Author: ngatijo

  • VinFast Perkenalkan MPV Listrik Limo Green di IIMS 2026 Jakarta

    VinFast Perkenalkan MPV Listrik Limo Green di IIMS 2026 Jakarta

    VinFast resmi meluncurkan kendaraan listrik Limo Green di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, Jakarta. Peluncuran ini menandai model keenam VinFast di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Langkah strategis perusahaan ini bertujuan untuk memasuki segmen MPV tujuh penumpang (7-seater).

    Limo Green dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pribadi dan layanan transportasi penumpang komersial, sejalan dengan transisi Indonesia menuju mobilitas hijau. Ini adalah partisipasi ketiga VinFast di IIMS.

    Strategi Jangka Panjang VinFast di Indonesia

    Kehadiran VinFast di IIMS 2026 menegaskan komitmen jangka panjang terhadap pasar Indonesia. Peluncuran Limo Green melengkapi portofolio produk dan menandai langkah strategis memasuki segmen kendaraan listrik tujuh penumpang. Kendaraan ini menyasar konsumen pribadi dan operator layanan transportasi.

    Harga on-the-road VinFast Limo Green di Jakarta adalah Rp 389 juta (termasuk baterai) dan Rp 319 juta untuk skema berlangganan baterai. Biaya bulanan berlangganan baterai adalah Rp 880.000 (hingga 2.000 km) dan Rp 1.350.000 (di atas 2.000 km).

    Insentif dan Program Penjualan

    VinFast menawarkan program insentif khusus bagi 2.000 pelanggan pertama, berupa dukungan tunai hingga Rp 20 juta di IIMS. Pelanggan juga akan mendapatkan pengisian daya gratis di stasiun pengisian V-Green serta paket aksesori gratis.

    Pengunjung IIMS 2026 dapat merasakan Limo Green melalui test drive. Mereka dapat merasakan pengoperasian halus, akselerasi responsif, dan ruang kabin luas.

    Selain Limo Green, VinFast menampilkan VF 3 (EV perkotaan mini), VF 5 (A-SUV), VF 6 (B-SUV), dan VF 7 (C-SUV).

    Komitmen VinFast untuk Indonesia

    CEO VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan Indonesia adalah salah satu pasar kunci dalam strategi global VinFast. Kehadiran di IIMS 2026 dengan jajaran produk lengkap, khususnya Limo Green, menegaskan komitmen jangka panjang untuk mendukung transisi menuju mobilitas hijau.

    “Memasuki tahun 2026, kami berkomitmen untuk membangun ekosistem mobilitas hijau yang menyentuh berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, yang kami anggap sebagai rumah kedua VinFast,” sambungnya, Senin (9/2/2026).

    Spesifikasi Limo Green

    Dengan dimensi 4.740 x 1.872 x 1.729 mm dan jarak sumbu roda 2.840 mm, Limo Green menawarkan konfigurasi tiga baris yang lega dan dirancang untuk kebutuhan transportasi penumpang dengan frekuensi tinggi.

    Berikut adalah spesifikasi lengkap dari VinFast Limo Green:

    Spesifikasi Detail
    Dimensi 4.740 x 1.872 x 1.729 mm
    Jarak Sumbu Roda 2.840 mm
    Konfigurasi Tiga Baris
    Jenis Baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP)
    Jarak Tempuh Hingga 450 km

    Dilengkapi baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP), Limo Green mampu menempuh jarak hingga 450 km dalam sekali pengisian penuh, mengoptimalkan siklus operasional dan meminimalkan downtime.

    Penguatan Posisi VinFast di Pasar Indonesia

    Kembalinya VinFast di IIMS 2026 adalah tonggak penting untuk memperkuat kehadirannya di pasar Indonesia. Dalam dua tahun, VinFast telah menghadirkan beragam model kendaraan listrik, memulai pabrik di Subang, dan memperluas ekosistemnya.

    Ekosistem tersebut meliputi jaringan dealer dan layanan purna jual, infrastruktur pengisian daya nasional melalui kerja sama dengan V-Green, serta kemitraan dengan bank dan lembaga keuangan.

    Melalui berbagai kebijakan inovatif, VinFast menciptakan kondisi kondusif bagi konsumen Indonesia untuk menjadi bagian dari revolusi transportasi hijau global.

