Category: Bansos

  • Warga Surabaya Kaget, Nama Hilang dari Daftar Penerima Bansos Akibat Perubahan Desil

    Warga Surabaya Kaget, Nama Hilang dari Daftar Penerima Bansos Akibat Perubahan Desil

    Warga Surabaya dihebohkan oleh perubahan status penerima bantuan sosial (bansos). Banyak nama tiba-tiba tak lagi terdaftar sebagai penerima. Pergeseran kategori desil dalam data kesejahteraan menjadi penyebab utama.

    Desil bansos merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sistem ini dibagi menjadi 10 kategori. Mulai dari desil 1 (sangat miskin) hingga desil 10 (paling sejahtera).

    Pemerintah menggunakan sistem ini untuk menentukan siapa yang berhak menerima bansos. Masyarakat bisa mengecek status desil secara daring melalui ponsel.

    Seluruh penduduk Indonesia dikelompokkan dalam 10 tingkatan kesejahteraan. Ini disebut desil. Desil 1 adalah kelompok paling membutuhkan. Desil 10 merupakan kelompok paling sejahtera.

    Setiap desil mewakili 10% dari total populasi. Pengelompokan ini berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Data desil menjadi dasar pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan.

    Makna Desil 1-10 dalam Penyaluran Bansos

    Pemerintah membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok desil. Setiap kategori mencerminkan kondisi ekonomi berbeda. Ini menjadi dasar penentuan prioritas penerima bansos.

    Berikut penjelasan arti desil 1 hingga desil 10:

    • Desil 1: Sangat Miskin
      Masyarakat di posisi ekonomi paling dasar. Kelompok ini prioritas utama untuk semua jenis bansos. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pokok harian.
    • Desil 2: Miskin
      Memiliki pendapatan rendah. Sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga sembako.
    • Desil 3: Hampir Miskin
      Kelompok yang tidak tergolong miskin ekstrem. Namun sangat rawan jatuh miskin jika terjadi PHK atau masalah ekonomi lain.
    • Desil 4: Rentan Miskin
      Kondisinya relatif stabil secara ekonomi. Masih layak menerima bantuan tertentu. Contohnya bantuan pendidikan atau kesehatan.
    • Desil 5: Pas-pasan
      Berada di ambang batas aman. Biasanya memiliki pekerjaan tetap. Penghasilannya pas-pasan untuk kebutuhan hidup. Berpeluang mendapat beberapa jenis bantuan.
    • Desil 6-10
      Dianggap cukup sejahtera. Aman dari risiko kemiskinan. Tidak masuk prioritas penerima bansos reguler.

    Program Bansos untuk Desil 1-5

    Pemerintah menetapkan batasan desil tertentu untuk setiap program bantuan sosial. Ini agar penyaluran bansos tepat sasaran. Umumnya, kelompok Desil 1 hingga Desil 5 menjadi prioritas utama penerima bansos.

    Program Bansos Target Desil
    PKH (Program Keluarga Harapan) Desil 1-4
    BPNT (Sembako) Desil 1-5
    PBI-JK (Kesehatan) Desil 1-5

    Cara Mudah Mengecek Status Desil Online

    Masyarakat kini tidak perlu datang ke kantor desa. Pengecekan status bantuan bisa dilakukan secara daring. Berikut cara mengecek desil dan penerima bansos:

    Melalui Website Resmi

    Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. Pilih wilayah domisili sesuai KTP. Ketik nama lengkap sesuai KTP. Input kode captcha yang muncul di layar. Klik Cari Data. Hasilnya akan menunjukkan Anda terdaftar di bansos apa dan status Desil penerima.

    Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi resmi Cek Bansos di Play Store atau App Store. Buat akun baru menggunakan NIK, nomor KK, serta unggah swafoto dengan KTP. Setelah verifikasi akun selesai, login. Masuk ke menu Profil. Di sana penerima bisa melihat kategori desil dan detail bantuan yang diterima.

    Solusi Jika Status Desil Tidak Sesuai

    Data desil bersifat dinamis. Data dapat diperbarui secara berkala. Biasanya sebelum tanggal 26 setiap bulan. Jika merasa kategori desil tidak sesuai kondisi ekonomi, penerima bisa melakukan langkah berikut:

    • Lakukan sanggahan mandiri melalui fitur "Usul-Sanggah" di aplikasi Cek Bansos.
    • Lapor ke operator desa. Hubungi petugas SIKS-NG di desa/kelurahan. Lakukan pemutakhiran data DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).

    Perubahan kategori desil dapat mempengaruhi pencairan bantuan sosial. Masyarakat disarankan rutin mengecek status desil. Pastikan data kependudukan di Dukcapil tetap aktif dan sinkron agar tidak kehilangan hak bantuan.

