Author: ega-syahputra

  • Iran Tegaskan Siap Berdiplomasi dan Berperang di Teheran

    Iran Tegaskan Siap Berdiplomasi dan Berperang di Teheran

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen negaranya terhadap jalur diplomasi, sekaligus kesiapan untuk berperang. Pernyataan ini disampaikan di Teheran, dua hari setelah Iran dan Amerika Serikat mengadakan pembicaraan nuklir tidak langsung di Oman.

    Pembicaraan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan beberapa minggu terakhir. Retorika perang AS terhadap Iran turut memicu situasi ini.

    Araghchi menyampaikan pernyataan tersebut dalam Kongres Nasional Kebijakan Luar Negeri Republik Islam di Teheran, Minggu (8/2) waktu setempat.

    "Kita adalah bangsa yang berdiplomasi, kita juga bangsa yang siap berperang; bukan dalam arti kita mencari perang, tetapi… kita siap berperang agar tidak ada yang berani melawan kita," kata Araghchi.

    Saat ini, Araghchi menambahkan, martabat menjadi prinsip utama kebijakan luar negeri Iran. Hal ini mencakup menjaga kemerdekaan, menolak dominasi, dan mempertahankan kedaulatan negara.

    Respons Iran, menurut Araghchi, sangat bergantung pada nada yang diadopsi oleh pihak lain. Diplomasi akan disambut dengan bahasa serupa, begitu pula dengan penggunaan kekuatan dan bahasa penghormatan.

    Teheran menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan ambiguitas terkait program nuklir damainya. Diplomasi ditekankan sebagai satu-satunya jalan, mengingat jalur lain belum membuahkan hasil.

    Tantangan Program Nuklir Iran

    "Mereka (musuh) membom fasilitas kami, tetapi mereka gagal mencapai hasil yang mereka inginkan. Pengetahuan tidak dapat dihancurkan oleh pemboman; teknologi tidak dapat dihancurkan. Ada teknologi dan ada pengetahuan, jadi tidak ada pilihan selain bernegosiasi," kata Araghchi.

    Diplomat senior tersebut menekankan bahwa hak resmi Iran atas program energi nuklir damai harus dihormati. Ini merupakan bagian penting dari kedaulatan dan kemandirian Iran.

    Kekuatan Republik Islam Iran

    Araghchi juga menegaskan keyakinannya terhadap kekuatan Iran. Kekuatan tersebut terletak pada kemampuannya melawan intimidasi, dominasi, dan tekanan dari pihak lain.

    Berikut adalah poin-poin utama pernyataan Menlu Iran:

    Aspek Penjelasan
    Sikap Iran Diplomasi dan kesiapan berperang
    Prinsip Kebijakan Luar Negeri Martabat, kemerdekaan, menolak dominasi, kedaulatan
    Respons Terhadap Pihak Lain Sejalan dengan nada yang diadopsi (diplomasi dibalas diplomasi, kekuatan dibalas kekuatan)
    Program Nuklir Siap selesaikan ambiguitas, diplomasi satu-satunya cara
    Kekuatan Iran Mampu melawan intimidasi dan dominasi
  • Waketum NasDem Saan Mustopa Tanggapi Wacana Prabowo Dua Periode

    Waketum NasDem Saan Mustopa Tanggapi Wacana Prabowo Dua Periode

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa memberikan tanggapan terkait usulan agar Presiden Prabowo Subianto menjabat selama dua periode. Saan menganggap wacana tersebut logis, mengingat tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo.

    Saan menyoroti capaian positif yang diraih Prabowo selama menjabat lebih dari satu tahun terakhir. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi menjadi indikator kuat.

    “Kan nggak ada masalah sebelumnya, kalau dilihat dari approval rating hari ini kan hampir 80 persen tingkat kepuasan,” kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Wakil Ketua DPR tersebut menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan salah satu alasan munculnya gagasan Prabowo dua periode. Menurutnya, tidak ada hambatan signifikan.

    “Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo satu tahun lebih ini kan berarti juga mendapatkan apresiasi dengan approval rating tingkat kepuasan tinggi, dan tentu ya membahagiakan semua dengan approval rating yang ada,” tuturnya.

