Category: Bansos

  • Gubernur Khofifah Pastikan Jaminan Layanan Kesehatan Tetap Terlayani Meski Ada Penonaktifan PBI JK di Jatim

    Gubernur Khofifah Pastikan Jaminan Layanan Kesehatan Tetap Terlayani Meski Ada Penonaktifan PBI JK di Jatim

    Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan layanan kesehatan bagi warga, khususnya pasien kronis dan darurat, tidak akan ditolak. Hal ini menyusul kebijakan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang berujung pada penonaktifan kepesertaan.

    Khofifah menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah menyiapkan langkah mitigasi komprehensif. Tujuannya agar seluruh peserta tetap terlayani dengan baik.

    Gubernur Khofifah telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat. Prioritas utama adalah keselamatan pasien di tengah proses pemutakhiran data yang sedang berlangsung.

    "Prinsip utamanya adalah keselamatan pasien. Saya telah menginstruksikan OPD Pemprov Jatim yang terkait untuk memastikan tidak boleh ada penolakan layanan kesehatan bagi warga, khususnya pasien kronis dan darurat di tengah proses pemutakhiran data ini," kata Khofifah, Kamis (11/2/2026).

    Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), per 1 Februari 2026, sebanyak 1.480.380 peserta PBI JK di Jawa Timur telah dinonaktifkan. Khofifah meminta masyarakat tidak panik, terutama bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan rutin.

    Masa Transisi dan Jaminan Pelayanan

    Kebijakan penonaktifan ini sejalan dengan perkembangan nasional dan kesepakatan antara Pemerintah Pusat serta DPR RI. Kesepakatan tersebut memberikan masa transisi selama tiga bulan ke depan.

    Selama periode transisi, seluruh pelayanan kesehatan akan tetap diberikan. Pembiayaan PBI juga akan tetap ditanggung oleh Pemerintah sembari menunggu proses pemutakhiran data selesai dilaksanakan.

    Sebagai bentuk langkah nyata di lapangan, Khofifah telah memerintahkan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Jawa Timur untuk melakukan langkah mitigasi strategis.

    "Saat ini, seluruh jajaran OPD Pemprov yang terkait telah kami perintahkan untuk bergerak cepat untuk melakukan mitigasi strategis sebagai upaya untuk melindungi masyarakat Jawa Timur yang rentan dalam masa transisi pemutakhiran data ini berlangsung," ujarnya.

    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen terus memberikan pelayanan. Terutama bagi peserta yang membutuhkan penanganan medis segera akibat penyakit kronis, penyakit katastropik, maupun kondisi darurat medis.

    Tabel Jumlah Peserta PBI JK yang Dinonaktifkan di Jawa Timur

    Kategori Jumlah Peserta Dinonaktifkan Status
    PBI JK Jawa Timur 1.480.380 Dinonaktifkan per 1 Februari 2026

    Dinas Sosial di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga telah diperintahkan untuk berkoordinasi lintas unsur. Tujuannya mempercepat pemutakhiran data dan menangani pengaduan masyarakat.

    Dinsos Provinsi Jawa Timur menugaskan Pendamping PKH dan TKSK melakukan sosialisasi. Mereka juga menyisir warga desil 1-4 yang belum memiliki PBI JK agar segera diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG.

    Sinergi ini diperkuat oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan tetap memprioritaskan pelayanan bagi pasien kronis seperti Hemodialisa (HD) dan Thalasemia di seluruh fasilitas kesehatan mitra. Ini untuk memastikan tidak terjadi penolakan pelayanan selama menunggu hasil pemutakhiran dari Kementerian Sosial.

  • Satgas PRR Salurkan Dana Tunggu Hunian di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Satgas PRR Salurkan Dana Tunggu Hunian di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera melaporkan progres penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH).

    DTH diberikan untuk menopang pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Ketua Satgas PRR Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan penanganan difokuskan pada sejumlah aspek. Ini termasuk pemulihan layanan dasar dan pengaktifan kembali kegiatan ekonomi masyarakat.

    Selain itu, Satgas juga fokus pada pembangunan hunian sementara (huntara) dan penyaluran DTH. Fokus ini dilakukan hingga 10 Februari 2026.