  • Cek Bansos 2026 Lebih Mudah Lewat Aplikasi Kemensos

    Cek Bansos 2026 Lebih Mudah Lewat Aplikasi Kemensos

    Mengecek status bantuan sosial (bansos) kini semakin mudah dan praktis. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor dinas sosial karena proses pengecekan bisa dilakukan langsung melalui aplikasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Cukup menggunakan ponsel, informasi terkait kepesertaan bansos 2026 dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

    Melalui aplikasi Kemensos, pengguna dapat mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan seperti PKH atau BPNT, sekaligus melihat detail penyalurannya.

    Aplikasi Cek Bansos merupakan platform resmi yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), dilansir dari desanaob.id. Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga informasi yang ditampilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mengetahui apakah dirinya terdaftar sebagai penerima berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

    Keunggulan Aplikasi Cek Bansos

    Dibandingkan dengan versi website, aplikasi Cek Bansos menawarkan sejumlah keunggulan.

    • Akses lebih cepat – Cukup buka aplikasi tanpa perlu mengetik alamat situs.
    • Notifikasi langsung – Pengguna akan menerima pemberitahuan jika ada perubahan status bantuan.
    • Fitur Usul dan Sanggah – Masyarakat dapat mengajukan diri sebagai penerima atau melaporkan data yang dinilai tidak tepat sasaran.

    Dengan berbagai fitur tersebut, proses pengecekan bansos menjadi lebih efisien dan mudah dilakukan kapan saja.

    Cara Mengunduh Aplikasi Cek Bansos

    Bagi yang ingin mencoba, berikut langkah-langkah mengunduh aplikasinya:

    1. Pengguna Android dapat membuka Google Play Store, sedangkan pengguna iPhone melalui Apple App Store.
    2. Ketik “Cek Bansos” di kolom pencarian. Pastikan pengembangnya adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia agar tidak salah mengunduh aplikasi.
    3. Klik tombol “Install” atau “Pasang”. Ukuran aplikasi relatif kecil, sekitar 15–20 MB.
    4. Setelah terpasang, buka aplikasi dan siapkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran akun.

    Langkah-Langkah Pendaftaran Akun

    Sebelum mengecek status bansos, pengguna wajib memiliki akun. Berikut langkah-langkahnya:

    1. Pada halaman awal aplikasi, klik opsi pendaftaran akun.
    2. Pastikan KTP dan Kartu Keluarga (KK) dalam kondisi baik dan datanya sesuai.

    Lengkapi formulir dengan data berikut:

    Data Keterangan
    NIK 16 digit sesuai KTP
    Nomor Kartu Keluarga Sesuai KK
    Nama Lengkap Sesuai KTP
    Alamat Lengkap Sesuai KTP
    Nomor HP Aktif Yang bisa dihubungi
    Email Opsional

    Setelah melengkapi data, ikuti langkah selanjutnya:

    1. Ambil foto selfie sambil memegang KTP. Pastikan wajah dan tulisan pada KTP terlihat jelas.
    2. Upload foto KTP secara terpisah dengan kualitas gambar yang terang dan tidak buram.
    3. Klik tombol “Daftar” dan tunggu proses verifikasi.

    Proses verifikasi biasanya memerlukan waktu 1–3 hari kerja. Notifikasi akan dikirim jika akun sudah aktif.

    Cara Mengecek Status Bansos

    Setelah akun aktif, Anda bisa langsung mengecek status bantuan sosial dengan langkah berikut:

    1. Masukkan NIK sebagai username dan password yang telah didaftarkan, lalu klik “Login”.
    2. Masuk ke fitur pengecekan pada halaman utama.
    3. Pilih lokasi sesuai domisili, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan/Desa.
    4. Ketik nama lengkap sesuai KTP.
    5. Tekan tombol pencarian untuk melihat hasilnya.

    Sistem akan menampilkan status kepesertaan pada program seperti PKH, BPNT, dan PBI-JK.

    Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, masyarakat dapat mengecek status bansos secara mandiri, cepat, dan tanpa perlu datang ke kantor dinas sosial.

  • Kemacetan Parah Tol Jakarta-Tangerang, DPR Desak Solusi Konkret

    Kemacetan Parah Tol Jakarta-Tangerang, DPR Desak Solusi Konkret

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, menyoroti kemacetan parah di ruas Tol Jakarta-Tangerang yang semakin meresahkan masyarakat. Ia mendesak pejabat dan institusi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah ini.

