Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp 227,4 triliun. Angka ini setara dengan 5,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menunjukkan pertumbuhan sebesar 25,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa peningkatan ini didorong oleh percepatan belanja pemerintah pusat, terutama oleh kementerian dan lembaga, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat (23/2/2026).
"Belanja negara itu juga lebih kuat tumbuh dibandingkan tahun lalu. Tahun ini kita telah belanja sebesar Rp 227 triliun dan itu 25,7% di atas tahun lalu," kata Suahasil.
Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 131,9 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 95,3 triliun. Lebih rinci, belanja pemerintah pusat terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 55,8 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 76,1 triliun.
Peningkatan belanja K/L terutama didorong oleh peningkatan belanja bantuan sosial (bansos) serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Belanja bansos mencapai Rp 9,5 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari 2025 yang hanya Rp 4,1 triliun.
Selain bansos, belanja barang juga mengalami kenaikan signifikan, terutama terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Realisasi MBG melonjak menjadi Rp 19,5 triliun pada Januari 2026, dibandingkan hanya sekitar Rp 45 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Suahasil menambahkan, lonjakan realisasi program MBG ini seiring dengan peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat. Pada Januari 2026, jumlah SPPG yang beroperasi telah melampaui 23.000 unit dengan penerima manfaat lebih dari 60 juta orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Januari 2025 yang hanya 246 unit SPPG dengan 549.679 penerima manfaat.