    Detail Penyaluran DTH di Tiga Provinsi

    Penyaluran DTH telah diimplementasikan secara bertahap berdasarkan data Satgas PRR per 8 Februari. Berikut rincian progres penyalurannya:

    Provinsi Total Penerima DTH Rekening Dibuat Dana Ditransfer
    Aceh 11.685 5.372 3.929
    Sumatera Utara 6.700 4.396 4.152
    Sumatera Barat 2.004 1.736 1.685

    "Berdasarkan data Satgas PRR per 8 Februari, penyaluran DTH telah diimplementasikan secara bertahap," kata Muhammad Tito Karnavian, Rabu (11/2/2026).

    Peningkatan Jumlah Penerima dan Skema Bantuan Lain

    Muhammad Tito Karnavian menjelaskan jumlah penerima DTH akan terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan meringankan beban korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    Terlebih, masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera akan segera memasuki bulan Ramadan.

    "Di samping itu ada juga skema bantuan yang lain yaitu untuk perabotan dan stimulan ekonomi untuk mereka yang berhak, yang dianggap oleh para bupati, wali kota, mereka layak untuk mendapatkan itu," tutupnya.

  • Kemensos Nonaktifkan 9.856 Peserta BPJS PBI di Mataram, Dinsos Buka Reaktivasi

    Kemensos Nonaktifkan 9.856 Peserta BPJS PBI di Mataram, Dinsos Buka Reaktivasi

    Sebanyak 9.856 kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Mataram dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Kebijakan ini merupakan dampak dari penyesuaian aturan terkait kategori tingkat kesejahteraan (desil) masyarakat.

    Penonaktifan tersebut berdasarkan aturan Kemensos, di mana penerima bantuan hanya mereka yang berada di desil 1-5. Sedangkan masyarakat desil 6-10 tidak lagi menerima bantuan. Perubahan ini memengaruhi ribuan jiwa di Kota Mataram.

    Staf Penanganan Fakir Miskin Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Mataram, Muhamad Zubaidi, menjelaskan kebijakan ini. Hal itu disampaikan saat ditemui di ruangannya, Rabu (11/2/2026).

    “Sesuai aturan Kemensos, yang menerima bantuan hanya mereka yang ada di desil 1-5. Sedangkan desil 6-10 tidak,” kata Muhamad Zubaidi, Rabu (11/2/2026).

    Dari data aplikasi, 9.856 jiwa warga Mataram dinonaktifkan. Mereka tidak lagi menerima bantuan sosial maupun kesehatan dari pemerintah. Namun, status nonaktif tidak bersifat permanen.

    Mekanisme Reaktivasi Kepesertaan

    Warga yang merasa layak mendapatkan bantuan iuran, tapi kepesertaannya nonaktif, diminta segera melapor. Dinsos Mataram membuka jalur reaktivasi bagi mereka yang memenuhi syarat.

    “Kita tetap melakukan reaktivasi, sesuai SK Kemensos 03/HUK/2026 tanggal 22 Januari 2026, kita sudah berhasil melakukan reaktivasi sebanyak 2.051 per 11 Februari ini. Dengan total 159.683 jiwa yang aktif PBI, sementara 9.856 PBI JK dinonaktifkan,” terang Muhamad Zubaidi.

    Proses reaktivasi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan reaktivasi kepesertaan BPJS PBI.

    “Reaktivasi ini kita berikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan syarat harus melampirkan dua surat, antara lain surat keterangan sakit dari rumah sakit dan surat rekomendasi dari Dinas Sosial,” sambung Muhamad Zubaidi.

    Jika dalam proses reaktivasi didapatkan warga yang tidak sesuai syarat aturan Kemensos, maka warga tersebut tetap dinyatakan nonaktif sebagai penerima BPJS PBI.

    “Pada saat reaktivasi kita temukan ada yang layak dan tidak layak, hanya saja yang kita anggap masih layak ini (posisinya) dia tidak sakit, jadi tidak bisa kita reaktivasi, karena syarat tadi itu yang tidak memenuhi syarat,” terang Muhamad Zubaidi.

    Rincian Data Penerima Bantuan Mataram

    Data Dinsos Mataram mencatat total 144.521 keluarga atau 453.115 jiwa aktif menerima bantuan Kemensos. Rinciannya tersebar di berbagai desil kesejahteraan.

    Rincian keluarga penerima bantuan Kemensos di Mataram berdasarkan desil:

    Desil Jumlah Keluarga
    Desil 1 13.546
    Desil 2 13.100
    Desil 3 1.612
    Desil 4 12.055
    Desil 5 13.625

    “Total desil 6-10 ada 67.386 keluarga atau sekitar 217.105 individu,” tandas Muhamad Zubaidi.

