Author: ngatijo

  • Konstruksi Bermasalah, Dek Selfie Belasan Miliar di Alun-alun Gadobangkong Ditutup Total

    Konstruksi Bermasalah, Dek Selfie Belasan Miliar di Alun-alun Gadobangkong Ditutup Total

    Fasilitas dek pandang di Alun-alun Gadobangkong, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, kini dalam kondisi terbengkalai. Meski menelan anggaran pembangunan hingga belasan miliar rupiah, area yang diproyeksikan sebagai daya tarik utama wisatawan tersebut justru ditutup total menggunakan palang kayu dan bambu bekas demi alasan keamanan.

    Langkah penutupan ini diambil karena adanya kekhawatiran terhadap kekuatan struktur bangunan di lantai dua. Sejak diserahterimakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada September 2024, area tersebut dinilai tidak layak untuk menampung beban pengunjung dalam jumlah banyak.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengonfirmasi bahwa terdapat titik lemah pada konstruksi dek selfie tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah telah memberikan catatan khusus terkait kualitas pengerjaan yang belum sempurna saat proses serah terima aset berlangsung.

    "Langkahnya pasti kita akan rapatkan kembali. Sebetulnya kemarin kan sudah ketahuan mana titik lemahnya. Seperti dek selfie ya, ini juga harus perbaikan. Kita kan tidak berani naik ke atas," ujar Ade Suryaman saat melakukan peninjauan di lokasi.

    Kondisi fisik di lapangan memperlihatkan indikasi ketidakpresisian pada tiang-tiang beton penyangga bangunan. Selain akses atas yang ditutup, bagian kolong gedung kini dipenuhi tumpukan barang tidak terpakai yang memberikan kesan kumuh pada kawasan yang baru saja rampung direvitalisasi tersebut.

    Keluhan Warga dan Wisatawan

    Penutupan fasilitas ini memicu kekecewaan warga sekitar yang sempat merasakan pembukaan area tersebut selama dua pekan pasca-peresmian. Acep (45), seorang warga lokal, menyayangkan besarnya biaya yang dikeluarkan namun manfaatnya hanya dirasakan dalam waktu singkat.

    "Sayang sekali, padahal biayanya kan mahal belasan miliar. Waktu itu habis peresmian memang sempat dibuka, warga antusias naik. Tapi paling cuma bertahan sekitar dua mingguan," ungkap Acep.

    Senada dengan Acep, warga lainnya bernama Diwan (38) menyoroti perbedaan ukuran pada pilar-pilar penyangga yang terlihat tidak sinkron dari bawah. Menurutnya, keraguan akan keamanan struktur membuat masyarakat enggan memaksakan diri untuk menaiki area tersebut karena takut bangunan akan ambruk.

  • Komitmen Prabowo Berantas Hambatan Birokrasi Usai Terima Keluhan General Electric

    Komitmen Prabowo Berantas Hambatan Birokrasi Usai Terima Keluhan General Electric

    Persoalan birokrasi yang membelit operasional perusahaan global di Indonesia menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Dalam agenda Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu (18/2/2026), Presiden mengungkapkan adanya laporan dari General Electric (GE) terkait hambatan administratif dalam pengembangan proyek peralatan medis di tanah air.

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk mengurai sumbatan tersebut. Saat ini, raksasa industri asal Amerika Serikat tersebut dilaporkan sudah bisa melanjutkan operasionalnya tanpa kendala setelah solusi ditemukan secara cepat.

    "Saya rasa General Electric juga membangun peralatan medis di Indonesia dan kami berharap mereka akan meningkatkan produksinya. Kami akan mendukungnya. Sempat ada kendala birokrasi disampaikan ke saya," tutur Prabowo di hadapan para pelaku usaha AS.

    Masukan mengenai lambatnya respons birokrasi ternyata tidak hanya datang dari satu pihak. Prabowo mengaku menerima keluhan serupa dari sejumlah korporasi lain hanya beberapa jam sebelum pertemuan dimulai. Ia menyatakan komitmennya untuk memimpin penyelesaian masalah secara responsif demi memastikan iklim usaha tetap kondusif.

