Category: Bansos

  • Kemenkes Temukan 1.824 Orang Kaya Masih Terima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

    Kemenkes Temukan 1.824 Orang Kaya Masih Terima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya ketidaktepatan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Sebanyak 1.824 orang berkategori kaya masih menerima PBI JK.

    Hal ini disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR. Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    "Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada," kata Budi, Rabu (11/2/2026).

    Adanya orang kaya yang masuk PBI JK berdampak pada kuota bantuan. Kuota PBI JK sekitar 96,8 juta, namun sebagian terisi oleh mereka yang mampu.

    "Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk, karena PBI itu kan ada kuotanya, sekitar 96,8 juta," sambungnya.

    Pemerintah memutuskan untuk merekonsiliasi data dalam tiga bulan ke depan. Proses ini menyasar 11 juta data peserta yang berubah status dari PBI menjadi non-PBI.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa rekonsiliasi akan melibatkan sejumlah lembaga. Di antaranya BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah.

    "Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI, supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana, karena pasti ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI," ujarnya.

    Penataan data ini tidak akan mengganggu layanan pasien. Terutama bagi mereka yang menderita penyakit katastropik atau kondisi kritis.

    Tujuan utama rekonsiliasi adalah memastikan bantuan tepat sasaran. Ini memungkinkan posisi PBI JK diisi oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    Berikut rincian jumlah peserta yang disorot oleh Kementerian Kesehatan:

    Kategori Jumlah Peserta Keterangan
    PBI JK Desil 10 1.824 Kategori orang kaya yang masih menerima bantuan
    Berpindah Status 11 juta Dari PBI menjadi non-PBI
    Total Kuota PBI JK 96,8 juta Estimasi jumlah kuota keseluruhan

    Proses ini akan ditinjau dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda. Mereka akan mengedukasi peserta desil 10 untuk membayar iuran BPJS secara mandiri.

    "Tapi dalam 3 bulan ini akan di-review dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa, 'Hei, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.' Kan Rp 42.000 ya. Masa nggak bisa bayar Rp 42.000 orang desil 10?'," ungkapnya.

    Penataan ini dilakukan agar kursi kepesertaan PBI JK dapat diisi oleh mereka yang lebih berhak. Dengan begitu, bantuan pemerintah akan lebih efektif dan merata.

    "Supaya apa? Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu," tuturnya.

  • MPR RI Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang Aceh di Delapan Kabupaten

    MPR RI Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang Aceh di Delapan Kabupaten

    Pimpinan MPR RI mengunjungi Banda Aceh untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang dan longsor. Bantuan disalurkan di delapan kabupaten terdampak.

    Delapan kabupaten tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Ini adalah bentuk kehadiran negara di masa pemulihan.

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan duka mendalam atas dampak bencana. Bencana ini menimbulkan korban jiwa serta kerusakan rumah dan fasilitas umum.

    Ibas menekankan bahwa pemulihan tidak hanya soal pembangunan fisik. Namun juga pemulihan harapan dan martabat keluarga terdampak. "Masih teringat, sedih dan prihatin hingga hari ini pun masih terasa. Namun kini, yang kita jaga adalah semangat menyambut asa untuk bangkit, bersatu, dan bekerja keras membangun kembali Aceh yang kuat, aman, dan lebih tangguh menghadapi masa depan," ungkap Ibas dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Ia mengapresiasi Pemerintah Aceh, kepala daerah, aparat, relawan, dan masyarakat yang bergerak cepat sejak akhir 2025. Menurutnya, gotong royong warga adalah kekuatan penting. "Di tengah keterbatasan infrastruktur, semangat gotong royong Aceh terlihat nyata melalui dapur umum, posko pengungsian, serta kerja kolektif dalam menjaga martabat warga terdampak bencana," ungkapnya.

    Ibas optimistis Aceh dapat bangkit melalui rekonstruksi terencana dan berbasis data. Ini sejalan dengan verifikasi BNPB sejak Desember 2025 hingga awal 2026.

    Ibas juga menegaskan kewajiban negara hadir secara adil dan manusiawi. "Negara wajib memastikan pemulihan berjalan secara adil, manusiawi, dan menghormati martabat korban bencana," tegasnya.