    Penjelasan Tambahan dari Dinsos Mataram Sebelumnya

    Sebelumnya, Kemensos menghapus sekitar 1,8 juta warga penerima bantuan sosial (bansos) dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ribuan warga Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk yang terdampak pengurangan ini.

    “Ada sekitar 7.325 warga kami yang terpental dari Penerima Bantuan Iuran (PBI Jaminan Kesehatan),” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Lalu Samsul Adnan di Ampenan, Kota Mataram, sebelumnya.

    Pengurangan jumlah penerima bansos ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kemensos Nomor 78 Tahun 2025. Menurut Samsul, ada beberapa faktor penyebab warga Mataram dihapus sebagai penerima Bansos PBI JK.

    Salah satunya, karena tidak lagi masuk dalam kategori Desil 1-4. Kebijakan ini menegaskan kembali kriteria desil sebagai penentu kelayakan penerima bantuan sosial.

    “Alasan dari Kemensos, mereka (warga yang terpental dari bansos PBI-JK) masuk kategori Desil 6 ke atas. Di mana Desil 1 dianggap sangat miskin, Desil 1 dianggap miskin, Desil 3 hampir miskin, Desil 4 rentan miskin, Desil 5 pas-pasan. Sementara Desil 6-8 dianggap mampu,” beber Lalu Samsul Adnan.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, melalui Lalu Samsul Adnan, akan mengecek kondisi warga yang terhapus dari data DSEN Kemensos. Ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran.

    “Dari data Dinsos, warga yang masuk dalam Desil 1-5 biasanya penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNt). Sedangkan Desil 1-4 merupakan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH),” imbuhnya.

  • BPJS Kesehatan Aktifkan Kembali 120 Ribu Peserta PBI JK di Jakarta

    BPJS Kesehatan Aktifkan Kembali 120 Ribu Peserta PBI JK di Jakarta

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengumumkan bahwa 120.472 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) telah diaktifkan kembali. Ia menilai polemik terkait penonaktifan peserta kini telah selesai.

    Pernyataan tersebut disampaikan Ghufron dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Ia juga menyayangkan persoalan ini masih terus menjadi perbincangan.

    “Penyakit yang berbiaya katastropik, itu ada memang 120 ribu, tepatnya 120.472. Nah oleh Kemensos dicocokkan lagi. Sekarang sudah aktif kembali,” kata Ghufron.

    Ghufron menambahkan bahwa peserta yang membutuhkan layanan seperti cuci darah juga sudah diaktifkan kembali. Menurutnya, masalah utama penonaktifan sudah teratasi.

    “Yang butuh cuci darah segala macam itu yang ramai ini sudah diaktifkan kembali, jadi sebetulnya sudah selesai ini. Tapi kan gorengannya belum selesai itu masalahnya,” sambungnya.

    Penonaktifan peserta PBI khusus merujuk pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 3 Tahun 2026. SK ini berlaku per 1 Februari 2026, dan tertanggal 22 Januari 2026.

    BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa data dari Kemensos kemudian didaftarkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ini untuk kepesertaan periode Februari 2026. BPJS hanya menjalankan keputusan berdasarkan data yang ditetapkan Kemensos.

    Verifikasi Data dan Jumlah Peserta

    Menurut Ghufron, jumlah peserta yang dinonaktifkan sebenarnya tidak mencapai 120 ribu. Verifikasi ulang menunjukkan angka yang berbeda.

    “Jadi itu ada 102.921. Jadi bukan 120. Kenapa begitu? Karena sebagian sudah pindah segmen mengaktifkan, atau sebagian sudah lapor ke dinas sosial, lalu dicocokkan, oh dia perlu pelayanan, diaktifkan lagi,” ujarnya.

    Dengan demikian, sisa 102.921 peserta PBI JK yang sebelumnya dinonaktifkan kini sudah kembali aktif. Proses verifikasi data telah dilakukan oleh Kemensos.

