Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 1 tahun 2026 telah dimulai. Bantuan ini mencakup periode Januari hingga Maret 2026. Penyaluran ditujukan bagi sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
PKH dan BPNT merupakan program utama bansos Kemensos. Program ini diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan. Penetapan penerima berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penyaluran bansos Tahap 1 tahun 2026 dilakukan secara bertahap di setiap wilayah. Pencairan dimulai sejak akhir Januari dan berlanjut hingga Maret. Fokus penyaluran terbesar terjadi pada Februari 2026.
PKH Tahap 1 mulai disalurkan sejak 13 Januari 2026 di sejumlah daerah. Bantuan dikirim melalui bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. PT Pos Indonesia melayani wilayah 3T.
KPM lama umumnya menerima bantuan pada akhir Januari hingga awal Februari. Sementara itu, KPM baru diperkirakan cair pada akhir Februari 2026.
BPNT Tahap 1 dengan total nilai Rp600.000 untuk tiga bulan diperkirakan masuk pada pertengahan hingga akhir Februari 2026. Bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau e-wallet. Prioritas pada hasil verifikasi data DTSEN.
Besaran Nominal Bantuan Sosial
Nominal bantuan PKH berbeda-beda sesuai komponen dalam keluarga. Sedangkan BPNT memiliki nilai tetap per tahap. Dalam satu keluarga, maksimal empat komponen tertinggi yang dihitung.
Berikut adalah besaran bantuan PKH Tahap 1 2026:
| Komponen Keluarga | Nominal Bantuan (Tahap 1) |
|---|---|
| Ibu hamil | Rp750.000 |
| Anak usia 0–6 tahun | Rp750.000 |
| Anak SD | Rp225.000 |
| Anak SMP | Rp375.000 |
| Anak SMA | Rp500.000 |
| Lansia usia 60 tahun ke atas | Rp600.000 |
| Penyandang disabilitas berat | Rp600.000 |
BPNT diberikan sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 per tahap. Bantuan ini hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di e-warong.
Kriteria Penerima PKH dan BPNT
Penerima PKH dan BPNT ditentukan berdasarkan data DTSEN/DTKS. Prioritas utama adalah keluarga miskin dan rentan di Desil 1–4. Terdapat beberapa kriteria umum yang harus dipenuhi.
Untuk PKH, penerima harus Warga Negara Indonesia dengan NIK dan KTP valid. Terdaftar sebagai keluarga miskin/rentan. Bukan ASN, TNI, Polri, atau penerima penghasilan tetap dari APBN/APBD. Tidak sedang menerima bantuan sosial sejenis lainnya. Memiliki minimal satu komponen prioritas (ibu hamil, anak usia dini, pelajar, lansia, atau disabilitas berat). Memenuhi kewajiban pendidikan dan kesehatan.
Kriteria untuk BPNT mencakup keluarga miskin/rentan tanpa komponen utama PKH. Fokus bantuan adalah pemenuhan kebutuhan pangan dasar.
Cara Memantau Status Bansos
Masyarakat dapat memantau status bansos melalui beberapa cara. Pertama, kunjungi situs resmi kemensos cekbansos.kemensos.go.id. Pilih wilayah sesuai KTP, masukkan nama lengkap, dan kode captcha. Klik 'Cari Data' untuk melihat status dan periode pencairan.
Kedua, unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store dan AppStore. Daftar menggunakan NIK dan KK. Setelah login, cek status penerima bantuan. Untuk PKH, periksa saldo rekening bank Himbara atau layanan Pos. Bagi penerima BPNT, cek saldo KKS melalui ATM Himbara.
Dengan mengetahui jadwal, besaran bantuan, serta cara cek status secara resmi, masyarakat dapat memastikan bantuan sudah cair. Ini juga membantu menghindari informasi yang keliru.









