Category: Bansos

  • Cek Status BPJS Kesehatan Nonaktif Mandiri dan Cara Mengaktifkan Kembali

    Cek Status BPJS Kesehatan Nonaktif Mandiri dan Cara Mengaktifkan Kembali

    Peserta BPJS Kesehatan kini tidak perlu lagi antre di kantor cabang untuk mengecek status kepesertaan. Pengecekan status dapat dilakukan secara mandiri dari ponsel atau rumah.

    Namun, belakangan banyak peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) mendapati status kepesertaan mereka tiba-tiba nonaktif. Jangan panik, ada panduan lengkap untuk cek status dan mengaktifkannya kembali.

    Bagi peserta PBI, iuran ditanggung pemerintah. Status nonaktif dapat terjadi karena pembaruan data berkala. Penonaktifan ini merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026.

    Peraturan tersebut mengatur persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Beberapa penyebab umumnya meliputi:

    • Data tidak terbarui di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau DTSEN.
    • Ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data Dukcapil.
    • Perubahan domisili atau status ekonomi (dianggap sudah mampu).
    • Penyesuaian kuota agar bantuan lebih tepat sasaran.

    Metode Praktis Cek Status BPJS Kesehatan

    Untuk memastikan kartu BPJS Anda masih aktif atau tidak, tersedia beberapa metode praktis.

    1. Aplikasi Mobile JKN

    Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store. Kemudian, login menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS serta password.

    Pilih menu 'Info Peserta' atau 'Cek Kepesertaan'. Jika aktif, akan muncul keterangan 'Semua Keluarga Anda Terlindungi'. Jika tidak, muncul status 'Tidak Aktif (Penangguhan Pembayaran)'.

    2. Chatbot WhatsApp (PANDAWA & CHIKA)

    Layanan tanpa tatap muka ini populer dan mudah diakses. Hubungi PANDAWA di 0811-8165-165 atau CHIKA di 0811-8750-400.

    Kirim pesan sapaan, ikuti instruksi otomatis, lalu pilih menu cek status. Masukkan NIK atau nomor BPJS untuk mendapatkan balasan status terkini.

    3. Call Center 165

    Jika tidak memiliki akses internet, Anda bisa menghubungi Care Center 165. Siapkan nomor kartu BPJS atau NIK agar petugas dapat memverifikasi status kepesertaan dengan cepat.

    Solusi Mengaktifkan Kembali BPJS PBI yang Nonaktif

    Jika status nonaktif, akun tidak hilang permanen. Ada tiga opsi untuk mengaktifkannya kembali sesuai kondisi saat ini.

    1. Daftar Ulang Sebagai Peserta PBI (Jika Masih Layak)

    Jika masih masuk kategori masyarakat kurang mampu, atau membutuhkan layanan medis darurat/kronis, ajukan reaktivasi PBI.

    Langkah Deskripsi
    Lapor ke Dinas Sosial Bawa KTP, KK terbaru, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa.
    Verifikasi Dinas Sosial akan melakukan verifikasi data untuk pembaruan di DTKS.
    Ketentuan Waktu Jika nonaktif kurang dari 6 bulan, reaktivasi lebih cepat. Lebih dari 6 bulan, perlu pengajuan ulang melalui musyawarah desa/kelurahan.

    2. Beralih ke Peserta Mandiri (PBPU)

    Apabila ekonomi sudah membaik, Anda dapat beralih menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Status akan langsung aktif tanpa masa tunggu.

    Hubungi WA PANDAWA (0811-8165-165). Pilih menu 'Administrasi' > 'Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan'. Lampirkan foto selfie dengan KTP, KK, dan halaman depan Buku Tabungan.

    Setelah diproses dan iuran pertama dibayar, kartu langsung aktif tanpa masa tunggu 14 hari.

    3. Beralih ke Peserta Pekerja (PPU)

    Jika Anda atau anggota keluarga bekerja di perusahaan, status kepesertaan dapat dialihkan ke PPU (Pekerja Penerima Upah).

    Untuk pekerja, laporkan ke HRD perusahaan untuk didaftarkan beserta keluarga. Bagi anggota keluarga pekerja yang belum terdaftar, hubungi WA PANDAWA.

    Pilih menu 'Administrasi' > 'Penambahan Anggota Keluarga', lalu lampirkan Kartu Keluarga (KK).

    Dengan memahami langkah-langkah di atas, Anda dapat memulihkan status kepesertaan BPJS Kesehatan. Pastikan selalu mengecek status secara berkala melalui aplikasi Mobile JKN.

  • Klaten Nonaktifkan 52.376 Peserta BPJS PBI JK, Ini Alasannya

    Klaten Nonaktifkan 52.376 Peserta BPJS PBI JK, Ini Alasannya

    Sebanyak 52.376 peserta BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) di Klaten dinonaktifkan. Pencoretan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.