    Ia mengajak semua elemen menjadikan bencana momentum mitigasi dan pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk perlindungan masa depan anak-anak. "Pemulihan bukan sekadar membangun ulang rumah, tetapi membangun kembali harapan, kepercayaan, serta masa depan anak-anak Aceh yang lebih terlindungi," tambahnya.

    Pengawalan Proses Pemulihan

    MPR RI akan mengawal proses pemulihan agar sejalan dengan amanat konstitusi. "Aceh tidak sendiri. Dalam semangat kebangsaan, kita pastikan pemulihan berjalan transparan, berkeadilan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling terdampak," ucap Ibas.

    "Kita hadir tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa harapan, solidaritas, dan komitmen untuk memastikan Aceh bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih sejahtera," tutupnya.

    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan kunjungan delegasi MPR RI ini menindaklanjuti pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Kunjungan ini untuk memastikan tindak lanjut pemulihan.

    "Beliau (Mualem) menyampaikan berbagai kebutuhan untuk pemulihan pascabencana. Kedatangan kami ke Aceh ini adalah untuk menindaklanjuti laporan tersebut sekaligus melihat langsung kondisi di lapangan," lanjut Muzani.

    Kondisi Pengungsi dan Kebutuhan Mendesak

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melaporkan masih ada puluhan ribu warga di pengungsian. Percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap sangat dibutuhkan.

    "Pengungsi saat ini 17.000 sekian KK tinggal yang saat ini masih mengungsi atau dengan jiwa lebih kurang 69 atau 70.000 jiwa pengungsi," sebutnya.

    Ia menyebut bencana merusak fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, sekolah, dan infrastruktur. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan dampak bencana juga terasa di provinsi lain di Sumatera.

    Koordinasi Lintas Sektor

    Pemerintah pusat terus berkoordinasi lintas kementerian/lembaga. Hal ini untuk memastikan percepatan pemulihan efektif dan berkelanjutan, khususnya untuk Aceh.

    Pemerintah Aceh menyampaikan sejumlah kebutuhan percepatan pemulihan, antara lain:

    No. Kebutuhan Percepatan Pemulihan
    1 Distribusi bantuan ternak sapi meugang
    2 Dukungan kelistrikan (genset) bagi 13 desa terdampak
    3 Percepatan pembangunan hunian sementara dan skema dana tunggu
    4 Usulan pembiayaan BPJS bagi korban bencana ditanggung APBN
    5 Juklak dan Juknis khusus penanganan korban banjir
    6 Percepatan penyaluran anggaran TKD

    MPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pemulihan Aceh. Mereka juga mengapresiasi kerja keras Kepala Satgas, BNPB, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat.

    MPR RI juga menyalurkan 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket perlengkapan ibadah. Bantuan ini untuk membantu masyarakat terdampak menghadapi masa pemulihan dan menyambut Ramadhan.

    Pimpinan MPR RI yang Hadir

    Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan MPR RI, antara lain Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, dan A.M. Akbar Supratman. Plt. Sekjen MPR RI Siti Fauziah juga hadir.

    Turut hadir pimpinan dari seluruh fraksi di MPR RI, yaitu Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto. Hadir pula perwakilan DPD RI Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, perwakilan Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, dan Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan.

    Dari pemerintah Aceh dan daerah terdampak, kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah. Hadir juga Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, Bupati Bireuen H. Mukhlis, Bupati Gayo Lues Suhaidi, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Wakil Bupati Aceh Timur Teuku Zainal Abidin, Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri, Wakil Bupati Bener Meriah Ir. Armia, serta Sekretaris Daerah Aceh Tengah, Drs. Mursyid.

  • Dinsos Jabar Pastikan Reaktivasi BPJS PBI Tak Berbelit, Prioritaskan Pasien Kronis

    Dinsos Jabar Pastikan Reaktivasi BPJS PBI Tak Berbelit, Prioritaskan Pasien Kronis

    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memastikan warga yang kepesertaannya dinonaktifkan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dapat memperoleh layanan kesehatan kembali. Proses reaktivasi kepesertaan kini dipermudah.

    Warga diimbau untuk mengecek status kepesertaan BPJS PBI di klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Jika status tidak aktif, masyarakat dapat segera mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk mengurus proses reaktivasi.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menjelaskan bahwa reaktivasi dapat dilakukan dengan mekanisme yang relatif mudah. Warga tidak perlu menunggu kondisi sakit berat terlebih dahulu.