  • Mensos Gus Ipul Paparkan Pembaruan Data PBI-JK di DPR RI

    Mensos Gus Ipul Paparkan Pembaruan Data PBI-JK di DPR RI

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan pembaruan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dalam Sarasehan Kesehatan Nasional di DPR RI. Penataan data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Gus Ipul menegaskan tugas Kementerian Sosial berkaitan langsung dengan amanat Pasal 34 UUD 1945. Pasal tersebut mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang diimplementasikan melalui berbagai program perlindungan dan jaminan sosial.

    "Kami diberi mandat oleh Presiden untuk melaksanakan Pasal 34 UUD 1945. Salah satu implementasinya adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan sosial," ujar Gus Ipul, Kamis (12/2/2026).

    Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi rujukan utama bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyalurkan berbagai intervensi sosial.

    "Sejak itu seluruh intervensi sosial harus mengacu pada DTSEN. Data ini memang belum sempurna, tetapi terus diperbaiki melalui verifikasi, validasi, dan ground check," katanya.

    Dalam pelaksanaan PBI-JK, Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data penerima berdasarkan DTSEN. Data yang telah ditetapkan kemudian disampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk diteruskan kepada BPJS Kesehatan.

    Pembayaran iuran PBI-JK yang bersumber dari APBN dilakukan melalui Kementerian Kesehatan. Hal ini memastikan proses penyaluran bantuan berjalan sesuai prosedur.

    Cakupan dan Anggaran PBI-JK

    Saat ini, jumlah peserta PBI-JK yang dibiayai APBN tercatat sebanyak 96,8 juta jiwa. Nilai iuran mencapai lebih dari Rp4 triliun per bulan.

    Jika digabungkan dengan peserta yang dibiayai melalui APBD, total penerima pembiayaan jaminan kesehatan dari anggaran negara mencapai lebih dari 150 juta jiwa. Angka ini setara dengan sekitar 55 persen dari total penduduk Indonesia.

    "Artinya lebih dari separuh penduduk Indonesia pembiayaan jaminan kesehatannya dibantu oleh uang negara, baik melalui APBN maupun APBD," ujarnya.

    Optimalisasi Data dan Penyesuaian Penerima

    Gus Ipul menjelaskan, dalam DTSEN penduduk dikelompokkan ke dalam desil 1 hingga desil 10 berdasarkan tingkat kesejahteraan. Program PBI-JK diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 sampai desil 5.

    Dari hasil pemadanan data, ditemukan sekitar 54 juta jiwa pada desil 1-5 yang sebelumnya belum menerima PBI-JK. Di sisi lain, lebih dari 15 juta jiwa pada desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.

    Berikut adalah perbandingan data penerima PBI-JK sebelum dan sesudah penyesuaian DTSEN:

    Kategori Sebelum Penyesuaian (Juta Jiwa) Setelah Penyesuaian (Juta Jiwa)
    Belum Menerima PBI-JK (Desil 1-5) 54 Meningkat
    Menerima PBI-JK (Desil 6-10) >15 ~0.045

    "Sekarang inclusion error turun signifikan. Penerima dari desil 6-10 tinggal sekitar 45 ribu lebih, sementara penerima di desil 1 dan desil 2 meningkat setelah penyesuaian berbasis DTSEN," jelasnya.

    Selain itu, Mensos menyampaikan adanya mekanisme reaktivasi bagi peserta nonaktif. Kebijakan ini termasuk reaktivasi terhadap lebih dari 106 ribu peserta dengan penyakit kronis dan katastropik.

    Langkah ini memastikan mereka tetap dapat mengakses layanan kesehatan, sembari proses verifikasi lanjutan dilakukan. Penetapan penerima manfaat dilakukan Kementerian Sosial berdasarkan DTSEN melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Data kemudian diteruskan kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

  • MPR RI Salurkan 30 Ribu Bantuan untuk Korban Bencana di Aceh

    MPR RI Salurkan 30 Ribu Bantuan untuk Korban Bencana di Aceh

    Dukungan penuh dan koordinasi solid jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI menjadi kunci sukses kunjungan Pimpinan MPR RI ke Provinsi Aceh. Kunjungan tersebut dalam rangka menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana.

    Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, S.E., M.M., yang akrab disapa Titi. Kunjungan merupakan hasil rapat pimpinan yang memutuskan penyerahan bantuan.

    Sebanyak 30 ribu paket bantuan diserahkan kepada masyarakat terdampak di delapan kabupaten di Aceh. Bantuan tersebut terdiri atas 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket alat ibadah.

    "Begitu keputusan pimpinan diambil, kami langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan mengirim tim advance untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana," ujar Titi, Kamis (12/2/2026).

    Pada Selasa (10/2), Pimpinan MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Kunjungan ini bertujuan menyerahkan bantuan kepada delapan kabupaten terdampak bencana.

