Jutaan peserta BPJS PBI dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) akhir-akhir ini. Penonaktifan ini terjadi sebagai bagian dari proses pemutakhiran data. Kemensos menilai kondisi ekonomi rumah tangga penerima bantuan telah membaik.
BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) merupakan program khusus untuk masyarakat fakir miskin atau tidak mampu. Data ini sesuai dengan yang tercatat di Dinas Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini menjamin peserta mendapatkan layanan kesehatan tanpa membayar iuran bulanan.
Pemerintah menanggung seluruh iuran BPJS PBI. Peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan, pengobatan, dan rawat inap kelas 3. Peserta juga harus terdaftar di DTKS dan belum menjadi peserta BPJS Mandiri, PPU, atau PBPU.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan penonaktifan 13,5 juta peserta PBI JKN merupakan bagian dari pemutakhiran data. Proses ini melalui DTSEN agar bantuan lebih tepat sasaran. Kebijakan ini juga membuka ruang reaktivasi bagi warga yang masih memenuhi kriteria.
“Pemutakhiran adalah mandat negara, dan melindungi rakyat adalah prinsip negara,” ungkap Gus Ipul.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut mandat presiden untuk memastikan perlindungan sosial berbasis data akurat. Evaluasi menunjukkan masih adanya ketidaktepatan sasaran.
Lebih dari 54 juta jiwa di desil 1-5 belum menerima PBI JKN. Sementara, sekitar 15 juta jiwa di desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima. Gus Ipul menegaskan tidak ada pengurangan, melainkan realokasi.
“Tidak ada yang dikurangi tapi direalokasi. Kami alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai dengan alokasi yang kami miliki,” jelasnya.
Kemensos mencatat perbaikan akurasi data setelah konsolidasi dengan BPS dan pemda. Ini menurunkan inclusion error dan exclusion error secara signifikan. Dari 13,5 juta peserta dinonaktifkan, 87.591 mengajukan reaktivasi.
Sebagian lainnya beralih menjadi peserta mandiri atau ditanggung pemda di wilayah UHC. “Artinya penonaktifan ini tepat. Mereka yang mampu beralih menjadi mandiri atau ditanggung pemerintah daerah,” katanya.
Kemensos membuka reaktivasi otomatis bagi 100 ribu peserta dengan penyakit kronis atau katastrofik. Ini termasuk bayi baru lahir. Bantuan dalam kondisi khusus seperti bencana atau keadaan darurat juga tetap diberikan.
Prioritas Peserta BPJS PBI
Kelompok prioritas BPJS PBI ditetapkan untuk memastikan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tepat sasaran. Program ini memfokuskan pada masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan yang memenuhi kriteria tertentu.
| Kriteria Prioritas BPJS PBI |
| Masyarakat miskin atau penerima bantuan sosial (PKH, Kartu Sembako) |
| Anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas tanpa penopang ekonomi |
| Korban bencana alam atau sosial yang kehilangan mata pencarian |
| Calon peserta memiliki e-KTP dan KK |
| Pendaftar baru berusia di bawah 60 tahun (di beberapa daerah) |
| Tidak memiliki tunggakan iuran sebelumnya |
Data nantinya akan diverifikasi oleh pemerintah pusat atau daerah agar bantuan tepat sasaran.
Cara Cek Status Kepesertaan BPJS PBI
Status kepesertaan BPJS PBI dapat dicek secara online melalui tiga cara: aplikasi Mobile JKN, WhatsApp Pandawa, atau care center BPJS Kesehatan.
Via Aplikasi Mobile JKN
- Unduh aplikasi Mobile JKN di Play Store.
- Daftar atau login menggunakan NIK dan tanggal lahir.
- Pilih menu 'Info Peserta' untuk melihat status aktif, nonaktif, atau terblokir.
Melalui WhatsApp Pandawa
- Kirim pesan ke nomor 0811-8-165-165.
- Pilih menu Informasi, lalu pilih 'Cek Status Kepesertaan'.
- Masukkan NIK atau Nomor Kartu BPJS.
- Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY-MM-DD.