    "Yang penting bawa surat keterangan dirawat. Misalnya ada yang biasa kontrol hemodialisa, dia harus cek ke puskesmas kena tidak, kalau tidak kena bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalnya kena ya sudah tinggal minta surat keterangan dari puskesmas, datang ke Dinsos dan bisa langsung aktivasi. Jadi enggak usah nunggu sakit dulu," ujar Vini, Rabu (11/2/2026).

    Vini menambahkan, proses reaktivasi kepesertaan PBI JKN dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 1×24 jam. Hal ini karena penginputan data dilakukan langsung oleh Dinas Sosial di tingkat kota atau kabupaten.

    "Prosesnya 1×24 jam karena yang memasukkan datanya dari dinsos kota dan kabupaten," katanya.

    Prioritas untuk Penyakit Kronis

    Saat ini, reaktivasi bisa dilakukan untuk seluruh pasien PBI yang dinonaktifkan. Namun, pemerintah memprioritaskan warga dengan penyakit kronis agar tidak terputus dari layanan kesehatan rutin mereka.

    "Sekarang bisa semua pasien reaktivasi. Memang diutamakan yang punya penyakit kronis, diutamakan dan didahulukan supaya pengaktifannya cepat. Makanya kenapa kita sampaikan kepada yang punya penyakit talasemia, kanker, gagal ginjal cepat cek, khawatir ya tiba-tiba putus atau nonaktif," tutur Vini.

    Vini juga menyinggung kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) yang secara tiba-tiba memutuskan kepesertaan masyarakat dalam program BPJS PBI. "Itu yang jadi pembahasan kita juga, kalau mau memutuskan ya beri tahulah, jadi enggak kaget," ucap Vini.

    Tidak Ada Birokrasi Berbelit

    Masyarakat tidak perlu khawatir soal proses birokrasi yang berbelit. Seluruh fasilitas kesehatan telah mendapat instruksi agar tidak mempersulit warga yang ingin melakukan reaktivasi.

    "Sudah langsung, pesan gubernur secepatnya. Sudah instruksi ke puskesmas, rumah sakit, klinik tidak boleh mempersulit dan harus disiapkan formatnya," tegas Vini.

    Dengan format yang sudah diseragamkan, proses reaktivasi diharapkan berjalan lebih cepat dan tertib. "Kalau sudah ada format kan enak, nama, NIK, diagnosa, sudah tanda tangan, bawa ke dinsos untuk reaktivasi," pungkas Vini.

    Langkah-Langkah Reaktivasi BPJS PBI

    No. Langkah Deskripsi
    1 Cek Status Kepesertaan Di klinik, puskesmas, atau rumah sakit.
    2 Datangi Dinas Sosial Jika status tidak aktif, segera kunjungi Dinsos setempat.
    3 Bawa Surat Keterangan Dirawat Jika sedang atau pernah dirawat/kontrol rutin.
    4 Proses Pengajuan Petugas Dinsos akan menginput data reaktivasi.
    5 Aktivasi Kepesertaan aktif kembali dalam maksimal 1×24 jam.
  • Mensos Gus Ipul Instruksikan Jajaran Kemensos Bekerja Berbasis Data Akurat di Bekasi

    Mensos Gus Ipul Instruksikan Jajaran Kemensos Bekerja Berbasis Data Akurat di Bekasi

    Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menginstruksikan jajarannya untuk bekerja berbasis data akurat dan membumi pada tahun 2026. Hal ini disampaikan agar manfaat program Kemensos dapat langsung dirasakan masyarakat.

    Gus Ipul menyampaikan arahan tersebut saat Rapat Sinkronisasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Tahun Anggaran 2027. Acara ini berlangsung di Hotel Fairfield Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/2).

    Dalam kesempatan tersebut, turut dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Pakta Integritas Tahun 2026.

    Gus Ipul menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap intervensi program Kemensos. Ia juga menyebut tahun 2025 sebagai masa penyesuaian untuk menyelaraskan program dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

    “Mulailah bekerja dengan data yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua intervensi program harus berbasis data,” ujar Gus Ipul, Rabu (11/2/2026).

    Perhatian Khusus untuk 'The Invisible People'

    Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap kelompok masyarakat yang sering terabaikan dalam pembangunan, atau yang disebut 'the invisible people'. Gus Ipul menegaskan tugas Kemensos adalah memastikan mereka tidak terlewat.