    Sorotan utama ditujukan pada maraknya truk yang menggunakan lajur kanan serta praktik over dimension dan overloading (ODOL) yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Laporan masyarakat menunjukkan bahwa sejumlah truk kerap menggunakan jalur kanan yang seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan ringan untuk mendahului.

    Hal ini memicu perlambatan arus, potensi kecelakaan, dan kemacetan panjang, khususnya pada jam sibuk.

    "Saya menerima banyak aduan dari masyarakat terkait truk-truk yang dengan leluasa mengambil lajur kanan di Tol Jakarta-Tangerang. Ini sudah menyangkut keselamatan pengguna jalan. Jalur kanan bukan untuk kendaraan berat berjalan lambat," tegas Rano dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

    Lebih lanjut, Rano menyoroti keberadaan truk-truk dengan muatan berlebih dan dimensi tidak sesuai standar (ODOL) yang masih bebas beroperasi. Praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan fatal.

    "Kita sudah lama berbicara soal penertiban ODOL, tapi di lapangan praktiknya masih terjadi. Penegakan hukum tidak boleh setengah hati. Kalau ada pelanggaran, harus ada konsekuensi nyata," ujarnya.

    Efektivitas ETLE Dipertanyakan

    Rano juga menilai bahwa sebagian pengemudi truk terkesan tidak gentar terhadap sistem tilang elektronik (ETLE), seolah tidak ada efek jera yang dirasakan. Ia meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mempertegas implementasi ETLE, memastikan sanksi benar-benar ditegakkan, dan melakukan evaluasi jika terdapat celah dalam sistem pengawasan.

    "Kalau ETLE sudah diterapkan, maka pastikan penindakannya transparan dan tegas. Jangan sampai muncul persepsi bahwa pelanggaran bisa diabaikan tanpa konsekuensi," kata Rano.

    Antisipasi Kemacetan Jelang Ramadan

    Menjelang bulan Ramadan, di mana mobilitas masyarakat cenderung meningkat, Rano mendorong adanya langkah preventif melalui rekayasa lalu lintas yang terukur. Opsi yang dapat dipertimbangkan antara lain pembatasan waktu operasional kendaraan berat pada jam tertentu, pengawasan intensif di titik-titik rawan, serta patroli rutin untuk memastikan truk tidak menggunakan lajur kanan.

    Ia juga meminta koordinasi yang lebih solid antara Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan pengelola jalan tol agar kebijakan yang diambil tidak parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.

    Harapan pada Korlantas Polri

    Dalam kesempatan tersebut, Rano menyatakan keyakinannya bahwa jajaran Korlantas Polri bersama institusi terkait mampu bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini.

    "Saya meyakini Korlantas dan Polri memiliki kapasitas serta instrumen yang memadai untuk menertibkan pelanggaran ini. Tinggal bagaimana pengawasan diperketat dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten. Masyarakat menunggu langkah nyata, dan saya percaya aparat bisa merespons dengan cepat dan terukur," ujarnya.

  • Trump Pertimbangkan Pangkas Tarif Impor Baja dan Aluminium

    Trump Pertimbangkan Pangkas Tarif Impor Baja dan Aluminium

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dikabarkan berencana memangkas beberapa tarif impor logam, termasuk baja dan aluminium. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi krisis harga dan meningkatkan daya beli menjelang pemilu tengah periode.

    Rencana ini muncul setelah Trump menghadapi penolakan dari partainya sendiri terkait kebijakan tarif. Enam anggota Partai Republik di DPR bergabung dengan hampir seluruh Demokrat untuk meloloskan Joint Resolution 72, yang bertujuan mengakhiri keadaan darurat nasional yang diumumkan Trump tahun lalu. Keadaan darurat itu menjadi dasar pemberlakuan tarif terhadap Kanada.

    Sebelumnya, Trump menegaskan bahwa anggota parlemen yang menentang tarif akan “mengalami konsekuensi serius saat Pemilu.”

    Namun, tekanan politik tampaknya membuat Trump mempertimbangkan kelonggaran, sebagaimana dilaporkan Financial Times.

    Potensi Pengecualian Tarif

    Tarif 50 persen untuk baja dan aluminium kemungkinan akan mengalami pengecualian, serupa dengan pengurangan tarif pada beberapa produk makanan tahun lalu.