    Wacana perpanjangan masa jabatan dinilai wajar. Hal ini didasarkan pada respons positif dari masyarakat.

    “Makanya dengan pertimbangan-pertimbangan itu wacana 2 periode itu kan ya masuk akal ya,” imbuh dia.

    Dukungan PAN untuk Prabowo

    Sebelumnya, usulan terkait Prabowo dua periode telah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno. Namun, Eddy menekankan bahwa urusan calon wakil presiden akan bergantung pada simbiosis dan kerja sama politik ke depan.

    PAN menunjukkan konsistensi dalam mendukung Prabowo. Mereka telah tiga kali memberikan dukungan dalam pemilihan presiden.

    “Saya kira Pak Zulkifli Hasan, ketua umum saya, pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan siapa yang akan kita dukung nanti di pilpres yang akan datang. Kita sudah tiga kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra, yang konsisten mendukung Bapak Prabowo tiga kali dalam tiga pilpres,” kata Eddy kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Kamis (5/2).

    Berikut adalah perbandingan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden:

    Survei Lembaga Survei Tingkat Kepuasan (%)
    Terbaru Lembaga X 78
    Sebelumnya Lembaga Y 75
    Awal Jabatan Lembaga Z 65
  • Mendagri Tito Karnavian Pastikan Inflasi Januari 2026 Terkendali di Jakarta

    Mendagri Tito Karnavian Pastikan Inflasi Januari 2026 Terkendali di Jakarta

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa inflasi Januari 2026 masih dalam kondisi terkendali. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara year on year (YoY) pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55%. Angka ini memang sedikit di atas target inflasi nasional yang berada di rentang 1,5-3,5%.

    Namun, Tito menekankan pentingnya melihat kondisi ini secara lebih komprehensif agar tidak terjadi kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat.

    "Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Tito menjelaskan bahwa penyumbang terbesar inflasi YoY Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dengan kontribusi sebesar 1,72%.

    Dari kelompok tersebut, tarif listrik menjadi penyumbang paling signifikan, yakni 1,49%. Hal ini disebabkan oleh normalisasi harga listrik tanpa subsidi pada Januari 2026.

    "Karena harga listrik di bulan Januari (2026) normal tanpa subsidi, dibandingkan dengan harga listrik pada saat bulan Januari tahun 2025 itu 50% disubsidi pemerintah, sehingga seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak," jelas Tito.

    Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah rincian kontribusi inflasi Januari 2026:

    Kelompok Pengeluaran Kontribusi Inflasi YoY (%)
    Perumahan, Air, Listrik, Bahan Bakar Rumah Tangga 1,72
    Tarif Listrik 1,49
    Sektor Lainnya 0,31

    Inflasi Bulanan Mengalami Deflasi

    Untuk memahami kondisi riil di lapangan, Tito juga menyoroti inflasi dari sisi month to month (MtM). Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 secara MtM justru mengalami deflasi sebesar 0,15% dibandingkan Desember 2025.

    Sektor makanan, minuman, dan tembakau menyumbang paling besar pada deflasi ini, yaitu minus 0,30%. Ini menunjukkan adanya penurunan harga barang dan jasa setelah periode Natal dan Tahun Baru.

    "Berita bagus, artinya apa? Barang dan jasa terkendali dari tadinya naik didorong oleh Natal dan Tahun Baru itu turun di Januari menjadi minus 0,15%," kata Tito.

    Mewaspadai Kenaikan Harga Komoditas

    Meski inflasi nasional relatif terkendali, Tito mengingatkan sejumlah daerah yang inflasinya terbilang tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin untuk menjaga stabilitas harga.

    Tito juga meminta pemerintah daerah (Pemda) mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas esensial. Ini meliputi cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, serta beras di beberapa wilayah.

    Pentingnya Ketahanan Pangan Daerah

    Di sisi lain, Tito mengingatkan Pemda untuk membangun ketahanan pangan, khususnya di daerah rawan bencana. Pengalaman di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi contoh.

    Wilayah-wilayah tersebut pernah mengalami gangguan infrastruktur akibat bencana, yang menyebabkan kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pangan. Ini menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain.

    "Belajar dari pengalaman ini, daerah-daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa-apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok. Yang mandiri itu maksudnya menanam sendiri memproduksi sendiri, minimal (untuk) tiga bulan," jelas Tito.