    Kecepatan layanan publik menurut Prabowo merupakan pilar utama dalam mendongkrak kemajuan masyarakat. Ia menilai efisiensi birokrasi memiliki korelasi langsung dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

    "Di era sekarang, kecepatan sangatlah penting. Kecepatan akan membantu mempercepat laju pertumbuhan dan kemajuan," tegasnya. Presiden berharap dengan penyelesaian masalah secara instan, para investor tidak lagi mengalami kebuntuan operasional yang dapat menghambat distribusi modal dan teknologi di Indonesia.

  • Tutup Masa Sidang, Puan Maharani Soroti Isu Child Grooming Hingga Layanan BPJS PBI

    Tutup Masa Sidang, Puan Maharani Soroti Isu Child Grooming Hingga Layanan BPJS PBI

    DPR RI secara resmi menutup Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (19/2/2026). Dalam pidato penutupannya, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan perhatian khusus pada isu kesehatan mental anak serta ancaman serius terhadap praktik child grooming di Indonesia.

    Puan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR terus diperkuat untuk merespons berbagai persoalan masyarakat yang mendesak. Selain perlindungan anak, parlemen juga menyoroti berbagai kasus hukum warga negara Indonesia di luar negeri serta pemulihan kesehatan di wilayah pascabencana.

    Terkait fungsi legislasi, Badan Legislasi DPR saat ini tengah mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis yang masuk dalam tahap penyusunan meliputi RUU Pangan, RUU Sistem Pendidikan Nasional, RUU Ketenagakerjaan, hingga RUU Pengelolaan Keuangan Haji.

    Puan menjelaskan bahwa pembentukan regulasi adalah mandat moral dan kenegaraan. "Komitmen politik bersama antara DPR RI dan Pemerintah untuk dapat mewujudkan ketertiban umum, memperluas kesejahteraan rakyat, membatasi kewenangan aparatur negara secara proporsional, serta melindungi kepentingan rakyat secara adil dan berkeadaban," ujar Puan.

    Dari sisi fiskal, kebijakan anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. DPR menekankan agar pelaksanaan APBN mampu menjawab kebutuhan nyata publik dan mempercepat pembangunan nasional yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat.

    Kepastian Layanan BPJS PBI dan Persiapan Haji

    Salah satu hasil signifikan dalam masa sidang ini adalah kesepakatan terkait penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). DPR meminta Pemerintah memutakhirkan data desil penerima agar lebih akurat dan tepat sasaran. Puan memastikan bahwa selama masa transisi tiga bulan ke depan, layanan kesehatan bagi peserta PBI tetap berjalan dengan iuran yang ditanggung negara.

    Menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M, DPR turut mendesak Pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah, terutama di area krusial seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Puan meminta adanya rencana mitigasi darurat yang matang demi menjamin keselamatan dan kenyamanan para jemaah.

    Agenda Reses dan Pengisian Pejabat Publik

    Sebelum menutup masa sidang, DPR juga telah memberikan pertimbangan dan persetujuan untuk sejumlah posisi strategis, mulai dari calon hakim konstitusi, anggota Ombudsman RI, Deputi Gubernur Bank Indonesia, hingga jajaran Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

    Seluruh anggota dewan akan memasuki masa reses mulai 20 Februari hingga 9 Maret 2026. Puan mengajak para koleganya untuk kembali ke daerah pemilihan masing-masing guna menyerap aspirasi langsung dari rakyat. Di akhir pidatonya, Puan juga memberikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh anggota DPR dan masyarakat Indonesia yang merayakannya.

  • Walhi Jawa Barat Soroti Dugaan Kepentingan Politik di Balik Penyegelan Bandung Zoo

    Walhi Jawa Barat Soroti Dugaan Kepentingan Politik di Balik Penyegelan Bandung Zoo

    Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat mencium adanya indikasi kepentingan politik dan kejanggalan regulasi dalam proses penyegelan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Kawasan wisata edukasi satwa ini resmi berhenti beroperasi sementara sejak 5 Februari 2026 setelah Kementerian Kehutanan mencabut izin lembaga konservasi yang dipegang Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT).

    Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar, Dedi Kurniawan, mengungkapkan keraguannya terhadap latar belakang penutupan tersebut. Saat ini, pengelolaan Bandung Zoo diambil alih oleh tim terpadu yang melibatkan Pemerintah Kota Bandung, Dinas Kehutanan Jawa Barat, dan Kementerian Kehutanan.

    "Dewan Daerah Walhi Jawa Barat menilai ada kepentingan politik dan regulasi yang tidak biasa di persoalan Bandung Zoo. Saat ini Bandung Zoo dikelola oleh tim terpadu yang infonya terdiri dari unsur Pemkot Bandung, Dinas Kehutanan Jawa Barat dan pemerintah pusat Kementerian Kehutanan," ujar Dedi Kurniawan pada Kamis (19/2/2026).

    Selama masa penyegelan yang direncanakan berlangsung selama tiga bulan, sebuah komite khusus dibentuk untuk merumuskan skema pengelolaan baru. Namun, Walhi Jabar memberikan catatan kritis bahwa fokus pengelolaan tidak boleh hanya terbatas pada aspek konservasi satwa dan nasib karyawan saja.

    Dedi menegaskan bahwa keberadaan Bandung Zoo memiliki dampak ekonomi luas yang melibatkan sektor UMKM dan masyarakat sekitar. Ia mempertanyakan arah kerja tim terpadu yang hingga kini dianggap belum memberikan kejelasan mengenai nasib ekosistem ekonomi di kawasan tersebut.

    Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, Walhi Jabar mendesak adanya transparansi total mengenai struktur dan rencana kerja komite selama periode transisi tiga bulan ini. Kejelasan mengenai siapa yang memimpin dan apa saja target kerja tim terpadu dianggap krusial untuk menghindari ketidakpastian.

    "Maka dengan tegas kami meminta pihak pemerintah melalui tim terpadu yang belum kita ketahui siapa ketua dan tugasnya wajib menampakkan diri di depan publik dan menginformasikan rencana kerja tim tersebut dengan batas waktu yang disebutkan yaitu selama 3 bulan," pungkas Dedi.

  • Persaingan Bek Kiri Persija: Shayne Pattynama Siap Rebut Posisi dari Dony Tri Pamungkas

    Persaingan Bek Kiri Persija: Shayne Pattynama Siap Rebut Posisi dari Dony Tri Pamungkas

    Persaingan memperebutkan posisi bek kiri di skuat Persija Jakarta semakin memanas. Shayne Pattynama, pemain Tim Nasional Indonesia yang baru didatangkan pada putaran kedua, menyatakan kesiapannya untuk bersaing secara sehat demi mengamankan tempat di susunan pemain utama pilihan pelatih Mauricio Souza.

    Sejauh ini, posisi tersebut masih kokoh ditempati oleh Dony Tri Pamungkas. Konsistensi performa Dony yang merupakan produk Persija Development bahkan mampu menggeser nama lain seperti Alan Cardozo dari skuat Macan Kemayoran. Shayne sendiri tercatat baru mengumpulkan 19 menit bermain dalam dua laga di kompetisi BRI Super League 2025/26, yang keduanya dilakoni sebagai pemain pengganti Dony pada babak kedua.

    Menanggapi situasi tersebut, Shayne memuji kualitas rivalnya di tim. "Sekali lagi sangat bagus ada pesaing hebat di posisi Anda. Hal itu membuat saya lapar dan bersiap untuk bisa bersaing di posisi itu. Apalagi saya akui Dony juga pemain yang sangat bagus dan bertalenta," ujar pemain yang pernah berkarier di Liga Norwegia tersebut.

    Minimnya menit bermain yang didapatkan Shayne bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini dirinya masih dalam proses adaptasi dan pemulihan kondisi fisik setelah absen cukup lama akibat cedera. Shayne mengaku butuh waktu untuk kembali ke level performa terbaiknya di lapangan hijau.

    "Saya baru datang di sini, saya juga baru saja sembuh dari cedera. Jadi, saya perlu tahap demi tahap. Saya telah absen selama 3-4 bulan, jadi saya perlu bertahap," kata Shayne menjelaskan kondisinya. Baginya, persaingan internal ini merupakan hal yang wajar dalam sepak bola profesional.