    Penonaktifan tersebut dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Kebijakan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Februari 2026.

    "Penonaktifan PBI JK oleh Kementerian Sosial RI Berdasarkan SK Kemensos RI Nomor 3 / HUK / 2026 per tanggal 1 Pebruari 2026 sejumlah 52.376 orang," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Pemkab Klaten, Puspo Enggar Hastuti, Senin (9/2/2026).

    Puspo menjelaskan, penonaktifan ini disebabkan adanya penyesuaian pengelompokan atau desil. Hal ini tertuang dalam surat resmi Kemensos.

    Penyesuaian kepesertaan PBI JK ini dijelaskan melalui surat Kementerian Sosial bernomor 478/1/DI.00/2/2026. Surat tertanggal 4 Februari 2026 tersebut menjelaskan perihal Penyesuaian Kepesertaan PBI JK Desil kesejahteraan.

    "Dikarenakan Desil 0 serta desil 6-10 sudah digantikan oleh kepesertaan PBI JK masyarakat desil 1-5 dengan kuota masing-masing kabupaten/kota hasil pemeringkatan data kesejahteraan," terang Puspo.

    Hal ini berarti ada perubahan kategori penerima bantuan. Masyarakat yang sebelumnya masuk desil 0 dan 6-10 kini digantikan oleh desil 1-5.

    Meskipun kepesertaan telah dinonaktifkan, masyarakat yang membutuhkan tetap bisa melakukan aktivasi ulang. Proses reaktivasi dapat dilakukan di Dinas Sosial dan Mal Pelayanan Publik (MPP).

    Syarat dan Prosedur Reaktivasi

    Reaktivasi difokuskan bagi masyarakat dengan kategori penyakit kronis dan darurat. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

    "Kategorinya penyakit kronis l dan katastropik atau kondisi darurat medis yang membahayakan keselamatan jiwa. Selama kategori masyarakat miskin atau rentan miskin," lanjut Puspo.

    Masyarakat yang ingin melakukan reaktivasi harus memenuhi beberapa persyaratan. Dokumen-dokumen ini penting untuk diverifikasi.

    "Dengan syarat-syarat pertama, membawa surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa, surat keterangan kontrol atau surat keterangan dari Faskes, fotokopi KK," imbuhnya.

    Berikut adalah beberapa persyaratan reaktivasi PBI JK di Klaten:

    Persyaratan Keterangan
    Surat Keterangan Tidak Mampu Dari pemerintah desa
    Surat Keterangan Kontrol/Faskes Untuk penyakit kronis atau kondisi darurat
    Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Sebagai identitas keluarga

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemkab Klaten, Sri Purwanto, menyatakan MPP telah melayani reaktivasi. Pelayanan dimulai sejak Senin pekan lalu.

    "Setiap hari kita batasi 200 orang, itu saja warga ambil nomor hari ini untuk antrean besok. Pokoknya kita layani 200 itu sampai selesai," papar Sri Purwanto, Senin (9/2/2026).

    Purwanto menegaskan, prioritas diberikan kepada penderita penyakit kronis dan kondisi darurat. Masyarakat diimbau untuk melengkapi semua syarat.

    "Syarat-syarat dilengkapi dan untuk sabar karena secara online, apalagi kita juga melayani layanan lainnya," jelas Sri Purwanto.

    Jadwal Layanan Reaktivasi PBI JK Klaten

    Masyarakat dapat melakukan reaktivasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Lokasi dan jam operasional perlu diperhatikan.

    Lokasi Hari Waktu
    MPP (Mall Pelayanan Publik) Selasa dan Kamis 08.00 – 15.00 WIB
    Kantor DISSOSP3APPKB Senin dan Rabu 08.00 – 15.00 WIB
    Kantor DISSOSP3APPKB Jumat 08.00 – 11.00 WIB
  • Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Februari 2026: Cara Cek Mandiri di Jogja

    Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Februari 2026: Cara Cek Mandiri di Jogja

    Memasuki Februari 2026, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai menanyakan kepastian jadwal pencairan bantuan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi sorotan utama. Penyaluran bertahap kerap menimbulkan pertanyaan apakah dana sudah cair atau masih menunggu giliran.

    Kementerian Sosial (Kemensos) masih mengandalkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan PT Pos Indonesia untuk pencairan. Status penyaluran dapat bervariasi antarwilayah. Oleh karena itu, pengecekan mandiri menjadi cara paling akurat. Hal ini juga mencegah informasi tidak tepat yang tersebar di media sosial.