    Rombongan Pimpinan dan Kabupaten Penerima Bantuan

    Rombongan dipimpin Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani bersama para Wakil Ketua MPR RI. Mereka adalah Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    Penyaluran bantuan didampingi Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Ia juga menjabat Kepala Satuan Tugas Percepatan Pembangunan dan Pemulihan Pascabencana Wilayah Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Hadir pula Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ir. Abraham Paul Liyanto dan Ketua Kelompok DPD untuk MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara. Jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI yang mendampingi termasuk Plt Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah.

    Turut serta Deputi Bidang Administrasi MPR RI Heri Herawan dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI Agus Subagyo. Mereka memastikan kelancaran kegiatan di lapangan.

    Delapan kabupaten penerima bantuan adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah, dan satu wilayah lainnya di Aceh.

    Kabupaten Penerima Bantuan Jenis Bantuan Jumlah
    Aceh Tamiang Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket
    Aceh Timur Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket
    Aceh Tengah Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket
    Aceh Utara Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket
    Pidie Jaya Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket
    Gayo Lues Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket
    Bener Meriah Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket
    Satu Wilayah Lainnya di Aceh Sembako, Alat Ibadah 3.750 paket

    Prosesi Penyerahan dan Koordinasi Intensif

    Bantuan yang telah didistribusikan ke masing-masing kabupaten, secara simbolis diserahkan di Kantor Pemprov Aceh. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E., menerima bantuan tersebut secara langsung.

    Koordinasi dilakukan secara intensif dengan Gubernur Aceh dan jajaran pemerintah daerah. Penyesuaian lokasi kegiatan akhirnya diputuskan berlangsung di Kantor Gubernur Aceh.

    Pada hari pelaksanaan, Wakil Gubernur hadir mewakili gubernur untuk menerima rombongan Pimpinan MPR RI. Semua aspek teknis dipersiapkan secara matang.

    Para pimpinan MPR RI mendapat dukungan keberangkatan menggunakan pesawat TNI AU. Persiapan juga mencakup penyusunan alur acara hingga daftar undangan.

    Pengaturan waktu yang ketat juga menjadi prioritas. Kunjungan yang semula dijadwalkan pada 9 Februari kemudian disesuaikan menjadi 10 Februari.

    Moda transportasi yang awalnya direncanakan menggunakan pesawat komersial juga diubah. Perubahan ini demi efektivitas waktu dan kelancaran agenda.

    "Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam satu hari. Kami harus memastikan semua agenda berjalan tepat waktu karena ada batasan jadwal penerbangan kembali. Alhamdulillah, seluruh kegiatan berlangsung on schedule," jelasnya.

    Bantuan telah sampai ke masing-masing kabupaten penerima. Prosesi penyerahan dilakukan simbolis di Kantor Gubernur Aceh.

    Distribusi bantuan telah lebih dahulu dikirimkan ke delapan kabupaten tersebut. Untuk menjaga transparansi, kegiatan itu juga disiarkan secara daring.

    Silaturahmi dengan Ulama dan Semangat Solidaritas

    Selain agenda penyerahan bantuan, rombongan Pimpinan MPR RI juga bersilaturahmi dengan para ulama. Mereka mengunjungi Pondok Pesantren Dayah Mahyal Ulum Al Aziziyah.

    Kunjungan tersebut menjadi bentuk penghormatan atas peran tokoh agama. Para ulama dinilai membantu masyarakat bangkit pascabencana.

    Kunjungan tersebut disambut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali. Beliau juga Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Sibreh, Aceh Besar.

    Sejumlah ulama kharismatik Aceh turut hadir. Di antaranya Waled Nuruzzahri dan Syekh Hasanol Basry (Abu Mudi).

    Hadir pula Wakil Ketua MPU Aceh Prof. Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, serta Wakil Ketua I PWNU Aceh Tgk. H. Iskandar Zulkarnaen. Para pimpinan dayah dari Aceh Besar dan Banda Aceh juga turut memeriahkan acara.

    "Kami ingin merangkul para ulama. Aceh memiliki kekuatan religius yang sangat kuat, dan para ulama turut berperan besar dalam menyemangati masyarakat saat bencana terjadi," katanya.

    Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari semangat kebersamaan dan dedikasi seluruh pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI. Keterlibatan dari berbagai biro terkait sangat krusial.

    Mulai dari Bidang Administrasi, Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, hingga Biro Persidangan dan Pemasyarakatan. Semua menunjukkan solidaritas tinggi.

    "Koordinasi tidak boleh putus. Kami harus menjadi satu tim dengan satu tujuan, yaitu suksesnya acara. Bahkan ada pegawai yang membantu mengatur lalu lintas dan parkir, hal-hal di luar tugas formalnya, demi memastikan kegiatan berjalan lancar," ujarnya.

    Melihat langsung kondisi masyarakat Aceh, Titi mengaku optimistis daerah tersebut mampu bangkit kembali. Semangat dan ketangguhan masyarakat Aceh menjadi modal kuat.