    “Presiden memiliki atensi luar biasa kepada 'the invisible people' ini. Mereka ada di sekitar kita, tapi sering luput dari perhatian,” kata Gus Ipul.

    “Karena itu, tugas kita memastikan mereka tidak terlewat,” sambungnya.

    Tugas Kemensos memiliki dasar konstitusional kuat, yakni Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengamanatkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini harus diterjemahkan dalam kerja nyata terarah dan berkelanjutan.

    Program Sosial Harus Membumi

    Gus Ipul mengingatkan agar seluruh jajarannya tidak terjebak pada rutinitas administratif. Namun, memastikan masyarakat memahami dan merasakan manfaat program yang dijalankan. Pesan program juga harus sampai ke publik secara sederhana.

    “Kerja kita harus membumi. Bukan hanya rapi di laporan, tapi dipahami masyarakat dan dirasakan dampaknya,” kata Gus Ipul.

    Program perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial Kemensos harus saling terhubung antar satuan kerja. Selain itu, disertai mitigasi risiko serta disusun dengan tahapan waktu terukur.

    Daftar Pejabat yang Hadir

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kemensos. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam menjalankan arahan Mensos Gus Ipul.

    Jabatan Nama Pejabat
    Sekretaris Jenderal Robben Rico
    Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih
    Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo
    Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin
    Inspektur Jenderal Dody Sukmono

    Selain nama-nama tersebut, hadir pula jajaran Kepala Biro (Kabiro), Staf Khusus (Stafsus), Tenaga Ahli Menteri, serta Kepala Sentra dan Balai Kemensos di seluruh Indonesia.

    Menyambut 2026 dengan Semangat Baru

    Gus Ipul mengajak seluruh jajaran Kemensos menjaga semangat kerja dan tanggung jawab bersama. Hal ini dilakukan dalam menyongsong tahun 2026 agar lebih banyak prestasi dapat diukir dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Mari kita songsong 2026 ini dengan penuh semangat. Mudah-mudahan semakin banyak prestasi yang bisa kita ukir, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Gus Ipul.

  • Pemerintah Mulai Salurkan Bansos Reguler dan Adaptif pada Kuartal I 2026

    Pemerintah Mulai Salurkan Bansos Reguler dan Adaptif pada Kuartal I 2026

    Pemerintah Indonesia akan memulai distribusi bantuan sosial (bansos) pada kuartal I-2026. Penyaluran bansos ini di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos).

    Bantuan tersebut mencakup dua kategori utama, yakni bansos reguler dan bansos adaptif untuk penanganan bencana. Targetnya adalah 18 juta keluarga.

    Bansos reguler meliputi bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan menjangkau 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Anggaran yang disiapkan untuk bansos reguler mencapai Rp 17,5 triliun.

    "Bansos bantuan sembako dan program keluarga harapan yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp 17,5 triliun," ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Penyaluran Bansos Bencana

    Selain bansos reguler, pemerintah juga mengalokasikan bantuan untuk korban bencana. Dana ini ditujukan bagi daerah yang terkena musibah, termasuk Sumatera dan wilayah lainnya.

    Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bansos bencana adalah sekitar Rp 2,3 triliun.

    Realisasi Anggaran dan Mekanisme Penyaluran

    Total anggaran bansos yang dikelola Kemensos untuk asistensi rehabilitasi sosial adalah Rp 20 triliun. Hingga saat ini, sekitar Rp 17 triliun telah disalurkan.

    "Sampai hari ini sudah kita salurkan lebih dari Rp 17 triliun sisanya akan menyusul untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insyaallah sampai lebaran dan kami akan salurkan pada triwulan kedua nanti di bulan April, Mei, dan Juni," jelas Mensos.

    Penyaluran bansos Kemensos akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Data penerima bansos bersifat dinamis.

    Data tersebut berpedoman pada data tunggal yang diperbarui oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini memungkinkan adanya perubahan penerima setiap periode.

    Daftar Anggaran Bansos Kemensos

    Jenis Bansos Anggaran (Triliun Rupiah)
    Bansos Reguler (Sembako & PKH) 17.5
    Bansos Bencana 2.3
    Asistensi Rehabilitasi Sosial (Total) 20

    "Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan tiga tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial," terang Mensos.