    Berikut rincian data peserta PBI JK yang sempat menjadi polemik:

    Deskripsi Jumlah Peserta
    Peserta PBI JK yang sempat dinonaktifkan 120.472
    Peserta yang telah diaktifkan kembali (setelah verifikasi Kemensos) 102.921
    Peserta yang pindah segmen/lapor ke Dinas Sosial 17.551

    Ini menunjukkan proses validasi data yang dilakukan oleh Kemensos. Sebagian peserta telah berpindah segmen kepesertaan. Sebagian lain melaporkan kondisinya ke dinas sosial setempat untuk proses aktivasi ulang.

  • Jawa Barat Terbitkan SE Pastikan Warga Miskin Tetap Dapat Akses BPJS Kesehatan

    Jawa Barat Terbitkan SE Pastikan Warga Miskin Tetap Dapat Akses BPJS Kesehatan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) merespons penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Pemprov Jabar menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 22/KS.01.01/KESRA.

    Surat edaran ini mengatur tindak lanjut jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu. Tujuannya memastikan warga yang sempat dicoret kepesertaannya di BPJS PBI tetap bisa mengakses layanan kesehatan.

    SE tersebut menjadi pegangan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ini bertujuan agar masyarakat terdampak pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak kehilangan hak berobat.

    Perhatian khusus diberikan bagi mereka yang sedang menjalani perawatan rutin. Pemprov Jabar berkomitmen melindungi hak kesehatan warganya.

    Dalam edaran itu, terdapat enam poin penting yang harus segera ditindaklanjuti daerah. Salah satu poin utama menekankan pentingnya reaktivasi bagi warga yang sedang dirawat.

    "Masyarakat yang dinonaktifkan kepesertaan BPJS PBI JK dan saat ini sedang menjalani perawatan rutin di fasilitas pelayanan kesehatan, difasilitasi untuk mendapatkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan melalui skema reaktivasi PBI JK," ucap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam SE itu, Rabu (11/2/2026).

    Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan juga diminta proaktif membantu proses administrasi. Rumah sakit, puskesmas, maupun klinik diwajibkan menerbitkan surat keterangan rawat bagi pasien PBI JK.

    Surat keterangan ini sebagai syarat pengajuan reaktivasi ke Dinas Sosial. Langkah ini diharapkan mempercepat proses dan mencegah terputusnya layanan kesehatan.

    "Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus mengeluarkan Surat Pernyataan/ Surat Keterangan Rawat bagi pasien peserta PBI JK yang rutin kontrol berobat, sebagai persyaratan reaktivasi ke Dinas Sosial," jelas Dedi.

    Skema Penanganan UHC Prioritas dan Non Prioritas

    Pemprov juga memberikan perhatian khusus pada daerah dengan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Untuk kabupaten/kota dengan kategori ini, peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendesak harus segera diverifikasi dan divalidasi datanya.

    Setelah itu, proses reaktivasi dilaksanakan secara paralel. Ini penting untuk memastikan layanan kesehatan tidak terhambat.

    "Kabupaten/Kota dengan Status UHC Prioritas, peserta yang masuk dalam kriteria memerlukan pelayanan kesehatan segera, dilaksanakan proses verifikasi validasi data reaktivasi PBI JK dan secara paralel didaftarkan ke PBPU Pemda Kabupaten/Kota," ucapnya.

    Perbedaan Penanganan UHC Prioritas dan Non Prioritas

    Berikut adalah perbedaan mekanisme penanganan peserta BPJS PBI JK berdasarkan status UHC wilayah:

    Status UHC Wilayah Mekanisme Penanganan
    UHC Prioritas Verifikasi, validasi data, reaktivasi paralel, lalu didaftarkan ke PBPU Pemda.
    UHC Non Prioritas Didaftarkan sebagai peserta mandiri kelas tiga dengan pembiayaan Pemprov, lalu dapat didaftarkan PBPU BP Pemda jika memenuhi kriteria.

    Sementara itu, untuk daerah dengan status UHC Non Prioritas, mekanismenya sedikit berbeda. Peserta akan didaftarkan sebagai peserta mandiri kelas tiga.

    Ini melalui skema pembiayaan yang diatur Pemprov Jawa Barat. Setelah itu, mereka dapat didaftarkan sebagai peserta PBPU BP Pemda jika memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

    "Hal-hal lain yang tidak tertuang dalam surat edaran ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Dedi.

  • Warga Mataram Serbu Dinsos, Layanan BPJS PBI JKN Nonaktif Mendadak

    Warga Mataram Serbu Dinsos, Layanan BPJS PBI JKN Nonaktif Mendadak

    Sejumlah warga Kota Mataram mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram pada Rabu (11/2/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk mencari penjelasan dan solusi atas layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif.