    "Aceh pernah porak-poranda karena tsunami, tetapi mampu bangkit. Saya yakin kali ini pun Aceh akan kembali pulih. Ini bukan hanya perjuangan masyarakat Aceh, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang bahu-membahu membantu," tuturnya.

    Ia berharap semangat ketahanan dan daya juang masyarakat Aceh dapat menjadi inspirasi. Seluruh bangsa diharapkan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai ujian.

    "Jangan pernah putus asa. Jika Aceh bisa bangkit dari bencana besar, maka kita semua pun harus memiliki semangat yang sama untuk terus bertahan dan bangkit," pungkasnya.

  • Menteri Sosial Tekankan Pembaruan Data PBI-JK di Jakarta

    Menteri Sosial Tekankan Pembaruan Data PBI-JK di Jakarta

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah dalam memutakhirkan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK).

    Pembaruan data ini bertujuan agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Pemerintah juga membuka berbagai jalur untuk masyarakat berpartisipasi, termasuk usul, sanggah, dan reaktivasi bagi peserta yang dinonaktifkan.

    Gus Ipul mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembaruan data PBI-JK.

    "Kita minta masyarakat ikut melakukan koreksi, usul, sanggah, kritik, saran. Yang kedua, bagi penerima manfaat yang dinonaktifkan, silakan reaktivasi. Banyak jalur yang bisa digunakan untuk itu, dan ini menjadi bagian dari verifikasi dan validasi kita. Saya mengundang masyarakat semua untuk bisa ikut aktif melakukan reaktivasi," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Penegasan ini disampaikan dalam acara "Hot Room" bertema "BPJS PBI: Layanan Tetap Jalan, Bagaimana Ke Depan?" pada Rabu (11/2) malam.

    Acara tersebut juga dihadiri oleh Hotman Paris, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, BPJS Watch Timboel Siregar, dan Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni.

    Mensos mengakui bahwa persoalan data masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

    Ia menekankan bahwa kunci perbaikan terletak pada keterbukaan dan pemutakhiran data secara berkala.

    Reaktivasi dan Jaminan Layanan Kesehatan

    Pada tahun 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 13 juta penerima manfaat PBI-JK karena dianggap tidak memenuhi kriteria.

    Dari jumlah tersebut, 87 ribu orang telah melakukan reaktivasi dengan melampirkan bukti pendukung yang diperlukan.

    Gus Ipul menjelaskan, jangka waktu tiga bulan yang disepakati bersama DPR digunakan untuk proses pengecekan lapangan (ground check) dan reaktivasi.

    Langkah ini memastikan pasien penyakit katastropik atau kronis seperti gagal ginjal dan jantung koroner tetap mendapatkan layanan PBI-JK.

    "Masyarakat tidak perlu khawatir, PBI tidak akan dihentikan dan tidak akan ada pengurangan (kuota). Yang ada adalah penyesuaian data dengan hasil ground check antara Pemerintah Daerah dengan DTSEN," ujar Gus Ipul.

    Saluran Partisipasi Masyarakat

    Kemensos membuka partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos yang dilengkapi fitur usul dan sanggah.

    Selain itu, tersedia layanan call center 021-171 yang beroperasi 24 jam untuk menampung keluhan.

    "Pertama kita buka yang namanya aplikasi cek bansos. Di situ ada fitur usul sanggah. Boleh usul, boleh sanggah sambil melampirkan bukti-bukti foto aset misalnya. Kita juga siapkan call center. 021-171 yang beroperasi selama 24 jam untuk menampung keluhan, usulan, sanggahan dari masyarakat," tuturnya.

    Usulan dan sanggahan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

    Verifikasi akan dilakukan melalui ground check dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait lainnya.

    Transformasi Data Nasional

    Langkah ini merupakan bagian dari transformasi data berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Regulasi ini mengamanatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS bersama kementerian terkait.

    "Hasil dari pembaruan data ini diberikan kepada BPS untuk diproses dan digunakan untuk mengukur penerima manfaat atau peserta BPJS Kesehatan," ujar Gus Ipul.

    Pemerintah daerah bersama Kemensos akan mengecek melalui DTSEN, khususnya untuk Desil 1-5, untuk diajukan dan ditetapkan sebagai penerima manfaat setiap bulannya.

    Setelah itu, data diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk proses selanjutnya.

    Mengatasi Kesalahan Data

    Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan PBI tidak dihapus, melainkan dialihkan agar lebih tepat sasaran.

    Pembaruan data dilakukan untuk mengatasi dugaan inclusion error (penerima yang seharusnya tidak berhak) dan exclusion error (yang berhak namun tidak menerima).

    Kategori Kesalahan Data PBI-JK Jumlah Individu Status
    Exclusion Error (Belum menerima bantuan) 54 juta warga Data belum tersinkronisasi
    Inclusion Error (Terlanjur menerima bantuan) 15 juta warga Terindikasi mampu, data belum diperbarui
    Dinonaktifkan pada 2025 13 juta penerima manfaat Tidak memenuhi kriteria
    Reaktivasi setelah dinonaktifkan 87 ribu orang Melampirkan bukti pendukung

    Di awal tahun 2026, sekitar 54 juta warga belum menerima bantuan karena data belum tersinkronisasi atau mengalami exclusion error.

