Israel terakhir kali menerapkan hukuman mati pada tahun 1962, dengan mengeksekusi Adolf Eichmann, tokoh utama Holocaust Nazi. Setelah serangan teror yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, muncul dorongan baru dari anggota parlemen Israel untuk meloloskan undang-undang kontroversial.
Rancangan undang-undang ini akan menghidupkan kembali hukuman mati, khusus bagi warga Palestina yang divonis oleh pengadilan militer Israel.
Kebijakan tersebut dinilai tidak etis dan diskriminatif oleh para penentang RUU, karena membedakan antara warga Yahudi Israel dan warga Palestina. Hukuman mati bersifat wajib untuk kejahatan tertentu yang dilakukan warga Palestina yang diadili di pengadilan militer. Tidak ada peluang pengampunan atau pengurangan hukuman dalam draf saat ini.
Rancangan itu lolos pembacaan pertama pada November 2025 di Knesset, parlemen Israel. Draf dikembalikan ke Komite Keamanan Nasional untuk pembahasan lanjutan dan masih harus melalui pembacaan kedua dan ketiga sebelum menjadi undang-undang.
Anggota parlemen dari partai sayap kanan jauh Jewish Power mensponsori RUU ini, dengan dukungan dari Likud dan Yisrael Beitenu. Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional sekaligus ketua Jewish Power, menyebutnya sebagai "RUU terpenting dalam sejarah Negara Israel".
"Biarkan setiap teroris tahu—RUU ini akan menjadi penangkal. RUU ini akan menakutkan. RUU ini akan membuat mereka berpikir seribu kali sebelum melakukan serangan 7 Oktober berikutnya," ujarnya.
Penentang di dalam negeri Israel mengkritik RUU tersebut dalam surat terbuka sebagai ketentuan yang "sangat ekstrem dan luar biasa". Kritikan datang dari pejabat keamanan, mantan hakim Mahkamah Agung, dokter hingga rabi.
Hagai Levine, Ketua Asosiasi Dokter Kesehatan Masyarakat Israel, menolak legislasi itu. "Kami menentang hukuman mati semacam ini, yang rasis dan tanpa pertimbangan menyeluruh atas berbagai faktor yang seharusnya diperhitungkan," ujarnya.
Serangan 7 Oktober mengubah animo sebagian publik Israel, dengan tuntutan hukuman lebih keras. Upaya menghidupkan kembali hukuman mati telah dilakukan selama bertahun-tahun, tetapi tak pernah melaju jauh.
Amjad Al Najjar, juru bicara Palestinian Prisoner Society, mengatakan bahwa RUU itu "meneror rakyat Palestina" dan menciptakan ketegangan serta ketakutan besar bagi keluarga tahanan Palestina.
Isi RUU Hukuman Mati
Menurut pengumuman Knesset, draf legislasi menetapkan bahwa seseorang yang menyebabkan kematian warga Israel "secara sengaja atau dengan sikap acuh tak acuh, bermotif rasisme atau permusuhan terhadap suatu populasi, dan dengan tujuan merugikan Negara Israel serta kebangkitan nasional rakyat Yahudi di tanah airnya—akan dijatuhi hukuman mati."
RUU itu juga memperluas kewenangan pengadilan militer di Tepi Barat yang diduduki Israel. Pengadilan militer dapat menjatuhkan hukuman mati dengan mayoritas biasa hakim panel, dan vonis tersebut tidak dapat diringankan.
Namun, RUU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tindakan yang "merugikan Negara Israel" atau "kebangkitan rakyat Yahudi di tanah airnya."
Reaksi PBB dan Organisasi HAM
Para penentang menilai RUU ini melanggar hak hidup dan berisiko mengeksekusi orang tak bersalah. Sejumlah pakar Dewan HAM PBB mendesak Israel untuk menarik kembali RUU tersebut.
Para pakar menegaskan bahwa penghapusan diskresi yudisial dan penuntutan akan mencegah pengadilan mempertimbangkan keadaan individual, termasuk faktor yang meringankan, serta menjatuhkan hukuman yang proporsional.
Organisasi hak asasi Palestina Addameer menyatakan bahwa pengesahan undang-undang baru yang memberlakukan hukuman mati secara eksklusif terhadap warga Palestina menandai eskalasi serius dalam rangkaian panjang pelanggaran terhadap warga Palestina.
Tal Schneider, pengamat politik Israel, menyoroti bahwa badan intelijen domestik Israel, Shin Bet, pernah menentang kebijakan semacam ini karena dikhawatirkan justru memicu lebih banyak serangan.
Sejarah Penerapan Hukuman Mati di Israel
Hukuman mati di Israel berlaku untuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta pelanggaran tertentu berdasarkan hukum militer di pengadilan militer. Dalam beberapa kasus langka terkait terorisme, vonis mati diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup melalui proses banding.
Meir Tobianski dieksekusi setelah perang Arab–Israel 1948. Kemudian, pada tahun 1962, Adolf Eichmann digantung setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan perang Nazi.
Manuver Politik di Balik RUU
Para kritikus menilai dorongan menghidupkan kembali hukuman mati mencerminkan sikap yang semakin mengeras di sebagian publik Israel dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang tahun pemilu. Pemilu legislatif Israel dijadwalkan pada Oktober 2026.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menjadi salah satu suara paling vokal dalam kampanye ini. Selama masa jabatannya, kelompok hak asasi manusia melaporkan peningkatan kasus kekerasan dan penyiksaan di penjara serta pusat penahanan Israel.
Menurut organisasi HAM Israel HaMoked, sedikitnya 94 warga Palestina meninggal di penjara atau fasilitas penahanan militer Israel sejak awal perang hingga Agustus 2025.