    Sejak pagi, warga berdatangan karena kartu BPJS Kesehatan mereka tidak lagi dapat digunakan untuk berobat maupun kontrol ke rumah sakit. Situasi ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

    Yuli, salah satu warga yang mengadu, mengungkapkan kekecewaannya. Orang tuanya tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan karena status PBI JKN mendadak nonaktif. Akibatnya, ia terpaksa menggunakan layanan kesehatan umum.

    “Sangat kami sayangkan. Jadi orang tua saya tak bisa pakai BPJS Kesehatan, karena statusnya di BPJS PBI nonaktif,” kata Yuli.

    Ia harus membayar biaya pengobatan secara pribadi, yang menurutnya cukup memberatkan. Adik Yuli menanggung biaya sebesar Rp 300 ribu, belum termasuk biaya rawat inap.

    “Akhirnya bayar umum. Adik saya yang bayarin kemarin. Itupun lumayan buat kami nominalnya, ada mungkin Rp 300 ribuan, tapi itu belum sama biaya rawat inap,” terangnya.

    Yuli berharap status BPJS PBI keluarganya dapat segera aktif kembali. Terutama karena sang ayah harus rutin kontrol kesehatan.

    “Makanya saya datang ke Dinsos, apa sih sebenarnya, alasan BPJS PBI kami nonaktif. Semoga bisa aktif lagi. Soalnya bapak saya harus kontrol, kami nggak punya pegangan uang. Biasanya pakai BPJS, tapi tiba-tiba pakai umum, kan tambah berat dan kepikiran jadinya,” sambungnya.

    Penyebab Penonaktifan PBI JKN

    Staf Penanganan Fakir Miskin Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Mataram, Muhamad Zubaidi, memberikan penjelasan. Penonaktifan PBI JKN dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah perubahan status warga dari desil 1-5 menjadi desil 6.

    Selain itu, ada juga warga yang terindikasi menggunakan bantuan sosial tidak sesuai peruntukan. Perubahan data administrasi kependudukan juga menjadi penyebab lainnya.

    “Terindikasi judol, jadi nonaktif. Ada juga yang dinonaktifkan karena secara adminduk pindah wilayah, sehingga datanya menjadi tidak padan lagi,” kata Zubaidi saat dikonfirmasi di ruangannya.

    Zubaidi menambahkan, warga terdampak masih bisa mengajukan reaktivasi kepesertaan PBI. Namun, proses ini memerlukan waktu yang tidak sebentar.

    “Namun untuk proses reaktivasi memakan waktu hingga enam bulan lamanya. Kalau gawat darurat bisa langsung aktif,” ucapnya.

    Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan penonaktifan PBI JKN:

    Faktor Penyebab Keterangan
    Perubahan Desil Status warga berubah dari desil 1-5 ke desil 6.
    Indikasi Penyalahgunaan Bansos Penggunaan bantuan sosial tidak sesuai peruntukan.
    Perubahan Adminduk Pindah wilayah atau data kependudukan tidak padan.
  • Warga Surabaya Dinonaktifkan dari PBI JK, Pemkot Jamin Layanan Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

    Warga Surabaya Dinonaktifkan dari PBI JK, Pemkot Jamin Layanan Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

    Penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) belakangan ini menjadi sorotan di masyarakat Surabaya. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan layanan kesehatan gratis bagi warganya tetap berlaku.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Muhammad Aras meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Ia menjelaskan bahwa peserta JKN yang dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali jika memenuhi kriteria tertentu.

    Aras mengungkapkan bahwa sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Penonaktifan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.

    Pembaruan data ini dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial. Tujuannya adalah memastikan data peserta PBI JK tepat sasaran. “Dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026, sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan, untuk digantikan dengan peserta baru. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran,” kata Aras, pada Rabu (11/2/2026).

    Kriteria Pengaktifan Kembali PBI JK

    Terdapat tiga kriteria bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan agar dapat mengaktifkan kembali status kepesertaan mereka:

    • Termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026.
    • Berdasarkan verifikasi lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan miskin.
    • Peserta mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

    Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan dan tidak lagi memenuhi kriteria, dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

    “Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan berdasarkan SK Kementerian Sosial dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta PBI, yang bersangkutan dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri,” ujarnya.