    Sementara itu, 15 juta warga tergolong mampu masih menerima bantuan akibat data yang belum diperbarui atau disebut inclusion error.

    Kemensos bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terus melakukan validasi dan verifikasi berkelanjutan.

    Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data agar masyarakat yang berhak segera masuk dalam daftar penerima bantuan.

  • Kemensos Nonaktifkan 47 Ribu Kepesertaan BPJS PBI di Lombok Barat

    Kemensos Nonaktifkan 47 Ribu Kepesertaan BPJS PBI di Lombok Barat

    Sebanyak 47 ribu kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Lombok Barat telah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Penonaktifan ini tercatat per akhir Januari lalu.

    “Iya 47 ribu data per akhir Januari kemarin,” ujar Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA), Arief Suryawirawan, Rabu (11/2/2026).

    Arief menjelaskan, penonaktifan ribuan kepesertaan BPJS PBI ini disebabkan berbagai persoalan. Indikasi masalah meliputi perubahan status desil masyarakat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penerima yang sudah meninggal dunia.

    Selain itu, terdapat pula penerima yang terindikasi menyalahgunakan BPJS untuk judi online (judol). Beberapa penerima juga telah berubah status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri, sehingga tidak lagi memenuhi syarat.

    “Ada yang meninggal, terindikasi judol, kemudian dia sudah menjadi ASN atau TNI dan Polri. Atau keluar dari desil 1 sampai 5,” jelas Kadis yang baru menjabat selama satu bulan tersebut.

    Berikut adalah beberapa alasan umum penonaktifan kepesertaan BPJS PBI:

    Alasan Deskripsi
    Perubahan Status Desil Perubahan kondisi ekonomi masyarakat pada DTSEN.
    Meninggal Dunia Penerima bantuan iuran sudah tidak ada.
    Penyalahgunaan Penggunaan BPJS untuk hal tidak sesuai, seperti judi online.
    Perubahan Status Pekerjaan Menjadi ASN, TNI, atau Polri.

    Layanan Kesehatan Tetap Terjamin Sementara

    Masyarakat Lombok Barat yang terdampak penonaktifan tidak perlu khawatir. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat akan menanggung biaya pelayanan kesehatan mereka untuk sementara waktu.

    Penanggungan biaya ini berlaku hingga kepesertaan BPJS dapat direaktivasi. Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat untuk memastikan layanan tetap berjalan.

    “Kalau masyarakat sakit, silahkan langsung ke Dinas Kesehatan, untuk dibuatkan permohonan atau rekomendasi supaya bisa dilayani di rumah sakit. Itu untuk sementara waktu sampai direaktivasi, masyarakat tidak perlu khawatir. Tetap kita utamakan layanan kesehatannya,” terang Arief.

    Rencana Reaktivasi dan Pembaruan Data

    Dinas Sosial akan segera berkoordinasi dengan BPJS dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tujuan koordinasi ini adalah membahas reaktivasi 47 ribu kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan.

    Arief optimis permasalahan ini dapat diselesaikan. Syaratnya, data penerima atau masyarakat harus dapat diperbarui kembali secara akurat.

    “47 ribu ini sebisa mungkin direaktivasi kembali. Jadi sebenarnya kan ada waktunya, setiap tiga bulan itu harus diupdate datanya. Kan DTSEN ini belum valid-valid sekali. Karena masih ada orang yang seharusnya dapat, tapi belum dapat. Itu yang seharusnya terus diverifikasi dan dievaluasi,” pungkas Arief.

  • 52.773 Peserta BPJS PBI Lumajang Dinonaktifkan Setelah Pemutakhiran Data Kemensos

    52.773 Peserta BPJS PBI Lumajang Dinonaktifkan Setelah Pemutakhiran Data Kemensos

    Sebanyak 52.773 peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Lumajang kini berstatus nonaktif. Penonaktifan ini terjadi setelah Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pemutakhiran data.

    Para peserta yang dinonaktifkan tersebut berasal dari kelompok tingkat kesejahteraan desil 6 hingga 10.

    Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna Murti, menjelaskan dari total 411.546 penerima BPJS Kesehatan PBI, sebanyak 52.773 telah dinonaktifkan.

    "Terdapat 52.773 peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan setelah adanya pemuktahiran data," ujar Indriono Krishna Murti, kepada detikJatim, Rabu (11/2/2026).

    Pemutakhiran data ini dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial (SK Mensos) Nomor 3/H/U/K/2026/. SK tersebut ditetapkan pada 19 Januari dan mulai berlaku awal Februari 2026.

