Kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah (Jateng) menuai keluhan dari masyarakat. Sejumlah wajib pajak merasa terkejut dengan nominal pajak yang melonjak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng buka suara terkait keluhan tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun ini.
"Tahun 2026 dibandingkan 2025 untuk PKB itu tidak ada kenaikan," kata Sumarno di Kantor Pemprov Jateng, Jumat (13/2/2026).
Sumarno menjelaskan bahwa persepsi kenaikan pajak di masyarakat muncul karena adanya diskon yang diberikan Pemprov Jateng pada tahun 2025. Sementara itu, pada awal tahun 2026 belum ada kebijakan serupa.
"Tahun 2025 kita menerapkan kebijakan relaksasi dengan diskon sebesar 13,94 persen dan itu berlaku dari Januari-Maret. April-Desember tarif sudah sesuai dengan Perda Pajak Daerah," jelasnya.
Rencana Relaksasi Pajak di Tahun 2026
Menanggapi keluhan masyarakat, Sumarno menyatakan bahwa Gubernur Jateng telah memerintahkan jajaran Pemprov untuk mengkaji kemungkinan pemberian relaksasi pajak pada tahun 2026.
"Sementara karena kemarin kita diminta untuk mengkaji, masih berproses juga bahwa secara alternatif kemungkinan akan memberikan diskon juga nanti di tahun 2026," jelasnya.
"Namun besarannya tidak sama dengan di tahun 2025. Kurang lebih sebesar 5 persen. Kalau yang di 2025 adalah 13,94 persen. (Tahun ini) Besarannya nanti kalau didiskon 5 persen," sambungnya.
Sumarno menambahkan bahwa besaran PKB di Jateng masih lebih kecil dibandingkan DKI Jakarta atau Jawa Barat. Selain itu, Pemprov Jateng juga akan menerapkan kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
"Kita tahun 2026 ini masih menerapkan kebijakan yang sama terkait dengan BBNKB untuk balik nama kendaraan yang lama tidak dikenakan BBNKB jadi tarifnya 0 persen," ungkapnya.
Keluhan Warga Semarang
Pantauan di Samsat Online Simpang Lima, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, menunjukkan sejumlah warga mengantre untuk membayar pajak.
Nur, seorang warga Semarang, mengaku terkejut saat mengetahui pajak mobilnya naik hampir dua kali lipat.
"Yang mobil itu luar biasa (naiknya) sampai Rp 1,5 juta-an. Dari yang sebelumnya saya bayar Rp 2 juta-an, jadi hampir Rp 4 juta. Kemarin itu Rp 3,9 juta-an. Lucu ya, nggak masuk akal menurut saya," kata Nur.
Menurutnya, kenaikan pajak tersebut terasa janggal karena usia kendaraan semakin tua, sehingga harganya di pasaran pun akan semakin menurun.
Agus (33), warga Semarang yang bekerja di Jakarta, membandingkan besaran opsen di Jateng dengan provinsi lain dan mempertanyakan ketidaksesuaian dengan tingkat upah minimum.
"Kalau dibandingkan Jawa Barat sama Jawa Timur, UMR Jawa Tengah itu paling rendah. Tapi kenapa opsennya malah lebih tinggi? Itu yang jadi pertanyaan," kata Agus.
Agus juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai.
"Jalan di Kota Semarang khususnya itu masih banyak yang jelek. Saya sendiri kemarin kena. Kakak saya jatuh duluan, saya menyusul. Kendaraan saya rusak, itu kan kerugian materi," tuturnya.
Harapan Warga Terhadap Transparansi Pemerintah
Agus berharap ada transparansi dari pemerintah terkait penggunaan opsen.
"Opsen itu sebenarnya buat apa? Sampai sekarang kita juga nggak tahu," imbuhnya.
Suripto (45), seorang pengemudi ojek online asal Semarang, juga mengaku tidak mengetahui adanya kenaikan opsen.
"Nggak tahu sama sekali. Tahu-tahu pas bayar kok ada tambahan. Opsennya Rp 102 ribu, naik Rp 30 ribu. Dulu saya bayar pajak Rp 260 ribu, sekarang Rp 290 ribu total," kata Suripto.
Suprapto (51), warga asal Jepara, juga menyampaikan hal senada. Ia menyebut pajak motornya naik cukup tajam dari Rp 218 ribu menjadi Rp 267 ribu.
"Kemarin itu saya baru bayar pajak, pas lihat STNK, baru sekarang ada tulisan opsen, kayaknya tahun lalu belum. Opsennya Rp 87 ribu, kaget juga," katanya.
Berikut perbandingan perkiraan perubahan tarif PKB dengan adanya opsen:
| Jenis Kendaraan | PKB Awal (Rp) | Opsen (Rp) | PKB Total (Rp) |
|---|---|---|---|
| Motor (Suripto) | 260.000 | 30.000 | 290.000 |
| Motor (Suprapto) | 218.000 | 87.000 | 267.000 |
Suprapto berharap ada penjelasan detail mengenai penggunaan pajak.
"(Pajak) Naik sebenarnya boleh, tapi jangan yang tinggi banget. Harusnya ada penjelasan detail juga buat apa pajak itu," ujarnya.









