambahkan, kerusakan bangunan terminal sudah terjadi sejak masa kepemimpinan bupati sebelumnya. Padahal, pengajuan perbaikan telah dilayangkan sejak tahun 2020.

    "Sejak zaman Pak Jeje (Bupati Pangandaran sebelumnya) hanya dikontrol saja. Pengajuan perbaikan sudah dari tahun 2020. Jangan dibiarkan begini, kasihan pedagang di sini banyak," katanya.

    Sobirin berharap pemerintah lebih peka terhadap fasilitas sentral yang menjadi kebutuhan masyarakat umum tersebut.

    Tanggapan Dinas Perhubungan

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pangandaran, Nana Sukarna, membenarkan Terminal Tipe C Kalipucang memerlukan perbaikan mendesak.

    "Karena saya baru menjabat sebagai Kadishub tahun ini, insyaallah aduan tersebut akan segera ditindaklanjuti," ucap Nana.

    Nana menjelaskan, rencana perbaikan telah masuk dalam agenda anggaran perubahan mendatang. "Nanti akan diupayakan di (anggaran) perubahan," tambahnya.

    Respons Bupati Pangandaran

    Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, meminta warga dan penghuni pasar di sekitar terminal untuk bersabar. Ia memastikan pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut.

    "Ya, saya tahu kondisinya sudah mulai rusak. Mohon waktu dan kesabarannya, Insyaallah akan kami perbaiki secara bertahap," ujar Citra di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kalipucang, Senin (9/2/2026) lalu.

    Citra berjanji perbaikan akan dilakukan mulai dari akses jalan umum yang melintasi Terminal Kalipucang. "Tahun ini kita prioritaskan perbaikan jalannya terlebih dahulu," pungkasnya.

    Rencana Perbaikan Terminal Kalipucang

    Prioritas Detail Perbaikan Pelaksana Waktu
    Jalan Akses Perbaikan akses jalan umum menuju terminal Pemerintah Daerah Pangandaran Tahun Ini (2026)
    Bangunan Terminal Perbaikan struktur atap dan material bangunan Dinas Perhubungan Pangandaran Anggaran Perubahan
  • BPJS Kesehatan Bandung Aktifkan Kembali 8.394 Peserta PBI JK Setelah Pemutakhiran Data

    BPJS Kesehatan Bandung Aktifkan Kembali 8.394 Peserta PBI JK Setelah Pemutakhiran Data

    Lini masa diwarnai kabar penonaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). BPJS Kesehatan mengklarifikasi bahwa penonaktifan ini bagian dari pemutakhiran data berkala.

    Hingga 7 Februari 2026, Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencatat 8.394 peserta PBI JK yang sempat dinonaktifkan telah diaktifkan kembali. Masyarakat perlu memahami cara cek status dan langkah aktivasi ulang jika BPJS PBI JK terdampak.

    BPJS Kesehatan PBI JK adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Iuran ditanggung pemerintah pusat atau daerah, sehingga peserta tidak perlu membayar biaya bulanan. Peserta PBI JK otomatis mendapatkan fasilitas rawat inap kelas 3.

    Berbeda dengan peserta Non-PBI yang membayar iuran mandiri atau melalui potongan gaji. Mereka dapat memilih kelas perawatan sesuai kemampuan, mulai kelas 1 hingga kelas 2. Program ini memastikan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan.

    Alasan Penonaktifan BPJS PBI JK

    BPJS Kesehatan menyatakan penonaktifan kepesertaan PBI JK bukan acak. Proses ini terjadi karena pemutakhiran dan penyesuaian data peserta secara berkala. Hal ini untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan, kebijakan penonaktifan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Regulasi ini berlaku mulai 1 Februari 2026.

    Pencabutan status dilakukan agar kuota kepesertaan dapat digantikan peserta baru sesuai data Kemensos. Rizzky memastikan jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan bulan sebelumnya.

    “Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran,” ungkap Rizzky, Selasa (10/2/2026).

    Ia menambahkan, peserta BPJS PBI JK yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya jika memenuhi kriteria.

    Metode Cek Status Kepesertaan BPJS PBI JK

    Peserta dapat mengecek status kepesertaan melalui beberapa layanan resmi. Ini termasuk Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), BPJS Kesehatan Care Center 165, aplikasi Mobile JKN, atau kunjungan langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat.

    Cek Status Via Aplikasi Mobile JKN

    Berikut langkah-langkah untuk mengecek status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN:

    1. Unduh dan buka aplikasi Mobile JKN di Play Store atau App Store.
    2. Login menggunakan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar.
    3. Periksa bagian atas profil peserta pada halaman utama.
    4. Jika status aktif, akan muncul keterangan