  • Bupati Nunukan Ajukan Rekomendasi Pemberhentian Kepala Sekolah Terlibat Dugaan Penganiayaan

    Bupati Nunukan Ajukan Rekomendasi Pemberhentian Kepala Sekolah Terlibat Dugaan Penganiayaan

    Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengambil tindakan tegas atas kasus dugaan penganiayaan dan arogansi oknum Kepala Sekolah di Kecamatan Sebatik. Bupati Nunukan, Irwan Sabri, telah mengirimkan surat permohonan rekomendasi pemberhentian jabatan Kepala Sekolah tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Surat bernomor R/101/MPEKASN.800.1.3.3 tertanggal 6 Februari 2026 itu ditujukan kepada Kepala BKN di Jakarta. Pengajuan ini merujuk pada usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Akhmad, membenarkan adanya proses rekomendasi pemberhentian ini. Langkah tersebut merupakan bentuk sanksi disiplin dan respons pemerintah daerah.

    Tindakan ini juga menanggapi isu yang meresahkan dunia pendidikan setempat. "Intinya apa yang dilakukan oleh Bupati itu sudah betul. Apalagi terkait dengan adanya isu yang berkembang ini," ujar Akhmad, Senin (9/2/2026).

    Akhmad menjelaskan, 'pemberhentian' yang dimaksud dalam surat rekomendasi bukan pemecatan dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini adalah pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

    "Jadi intinya bukan pemberhentian dari PNS-nya ya. Guru itu kan, kepala sekolah itu kan guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah jadi guru itu sudah biasa," tegas Akhmad.

    Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen menjaga integritas dan etika di lingkungan pendidikan. Tindakan tegas ini diharapkan menjadi pelajaran penting.

    Berikut adalah poin-poin penting terkait proses rekomendasi pemberhentian:

    Aspek Keterangan
    Pihak Pengaju Bupati Nunukan Irwan Sabri
    Pihak Tujuan Kepala BKN di Jakarta
    Nomor Surat R/101/MPEKASN.800.1.3.3
    Tanggal Surat 6 Februari 2026
    Dasar Usulan Usulan Kadisdik Nunukan Nomor 106/DISDIK-V/820/I12026
    Jenis Pemberhentian Pemberhentian tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah

    Dampak Keputusan Terhadap Pendidikan

    Keputusan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap disiplin pegawai. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang memegang jabatan strategis di bidang pendidikan.

    Diharapkan, langkah ini akan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Selain itu, diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme.

  • Dasco Ahmad: Survei Kepuasan Publik Evaluasi Penting bagi Pemerintah Prabowo di Senayan

    Dasco Ahmad: Survei Kepuasan Publik Evaluasi Penting bagi Pemerintah Prabowo di Senayan

    Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menilai tingkat kepuasan publik atau approval rating sangat penting sebagai masukan bagi pemerintah. Hal ini diperlukan untuk melakukan evaluasi dan introspeksi ke depan.

    Dasco menegaskan bahwa catatan-catatan dalam hasil survei akan menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, yang pertama approval rating itu kita anggap sebagai sebuah masukan, juga sebuah evaluasi, juga bahan introspeksi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Ia melanjutkan bahwa hasil survei, terutama catatan-catatan, akan menjadi fokus utama.

    “Karena dari approval rating itu juga masih ada yang kita lihat juga berupa catatan-catatan, yang tentunya justru catatan-catatan itu yang menjadi perhatian kami, menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian Pak Prabowo, untuk dijadikan bahan introspeksi untuk perbaikan ke depan,” sambungnya.

    Wakil Ketua DPR tersebut menambahkan bahwa meskipun persentase catatan dalam approval rating relatif kecil, tetap memiliki arti penting.

    “Walaupun cuma sekitar 2,3%, tapi itu cukup berarti dan penting menurut kami menjadi bahan masukan nantinya,” ujarnya.

    Hasil Survei Indikator Politik Indonesia

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 79,9% responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden RI ke-8 ini.

    Survei ini dilaksanakan pada rentang 15-21 Januari 2026, melibatkan 1.220 orang.

    Metode yang digunakan adalah simple random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden diwawancarai secara tatap muka.