    Kini, fokus utama pemain naturalisasi tersebut adalah memberikan performa maksimal, baik dalam sesi latihan maupun setiap kali mendapatkan kepercayaan menit bermain dari pelatih. Ia berkomitmen untuk menunjukkan kemampuannya secara perlahan guna membuktikan kelayakannya mengisi pos utama pertahanan kiri Persija Jakarta.

  • OJK Buka Suara Soal Tingginya Biaya Layanan Perbankan Syariah

    OJK Buka Suara Soal Tingginya Biaya Layanan Perbankan Syariah

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapan terkait kritik mengenai efisiensi dan beban biaya pada industri perbankan syariah nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa masukan tersebut menjadi evaluasi penting untuk memperbaiki performa sektor syariah agar mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian.

    Kritik sebelumnya menyoroti biaya produk perbankan syariah yang dinilai lebih mahal dibandingkan bank konvensional. Menanggapi hal itu, Dian menjelaskan bahwa struktur pricing pembiayaan saat ini memang sangat dipengaruhi oleh tingginya biaya dana (cost of fund). Kondisi ini berakar pada rendahnya daya saing dan skala usaha yang belum optimal.

    Data industri menunjukkan bahwa mayoritas bank umum syariah masih berada dalam kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) I dengan modal di bawah Rp 6 triliun. Selain itu, aset sebagian besar bank syariah tercatat masih di bawah angka Rp 40 triliun.

    "Rendahnya skala usaha dan daya saing berdampak pada sumber dana bank syariah yang masih tergantung pada sumber dana yang relatif mahal. Hal ini yang akhirnya mempengaruhi struktur pricing perbankan syariah," ujar Dian Ediana Rae pada Kamis (19/2/2026).

    Dian menekankan bahwa tantangan fundamental industri saat ini bukan sekadar mengejar pertumbuhan angka, melainkan memperkuat basis permodalan guna mencapai skala ekonomi yang ideal. Tanpa modal yang kuat, bank syariah akan sulit bersaing dengan bank-bank besar yang sudah mapan dalam ekosistem perbankan nasional.

    Peningkatan ukuran usaha diyakini akan membawa dampak domino pada efisiensi operasional. OJK memandang bahwa ekspansi pembiayaan, investasi pada teknologi, serta perbaikan struktur penetapan harga hanya bisa dicapai melalui penguatan aset. Dengan permodalan yang memadai, perbankan syariah diharapkan menjadi lebih resilien dan kompetitif di pasar.

  • Indonesia Bidik Ekspor Ikan Patin ke Arab Saudi untuk Konsumsi Jemaah Haji

    Indonesia Bidik Ekspor Ikan Patin ke Arab Saudi untuk Konsumsi Jemaah Haji

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengupayakan pembukaan kembali keran ekspor ikan patin ke Arab Saudi. Langkah ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah asal Indonesia yang berada di Tanah Suci.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP, Ishartini, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang dalam tahap negosiasi intensif dengan Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Meski persetujuan resmi atau approval belum dikantongi, seluruh dokumen persyaratan yang diminta otoritas Arab Saudi diklaim telah terpenuhi.

    "Kita saat ini sedang bernegosiasi dengan teman-teman dari Saudi Arabia, SFDA Saudi Arabia, untuk bisa memasukkan ikan produk budi daya. Memang kita belum mendapatkan approval, namun demikian ini sudah di dalam proses," ujar Ishartini dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2025).

    Optimisme pemerintah didorong oleh komunikasi aktif dengan otoritas kompeten di Arab Saudi. Ishartini berharap pembentukan tim terpadu ekosistem haji dan umrah dapat mempercepat masuknya produk perikanan budi daya Indonesia ke pasar tersebut.

    Upaya ini sejatinya merupakan langkah untuk mengulang kesuksesan perdagangan sebelum pandemi. Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Mahmud, mencatat bahwa Indonesia pernah mengirimkan komoditas serupa ke Arab Saudi pada tahun 2019.

    Kala itu, volume ekspor mencapai 300 ton dalam bentuk fillet dan cut portion yang khusus dialokasikan untuk konsumsi haji. Menurut Mahmud, jika ekspor beras sudah berhasil dilakukan, maka pemenuhan protein jemaah juga diharapkan menyusul dari tanah air.

