Ketidakpastian menyelimuti nasib puluhan warga negara Jerman yang menjadi tahanan kelompok ekstremis Islamic State (ISIS) di wilayah Timur Tengah. Gelombang bentrokan antara milisi Kurdi dan pasukan pemerintah Suriah baru-baru ini memicu eksodus besar-besaran dari kamp penahanan, sementara ribuan lainnya dipindahkan secara paksa melintasi perbatasan ke Irak.
Militer Amerika Serikat tercatat membantu pemindahan lebih dari 5.700 tahanan keluar dari Suriah sepanjang periode 21 Januari hingga 12 Februari. Di antara ribuan orang tersebut, diduga terdapat sekitar 27 pria asal Jerman yang sebelumnya mendekam di penjara-penjara Suriah timur laut. Seorang hakim di Penjara Al-Karkh, Baghdad, mengonfirmasi kehadiran tahanan berkebangsaan Jerman dalam proses pemeriksaan di Irak.
Kementerian Luar Negeri Jerman mengaku telah mengetahui pergerakan tahanan ini namun menegaskan bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam proses pemindahan. Jerman saat ini tengah berkoordinasi dengan otoritas Irak dan AS untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kewarganegaraan individu yang terdampak. Pemerintah Jerman memperkirakan masih ada belasan hingga puluhan warga negaranya yang berada di kawasan tersebut.
Situasi di lapangan dilaporkan sangat kacau. Kamp Al-Hol yang pernah menampung puluhan ribu orang kini dikabarkan kosong setelah pasukan Kurdi mundur. Sebuah sumber pemerintah mengungkapkan adanya periode selama dua hari di mana kamp tersebut tidak berada di bawah kendali pihak mana pun, yang memungkinkan sejumlah penghuni melarikan diri menggunakan jasa penyelundup atau menuju negara tetangga seperti Turki dan Lebanon.
Kondisi ini menambah kecemasan bagi keluarga tahanan, seperti Werner Pleil, seorang pensiunan asal Baden-Württemberg. Putranya, Dirk, yang bergabung dengan ISIS pada 2015, kini tidak diketahui keberadaannya setelah sebelumnya ditahan di Suriah tanpa pengadilan. Pleil telah lama mendesak repatriasi agar anaknya bisa menghadapi proses hukum yang transparan di Jerman.
"Di Jerman, hukuman mati telah dihapuskan. Tapi Irak tidak peduli sedikit pun soal itu. Dan pemerintah kami hanya duduk menunggu solusi muncul dengan sendirinya," ujar Pleil menyatakan kekecewaannya terhadap lambatnya respons pemerintah.
Dilema Hukum dan Risiko Eksekusi
Langkah Irak yang menyatakan kesediaan untuk mengadili para tahanan asing memicu perdebatan hukum internasional. Meskipun hubungan diplomatik Jerman-Irak tergolong baik dan memungkinkan eksekusi hukuman penjara dilanjutkan di Jerman, risiko penggunaan hukuman mati oleh pengadilan Irak menjadi hambatan utama.
Kementerian Luar Negeri Jerman secara tegas menyatakan penolakan terhadap hukuman mati yang dianggap kejam dan tidak manusiawi. Namun, hingga saat ini belum ada rencana konkret untuk melakukan repatriasi massal terhadap tahanan pria. Sebaliknya, upaya pemulangan selama ini lebih difokuskan pada kategori perempuan dan anak-anak.
Anggota parlemen dari Partai Hijau, Lamya Kaddor, menilai ada keraguan politik dalam menangani isu sensitif ini. Menurutnya, membiarkan warga Jerman berada dalam kondisi penahanan yang berisiko penyiksaan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, terutama ketika opsi repatriasi dan pengadilan domestik sebenarnya tersedia.