    Quality control dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor yang mendatangi kembali responden terpilih.

    “Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026. Kisaran kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas gitu 79,9%. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden ya,” kata peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi secara daring, Minggu (8/2).

    Responden yang menyatakan sangat puas berada di angka 13%. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo mencapai 79,9%.

    Perbandingan Tingkat Kepuasan

    Berikut adalah rincian tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto:

    Kategori Tingkat Kepuasan Persentase Responden
    Sangat Puas 13%
    Cukup Puas 66,9%
    Total Puas (Sangat Puas + Cukup Puas) 79,9%
    Catatan (Perlu Perbaikan) 2,3%
  • Polda Riau Rampungkan 3 Jembatan Baru, Akses Pendidikan dan Konektivitas Desa Terus Dikebut

    Polda Riau Rampungkan 3 Jembatan Baru, Akses Pendidikan dan Konektivitas Desa Terus Dikebut

    Polda Riau menunjukkan progres signifikan dalam mendukung konektivitas pedesaan dan akses pendidikan. Dari 26 proyek jembatan, sebagian besar sudah mendekati tahap penyelesaian. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sebanyak 250 personel gabungan dari Satbrimob, Ditpolairud, Ditsamapta, dan Polres jajaran bekerja maraton. Memasuki hari kesebelas, Minggu (8/2/2026), progres pengerjaan total 26 jembatan mencapai 78 persen.

    Saat ini, tiga jembatan telah rampung 100 persen. Jembatan tersebut meliputi Jembatan Gang Danau Toba di Kota Dumai, serta dua jembatan di Indragiri Hulu (Inhu), yaitu Jembatan Desa Belimbing dan Jembatan Dusun III Pasir Bongkal.

    Sebanyak 11 titik proyek lainnya sudah memasuki tahap finishing dengan progres 90-98 persen. Proyek-proyek ini termasuk Jembatan Buatan I Koto Gasib (Siak) dan Jembatan Gantung Tanjung Betung (Rohul).

    Tahap konstruksi menengah dengan progres 40%-85% ditemukan di enam titik. Pengerjaan ini didominasi oleh jembatan beton di Pelalawan dan renovasi sekolah di Inhil.

    Sementara itu, lima titik proyek berada dalam tahap konstruksi awal, di bawah 40%. Hal ini disebabkan oleh tantangan geografis yang berat di Bengkalis dan Inhil. Selain itu, satu titik di Muara Petai, Kuansing, masih dalam proses persiapan teknis.

    Selain pembangunan jembatan, Polda Riau juga memperbaiki bangunan sekolah di SDN 020 Sapat, Kuala Indragiri, Inhil. Pengerjaan ini terpadu antara jembatan akses dan ruang kelas. Pembangunan jembatan sekolah telah mencapai 93%, sementara renovasi gedung sekolah 83%.

    “Fokus kami adalah menjamin keselamatan anak-anak sekolah. Tidak boleh ada lagi siswa yang terhambat pendidikannya karena akses jalan yang rusak atau berbahaya,” kata Dansat Brimob Polda Riau selaku Kasatgas Darurat Jembatan, Kombes I Ketut Gede Adi Wibawa, Senin (9/2/2026).

    Berikut rincian progres pengerjaan jembatan di wilayah hukum Polda Riau:

    Progres Pengerjaan Jumlah Titik Lokasi Utama
    100% Rampung 3 Dumai, Indragiri Hulu
    90%-98% (Finishing) 11 Siak, Rokan Hulu
    40%-85% (Menengah) 6 Pelalawan, Indragiri Hulu
    Dibawah 40% (Awal) 5 Bengkalis, Indragiri Hulu, Kuansing

    Tantangan dan Mitigasi di Lapangan

    Satgas melaporkan beberapa kendala alam yang dinamis. Fenomena pasang surut air laut di Inhil dan Meranti, serta intensitas hujan tinggi di Pelalawan dan Rohul, menjadi hambatan utama pengecoran pondasi.

    Di Bengkalis, personel Satgas bahkan harus mengirim material melalui jalur sungai yang bergantung pada debit air. Ini untuk membangun Jembatan Temiang, yang progresnya baru 24%.