    Trump juga mengancam akan mengenakan tarif 50 persen untuk impor pesawat Kanada dan menolak sertifikasi jet baru dari produsen seperti Bombardier (BDRBF).

    Presiden AS menuding Kanada memanfaatkan hambatan sertifikasi untuk membatasi penjualan jet Gulfstream asal AS.

    Ancaman Tarif Lainnya

    Selain itu, Trump menyatakan akan mengenakan tarif 100 persen terhadap Kanada terkait kesepakatan perdagangan dengan China.

    Meksiko menghadapi kemungkinan tarif baru setelah Trump berjanji akan mengenakan bea tambahan pada negara yang memasok minyak ke Kuba. Ancaman ini menambah ketidakpastian bagi mitra dagang AS lainnya.

    Berikut adalah beberapa potensi dampak tarif yang mungkin terjadi:

    Negara/Produk Potensi Tarif Alasan
    Kanada (Baja & Aluminium) Pengecualian dari tarif 50% Tekanan politik dan potensi krisis harga
    Kanada (Pesawat) Tarif 50% Tuduhan hambatan sertifikasi untuk jet AS
    Kanada (Terkait Perdagangan dengan China) Tarif 100% Kesepakatan perdagangan dengan China
    Meksiko (Pemasok Minyak ke Kuba) Bea Tambahan Pasokan minyak ke Kuba

    Kebingungan Kesepakatan Dagang AS-India

    Di sisi lain, kesepakatan perdagangan AS-India menimbulkan kebingungan setelah Gedung Putih mengubah bahasa terkait produk pertanian.

    Dalam pernyataan terbaru, referensi terhadap pulses, salah satu bahan pangan utama di India, dihapus dari dokumen resmi.

    Tetap Mempertahankan Ancaman

    Meski mempertimbangkan kelonggaran tarif, Trump tetap mempertahankan ancaman dalam beberapa minggu terakhir.

    Upaya ini bagian dari tekanan terhadap sekutu dan rival dagang yang menyaingi sikap kerasnya di awal masa jabatan kedua.

  • Bea Cukai Segel Toko Tiffany & Co Jakarta, Menkeu Buka Suara

    Bea Cukai Segel Toko Tiffany & Co Jakarta, Menkeu Buka Suara

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi penyegelan tiga toko emas Tiffany & Co oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Penyegelan ini menimbulkan pertanyaan terkait status barang yang dijual di pusat perbelanjaan, apakah sudah melewati pemeriksaan pajak dan perizinan.

    Purbaya menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan karena laporan petugas bea cukai menemukan barang yang masuk dari luar negeri tidak memenuhi kewajiban kepabeanan dan tidak membayar pajak. Bahkan, ada indikasi penyelundupan.

    "Bea Cukai saya tanya mereka bagaimana sih itu, sebagian besar yang masuk itu barangnya memang nggak bayar. Ditanya, kan di curigai ini selundupan atau enggak? Disuruh kasih lihat perdagangan itu form perdagangannya itu, form importnya segala macam, mereka nggak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barang Sepanyol. Ada yang penuh betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under invoicing, itu kelihatan semua," ungkap Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Dugaan Keterlibatan Oknum Bea Cukai

    Purbaya menduga adanya keterlibatan oknum Bea Cukai dalam praktik penyelundupan ini.

    "Sepertinya ada. Nanti kita lihat siapa yang terlibat itu kan yang lama-lama kan ini kan pejabat-pejabat baru saya taruh setelah saya puter-puter yang baik yang depan kan jadi dia berani bertindak ya saya lihat bagus aja nanti saya lihat gimana sih hukumnya," ujar Purbaya.

    Peringatan Bagi Pelaku Usaha Lain

    Purbaya menambahkan bahwa penyegelan ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain agar tidak melakukan praktik ilegal yang merugikan negara.

    "Ini message yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair yang merugikan saya sehingga income-nya dari Bea Cukai dan pajak turun bahwa kedepan hal seperti itu enggak bisa mereka lakukan lagi, sebagian sudah insaf katanya ada yang mau bayar," tegasnya.

    Berikut rincian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh toko Tiffany & Co:

    Jenis Pelanggaran Deskripsi
    Tidak Membayar Pajak Barang masuk dari luar negeri tanpa memenuhi kewajiban pajak.
    Penyelundupan Diduga memasukkan barang secara ilegal tanpa melalui prosedur kepabeanan yang benar.
    Under Invoicing Pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya.

