Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan, namun mengidap penyakit kronis, akan dijamin pemerintah selama tiga bulan. Gus Ipul meminta rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan tidak menolak pasien PBI JK nonaktif.
“Tiga bulan ke depan ini akan dijamin. Jadi untuk itu jangan ada rumah sakit yang menolak,” kata Gus Ipul usai rapat bersama Pimpinan DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Dia menjelaskan, Kementerian Kesehatan memiliki aturan jelas terkait larangan rumah sakit menolak pasien. Mensos menegaskan rumah sakit harus menerima pasien PBI JK nonaktif.
“Menurut saya, Menkes juga sudah jelas itu UU-nya ada, peraturannya ada, tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Siapapun pasien itu! Siapapun pasien itu, tidak boleh menolak pasien,” ujarnya.
Fasilitas layanan kesehatan wajib tetap memberikan pelayanan kepada peserta PBI JK nonaktif yang mengidap penyakit kronis. Terkait pembiayaan, pemerintah bersama DPR telah sepakat memberikan dukungan.
“Soal pembiayaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk akan memberikan dukungan. Dan itu nanti kita bisa lakukan hitung-hitungan bersama BPJS,” katanya.
Kesepakatan Pemerintah dan DPR
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menuturkan DPR dan pemerintah menyepakati biaya layanan kesehatan bagi peserta PBI JK nonaktif pengidap penyakit kronis ditanggung pemerintah selama tiga bulan.
“Ya, jadi kalau tadi DPR dan Pemerintah sepakat bahwa selama tiga bulan, seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI, itu dibayarkan oleh pemerintah. Jadi sudah sepakat, tadi bagian bayar-bayarnya pemerintah,” ujar Dasco.
Langkah ini diambil sambil menunggu pemutakhiran data terbaru oleh pihak-pihak terkait. Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan akan memperbarui data PBI JK.
| Poin Kesepakatan | Detail |
|---|---|
| Jangka Waktu Penjaminan | Tiga bulan |
| Pihak Penjamin | Pemerintah |
| Kategori Pasien | Peserta PBI JK nonaktif dengan penyakit kronis |
| Tindakan Pendukung | Pemutakhiran data PBI JK |