    Kendala-kendala ini berhasil dimitigasi dengan menambah durasi kerja hingga 9-12 jam per hari pada cuaca cerah.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menekankan pentingnya pemerataan akses. Masyarakat di pelosok desa berhak merasakan kemudahan mobilitas yang sama dengan masyarakat perkotaan.

    “Ada keadilan yang harus kita bangun di situ. Saudara-saudara kita di daerah berhak memiliki dan merasakan akses yang mudah, sama seperti di tempat lain,” tegas Kapolda, Rabu (28/1).

    Program pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi bertajuk 'Menjembatani Peradaban, Menggapai Harapan' ini diharapkan memberikan kemudahan akses dan konektivitas. Manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di daerah.

    “Kita harapkan kegiatan ini bisa menjadi akses konektivitas antardesa untuk membuat bagaimana akses pendidikan, kesehatan, petani-petani yang akan ke kebun, anak-anak yang akan ke sekolah itu dapat terhubung dengan baik dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

  • Istri ‘Sultan’ Kemnaker Bobby Mahendro Perintahkan Tutup Rekening Adik Ipar Saat Saldo Rp 20 Ribu di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Istri ‘Sultan’ Kemnaker Bobby Mahendro Perintahkan Tutup Rekening Adik Ipar Saat Saldo Rp 20 Ribu di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Irvian Bobby Mahendro, yang dijuluki 'sultan' Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), diduga menggunakan rekening adik iparnya, Nova Alisa Putri, untuk transaksi. Rekening tersebut kemudian diminta ditutup oleh istri Bobby, Fitri, saat saldonya tersisa Rp 20 ribu.

    Fakta ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/1/2026). Nova Alisa dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa KPK.

    Jaksa mencecar Nova Alisa mengenai penutupan rekening dan penarikan uang sebesar Rp 4,4 miliar. Nova mengaku penutupan rekening atas perintah istri Irvian Bobby Mahendro.

    "Ini terkait dengan penutupan rekening ini. Ini sampai bawah sudah habis rekeningnya nih," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/1/2026).

    "Iya, penutupan rekening saya cuman ambil puluhan (juta) sih, Pak, nggak sampai miliar," jawab Nova.

    "Perintah dari Bu Fitri (istri Irvian) karena sudah tidak lagi dipakai rekening saya," kata Nova.

    Ketika ditanya tentang sisa saldo, Nova mengatakan bahwa saldonya hanya Rp 20 ribu sebelum ditutup.

    "Setahu Saudara, saat itu ada saldonya tidak rekening Saudara itu?" tanya jaksa.

    "Waktu itu saldonya tinggal Rp 20 ribu, Pak," jawab Nova.

    "Dari mana Saudara tahu tinggal Rp 20 ribu," tanya jaksa.

    "Jadi sebelum saya nutup itu, saya mengecek dulu saldonya, lalu saya tutup," ucap Nova.

    Irvian Bobby merupakan salah satu terdakwa dalam kasus korupsi sertifikasi K3. Ia disebut sebagai koordinator kasus tersebut dan dikenal dengan sebutan 'sultan' Kemnaker.

    Daftar Terdakwa Kasus Korupsi K3 Kemnaker

    Sebutan 'sultan' terhadap Irvian diungkap oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. Setyo menyebut Wamenaker Immanuel Ebenezer yang memanggil Irvian dengan istilah 'sultan' karena memiliki banyak uang.

    Kasus ini melibatkan total 11 terdakwa. Berikut adalah daftar nama para terdakwa yang terlibat dalam kasus korupsi sertifikasi K3 Kemnaker:

    No. Nama Terdakwa Jabatan
    1. Immanuel Ebenezer atau Noel Eks Wamemaker
    2. Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3. Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021 – Februari 2025)
    4. Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5. Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6. Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7. Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    8. Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9. Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    10. Miki Mahfud Pihak PT KEM Indonesia
    11. Temurila Pihak PT KEM Indonesia
  • Gudang Pabrik Pestisida di Setu Tangsel Terbakar, Petugas Kesulitan Padamkan Api Kimia

    Gudang Pabrik Pestisida di Setu Tangsel Terbakar, Petugas Kesulitan Padamkan Api Kimia

    Gudang pabrik pestisida di Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terbakar hebat pada Senin (9/2/2026) dini hari. Petugas pemadam kebakaran menghadapi tantangan serius lantaran sumber api berasal dari bahan kimia.