    Berikut adalah rincian data peserta BPJS PBI di Lumajang:

    Kategori Jumlah Peserta
    Total Penerima BPJS PBI 411.546
    Peserta Dinonaktifkan 52.773
    Peserta Aktif 358.773

    Peserta yang dinonaktifkan berasal dari kelompok tingkat kesejahteraan atau desil 6 hingga 10. Sementara itu, tingkat kesejahteraan desil 1 sampai 5 masih aktif sebagai penerima BPJS PBI.

    Prosedur Pengaktifan Kembali BPJS PBI

    Dinas Sosial Lumajang menghimbau masyarakat yang sedang menjalani perawatan intensif atau menderita sakit kronis, namun BPJS PBI mereka tidak aktif, untuk segera mendatangi kantor Dinsos.

    Masyarakat dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali keanggotaan BPJS PBI. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain KTP, Kartu Keluarga, rujukan rumah sakit, serta surat keterangan tidak mampu dari desa.

    "Masyarakat bisa melakukan permohonan pengaktifan kembali dengan membawa persyaratan," pungkas Indriono.

    BPJS PBI sendiri merupakan program bantuan sosial jaminan kesehatan dari pemerintah pusat. Program ini ditujukan bagi masyarakat tidak mampu agar akses kesehatan terjangkau oleh semua kalangan.

  • Gubernur Khofifah Pastikan Jaminan Layanan Kesehatan Tetap Terlayani Meski Ada Penonaktifan PBI JK di Jatim

    Gubernur Khofifah Pastikan Jaminan Layanan Kesehatan Tetap Terlayani Meski Ada Penonaktifan PBI JK di Jatim

    Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan layanan kesehatan bagi warga, khususnya pasien kronis dan darurat, tidak akan ditolak. Hal ini menyusul kebijakan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang berujung pada penonaktifan kepesertaan.

    Khofifah menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah menyiapkan langkah mitigasi komprehensif. Tujuannya agar seluruh peserta tetap terlayani dengan baik.

    Gubernur Khofifah telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat. Prioritas utama adalah keselamatan pasien di tengah proses pemutakhiran data yang sedang berlangsung.

    "Prinsip utamanya adalah keselamatan pasien. Saya telah menginstruksikan OPD Pemprov Jatim yang terkait untuk memastikan tidak boleh ada penolakan layanan kesehatan bagi warga, khususnya pasien kronis dan darurat di tengah proses pemutakhiran data ini," kata Khofifah, Kamis (11/2/2026).

    Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), per 1 Februari 2026, sebanyak 1.480.380 peserta PBI JK di Jawa Timur telah dinonaktifkan. Khofifah meminta masyarakat tidak panik, terutama bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan rutin.

    Masa Transisi dan Jaminan Pelayanan

    Kebijakan penonaktifan ini sejalan dengan perkembangan nasional dan kesepakatan antara Pemerintah Pusat serta DPR RI. Kesepakatan tersebut memberikan masa transisi selama tiga bulan ke depan.

    Selama periode transisi, seluruh pelayanan kesehatan akan tetap diberikan. Pembiayaan PBI juga akan tetap ditanggung oleh Pemerintah sembari menunggu proses pemutakhiran data selesai dilaksanakan.

    Sebagai bentuk langkah nyata di lapangan, Khofifah telah memerintahkan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Jawa Timur untuk melakukan langkah mitigasi strategis.

    "Saat ini, seluruh jajaran OPD Pemprov yang terkait telah kami perintahkan untuk bergerak cepat untuk melakukan mitigasi strategis sebagai upaya untuk melindungi masyarakat Jawa Timur yang rentan dalam masa transisi pemutakhiran data ini berlangsung," ujarnya.

    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen terus memberikan pelayanan. Terutama bagi peserta yang membutuhkan penanganan medis segera akibat penyakit kronis, penyakit katastropik, maupun kondisi darurat medis.

    Tabel Jumlah Peserta PBI JK yang Dinonaktifkan di Jawa Timur

    Kategori Jumlah Peserta Dinonaktifkan Status
    PBI JK Jawa Timur 1.480.380 Dinonaktifkan per 1 Februari 2026

    Dinas Sosial di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga telah diperintahkan untuk berkoordinasi lintas unsur. Tujuannya mempercepat pemutakhiran data dan menangani pengaduan masyarakat.

    Dinsos Provinsi Jawa Timur menugaskan Pendamping PKH dan TKSK melakukan sosialisasi. Mereka juga menyisir warga desil 1-4 yang belum memiliki PBI JK agar segera diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG.

    Sinergi ini diperkuat oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan tetap memprioritaskan pelayanan bagi pasien kronis seperti Hemodialisa (HD) dan Thalasemia di seluruh fasilitas kesehatan mitra. Ini untuk memastikan tidak terjadi penolakan pelayanan selama menunggu hasil pemutakhiran dari Kementerian Sosial.