    Penyegelan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan kepabeanan dan perpajakan, serta mencegah praktik ilegal yang merugikan negara.

  • E20 Diberlakukan 2028, Pemerintah Tekan Impor Bensin

    E20 Diberlakukan 2028, Pemerintah Tekan Impor Bensin

    Pemerintah Indonesia berencana menerapkan kebijakan campuran etanol 20 persen (E20) pada bahan bakar minyak (BBM) mulai tahun 2028. Langkah ini bertujuan untuk menekan impor bensin dan mendorong swasembada energi.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana ini dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

    "Kami akan mendorong yang namanya etanol, E20 pada 2028," ujar Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa produksi bensin Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 14,27 juta kiloliter, sementara kebutuhan mencapai 37,3 juta kiloliter. Selisih yang besar ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor sekitar 23,03 juta kiloliter bensin.

    Kebutuhan bensin diperkirakan terus meningkat hingga 40 juta kiloliter, sementara produksi domestik diperkirakan tetap berada di kisaran 14 juta kiloliter. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mencari solusi alternatif.

    "Sampai ayam tumbuh gigi, kalau kita enggak kreatif untuk melakukan ini (campuran etanol), enggak akan bisa kita dalam negeri semua," kata Bahlil.

    E20 Sebagai Solusi Kurangi Impor

    Mandatori E20 dinilai sebagai opsi yang tepat untuk menekan impor dan mendorong swasembada energi. Pemerintah juga sedang menyusun peta jalan penerapan bioetanol dan menyiapkan insentif bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di dalam negeri.

    "Semua desain besar ini kita akan dorong, terakhir nanti kita tinggal impor tingkat crude-nya saja," ujar Bahlil.

    Investasi dan Pengembangan Bioetanol

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa Toyota melihat peluang investasi untuk memenuhi kebutuhan bioetanol, seiring rencana penerapan campuran 10 persen atau E10.

    Berikut adalah data produksi dan kebutuhan bensin Indonesia:

    Tahun Produksi (juta kiloliter) Kebutuhan (juta kiloliter)
    2025 (Tercatat) 14.27 37.3
    Proyeksi 14 40

    Pada awal Februari 2026, PT Pertamina bersama PT Sinergi Gula Nusantara memulai pembangunan pabrik bioetanol berkapasitas 30.000 kiloliter per tahun di Pabrik Gula Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Pabrik ini akan menggunakan tebu sebagai bahan baku.

    Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan pabrik tersebut akan memproduksi 30.000 kiloliter bioetanol per tahun.

  • Dorong Roadmap Nasional, Indonesia Optimalkan Logam Tanah Jarang

    Dorong Roadmap Nasional, Indonesia Optimalkan Logam Tanah Jarang

    Dorongan untuk menyusun roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) semakin kuat di tengah ketidakpastian rantai pasok global mineral kritis.

    Kejelasan arah kebijakan dinilai penting agar Indonesia mampu membangun industri strategis bernilai tambah tinggi, tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah.

    Dewi Yustisiana, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan Logam Tanah Jarang.

    “Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan Logam Tanah Jarang, namun diperlukan roadmap nasional yang terintegrasi agar pengelolaannya tidak berjalan parsial dan mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi industri nasional,” ujar Dewi Yustisiana, Jumat (13/2/2026).

    Menurut Dewi, peningkatan kebutuhan dunia akan mineral berbasis teknologi tinggi harus direspons dengan kebijakan yang jelas, terarah, dan berbasis data.

    Ia menambahkan bahwa pengelolaan LTJ perlu didukung inventori nasional yang akurat, penguatan riset, dan koordinasi lintas sektor agar ekosistem industri bernilai tambah dapat tumbuh di dalam negeri.

    Roadmap LTJ akan memberikan kepastian arah hilirisasi mineral sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pengembangan industri strategis nasional.

    Kejelasan kebijakan dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong investasi berkualitas dan penguatan kapasitas teknologi nasional.

    Keberlanjutan Lingkungan dan Tata Kelola

    Dewi mengingatkan agar pengembangan LTJ tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan dan tata kelola yang baik.

    Penguatan industri mineral strategis harus selaras dengan perlindungan ekosistem serta manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

    Isu Kemandirian LTJ di Tengah Persaingan Global

    Isu kemandirian LTJ juga mencuat di tengah memanasnya persaingan dagang antara Amerika Serikat dan China.

