Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menyoroti batas kewenangan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menjaga kode etik hakim MK. Menurutnya, MKMK adalah garda terdepan penjaga etik hakim yang sedang menjabat.
"Pasal 2 Ayat (1) Peraturan MK a quo menyebutkan secara tegas bahwa Majelis Kehormatan dibentuk untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam rangka menjaga integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang tidak tercela, adil, dan negarawan," kata Rudianto kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).
Rudianto menjelaskan, kompetensi absolut MKMK adalah menjadi barikade etik bagi hakim yang sedang menjabat. Ia menekankan MKMK tidak seharusnya membuka ruang pada proses atau perbuatan yang bersifat retroaktif sebelum seseorang menjadi hakim konstitusi.
Wakil Ketua Mahkamah Partai NasDem ini mengingatkan, jika MKMK tidak membatasi diri berdasarkan prinsip restraint of authority dan restraint of institution, tindakan tersebut justru berpotensi menjadi pembangkangan terhadap konstitusi.
"MKMK seharusnya menjadi teladan terdepan dalam merefleksikan penghormatan, Kepatuhan, dan Ketertiban Berkonstitusi UUD NRI 1945 dan Jiwa Konstitusi sebagai Corong utama Penjaga Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim MK," katanya.
Amanat Pasal 9 Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2024
Lebih lanjut, Rudianto menegaskan MKMK sepatutnya mencermati kembali amanat Pasal 9 Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2024 tentang MKMK, khususnya terkait prinsip pelaksanaan tugas lembaga tersebut.
"Prinsip inilah yang harus dipedomani dan dicerminkan oleh para anggota MKMK dalam menyikapi laporan masyarakat," ujar dia.
Ia menegaskan, MKMK dibentuk sebagai institusi yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, kode etik, dan perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama), bukan untuk menghakimi perbuatan sebelum seseorang menjadi hakim konstitusi atau menganulir keputusan pengangkatan yang bersumber dari mandat undang-undang maupun mandat konstitusi Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945.
Pencegahan Konflik Kepentingan di MK
Sebelumnya, MKMK memastikan Hakim Konstitusi Adies Kadir tidak akan ikut bersidang apabila terdapat potensi konflik kepentingan dalam perkara yang sedang ditangani MK.
Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, menjelaskan bahwa mekanisme pencegahan konflik kepentingan di MK sudah memiliki preseden dan dijalankan secara konsisten.
Senada, Ketua MK Suhartoyo pun yakin Adies Kadir akan memosisikan diri sebagai hakim MK seutuhnya karena sudah keluar dari Partai Golkar. Dia mengungkit prinsip hakim MK, yakni independen dan tak terafiliasi.
"Tapi seharusnya dengan beliau pernah menyatakan mundur dari partisipan itu, seharusnya sudah bagaimana memosisikan sebagai hakim MK dan hakim pada umumnya kan," kata Suhartoyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2).
"Harus independen, mandiri, tidak lagi terafiliasi di mana-mana, ke konstitusi, hukum dan keadilan," lanjutnya.
Berikut adalah ringkasan prinsip-prinsip yang harus dipedomani oleh anggota MKMK dalam menjalankan tugas:
| Prinsip | Deskripsi |
|---|---|
| Penghormatan terhadap Konstitusi | MKMK harus menjunjung tinggi UUD NRI 1945 dan jiwa konstitusi. |
| Independensi | Anggota MKMK harus independen dan tidak terafiliasi dengan pihak manapun. |
| Ketidakberpihakan | MKMK harus bersikap adil dan tidak memihak dalam menangani laporan masyarakat. |
| Objektivitas | MKMK harus mendasarkan penilaian pada fakta dan bukti yang ada. |