  • Satgas PRR Salurkan Dana Tunggu Hunian di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Satgas PRR Salurkan Dana Tunggu Hunian di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera melaporkan progres penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH).

    DTH diberikan untuk menopang pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Ketua Satgas PRR Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan penanganan difokuskan pada sejumlah aspek. Ini termasuk pemulihan layanan dasar dan pengaktifan kembali kegiatan ekonomi masyarakat.

    Selain itu, Satgas juga fokus pada pembangunan hunian sementara (huntara) dan penyaluran DTH. Fokus ini dilakukan hingga 10 Februari 2026.

    Detail Penyaluran DTH di Tiga Provinsi

    Penyaluran DTH telah diimplementasikan secara bertahap berdasarkan data Satgas PRR per 8 Februari. Berikut rincian progres penyalurannya:

    Provinsi Total Penerima DTH Rekening Dibuat Dana Ditransfer
    Aceh 11.685 5.372 3.929
    Sumatera Utara 6.700 4.396 4.152
    Sumatera Barat 2.004 1.736 1.685

    "Berdasarkan data Satgas PRR per 8 Februari, penyaluran DTH telah diimplementasikan secara bertahap," kata Muhammad Tito Karnavian, Rabu (11/2/2026).

    Peningkatan Jumlah Penerima dan Skema Bantuan Lain

    Muhammad Tito Karnavian menjelaskan jumlah penerima DTH akan terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan meringankan beban korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    Terlebih, masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera akan segera memasuki bulan Ramadan.

    "Di samping itu ada juga skema bantuan yang lain yaitu untuk perabotan dan stimulan ekonomi untuk mereka yang berhak, yang dianggap oleh para bupati, wali kota, mereka layak untuk mendapatkan itu," tutupnya.

  • Kemensos Nonaktifkan 9.856 Peserta BPJS PBI di Mataram, Dinsos Buka Reaktivasi

    Kemensos Nonaktifkan 9.856 Peserta BPJS PBI di Mataram, Dinsos Buka Reaktivasi

    Sebanyak 9.856 kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Mataram dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Kebijakan ini merupakan dampak dari penyesuaian aturan terkait kategori tingkat kesejahteraan (desil) masyarakat.

    Penonaktifan tersebut berdasarkan aturan Kemensos, di mana penerima bantuan hanya mereka yang berada di desil 1-5. Sedangkan masyarakat desil 6-10 tidak lagi menerima bantuan. Perubahan ini memengaruhi ribuan jiwa di Kota Mataram.

    Staf Penanganan Fakir Miskin Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Mataram, Muhamad Zubaidi, menjelaskan kebijakan ini. Hal itu disampaikan saat ditemui di ruangannya, Rabu (11/2/2026).

    “Sesuai aturan Kemensos, yang menerima bantuan hanya mereka yang ada di desil 1-5. Sedangkan desil 6-10 tidak,” kata Muhamad Zubaidi, Rabu (11/2/2026).

    Dari data aplikasi, 9.856 jiwa warga Mataram dinonaktifkan. Mereka tidak lagi menerima bantuan sosial maupun kesehatan dari pemerintah. Namun, status nonaktif tidak bersifat permanen.

    Mekanisme Reaktivasi Kepesertaan

    Warga yang merasa layak mendapatkan bantuan iuran, tapi kepesertaannya nonaktif, diminta segera melapor. Dinsos Mataram membuka jalur reaktivasi bagi mereka yang memenuhi syarat.

    “Kita tetap melakukan reaktivasi, sesuai SK Kemensos 03/HUK/2026 tanggal 22 Januari 2026, kita sudah berhasil melakukan reaktivasi sebanyak 2.051 per 11 Februari ini. Dengan total 159.683 jiwa yang aktif PBI, sementara 9.856 PBI JK dinonaktifkan,” terang Muhamad Zubaidi.

    Proses reaktivasi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan reaktivasi kepesertaan BPJS PBI.

    “Reaktivasi ini kita berikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan syarat harus melampirkan dua surat, antara lain surat keterangan sakit dari rumah sakit dan surat rekomendasi dari Dinas Sosial,” sambung Muhamad Zubaidi.

    Jika dalam proses reaktivasi didapatkan warga yang tidak sesuai syarat aturan Kemensos, maka warga tersebut tetap dinyatakan nonaktif sebagai penerima BPJS PBI.

    “Pada saat reaktivasi kita temukan ada yang layak dan tidak layak, hanya saja yang kita anggap masih layak ini (posisinya) dia tidak sakit, jadi tidak bisa kita reaktivasi, karena syarat tadi itu yang tidak memenuhi syarat,” terang Muhamad Zubaidi.

    Rincian Data Penerima Bantuan Mataram

    Data Dinsos Mataram mencatat total 144.521 keluarga atau 453.115 jiwa aktif menerima bantuan Kemensos. Rinciannya tersebar di berbagai desil kesejahteraan.