    Pendaftaran PBPU mandiri bisa dilakukan melalui berbagai kanal. Layanan WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811 8165 165, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau langsung datang ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya di Jalan Raya Dharmahusada Indah Nomor 2.

    Masyarakat diimbau rutin mengecek status kepesertaan. Ini untuk mengantisipasi jika kepesertaan PBI JK diketahui tidak aktif.

    Bantuan Informasi di Rumah Sakit

    Untuk peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit dan membutuhkan informasi atau bantuan, dapat menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU! akan terpampang di ruang publik rumah sakit. Selain itu, ada petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) khusus di rumah sakit untuk melayani kebutuhan pasien.

    “Bagi peserta JKN yang sedang berobat di RS, jika memerlukan bantuan atau informasi, dapat menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU! sudah pasti terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. Selain itu, juga bisa menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien,” jelasnya.

    Penjelasan Dinkes Surabaya

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina menambahkan bahwa penonaktifan PBI JK bertujuan untuk pembaruan data Kemensos. Ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran, memastikan kepesertaan yang memenuhi kriteria.

    “Data warga dinonaktifkan karena beberapa ada yang bukan kategori Desil 1-5. Desil adalah tingkat kesejahteraan ekonomi dalam kelompok masyarakat. Semakin rendah angka desilnya, maka semakin rendah pula kesejahteraan ekonominya. Sedangkan desil 1-5 terdiri dari lima kelompok kategori kesejahteraan, yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan menengah bawah,” kata Nanik.

    Nanik menjelaskan bahwa warga yang dinonaktifkan datanya masih dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis dari Pemkot Surabaya. Pemkot memiliki program Universal Health Coverage (UHC) untuk memfasilitasi kesehatan warga Surabaya yang memenuhi kriteria.

    Berikut adalah contoh kategori Desil:

    Desil Kategori Kesejahteraan
    1 Sangat Miskin
    2 Miskin
    3 Hampir Miskin
    4 Rentan Miskin
    5 Menengah Bawah

    “Yang pasti kami pemerintah kota berharap kepada masyarakat agar tidak panik dan pelayanan masih tetap diberikan kepada masyarakat. Terutama, bagi warga miskin yang sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun dengan faskes kelas 3. Jadi, mereka tetap mendapatkan pelayanan gratis,” pungkasnya.

    Penonaktifan PBI JK ini, seperti diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Pemutakhiran data ini dilakukan oleh Kemensos untuk memastikan kepesertaan PBI JK tetap valid.

  • Pemkab Bandung Validasi Data Warga Terdampak Penonaktifan JKN PBI

    Pemkab Bandung Validasi Data Warga Terdampak Penonaktifan JKN PBI

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung merespons ramainya penonaktifan puluhan ribu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat. Validasi data bagi warga kurang mampu akan dilakukan secara langsung.

    Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan pihaknya akan bergerak menangani permasalahan tersebut. Penonaktifan JKN PBI ini harus diselesaikan secara bersama-sama.

    Dadang Supriatna menyampaikan hal itu saat ditemui di Lapangan Putra Padjajaran, Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Selasa (10/2/2026). Ia akan berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tersebut.

    "Saya tetap akan terus berjuang melalui Kementerian Sosial, bahwa PBI ini saya dengar di Kabupaten Bandung tadi malam dapat laporan hampir 72.954 penerima manfaat JKN ini yang dinonaktifkan," ujar Dadang.

    Dadang menambahkan, permasalahan tersebut menjadi prioritas yang mendesak. Pasalnya, hal ini berdampak secara langsung kepada akses pengobatan warga.

    "Saya sudah memerintahkan Dinas Sosial untuk segera menyampaikan informasi dan data susulan ke Kementerian Sosial. Kita targetkan warga yang masuk kriteria desil 1 sampai desil 5 tetap terakomodasi," katanya.

    Pihaknya menilai pengurangan dapat dilakukan jika masyarakat dikategorikan telah mampu. Menurut Dadang, hal tersebut merupakan ranah kebijakan pemerintah pusat.

    "Ini salah satu prioritas yang tentunya kami juga sependapat kalau seandainya ada pengurangan, tetapi dikurangi bagi orang-orang yang saat ini sudah mampu," tegasnya.

    Dinas Sosial Mulai Proses Pemulihan Hak

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Ningning Hendasah mengungkapkan proses pemulihan hak layanan kesehatan bagi warga terdampak sudah mulai berjalan. Terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan rutin.