  • Gianyar Reaktivasi 12.204 PBI-JKN Dinonaktifkan Berdasarkan SK Mensos

    Gianyar Reaktivasi 12.204 PBI-JKN Dinonaktifkan Berdasarkan SK Mensos

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar tengah mereaktivasi 12.204 kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Para penerima ini sebelumnya sempat dinonaktifkan. Proses reaktivasi difasilitasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Klungkung.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Gusti Ngurah Catur Wiguna, menyatakan bahwa Pemkab Gianyar sedang berproses untuk reaktivasi tersebut, pada Selasa (10/2/2026). Ia menegaskan bahwa ini bukan pengalihan ke kepesertaan BPJS lain.

    Reaktivasi kepesertaan PBI-JKN ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial (SK Mensos) Nomor 3/HUK/2026. SK ini menjadi landasan hukum bagi proses pengaktifan kembali kepesertaan yang dinonaktifkan.

    Gusti Ngurah Catur Wiguna mengatakan, "Pemkab sedang berproses untuk reaktivasi."

    Menurut Wiguna, banyak warga Gianyar penerima JKN-PBI telah mengurus kembali status kepesertaannya. Total pemegang BPJS PBI di Gianyar mencapai 137.786 orang.

    "Jadi bukan beralih ke kepesertaan BPJS lain. Tapi, mereaktivasi. Jadi, tetap peserta PBI," kata Wiguna.

    Mekanisme Pengurusan Reaktivasi

    Kepala Dinas Sosial Gianyar, Tri Budi Artanto, mengungkapkan bahwa warga dapat mengaktifkan kembali kepesertaan JKN-PBI melalui Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) Dinsos Gianyar.

    "Reaktivasi sudah dilayani di SIKNG Dinas Sosial," kata Budi.

    Warga juga bisa melakukan reaktivasi JKN-PBI di kantor Dinas Sosial Gianyar pada jam kerja. Syarat yang diperlukan adalah Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan dari rumah sakit.

    "Ada beberapa masyarakat sudah datang ke kantor Dinas Sosial Gianyar. Sudah saya layani," imbuh Budi.

    Daftar Syarat Reaktivasi PBI-JKN

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat pengusulan reaktivasi PBI-JKN. Permintaan ini tertuang dalam surat edaran (SE) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Bali, Dewa Made Indra.

    Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk reaktivasi:

    Persyaratan Keterangan
    Status Penonaktifan Peserta masuk daftar penonaktifan Mei 2025
    Kategori Ekonomi Masyarakat miskin dan rentan miskin
    Kondisi Kesehatan Mengidap penyakit kronis, katastropik, atau darurat medis
    Dokumen Pendukung Kartu Keluarga (KK)
    Surat Keterangan Surat keterangan dari rumah sakit
  • Cek Daftar Penerima BPNT 2026 Terbaru, Besaran dan Syarat Kemensos

    Cek Daftar Penerima BPNT 2026 Terbaru, Besaran dan Syarat Kemensos

    Kabar mengenai bantuan sosial (bansos) menjadi topik yang paling dinanti masyarakat Indonesia, terutama menjelang tahun 2026. Salah satu yang paling ditunggu adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Bantuan ini sering disebut sebagai bantuan sembako. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), BPNT bukan sekadar angka saldo, tetapi juga penopang kebutuhan hidup di tengah gejolak ekonomi.

    BPNT adalah bantuan sosial pemerintah berupa uang elektronik. Dana ini khusus digunakan untuk berbelanja bahan makanan pokok.

    Penerima dapat membeli beras, telur, dan protein lain di e-warong atau agen resmi. Berbeda dengan uang tunai, saldo BPNT tidak dapat diambil secara bebas.

    Skema penyaluran periode Januari-Maret 2026 dilakukan untuk tiga bulan sekaligus. Besaran bantuan adalah Rp 200.000 per bulan. Jadi, total yang diterima KPM mencapai Rp 600.000.

    Tujuan penyaluran ini untuk memastikan ketahanan pangan keluarga prasejahtera pada kuartal pertama 2026.