    Presiden AS Donald Trump mengancam tarif impor hingga 100 persen terhadap produk asal China mulai 1 November 2025, dengan ketergantungan pasokan LTJ sebagai salah satu pemicu.

    Lebih dari 60 persen pasokan bijih LTJ dunia berasal dari China, dan lebih dari 90 persen proses pemurniannya dilakukan di negara tersebut, menjadikan posisi negara itu dominan dalam rantai pasok global.

    Berikut adalah proyeksi pertumbuhan permintaan Logam Tanah Jarang:

    Periode Pertumbuhan Permintaan Pendorong Utama
    Hingga 2040 50-60% Kebutuhan magnet permanen untuk kendaraan listrik dan teknologi maju

    Edi Permadi, Tenaga Profesional Lemhannas RI, memperkirakan permintaan logam tanah jarang akan terus meningkat.

    “Permintaan logam tanah jarang diperkirakan tumbuh 50 sampai 60 persen pada 2040 dan akan melampaui pasokan,” ujar Edi Permadi, Senin (13/10/2025) lalu.

    “Salah satu pendorong utamanya adalah kebutuhan magnet permanen untuk kendaraan listrik dan teknologi maju,” lanjut dia.

  • Tambang Emas Martabe: Pengumuman Nasib Pengelolaan Pekan Depan

    Tambang Emas Martabe: Pengumuman Nasib Pengelolaan Pekan Depan

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pengumuman terkait nasib pengelolaan tambang emas Martabe di Sumatera Utara akan disampaikan pada pekan depan.

    “Minggu depan, insya Allah minggu depan,” ujar Bahlil saat ditemui di acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Bahlil menjelaskan, saat ini pengelolaan tambang emas Martabe masih dalam tahap penelitian untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.

    Tambang emas Martabe menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera pada November 2025 lalu.

    “Kalau memang dalam penelitiannya itu tidak menemukan sebuah pelanggaran yang berarti, maka pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya,” ucap Bahlil.

    Saat ini, operasional tambang Martabe dijalankan oleh PT Agincourt Resources.

    Bahlil juga menyampaikan bahwa belum ada proses administrasi lanjutan terkait dengan pengumuman pencabutan izin tambang emas Martabe.

    “Karena ada izin IUP (Izin Usaha Pertambangan)-nya atau perjanjian kontrak karya pertambangannya, dengan izin lingkungan Amdal (analisis dampak lingkungan)-nya dan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Dan saya sudah melakukan koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan, Pak Hanif, ya,” kata Bahlil.

    Ia memperkirakan pembahasan lanjutan memerlukan waktu satu hingga dua hari. Hasil pembahasan tersebut akan diumumkan setelah ada kepastian.

    “Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi,” kata Bahlil.

    Pencabutan Izin dan Rencana Pengambilalihan

    Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan pada 20 Januari 2026 mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan. PT Agincourt Resources termasuk dalam daftar perusahaan tersebut.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pencabutan izin ini merujuk pada hasil audit lingkungan di tiga wilayah yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 28 Januari, Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menyampaikan rencana pengambilalihan operasional tambang Martabe oleh Perminas, sebuah BUMN baru di sektor mineral.

    Presiden Prabowo Subianto pada 11 Februari lalu meminta jajaran pemerintah untuk bersikap proporsional terhadap pengusaha yang izinnya masih dalam proses peninjauan, termasuk izin tambang Martabe.

    Kepastian Sanksi dan Koordinasi Teknis

    Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan nasib pengelolaan tambang Martabe:

    Berikut poin penting pertimbangan nasib tambang Martabe:

    Aspek Keterangan
    Penelitian Pelanggaran Penting untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pengelolaan tambang.
    Koordinasi dengan KLHK Koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait izin lingkungan dan IPPKH.
    Sanksi Pemberian sanksi harus proporsional, hanya jika ditemukan pelanggaran yang signifikan.
    Arahan Presiden Pemerintah diminta bersikap proporsional dalam meninjau izin pengusaha.

    Keputusan final terkait pengelolaan tambang emas Martabe akan mempertimbangkan berbagai aspek legal, lingkungan, dan sosial ekonomi.