- Sistem akan menampilkan nama peserta, jenis kepesertaan, dan status aktif atau tidak.
Lewat Care Center BPJS Kesehatan
- Hubungi Care Center BPJS Kesehatan 165.
- Pilih layanan cek status kepesertaan.
- Masukkan NIK atau Noka.
- Masukkan tanggal lahir.
- Informasi status kepesertaan akan disampaikan langsung oleh sistem.
Ketentuan dan Persyaratan Reaktivasi BPJS PBI
Reaktivasi BPJS PBI penting diketahui peserta yang statusnya nonaktif. Selama masih memenuhi kriteria masyarakat miskin atau rentan miskin, peserta berhak mengajukan pengaktifan kembali sesuai prosedur.
Ketentuan Reaktivasi
- Pernah dinonaktifkan sebelumnya (khususnya 2025 atau terbaru).
- Diverifikasi sebagai masyarakat miskin atau rentan miskin di DTKS.
- Menderita penyakit kronis, katastropik, atau darurat medis yang mengancam jiwa.
- Data DTKS peserta dimutakhirkan maksimal 2 periode terakhir.
- Jika nonaktif kurang dari enam bulan, bisa langsung reaktivasi.
- Jika lebih dari enam bulan, wajib dilakukan pengusulan ulang DTKS.
Dokumen yang Diperlukan
- e-KTP asli dan fotokopi valid.
- KK terbaru dengan barcode.
- Kartu KIS/JKN PBI nonaktif.
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa.
- Surat keterangan berobat/rujukan/rekam medis dari Puskesmas/RS (untuk kasus sakit).
- Surat keterangan dari desa (jika diperlukan).
Prosedur Reaktivasi BPJS PBI
BPJS PBI yang nonaktif bisa diaktifkan kembali melalui dinas sosial setempat. Ini berlaku jika peserta masih memenuhi kriteria miskin/rentan miskin dan masa nonaktif kurang dari enam bulan (sesuai Permensos No 21/2019).
Reaktivasi Kurang dari Enam Bulan
- Cek status kepesertaan via Mobile JKN.
- Ajukan permohonan ke dinas sosial kabupaten/kota dengan membawa semua dokumen. Dinas sosial akan memverifikasi dan mendaftarkan ulang ke DTKS jika perlu.
- Dinas sosial akan mengeluarkan surat rekomendasi ke kantor BPJS Kesehatan cabang terdekat untuk proses reaktivasi.
- Tunggu konfirmasi aktivasi dari BPJS (bisa 1-7 hari). Cek ulang status via aplikasi atau hubungi faskes pertama. Jika darurat medis, faskes akan menangani lebih dulu sambil mengurus berkas.
Reaktivasi Lebih dari Enam Bulan
Jika BPJS PBI nonaktif lebih dari enam bulan, proses reaktivasi tidak bisa langsung. Wajib usulan ulang ke DTKS melalui musyawarah desa/kelurahan. Mulai dengan daftar ulang DTKS, ikuti langkah-langkah ini:
- Kunjungi kelurahan/desa membawa e-KTP, KK, dan SKTM dari RT/RW untuk verifikasi lapangan oleh dinas sosial.
- Setelah data DTKS disetujui via SIKS-NG dan musyawarah, Dinsos akan mengeluarkan rekomendasi ke BPJS untuk aktivasi ulang (bisa 1-3 bulan).
- Serahkan rekomendasi DTKS ke kantor BPJS cabang, tunggu konfirmasi status aktif di Mobile JKN.
Apabila ada kondisi sakit mendesak, pengajuan bisa langsung ke Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) atau dinas sosial. Lampirkan rekam medis dari puskesmas agar layanan darurat segera diproses. Pastikan NIK sudah sinkron dengan data Dukcapil agar prosesnya lebih cepat.
Jika sudah tidak tercatat lagi di DTKS, syarat utama reaktivasi atau pendaftaran ulang BPJS PBI tidak terpenuhi. Peserta perlu mengajukan data kembali melalui prosedur resmi di tingkat desa atau kelurahan. Ini biasanya melalui pendataan ulang atau usulan dari aparat setempat agar bisa dipertimbangkan masuk lagi ke program.