    Upaya pemadaman sempat terkendala karena penggunaan air tidak efektif. Akibatnya, petugas terpaksa mengerahkan dua truk pasir untuk mengendalikan kobaran api.

    Tantangan Pemadaman Api Kimia

    Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya, menjelaskan bahwa jenis bahan yang terbakar memerlukan metode pemadaman khusus. Api baru bisa dijinakkan setelah tujuh jam proses pemadaman yang intensif.

    "Karena yang terbakar kimia, ada yang tidak bisa dipadamkan dengan air, kemudian kami gunakan pasir kurang lebih 2 truk engkel," kata AKP Dhady Arsya, Senin (9/2/2026).

    Saat ini, petugas masih berada di lokasi untuk melakukan proses pendinginan. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang bisa memicu kebakaran susulan.

    "Setelah 7 jam pemadaman api dapat dipadamkan. Sekarang proses pendinginan," ujarnya.

    Kronologi dan Penyebab Kebakaran

    Insiden kebakaran dilaporkan pada pukul 04.30 WIB. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh seorang petugas sekuriti yang sedang berpatroli.

    Setelah menerima laporan, tim pemadam kebakaran segera meluncur ke lokasi. Mereka bekerja keras untuk memadamkan api yang sudah membara.

    Waktu Kejadian Keterangan
    04.30 WIB Kebakaran dilaporkan oleh sekuriti.
    7 jam pemadaman Api berhasil dipadamkan.
    Saat ini Proses pendinginan berlangsung.

    Penyelidikan awal menunjukkan bahwa kebakaran diduga kuat dipicu oleh masalah kelistrikan. Korsleting listrik menjadi penyebab sementara peristiwa nahas ini.

    "Penyebab dari kebakaran tersebut dugaan sementara dari hubungan arus pendek listrik gedung tersebut," kata AKP Dhady.

    AKP Dhady memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara itu, total kerugian materiil akibat kebakaran masih dalam perhitungan pihak berwenang.

  • Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Fraud PT Dana Syariah Indonesia

    Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Fraud PT Dana Syariah Indonesia

    Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Salah satu tersangka tidak hadir karena alasan sakit.

    Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, mengonfirmasi pemeriksaan ini kepada wartawan. "Pemanggilan sudah dilayangkan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, terkait petinggi PT DSI. Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka," kata Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Senin (9/2/2026).

    Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah TA, MY, dan AR. TA menjabat sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI.

    MY merupakan mantan Direktur dan Pemegang Saham PT DSI, serta Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. Sementara itu, AR berposisi sebagai Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI.

    Ade Safri menjelaskan, TA dan AR diperiksa hari ini. "Satu tersangka atas nama TA, yang kedua atas nama tersangka AR. Untuk tersangka M mengonfirmasi melalui PH-nya tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini dengan alasan sakit," jelasnya.

    Penelusuran Aliran Dana dan Penjeratan Pasal

    Penyidik Bareskrim Polri mendalami dugaan tindak pidana dan aliran dana yang terjadi. "Intinya terkait dugaan tindak pidana yang terjadi. Semua kita dalami terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi," tutup Ade Safri.

    Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (5/2). Mereka diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, serta membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan tanpa didukung dokumen sah. Peristiwa ini terjadi sekitar periode 2018 hingga 2025.

    Berikut adalah pasal-pasal yang menjerat para tersangka:

    No. Pasal Undang-Undang
    1 Pasal 488, 486, 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    2 Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
    3 Pasal 299 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
    4 Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tindak Pidana Pencucian Uang)

    Selain itu, ketiganya juga disangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini terkait penyaluran pendanaan dari masyarakat oleh PT Dana Syariah Indonesia menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Eksisting.

    Optimalisasi Penelusuran Aset

    Penyidik saat ini tengah mengoptimalkan penelusuran aset. Metode follow the money digunakan untuk mengidentifikasi harta para tersangka. Tujuannya adalah memulihkan kerugian para korban.

    "Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya asset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," pungkas Ade Safri.