  • ABK Medan Belawan Dituntut Hukuman Mati di Batam, Keluarga Menduga Dijebak

    ABK Medan Belawan Dituntut Hukuman Mati di Batam, Keluarga Menduga Dijebak

    Fandi Ramadhan (26), seorang anak buah kapal (ABK) asal Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, menghadapi tuntutan hukuman mati di Pengadilan Negeri Batam. Ia terjerat kasus peredaran sabu-sabu seberat 1.995.130 gram atau sekitar 2 ton. Keluarga Fandi menduga bahwa ia dijebak dan tidak mengetahui apa pun tentang narkoba tersebut.

    Sulaiman (51), ayah Fandi, menuturkan bahwa anaknya lulus dari sekolah pelayaran di Aceh pada tahun 2022. Setelah lulus, Fandi sempat kesulitan mencari pekerjaan dan membantu ayahnya melaut sambil terus melamar pekerjaan.

    Fandi akhirnya diterima bekerja di Brandan, Kabupaten Langkat, dengan gaji sekitar Rp 2,5 juta. Namun, gaji tersebut tidak mencukupi untuk membantu orang tuanya membiayai adik-adiknya. Ia kemudian memutuskan mencari pekerjaan lain dengan gaji yang lebih besar.

    "Gaji kan untuk biaya adik-adiknya ini, supaya bisa meringankan orang tuanya. Melamar di Pekanbaru, dapatlah gaji Rp 5 juta," kata Sulaiman saat diwawancarai di rumahnya di Lingkungan 8 Kelurahan Belawan Bahari, Jumat (13/2/2026).

    Keterbatasan ekonomi keluarga mendorong Fandi untuk mencari peluang kerja di kapal-kapal asing. Ia mencari informasi dari kerabatnya.

    Tergiur Gaji Besar di Kapal Thailand

    Fandi kemudian ditawari pekerjaan di kapal Thailand. Ia berkomunikasi dengan agen dan diminta menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Fandi juga sempat berkomunikasi dengan kapten kapal bernama Hasiholan Samosir, yang juga ditangkap dalam kasus ini. Gaji yang dijanjikan kepada Fandi adalah sekitar 2.000 dollar AS.

    Sulaiman ingat, anaknya berangkat dari rumah pada Mei 2025 menuju Thailand dengan pesawat. Biaya akomodasi ditanggung, sehingga Fandi tidak perlu mengeluarkan uang.

    "(Akomodasi) ditanggung semua," jelasnya.

    Setibanya di Thailand, Fandi sempat berkomunikasi dengan ibunya. Ia bercerita bahwa dirinya belum mulai bekerja dan tinggal di hotel selama sekitar 10 hari. Fandi mengaku curiga karena terlalu lama menunggu di hotel.

    Kecurigaan terhadap Muatan Kapal

    Kapten kapal kemudian memberitahu bahwa mereka akan membawa kapal tanker pembawa minyak. Fandi dan sejumlah orang lainnya menuju kapal tanker dengan speedboat.

    Di tengah laut, Fandi melihat bongkar muat barang ke kapal tanker. Sulaiman mengatakan anaknya tidak tahu pasti barang yang diangkut itu.

    Setelah bongkar muat, Fandi meminta kapten kapal untuk memastikan isi muatan karena takut ada barang berbahaya. Namun, kapten kapal mengatakan bahwa yang diangkut adalah uang dan emas.

    Fandi tidak puas dan masih curiga. Ia kembali meminta kapten mengecek barang itu, tetapi permintaannya tidak dipenuhi.

    "Dia bilang sama kapten, dia curiga, minta coba periksa dulu benda itu, entah itu di dalamnya bom, kata si Fandi ini," jelas Sulaiman.

    Penangkapan dan Tuntutan Hukuman Mati

    Kapal tersebut berangkat dari Thailand menuju Indonesia. Di perairan Karimun, kapal yang membawa Fandi ditangkap oleh BNN dan Bea Cukai. Setelah diperiksa, ditemukan sabu-sabu di dalam kapal.

    Sulaiman yakin anaknya tidak terlibat dalam peredaran sabu-sabu dan tidak tahu bahwa kapal tersebut mengangkut narkoba.

    Kasus Fandi bergulir di pengadilan. Sulaiman dan istrinya harus bolak-balik ke Batam untuk mengikuti persidangan. Meski hanya berpenghasilan sekitar Rp 35 hingga Rp 50 ribu sehari sebagai nelayan, mereka berusaha mengumpulkan uang agar bisa bertemu dengan anak sulungnya.