    "Sudah mulai berproses di wilayah. Warga yang berobat rutin memiliki penyalit kronis ke puskesmas dan terdeteksi nonaktif periode Februari 2026," kata Ningning.

    Berikut adalah skema pemulihan hak layanan kesehatan:

    Tahapan Keterangan
    Puskesmas Menerbitkan surat keterangan kebutuhan layanan kesehatan beserta diagnosis penyakit.
    Warga Membawa surat tersebut ke Puskesos.
    Puskesos Mengunggah surat ke aplikasi Sibedasken.
    Dinsos Memverifikasi data dan mengunggah ke sistem SIKS-NG Kemensos.
    Kemensos Mengaktifkan kembali kepesertaan PBI.

    Dinas Sosial akan memverifikasi data tersebut untuk diunggah kembali ke sistem SIKS-NG milik Kementerian Sosial agar kepesertaan PBI diaktifkan kembali.

    Dinsos juga mencatat adanya transisi data sebanyak 18.629 jiwa dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda. Mereka kini dialihkan menjadi PBI Jaminan Kesehatan (JK) pusat karena masuk dalam kategori desil 1-5.

    "Kita mau ada zoom secepatnya bersama seluruh Puskesmas, Puskesos, Asosiasi Klinik (Asklin), dan BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kendala administratif yang menghambat warga saat membutuhkan penanganan medis darurat," pungkas Ningning.

  • Anggaran Rp 72 Miliar Bantuan Sapi Meugang Presiden Prabowo untuk Aceh Cair

    Anggaran Rp 72 Miliar Bantuan Sapi Meugang Presiden Prabowo untuk Aceh Cair

    Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh mengonfirmasi bahwa anggaran sebesar Rp 72 miliar untuk pengadaan sapi meugang dari Presiden Prabowo Subianto telah cair. Dana tersebut akan disalurkan kepada korban bencana di 19 daerah di Aceh.

    Pemerintah Aceh dan masyarakat menyampaikan apresiasi atas persetujuan permohonan tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak bencana, terutama menjelang bulan suci Ramadan.

    Bantuan senilai Rp 72,7 miliar itu disalurkan melalui mekanisme transfer dana dari Presiden via Sekretariat Presiden ke 19 kabupaten dan kota terdampak. Ketua Partai Gerindra Aceh itu meminta bupati dan wali kota segera menindaklanjuti bantuan tersebut.

    Pembelian sapi harus sesuai alokasi dana yang telah ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing. Penyaluran bantuan ditargetkan rampung paling lambat satu hari sebelum Ramadan 1447 Hijriah.

    "Alhamdulillah, Bapak Presiden telah menyetujui permohonan pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh untuk bantuan daging sapi meugang, dan dananya telah ditransfer kemarin. Kami pemerintah Aceh serta seluruh masyarakat Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo," kata Dek Fadh, Rabu (11/2/2026).

    Penerima Bantuan Jumlah Dana (Estimasi) Prioritas
    19 Kabupaten/Kota Terdampak Bencana di Aceh Rp 72,7 Miliar Warga terdampak bencana dan masyarakat di lokasi pengungsian

    Tanggung Jawab Kepala Daerah dan Pelaporan

    Para kepala daerah diwajibkan bertanggung jawab penuh terhadap distribusi bantuan. Penyaluran harus merata, tertib, dan tepat sasaran. Prioritas utama adalah warga terdampak bencana serta masyarakat di lokasi pengungsian.

    Setelah penyaluran, pemerintah kabupaten dan kota wajib menyampaikan dokumentasi kegiatan. Laporan berupa foto atau video serta laporan singkat realisasi bantuan harus dikirim kepada Biro Isra Sekretariat Daerah Aceh.

    "Usai penyaluran, pemerintah kabupaten dan kota diwajibkan menyampaikan dokumentasi kegiatan berupa foto atau video serta laporan singkat realisasi bantuan kepada Biro Isra Sekretariat Daerah Aceh, paling lambat tiga hari setelah Ramadan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden," jelas Dek Fadh.

