Pertemuan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos menjadi panggung kontradiksi antara kemajuan teknologi dan realitas sosial. Di tengah optimisme terhadap kecerdasan buatan (AI), sebanyak 3.000 pemimpin dunia justru dihadapkan pada ancaman krisis iklim, ketegangan geopolitik, hingga ketidakpastian lapangan kerja. Kondisi ini memicu pertanyaan krusial mengenai kesiapan sektor pendidikan dalam menavigasi perubahan peradaban tersebut.
Indonesia menghadapi tantangan besar untuk tidak sekadar mencetak tenaga terampil, tetapi membangun manusia yang memiliki kedalaman nalar dan integritas etis. Penyelarasan antara pendidikan akademik dan vokasi menjadi kunci agar lulusan tidak hanya tangkas secara praktis, namun juga kompetitif di skala global. Namun, terdapat lima paradoks mendasar yang masih membayangi arah kebijakan pendidikan nasional.
Pertama, adanya ketidaksinkronan antara narasi politik dan kebijakan fiskal. Meskipun pendidikan kerap disebut sebagai investasi strategis dalam pidato resmi, prioritas anggaran seringkali tersisih oleh kepentingan jangka pendek yang bersifat politis.
Kedua, munculnya ketimpangan prioritas antara pemenuhan kebutuhan dasar fisik dengan penguatan nalar. Upaya percepatan program makan gratis untuk urusan gizi belum dibarengi dengan akselerasi pendidikan gratis yang merata. Padahal, tanpa akses pendidikan bermutu, upaya memutus rantai kemiskinan sulit mencapai akar persoalan.
Ketiga, rencana pembangunan 10 universitas baru di tengah kondisi ribuan perguruan tinggi yang mengalami kelebihan kapasitas dan penurunan mutu. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 4.000 institusi pendidikan tinggi, sehingga konsolidasi kualitas seharusnya lebih mendesak daripada sekadar penambahan kuantitas institusi.
Keempat, tuntutan riset yang berdampak sosial tidak dibarengi dengan ekosistem yang suportif. Keterbatasan dana, hambatan administratif, serta lemahnya hilirisasi membuat perguruan tinggi sulit menjadi lokomotif transformasi nasional.
Kelima, penetrasi AI yang masif berisiko memperlebar jurang ketimpangan digital. Tanpa penguatan literasi dan kurikulum yang adaptif, teknologi yang seharusnya membebaskan justru berpotensi menciptakan kelompok masyarakat baru yang tertinggal.
Kedaulatan Nalar dan Nilai Kebangsaan
Kedaulatan Indonesia di masa depan tidak lagi terbatas pada wilayah geografis, melainkan pada kekuatan institusi pengetahuan dan kejernihan nalar kolektif. Kampus harus bertransformasi dari sekadar pabrik tenaga kerja menjadi pusat gagasan yang mampu menghadirkan solusi bagi kemaslahatan publik.
Seluruh kemajuan teknologi ini tetap harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai jangkar etis. Melalui tridharma perguruan tinggi, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial diinternalisasi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi bangsa yang mampu mengarahkan inovasi untuk kesejahteraan bersama. Davos memberikan refleksi global, namun arah kedaulatan pendidikan tetap berada di tangan kebijakan domestik yang berani.