    Kriteria Penerima BPNT 2026

    Pemerintah semakin memperketat akurasi data penerima agar bantuan tidak salah sasaran. Kriteria utama penerima BPNT tahun 2026 adalah sebagai berikut:

    Kriteria Keterangan
    Terdaftar di DTKS Masyarakat wajib terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kemensos.
    Masuk Desil Rendah Fokus bantuan diberikan kepada masyarakat desil 1 hingga 4.
    Bukan ASN/TNI/Polri Penerima bukan anggota atau keluarga aparat negara/pegawai pemerintahan.

    Kriteria ini bertujuan menjamin bantuan tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan.

    Cara Cek Penerima BPNT 2026

    Kementerian Sosial menyediakan dua cara resmi yang praktis untuk memeriksa daftar penerima BPNT 2026. Proses ini dapat dilakukan dari rumah hanya dengan modal smartphone dan KTP.

    1. Melalui Situs Web Resmi

    Cara ini sangat cocok bagi Anda yang tidak ingin menginstal aplikasi tambahan di ponsel. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka browser (Chrome/Safari) dan kunjungi https://cekbansos.kemensos.go.id/

    Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sesuai KTP Anda.

    Ketik nama lengkap Penerima Manfaat (pastikan ejaannya persis seperti di KTP).

    Masukkan huruf kode (captcha) yang muncul. Jika sulit terbaca, klik ikon "refresh".

    Klik tombol "Cari Data".

    Sistem akan mencari nama Anda. Jika terdaftar, akan muncul tabel berisi status "YA" pada kolom BPNT, lengkap dengan periode distribusinya.

    2. Melalui Aplikasi "Cek Bansos"

    Aplikasi ini sangat berguna bagi Anda yang ingin memantau bantuan secara berkala. Ikuti langkah-langkah berikut:

    Unduh aplikasi "Cek Bansos" resmi dari Kemensos di Google Play Store atau App Store.

    Buat akun baru menggunakan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK).

    Anda akan diminta mengunggah foto KTP dan swafoto memegang KTP untuk keamanan.

    Tunggu verifikasi, akun biasanya akan aktif dalam 1-3 hari kerja.

    Setelah login, pilih menu "Cek Bansos" dan masukkan data diri.

    Mengecek status BPNT 2026 kini jauh lebih mudah berkat transparansi digital dari Kemensos. Pastikan Anda hanya menggunakan kanal resmi yaitu situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi seluler resmi untuk menghindari kebocoran data pribadi.

    Dengan informasi yang tepat, Anda bisa mengakses hak Anda dengan aman dan nyaman.

  • Pemkot Denpasar Aktifkan Kembali BPJS PBI bagi 24.401 Warga, Siapkan Anggaran Rp 62 Miliar

    Pemkot Denpasar Aktifkan Kembali BPJS PBI bagi 24.401 Warga, Siapkan Anggaran Rp 62 Miliar

    Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar kembali mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi 24.401 warganya. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat di tengah penonaktifan kepesertaan nasional.

    Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan kebijakan ini tetap berjalan. Pemkot Denpasar berkomitmen menanggung pembiayaan demi kepentingan kesehatan warganya, meskipun ada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

    Langkah pengaktifan ini dilakukan bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,23 miliar untuk pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat pada Januari dan Februari 2026.

    “Secara keseluruhan, Pemkot Denpasar telah menyiapkan dana Rp 62,28 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan selama setahun,” terang Jaya Negara dalam siaran pers yang detikBali terima, Selasa (10/2/2026).

    Pemkot Denpasar juga segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan dapat kembali menikmati layanan kesehatan di rumah sakit saat dibutuhkan.

    Prioritas Kesehatan Masyarakat

    Aspek kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ini. Jaya Negara menilai pentingnya kebijakan tersebut agar warga tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan yang layak ke depannya.

    “Nanti sambil jalan, kami akan melakukan verifikasi terhadap kepesertaan ini. Bisa jadi dari jumlah tersebut memang ada perubahan status ekonomi dari peserta,” imbuhnya.

    Layanan Informasi dan Data Kepesertaan

    Dinas Sosial Kota Denpasar turut berkoordinasi terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty.

    Masyarakat Kota Denpasar dapat menghubungi Dinsos Denpasar melalui layanan WhatsApp di nomor 0818-357-417. Layanan ini juga untuk menginformasikan jika ada warga mendadak non-aktif.

    “Untuk layanan Pobia secara online juga dapat menginformasikan jika ada warga mendadak non-aktif langsung bisa menghubungi ke nomor WhatsApp tersebut,” jelas Laxmy.