    "Kita akan mengawal lagi untuk bisa ekspor lagi. Jadi, mudah-mudahan ini bisa segera terwujud untuk bisa ekspor kembali untuk tujuan Arab Saudi untuk kebutuhan haji dan umrah," pungkas Mahmud.

  • Krakatau Steel Mulai Kirim Pipa Proyek Dumai-Sei Mangkei Senilai Rp4 Triliun

    Krakatau Steel Mulai Kirim Pipa Proyek Dumai-Sei Mangkei Senilai Rp4 Triliun

    PT Krakatau Steel Pipe Industries resmi memulai pengiriman perdana pipa untuk proyek strategis saluran gas bumi Dumai-Sei Mangkei (Dusem) pada Kamis (19/2/2026). Anak usaha PT Krakatau Steel ini memegang peran krusial dalam menyambungkan infrastruktur energi nasional yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera.

    Nilai kontrak yang dikantongi perusahaan mencapai sekitar Rp4 triliun, atau setara dengan 60 persen dari total nilai proyek Dusem yang menyentuh angka Rp6,3 triliun. Direktur Komersial, PU, & Komersial PT Krakatau Steel, Hernowo, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan pipa dalam proyek ini akan dipasok sepenuhnya dari hasil produksi internal PT Krakatau Steel Pipe Industries.

    Dalam pelaksanaannya, perusahaan menyuplai pipa spesifikasi API X52 berdiameter 20 inci. Total panjang jalur yang dikerjakan mencapai 540 kilometer dengan estimasi berat material sekitar 83.000 ton. Mengingat skala proyek yang masif, Direktur Komersial PT Krakatau Steel Pipe Industries, Rony Yanuardi, menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan sektor swasta.

    Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM menargetkan integrasi penuh jaringan gas di Sumatera. Dirjen Migas, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa tuntasnya proyek Dumai-Sei Mangkei akan memastikan seluruh jaringan pipa gas bumi tersambung dari Aceh hingga ujung selatan Sumatera.

    Proyek Dusem tercatat sebagai kontrak terbesar yang diberikan Kementerian ESDM kepada grup Krakatau Steel, setelah sebelumnya sukses menyelesaikan pembangunan pipa Cirebon-Semarang tahap pertama dan kedua. Pemerintah optimis infrastruktur ini dapat selesai secara keseluruhan pada tahun 2027 dan mulai beroperasi secara komersial pada 2028.

    Pemilihan PT Krakatau Steel Pipe Industries sebagai mitra utama didasari pada kapabilitas teknis perusahaan yang telah memenuhi standar internasional. Selain fokus pada Sumatera, Kementerian ESDM juga memproyeksikan penyelesaian pipa Cirebon-Semarang tahap kedua sebagai urat nadi penyaluran gas di Pulau Jawa dapat rampung pada tahun ini.

  • Hukum Niat Puasa Ramadhan Satu Bulan Penuh Menurut Mazhab Syafi’i

    Hukum Niat Puasa Ramadhan Satu Bulan Penuh Menurut Mazhab Syafi’i

    Umat Islam di Indonesia yang mayoritas merujuk pada Mazhab Syafi'i memiliki ketentuan khusus mengenai validitas ibadah puasa Ramadhan, terutama terkait rukun niat. Dalam pandangan umum mazhab ini, setiap hari puasa dianggap sebagai ibadah mandiri yang mewajibkan seseorang memperbarui niatnya setiap malam sebelum fajar menyingsing.

    Ketentuan tersebut membuat praktik niat puasa untuk satu bulan penuh di awal Ramadhan dianggap tidak mencukupi untuk menggantikan niat harian. Secara hukum, niat tunggal di malam pertama hanya berlaku untuk hari pertama puasa saja, mengingat kedudukannya yang setara dengan kewajiban shalat fardu yang harus diniatkan secara terpisah.

    Meskipun kewajiban niat harian tetap berlaku, sebagian ulama Syafi’iyyah menganjurkan umat untuk tetap melafalkan niat puasa satu bulan penuh pada malam pertama Ramadhan. Langkah ini bersifat preventif atau sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyat) guna menjaga keabsahan puasa jika di kemudian hari seseorang lupa berniat pada malam hari.