    Kesedihan Sulaiman memuncak saat mendengar kabar bahwa anaknya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU). Sulaiman tidak bisa menyaksikan sidang tuntutan karena keterbatasan biaya. Istrinya berangkat ke Batam dengan bantuan sumbangan tetangga.

    "Nggak ikhlas saya dia dituntut hukuman mati. Seharusnya diselidiki dulu sebenar-benarnya ini. Anak saya ini nggak tahu menahu. Kami merasa tak senang hati dibuat tuntutan jaksa, saya tak rela anak saya digitukan," ujar Sulaiman sambil menangis.

    Sulaiman sempat disarankan untuk menyiapkan ahli pelayaran untuk meringankan anaknya, namun ia tidak memiliki uang. Ia berharap anaknya dibebaskan karena merasa tidak bersalah.

    "Aku bermohon ke Bapak Presiden, aku minta keadilanlah, saya minta dibebaskan karena anak saya tidak tahu apa-apa, dia hanya dijebak di dalam itu," pungkasnya.

    Tuntutan di Pengadilan Negeri Batam

    Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam, Fandi dituntut hukuman mati. Sidang tuntutan digelar 5 Februari 2025.

    "Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Fandi Ramadhan dengan pidana mati," demikian isi tuntutan itu.

    Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

    Dalam dakwaan primair JPU dijelaskan bahwa peredaran narkoba itu dilakukan Fandi bersama sejumlah orang lainnya, yakni Hasiholan Samosir, Leo Chandra Samosir, Richard Halomoan Tambunan, Teerapong Lekpradub dan Weerapat Phongwan alias Mr. Pong. Penuntutan masing-masing terdakwa dilakukan secara terpisah.

    Sementara itu, ada pelaku lain, yakni Mr Tan alias Jacky Tan yang masuk dalam daftar pencarian orang.

    Rincian Gaji dan Pengeluaran Fandi Ramadhan

    Berikut adalah rincian gaji dan pengeluaran Fandi Ramadhan sebelum terjerat kasus ini:

    Keterangan Jumlah
    Gaji di Brandan Rp 2.500.000
    Gaji di Pekanbaru Rp 5.000.000
    Gaji yang Dijanjikan di Kapal Thailand $2.000 (sekitar Rp 30.000.000)
    Penghasilan Ayah Sebagai Nelayan Rp 35.000 – Rp 50.000 per hari
  • Jokowi Bantah Isu Jadi Wantimpres Prabowo di Solo

    Jokowi Bantah Isu Jadi Wantimpres Prabowo di Solo

    Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membantah isu yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era pemerintahan Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan dirinya memilih untuk tetap berada di Solo.

    Isu ini bermula dari unggahan sebuah akun media sosial Facebook yang menyebut Prabowo akan menunjuk Jokowi sebagai Wantimpres. Kabar ini kemudian ramai diperbincangkan.

    Menanggapi isu tersebut, Jokowi dengan tegas membantahnya. Ia menyatakan tetap memilih untuk tinggal di Solo setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

    "Nggak lah, saya di Solo saja," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2).

    Jokowi juga menekankan bahwa dirinya kini telah purna tugas dan bukan lagi merupakan pejabat pemerintah. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya permintaan resmi dari Prabowo, Jokowi enggan memberikan komentar lebih lanjut.

    "Saya ini sekarang bukan pejabat pemerintah lagi, ya sudah ada di Solo. Sudah saya sampaikan, saya di Solo saja. Saya di Solo saja," imbuhnya.

    Jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

    Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Anggota Wantimpres terdiri dari tokoh-tokoh yang dianggap memiliki keahlian dan pengalaman di berbagai bidang. Berikut ini adalah daftar tugas Wantimpres:

    Tugas Deskripsi
    Memberikan nasihat Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden mengenai berbagai masalah negara dan pemerintahan.
    Mengevaluasi kebijakan Mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan memberikan rekomendasi perbaikan.
    Menjembatani komunikasi Menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.
    Memantau perkembangan Memantau perkembangan situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di dalam dan luar negeri.

    Dengan penegasan ini, Jokowi mengakhiri spekulasi mengenai posisinya dalam pemerintahan Prabowo mendatang. Ia memilih untuk menikmati masa purna tugasnya di Kota Solo.