    Pelaporan ini paling lambat tiga hari setelah Ramadan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

  • Anggaran Sapi Meugang Rp 72 Miliar Cair, Korban Bencana Aceh Segera Terima Bantuan

    Anggaran Sapi Meugang Rp 72 Miliar Cair, Korban Bencana Aceh Segera Terima Bantuan

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah Dek Fadh, mengumumkan anggaran pembelian sapi meugang sebesar Rp 72 miliar dari Presiden Prabowo Subianto telah cair. Dana ini akan disalurkan kepada korban bencana di 19 daerah di Aceh.

    "Alhamdulillah, Bapak Presiden telah menyetujui permohonan Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh untuk bantuan daging sapi meugang, dan dananya telah ditransfer kemarin. Kami Pemerintah Aceh serta seluruh masyarakat Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo," kata Dek Fadh dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Bantuan tersebut disalurkan melalui mekanisme transfer dana dari Presiden melalui Sekretariat Presiden. Total dana sebesar Rp 72,7 miliar akan diberikan kepada 19 kabupaten dan kota terdampak.

    Bantuan sapi meugang ini bertujuan meringankan beban masyarakat. Terutama bagi mereka yang terdampak bencana, dan menjelang bulan suci Ramadan.

    Ketua Partai Gerindra Aceh itu meminta para bupati dan wali kota segera menindaklanjuti bantuan. Pembelian sapi harus sesuai alokasi dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing.

    Kepala daerah juga diminta bertanggung jawab penuh terhadap distribusi bantuan. Penyaluran harus merata, tertib, dan tepat sasaran. Prioritas diberikan kepada warga terdampak bencana dan masyarakat di lokasi pengungsian.

    Penyaluran bantuan ditargetkan rampung paling lambat satu hari sebelum Ramadan 1447 Hijriah.

    "Usai penyaluran, pemerintah kabupaten dan kota diwajibkan menyampaikan dokumentasi kegiatan berupa foto atau video, serta laporan singkat realisasi bantuan kepada Biro Isra Sekretariat Daerah Aceh, paling lambat tiga hari setelah Ramadan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden," jelas Dek Fadh.

    Daftar Daerah Penerima Bantuan

    Berikut adalah 19 kabupaten dan kota yang akan menerima bantuan sapi meugang:

    No. Kabupaten/Kota Keterangan
    1 Lhokseumawe Terdampak bencana hidrometeorologi
    2 Aceh Tamiang Terdampak bencana hidrometeorologi
    3 Pidie Jaya Terdampak bencana hidrometeorologi
    4 Aceh Timur Terdampak bencana hidrometeorologi
    5 Bireuen Terdampak bencana hidrometeorologi
    6 Langsa Terdampak bencana hidrometeorologi
    7 Aceh Utara Terdampak bencana hidrometeorologi
    8 Aceh Barat Terdampak bencana hidrometeorologi
    9 Pidie Terdampak bencana hidrometeorologi
    10 Aceh Tengah Terdampak bencana hidrometeorologi
    11 Bener Meriah Terdampak bencana hidrometeorologi
    12 Gayo Lues Terdampak bencana hidrometeorologi
    13 Aceh Tenggara Terdampak bencana hidrometeorologi
    14 Aceh Singkil Terdampak bencana hidrometeorologi
    15 Subulussalam Terdampak bencana hidrometeorologi
    16 Aceh Besar Terdampak bencana hidrometeorologi
    17 Nagan Raya Terdampak bencana hidrometeorologi
    18 Aceh Selatan Terdampak bencana hidrometeorologi
    19 Simeulue Mengalami gempa bumi saat bencana hidrometeorologi

    Pemerintah Aceh berharap bantuan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini juga merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu warga terdampak bencana. Khususnya dalam menyambut tradisi meugang dan bulan suci Ramadan.

    Sapi Meugang untuk Korban Bencana

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengabulkan permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Permintaan ini terkait penyediaan sapi meugang untuk masyarakat korban bencana.

    Pemerintah Pusat disebut akan menyalurkan sapi kepada warga di 1.455 desa.

    Dek Fadh menjelaskan, pemerintah pusat akan mengirimkan uang seharga sapi ke kabupaten/kota terdampak bencana. Dana ini kemudian digunakan untuk membeli sapi yang akan dibagikan ke masyarakat.

    Setiap desa disebut mendapatkan uang Rp 50 juta.

    "Kalau tidak salah saya per sapi Rp 50 juta dengan jumlah desa yang ditetapkan. Harga sapi di daerah kita tidak sampai Rp 50 juta mungkin mereka bisa beli 2 sapi," kata Dek Fadh kepada wartawan di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/2).