    Data Kepesertaan BPJS Kesehatan di Denpasar

    Periode Jumlah Peserta Aktif Persentase Cakupan
    1 Februari 2026 593.145 jiwa 87,69%
    Semester I 2025 676.383 jiwa –

    Berdasarkan data Pemkot Denpasar, sejak 1 Februari 2026, jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 593.145 jiwa atau sekitar 87,69 persen. Sementara total kepesertaan pada semester I Tahun 2025 tercatat sebanyak 676.383 jiwa.

    Laxmy menambahkan, warga Kota Denpasar yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 5 tercatat sebanyak 14.393 jiwa. Pemkot Denpasar juga menyiapkan kuota kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 113.505 jiwa per bulan.

    “Kami berharap, ini bisa membantu jaminan layanan kesehatan terhadap masyarakat,” pungkas Laxmy.

  • Warga Surabaya Dinonaktifkan dari JKN PBI JK, Pemkot Pastikan Pelayanan Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

    Warga Surabaya Dinonaktifkan dari JKN PBI JK, Pemkot Pastikan Pelayanan Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

    Penonaktifan puluhan ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Surabaya menjadi sorotan publik. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Februari 2026 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.

    Masyarakat tidak perlu khawatir, karena pelayanan kesehatan gratis bagi warga Surabaya tetap berlaku. Peserta yang dinonaktifkan juga memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Muhammad Aras menjelaskan bahwa sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan. Proses ini bertujuan untuk pembaruan data secara berkala oleh Kementerian Sosial.

    Pembaruan data ini dilakukan agar kepesertaan PBI JK tepat sasaran. Peserta yang dinonaktifkan akan digantikan dengan peserta baru yang memenuhi kriteria.

    "Dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026, sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Kota Surabaya telah dinonaktifkan, untuk digantikan dengan peserta baru. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran," kata Aras, pada Selasa (10/2/2026).

    Kriteria Pengaktifan Kembali Kepesertaan

    Terdapat tiga kriteria bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan untuk bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya. Kriteria ini penting untuk dipahami oleh masyarakat.

    • Termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026.
    • Berdasarkan verifikasi di lapangan, termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin.
    • Termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis.

    "Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan berdasarkan SK Kementerian Sosial dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta PBI, yang bersangkutan dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri," ujarnya.

    Cara Mendaftar Peserta Mandiri

    Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan dan tidak lagi memenuhi kriteria, dapat mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Proses pendaftaran ini dapat dilakukan melalui beberapa kanal layanan.

    Pendaftaran peserta PBPU mandiri dapat dilakukan melalui layanan WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811 8165 165, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, serta dengan mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya.

    Masyarakat diimbau rutin mengecek status keaktifan kepesertaan. Hal ini bisa dilakukan melalui kanal layanan BPJS Kesehatan. Jika kepesertaan PBI JK diketahui tidak aktif, dapat segera diantisipasi.

    Bantuan Informasi di Rumah Sakit

    Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit dan memerlukan bantuan atau informasi, dapat menghubungi petugas BPJS SATU! Petugas ini dapat diidentifikasi dari nama, foto, dan nomor kontak yang terpampang di ruang publik rumah sakit.

    Selain itu, dapat juga menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP). Petugas PIPP secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien.

    "Bagi peserta JKN yang sedang berobat di RS, jika memerlukan bantuan atau informasi, dapat menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU! sudah pasti terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. Selain itu, juga bisa menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien," jelasnya.

    Tujuan Penonaktifan dan Kategori Desil

    Kepala Dinkes Surabaya Nanik Sukristina menegaskan bahwa tujuan penonaktifan PBI JK adalah untuk pembaruan data Kemensos. Ini untuk memastikan kepesertaan yang memenuhi kriteria agar bantuan tepat sasaran.

    "Data warga dinonaktifkan karena beberapa ada yang bukan kategori Desil 1-5. Desil adalah tingkat kesejahteraan ekonomi dalam kelompok masyarakat. Semakin rendah angka desilnya, maka semakin rendah pula kesejahteraan ekonominya. Sedangkan desil 1-5 terdiri dari lima kelompok kategori kesejahteraan, yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan menengah bawah," kata Nanik.

