Pembangunan fasilitas manufaktur BYD di Kawasan Industri Subang Metropolitan telah memasuki tahap penyelesaian akhir. Brand otomotif asal Tiongkok ini terus mempercepat persiapan agar pabrik perdana mereka di Indonesia dapat segera menjalankan operasional secara penuh.
Kepastian kesiapan infrastruktur tersebut dikonfirmasi oleh Head of PR and Government BYD Indonesia, Luther Panjaitan. Ia menyatakan bahwa meski fasilitas fisik secara prinsip telah rampung, perusahaan masih harus menyelesaikan sejumlah prosedur administratif sebelum lini produksi benar-benar aktif.
Sejauh ini, BYD telah mengantongi tiga legalitas krusial sebagai syarat manufaktur di tanah air. Dokumen tersebut meliputi sertifikat standar, World Manufacturer Identifier (WMI) untuk penetapan NIK kendaraan, serta sertifikasi Industri Kendaraan Bermotor (IKD).
Langkah percepatan ini sejalan dengan regulasi pemerintah melalui Peraturan Menteri Investasi. Aturan tersebut mewajibkan para penerima insentif untuk memulai perakitan lokal paling lambat pada 1 Januari 2026, dengan target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 40 persen hingga periode 2026.
Terkait lini produk yang akan diprioritaskan, BYD belum memberikan pernyataan resmi mengenai model pertama yang akan keluar dari jalur produksi Subang. Namun, Luther memberikan indikasi bahwa strategi produksi akan berfokus pada model dengan permintaan pasar tertinggi.
"Secara ideal, BYD akan memfokuskan produksi pada produk-produk yang secara volume mampu menyerap pasar dengan tinggi," jelas Luther Panjaitan terkait arah kebijakan produksi perusahaan.
Merujuk pada data penjualan saat ini, model Atto 1 dan M6 menjadi penyumbang volume terbesar bagi BYD di Indonesia. Saat ini, kedua model tersebut bersama empat varian lainnya—Seal, Dolphin, Atto 3, dan Sealion 7—masih didatangkan secara utuh atau Completely Built Up (CBU) dari China.