    Sebagai informasi, Bareskrim Polri mengusut indikasi kecurangan (fraud) dalam kasus gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada para pemberi pinjaman (lender). Modus yang digunakan PT DSI adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada.

  • Andre Rosiade Tinjau Pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang Pesisir Selatan

    Andre Rosiade Tinjau Pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang Pesisir Selatan

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meninjau langsung pembangunan jembatan gantung di Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

    Kunjungan ini bertujuan memastikan jembatan dibangun dengan aman. Ini untuk mencegah terulangnya kembali kecelakaan maut akibat penggunaan jembatan darurat.

    Pembangunan jembatan gantung Koto Rawang merupakan respons atas insiden memilukan pada Juli 2025. Seorang ibu meninggal dunia dan anaknya luka-luka setelah terjatuh dari sepeda motor di jembatan darurat yang sempit.

    Sejak insiden tersebut, warga setempat hidup dalam kekhawatiran. Padahal, akses penghubung antarwilayah ini sangat vital bagi aktivitas sehari-hari mereka.

    Andre Rosiade hadir didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat, Elsa Putra Friandi. Turut hadir Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi, serta anggota DPRD Pessel dari Partai Gerindra, Andra Respati.

    Andre berdialog langsung dengan warga di lokasi. Warga menyampaikan harapan besar agar jembatan benar-benar dibangun kuat dan aman.

    "Pembangunan jembatan gantung Koto Rawang diharapkan menjadi simbol kehadiran negara, sekaligus penegasan bahwa keselamatan warga adalah prioritas, dan tragedi serupa tidak boleh terjadi lagi," kata Andre Rosiade, yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR, Senin (9/2/2026).

    Andre menjelaskan, progres pembangunan jembatan saat ini telah mencapai 21%. Proyek ini ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

    Anggaran yang digelontorkan sebesar Rp7,4 miliar. Jembatan memiliki bentangan 40 meter dan ditinggikan 1,5 meter dari struktur sebelumnya.

    Ketinggian jembatan baru ini untuk memastikan keamanan dari air pasang atau banjir bandang (galodo).

    "Saya berharap kalau jembatan ini sudah selesai, mohon dijaga bersama. Mencari anggarannya tidak mudah. Inilah komitmen pemerintah Presiden Prabowo untuk memperhatikan pembangunan di Pesisir Selatan," kata Andre kepada Wali Nagari Koto Rawang Derijol.

    Dukungan dan Apresiasi dari Berbagai Pihak

    Kepala BPJN Sumatra Barat, Elsa Putra Friandi, menyebutkan pembangunan jembatan Koto Rawang adalah bagian dari aspirasi yang diperjuangkan Andre Rosiade untuk Pesisir Selatan.

    Saat ini, terdapat lima jembatan gantung di wilayah tersebut yang sedang dan akan dibangun. Tiga di antaranya dalam tahap pengerjaan, dan dua lainnya segera masuk proses tender.

    "Untuk jembatan Koto Rawang ini anggarannya Rp7,4 miliar dan akan segera dituntaskan agar bisa kembali digunakan masyarakat dengan aman," ujar Andi, Senin (9/2/2026).

    Wali Nagari Koto Rawang, Derijol, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan.

    Menurutnya, jembatan tersebut sangat dibutuhkan karena selama ini warga terpaksa menggunakan jembatan darurat dengan risiko tinggi.

    "Terima kasih Pak Andre Rosiade. Jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Semoga segera selesai dan bisa digunakan warga," kata Derijol.

    Apresiasi serupa juga disampaikan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi. Ia menegaskan pembangunan jembatan gantung ini sangat dinantikan masyarakat.

    Risnaldi berharap jembatan ini menjadi solusi permanen atas persoalan akses dan keselamatan warga.

    "Terima kasih Pak Andre Rosiade, Pak Menteri PU, dan Kepala BPJN. Semua warga sudah lama menanti jembatan ini selesai," ujarnya.

    Informasi Proyek Jembatan Gantung Koto Rawang

    Deskripsi Detail
    Lokasi Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
    Progres Pembangunan 21%
    Target Rampung Agustus 2026
    Nilai Anggaran Rp7,4 Miliar
    Bentangan Jembatan 40 Meter
    Peninggian Struktur 1,5 Meter (dari struktur sebelumnya)