    Kategori Desil Kesejahteraan Ekonomi
    Desil Kategori Kesejahteraan
    1 Sangat Miskin
    2 Miskin
    3 Hampir Miskin
    4 Rentan Miskin
    5 Menengah Bawah

    Pelayanan Kesehatan Gratis Tetap Dijamin Pemkot

    Nanik Sukristina juga menjelaskan bahwa warga yang datanya dinonaktifkan masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari Pemkot Surabaya. Pemkot memiliki program Universal Health Coverage (UHC) untuk memfasilitasi kesehatan warga.

    Program UHC ini berlaku bagi warga Surabaya yang sesuai kriteria dan ketentuan. Ini menjadi jaminan bagi warga agar tidak perlu panik terkait penonaktifan kepesertaan PBI JK.

    "Yang pasti kami pemerintah kota berharap kepada masyarakat agar tidak panik dan pelayanan masih tetap diberikan kepada masyarakat. Terutama, bagi warga miskin yang sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun dengan faskes kelas 3. Jadi, mereka tetap mendapatkan pelayanan gratis," pungkasnya.

  • Kemensos Jakarta Pastikan Akurasi Data Bansos Lewat Verifikasi Tingkat Desa

    Kemensos Jakarta Pastikan Akurasi Data Bansos Lewat Verifikasi Tingkat Desa

    Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka berkunjung ke kantor Kementerian Sosial (Kemensos) guna membahas pentingnya data tunggal yang akurat. Data ini krusial agar bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan dapat berdampak nyata dalam mengentaskan kemiskinan.

    Kedatangan Rieke disambut langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyatakan pertemuan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan data nasional semakin akurat ke depannya.

    "Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat data kita. Jadi dengan perspektifnya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat," kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, dikutip dari siaran pers, Selasa (10/2/2026).

    Gus Ipul menyampaikan terima kasih atas kepedulian Rieke Diah Pitaloka sebagai wakil rakyat. Rieke dinilai aktif dalam memberikan pandangan mengenai pentingnya penguatan Satu Data Indonesia.

    Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS dan dimutakhirkan bersama Kemensos, kini menjadi acuan seluruh program pemerintah. Proses verifikasi dan validasi data kini dimulai dari tingkat desa.

    "Mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti, mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke. Jadi intinya semua yang kita diskusikan dalam rangka untuk menghadirkan data yang semakin akurat," kata Gus Ipul.

    Tantangan Pemutakhiran Data

    Meski demikian, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait pemutakhiran data. Data bersifat dinamis, sehingga pemutakhiran berkala serta partisipasi masyarakat dan pemerintah menjadi kunci data akurat.

    Intervensi pemerintah, khususnya dalam penyaluran bansos dan program pemberdayaan Kemensos, akan lebih berdampak jika datanya tepat sasaran.

    Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam pemutakhiran data:

    Aspek Keterangan
    Sifat Data Dinamis (berubah seiring waktu)
    Kunci Akurasi Pemutakhiran berkala & partisipasi masyarakat/pemerintah
    Tujuan Intervensi pemerintah lebih berdampak
    Dampak Bansos Efektif meningkatkan kesejahteraan sosial

    "Kalau bansosnya tepat sasaran, itu akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial," jelas Gus Ipul.

    Ke depan, pemerintah akan berupaya melakukan sosialisasi perubahan data secara bersama-sama. Sosialisasi ini melibatkan pemerintah daerah dan wakil rakyat di parlemen untuk menghindari kebingungan di masyarakat.

    "Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua," kata Gus Ipul.

    Kebijakan Berbasis Data

    Rieke menambahkan, pembenahan data merupakan persoalan mendasar yang kerap terabaikan. Padahal, data yang aktual, akurat, dan relevan adalah basis utama kebijakan pembangunan.

    Rieke menekankan bahwa kebijakan berbasis data adalah kunci implementasi Pasal 33 UUD 1945, terutama di bidang kesejahteraan sosial, dengan Kemensos sebagai sektor utama.

    Menurutnya, penguatan kebijakan berbasis data menemukan momentum sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo. Prabowo menegaskan pentingnya peningkatan data yang akurat sebagai arus utama seluruh kebijakan pemerintah.

    "Kita tidak bisa lagi mengacu pada data-data yang kurang faktual, sehingga data-driven itu menjadi pengarusutamaan dari semua kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo," kata Rieke Diah Pitaloka.