Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan layanan kesehatan bagi warga, khususnya pasien kronis dan darurat, tidak akan ditolak. Hal ini menyusul kebijakan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang berujung pada penonaktifan kepesertaan.
Khofifah menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah menyiapkan langkah mitigasi komprehensif. Tujuannya agar seluruh peserta tetap terlayani dengan baik.
Gubernur Khofifah telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat. Prioritas utama adalah keselamatan pasien di tengah proses pemutakhiran data yang sedang berlangsung.
"Prinsip utamanya adalah keselamatan pasien. Saya telah menginstruksikan OPD Pemprov Jatim yang terkait untuk memastikan tidak boleh ada penolakan layanan kesehatan bagi warga, khususnya pasien kronis dan darurat di tengah proses pemutakhiran data ini," kata Khofifah, Kamis (11/2/2026).
Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), per 1 Februari 2026, sebanyak 1.480.380 peserta PBI JK di Jawa Timur telah dinonaktifkan. Khofifah meminta masyarakat tidak panik, terutama bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan rutin.
Masa Transisi dan Jaminan Pelayanan
Kebijakan penonaktifan ini sejalan dengan perkembangan nasional dan kesepakatan antara Pemerintah Pusat serta DPR RI. Kesepakatan tersebut memberikan masa transisi selama tiga bulan ke depan.
Selama periode transisi, seluruh pelayanan kesehatan akan tetap diberikan. Pembiayaan PBI juga akan tetap ditanggung oleh Pemerintah sembari menunggu proses pemutakhiran data selesai dilaksanakan.
Sebagai bentuk langkah nyata di lapangan, Khofifah telah memerintahkan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Jawa Timur untuk melakukan langkah mitigasi strategis.
"Saat ini, seluruh jajaran OPD Pemprov yang terkait telah kami perintahkan untuk bergerak cepat untuk melakukan mitigasi strategis sebagai upaya untuk melindungi masyarakat Jawa Timur yang rentan dalam masa transisi pemutakhiran data ini berlangsung," ujarnya.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen terus memberikan pelayanan. Terutama bagi peserta yang membutuhkan penanganan medis segera akibat penyakit kronis, penyakit katastropik, maupun kondisi darurat medis.
Tabel Jumlah Peserta PBI JK yang Dinonaktifkan di Jawa Timur
| Kategori | Jumlah Peserta Dinonaktifkan | Status |
|---|---|---|
| PBI JK Jawa Timur | 1.480.380 | Dinonaktifkan per 1 Februari 2026 |
Dinas Sosial di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga telah diperintahkan untuk berkoordinasi lintas unsur. Tujuannya mempercepat pemutakhiran data dan menangani pengaduan masyarakat.
Dinsos Provinsi Jawa Timur menugaskan Pendamping PKH dan TKSK melakukan sosialisasi. Mereka juga menyisir warga desil 1-4 yang belum memiliki PBI JK agar segera diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG.
Sinergi ini diperkuat oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan tetap memprioritaskan pelayanan bagi pasien kronis seperti Hemodialisa (HD) dan Thalasemia di seluruh fasilitas kesehatan mitra. Ini untuk memastikan tidak terjadi penolakan pelayanan selama menunggu hasil pemutakhiran dari Kementerian Sosial.