    Praktik ini dilakukan dengan cara bertaklid atau mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan niat satu bulan sekaligus. Dengan demikian, jika terjadi kelalaian dalam berniat harian, puasa orang tersebut tetap dianggap sah berdasarkan kerangka mazhab Maliki yang telah diikuti sejak awal bulan.

    Bagi Muslim yang ingin menerapkan langkah antisipasi ini, berikut adalah lafaz niat puasa satu bulan penuh dengan mengikuti pendapat Imam Malik: Nawaitu souma jami'i syahri ramadhani hadzihis sanati taqlidan lil imami maliki fardhan lillahi ta'ala.

    Artinya: "Aku niat berpuasa di sepanjang bulan Ramadhan tahun ini dengan mengikuti Imam Malik, sebagai wujud melakukan fardhu karena Allah Taala."

    Penting untuk dicatat bahwa penggunaan niat satu bulan ini tidak lantas menggugurkan kewajiban rutin penganut Mazhab Syafi'i untuk tetap berniat setiap malam. Fungsinya tetap sebagai jaring pengaman ibadah agar tetap berjalan sesuai koridor fikih yang benar saat terjadi situasi tidak terduga seperti lupa.

  • Tantangan Hilirisasi Logam Tanah Jarang: Indonesia Kejar Kemandirian Mineral Strategis

    Tantangan Hilirisasi Logam Tanah Jarang: Indonesia Kejar Kemandirian Mineral Strategis

    Indonesia tengah memetakan jalan panjang untuk mengoptimalkan potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) sebagai komoditas strategis masa depan. Meskipun cadangan mineral ini tersebar di berbagai wilayah, langkah menuju produksi komersial masih terganjal kendala teknologi ekstraksi serta aspek keekonomian yang kompleks.

    Kebutuhan dunia terhadap LTJ terus meningkat seiring perannya yang krusial dalam industri teknologi tinggi. Mineral ini menjadi bahan baku utama pembuatan mesin jet tempur, sistem rudal, satelit, hingga perangkat elektronik komunikasi canggih. Dr. Eng. Ir. Lucas Donny Setijadji, M.Sc., pakar geologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), mengungkapkan bahwa isu ini semakin mencuat ke permukaan sejak Tiongkok membatasi ekspor LTJ, yang memicu kekhawatiran rantai pasok global.

    Berbeda dengan komoditas mapan seperti emas atau tembaga, pengelolaan LTJ di Indonesia masih berada pada level riset dan eksplorasi awal. Lucas menekankan perlunya pemisahan antara kekayaan geologi yang ada di bawah tanah dengan realitas produksi di lapangan. Hingga saat ini, pemerintah bahkan belum menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk kategori logam ini.

    Mamuju di Sulawesi Barat kini diproyeksikan menjadi lokasi pilot project hilirisasi nasional. Wilayah ini dianggap paling prospektif setelah penelitian radioaktivitas mengungkap adanya kandungan LTJ yang signifikan. Selain Mamuju, potensi serupa terdeteksi di Bangka Belitung, Kalimantan, dan wilayah lain di Sulawesi yang masih dalam tahap penelitian intensif.

    Strategi Jangka Panjang Pemerintah

    Guna mengatasi hambatan koordinasi, pemerintah telah menginisiasi pembentukan Badan Industri Mineral (BIM). Lembaga ini bertugas mensinergikan riset dan kebijakan mineral kritis agar pengelolaannya berbasis pada perencanaan jangka panjang yang terukur. Tantangan terbesar yang harus dihadapi BIM adalah penguasaan teknologi pengolahan.

    "Pengembangan logam tanah jarang membutuhkan proses panjang, kolaborasi riset, serta dukungan kebijakan yang kuat," tegas Lucas Donny Setijadji. Karakteristik LTJ yang seringkali berasosiasi dengan unsur radioaktif memerlukan metode pengolahan yang sangat spesifik dan berbeda di setiap lokasi, sehingga tidak ada solusi tunggal untuk mengekstraksi mineral ini secara efisien.