Reaksi keras publik terhadap Dwi Sasetyaningtyas, seorang alumni penerima beasiswa LPDP, mencuat setelah video unggahannya di media sosial viral. Dalam video tersebut, Dwi memamerkan paspor kewarganegaraan asing milik anaknya, disertai pernyataan yang dianggap tidak mencerminkan nasionalisme.
Kritik dan kecaman yang membanjir memaksa Dwi untuk menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial. Imbasnya, suami Dwi, yang juga penerima beasiswa LPDP, turut dipanggil oleh pemerintah terkait kewajibannya sebagai penerima beasiswa yang belum diselesaikan.
Menurut Boy Anugerah, Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional di DPR RI, fenomena semacam ini sebenarnya bukan hal baru di kalangan mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri. "Bedanya, Dwi bertindak di luar kontrol dan cenderung tidak memikirkan konsekuensi dari ucapan dan sikapnya," ujarnya.
Kecenderungan mahasiswa Indonesia, terutama yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat dan Eropa, untuk enggan kembali ke tanah air dengan berbagai alasan menjadi perhatian. Alasan-alasan tersebut meliputi keinginan untuk berkarir di luar negeri, pendapatan yang lebih baik, serta iklim politik dan sosial budaya yang dianggap lebih kondusif. Bahkan, beberapa di antaranya memilih untuk berganti kewarganegaraan.
Pemerintah perlu mencermati fenomena ini dengan serius. Kasus seperti ini berpotensi menjadi masalah besar di kemudian hari. Dari sudut pandang sosial ekonomi, hal ini mencerminkan ketidaksiapan sebagian warga negara Indonesia yang belajar di luar negeri untuk menghadapi perbedaan budaya dan ekonomi.
Perbedaan PDB per kapita antara negara-negara Eropa dan Indonesia menjadi salah satu faktor pemicu. Negara-negara Eropa dengan PDB per kapita rata-rata 40 ribu USD menawarkan kualitas pendidikan tinggi dan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak, didukung fasilitas canggih dan sistem meritokrasi. Sementara itu, Indonesia memiliki PDB per kapita sebesar 5 ribu USD, jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara Eropa.
Kesenjangan ini seringkali membuat mahasiswa Indonesia merasa terkesan dengan kemajuan dan kecanggihan dunia Barat. Keunggulan-keunggulan tersebut kemudian dibandingkan dengan berbagai kesulitan di tanah air, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, sistem kerja yang belum sepenuhnya meritokratis, birokrasi yang belum menerapkan good and clean governance, serta proses pengambilan kebijakan yang belum mengakomodasi kaum terdidik.
Rumpang nilai budaya dan kesejahteraan ini menjadi alasan utama bagi sebagian mahasiswa untuk tidak kembali ke Indonesia, bahkan beralih kewarganegaraan. Faktor lain seperti bertemu jodoh dan menikah dengan warga negara asing juga turut memengaruhi keputusan tersebut.
Dari perspektif politik, kasus Dwi Sasetyaningtyas mencerminkan pudarnya nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia. Nasionalisme dianggap semakin langka, digantikan oleh pragmatisme dan materialisme.
Nasionalisme yang dibangun pada masa revolusi fisik berdasarkan prinsip senasib sepenanggungan akibat kolonialisme dan imperialisme sulit terbentuk di era modern. Arus globalisasi dan masuknya nilai-nilai budaya asing yang tidak selaras dengan Pancasila menjadi penyebab utama melemahnya nasionalisme bangsa Indonesia.
Boy Anugerah menekankan pentingnya menengok kembali pemikiran Tan Malaka. Tan Malaka mendorong pelajar Indonesia untuk belajar dari Barat, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan rasionalitas, tetapi menolak untuk menjadi pengikut Barat secara buta.
Tan Malaka menyarankan agar pelajar Indonesia menjadi "murid dari Timur yang cerdas" yang mengambil keunggulan dunia Barat untuk perjuangan bangsa Indonesia. Ilmu pengetahuan Barat harus dimanfaatkan untuk memodernisasi Indonesia tanpa kehilangan jati diri.
Menurut Tan Malaka, yang perlu diambil dari dunia Barat adalah ilmu pengetahuannya, bukan budayanya. Jika budaya Barat diadopsi tanpa saringan, bangsa Indonesia bisa kehilangan jati diri dan melupakan nasionalisme.
Kasus Dwi dan mahasiswa Indonesia lainnya yang belajar di Barat menunjukkan bahwa mereka terjebak dalam pengaguman dan peniruan Barat, bukan sebagai murid cerdas yang mengambil ilmu untuk membangun negara. Mereka mengadopsi budaya Barat tanpa mempertimbangkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Meskipun Indonesia memiliki kekurangan dari sisi politik dan ekonomi, hal tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk meninggalkan tanah air. Sikap Dwi memang patut dikritisi, namun menyalahkannya secara berlebihan bukanlah sikap yang bijak. Pemerintah perlu menjadikan kasus ini sebagai otokritik untuk memperbaiki kebijakan dan layanan bagi warga negara.
Membangun kembali nasionalisme mungkin kurang menarik dibandingkan pembangunan infrastruktur, tetapi nasionalisme adalah modal dasar untuk menjadi negara yang kuat, maju, dan besar. Pemerintah perlu kembali pada mandat Pancasila untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika mandat tersebut terpenuhi, kasus seperti yang dialami Dwi mungkin tidak akan terjadi.