    Rincian keluarga penerima bantuan Kemensos di Mataram berdasarkan desil:

    Desil Jumlah Keluarga
    Desil 1 13.546
    Desil 2 13.100
    Desil 3 1.612
    Desil 4 12.055
    Desil 5 13.625

    “Total desil 6-10 ada 67.386 keluarga atau sekitar 217.105 individu,” tandas Muhamad Zubaidi.

    Penjelasan Tambahan dari Dinsos Mataram Sebelumnya

    Sebelumnya, Kemensos menghapus sekitar 1,8 juta warga penerima bantuan sosial (bansos) dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ribuan warga Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk yang terdampak pengurangan ini.

    “Ada sekitar 7.325 warga kami yang terpental dari Penerima Bantuan Iuran (PBI Jaminan Kesehatan),” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Lalu Samsul Adnan di Ampenan, Kota Mataram, sebelumnya.

    Pengurangan jumlah penerima bansos ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kemensos Nomor 78 Tahun 2025. Menurut Samsul, ada beberapa faktor penyebab warga Mataram dihapus sebagai penerima Bansos PBI JK.

    Salah satunya, karena tidak lagi masuk dalam kategori Desil 1-4. Kebijakan ini menegaskan kembali kriteria desil sebagai penentu kelayakan penerima bantuan sosial.

    “Alasan dari Kemensos, mereka (warga yang terpental dari bansos PBI-JK) masuk kategori Desil 6 ke atas. Di mana Desil 1 dianggap sangat miskin, Desil 1 dianggap miskin, Desil 3 hampir miskin, Desil 4 rentan miskin, Desil 5 pas-pasan. Sementara Desil 6-8 dianggap mampu,” beber Lalu Samsul Adnan.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, melalui Lalu Samsul Adnan, akan mengecek kondisi warga yang terhapus dari data DSEN Kemensos. Ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran.

    “Dari data Dinsos, warga yang masuk dalam Desil 1-5 biasanya penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNt). Sedangkan Desil 1-4 merupakan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH),” imbuhnya.

  • BPJS Kesehatan Aktifkan Kembali 120 Ribu Peserta PBI JK di Jakarta

    BPJS Kesehatan Aktifkan Kembali 120 Ribu Peserta PBI JK di Jakarta

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengumumkan bahwa 120.472 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) telah diaktifkan kembali. Ia menilai polemik terkait penonaktifan peserta kini telah selesai.

    Pernyataan tersebut disampaikan Ghufron dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Ia juga menyayangkan persoalan ini masih terus menjadi perbincangan.

    “Penyakit yang berbiaya katastropik, itu ada memang 120 ribu, tepatnya 120.472. Nah oleh Kemensos dicocokkan lagi. Sekarang sudah aktif kembali,” kata Ghufron.

    Ghufron menambahkan bahwa peserta yang membutuhkan layanan seperti cuci darah juga sudah diaktifkan kembali. Menurutnya, masalah utama penonaktifan sudah teratasi.

    “Yang butuh cuci darah segala macam itu yang ramai ini sudah diaktifkan kembali, jadi sebetulnya sudah selesai ini. Tapi kan gorengannya belum selesai itu masalahnya,” sambungnya.

    Penonaktifan peserta PBI khusus merujuk pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 3 Tahun 2026. SK ini berlaku per 1 Februari 2026, dan tertanggal 22 Januari 2026.

    BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa data dari Kemensos kemudian didaftarkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ini untuk kepesertaan periode Februari 2026. BPJS hanya menjalankan keputusan berdasarkan data yang ditetapkan Kemensos.

    Verifikasi Data dan Jumlah Peserta

    Menurut Ghufron, jumlah peserta yang dinonaktifkan sebenarnya tidak mencapai 120 ribu. Verifikasi ulang menunjukkan angka yang berbeda.

    “Jadi itu ada 102.921. Jadi bukan 120. Kenapa begitu? Karena sebagian sudah pindah segmen mengaktifkan, atau sebagian sudah lapor ke dinas sosial, lalu dicocokkan, oh dia perlu pelayanan, diaktifkan lagi,” ujarnya.

    Dengan demikian, sisa 102.921 peserta PBI JK yang sebelumnya dinonaktifkan kini sudah kembali aktif. Proses verifikasi data telah dilakukan oleh Kemensos.

    Berikut rincian data peserta PBI JK yang sempat menjadi polemik:

    Deskripsi Jumlah Peserta
    Peserta PBI JK yang sempat dinonaktifkan 120.472
    Peserta yang telah diaktifkan kembali (setelah verifikasi Kemensos) 102.921
    Peserta yang pindah segmen/lapor ke Dinas Sosial 17.551

    Ini menunjukkan proses validasi data yang dilakukan oleh Kemensos. Sebagian peserta telah berpindah segmen kepesertaan. Sebagian lain melaporkan kondisinya ke dinas sosial setempat untuk proses aktivasi ulang.