    Penerima manfaat diimbau untuk memastikan sendiri status pencairan. Ada dua kanal resmi yang bisa digunakan. Pengecekan ini penting untuk mengetahui apakah nama Anda terdaftar pada periode ini.

    Cek Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Aplikasi ponsel resmi bernama Cek Bansos dapat diunduh melalui Play Store atau App Store. Setelah terinstal, buka aplikasi dan pilih menu Cek Bansos. Isi data tempat tinggal lengkap, dari provinsi hingga desa. Masukkan nama lengkap sesuai KTP. Selesaikan verifikasi matematika sederhana, lalu klik 'Cari Data'. Layar akan menampilkan nama penerima, jenis bansos, dan periode pencairan.

    Cek Melalui Situs Resmi Kemensos

    Pilihan praktis lain adalah melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Buka situs tersebut melalui peramban. Pilih data wilayah penerima mulai dari provinsi hingga kelurahan. Ketik nama lengkap sesuai identitas KTP. Masukkan kode captcha yang muncul untuk validasi. Jika kode sulit terbaca, klik ikon refresh. Tekan tombol 'Cari Data' setelah semua informasi terisi. Periksa tabel hasil pencarian untuk status penyaluran PKH maupun BPNT.

    Nominal Bantuan PKH dan BPNT Februari 2026

    Hingga Minggu (8/2/2026), pemerintah belum merilis kebijakan baru terkait nominal bantuan sosial. Besaran dana yang diterima KPM masih mengacu pada ketentuan sebelumnya. Program Sembako atau BPNT dan PKH tetap menjadi acuan.

    Program Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi seimbang seperti beras, telur, dan komoditas lainnya. Nilai bantuan BPNT adalah Rp 200.000 per KPM setiap bulan. Penyaluran bisa tunai atau non-tunai melalui Bank Penyalur (Himbara) atau PT Pos Indonesia.

    Kriteria penerima BPNT adalah fakir miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka bukan ASN, TNI/POLRI, pensiunan, atau berpenghasilan di atas upah minimum.

    PKH merupakan bantuan tunai bersyarat berdasarkan kategori anggota keluarga. Penyaluran dilakukan bertahap dalam satu tahun. Nominal yang diterima bergantung skema tahap yang ditetapkan pemerintah, apakah per dua bulan atau per tiga bulan.

    Berikut adalah rincian indeks bantuan PKH berdasarkan kategori penerima:

    Kategori Penerima Bantuan Per Tahun Bantuan Per Bulan
    Ibu Hamil atau Nifas Rp 3.000.000 Rp 250.000
    Anak Usia Dini (0-6 Tahun) Rp 3.000.000 Rp 250.000
    Anak Sekolah Dasar (SD) Rp 900.000 Rp 75.000
    Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp 1.500.000 Rp 125.000
    Anak Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp 2.000.000 Rp 166.666
    Penyandang Disabilitas Berat Rp 2.400.000 Rp 200.000
    Lanjut Usia (60 Tahun ke Atas) Rp 2.400.000 Rp 200.000
    Korban Pelanggaran HAM Berat Rp 10.800.000 Rp 900.000

    Melalui kedua cara pengecekan di atas, masyarakat juga dapat memantau bantuan lainnya. Contohnya BLT Kesra, PIP, atau bantuan beras. Jika terdaftar, pastikan untuk memantau saldo KKS secara berkala. Atau, tunggu undangan resmi dari pihak penyalur seperti PT Pos.

    Pencairan BPNT Februari 2026 dilakukan bertahap mulai awal hingga pertengahan bulan. Ini tergantung kesiapan penyalur di setiap daerah. Beberapa wilayah sudah menerima undangan pencairan melalui KKS atau PT Pos. Daerah lain masih menunggu giliran berdasarkan jadwal Kemensos. Cara paling pasti adalah mengecek status lewat aplikasi Cek Bansos atau saldo KKS masing-masing.

    PKH dan BPNT 2026 dicairkan per tahap sepanjang tahun. Tahap pertama awal tahun biasanya antara Januari-Maret. Jadwalnya bisa berbeda antarwilayah. Penerima disarankan mengecek secara berkala di aplikasi Cek Bansos karena data terbarui sesuai progres penyaluran daerah.

    BPNT tahap 1 tahun 2026 masih mengacu pada indeks bantuan sebelumnya, yaitu Rp 200.000 per KPM per bulan. Jika ada pencairan gabungan dua bulan sekaligus, nominal yang diterima bisa Rp 400.000. Hal ini tergantung kebijakan penyalur.

  • Warga Jawa Barat Dapat Reaktivasi Kepesertaan PBI JKN BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan

    Warga Jawa Barat Dapat Reaktivasi Kepesertaan PBI JKN BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kembali peluang reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Kebijakan ini menyasar 1,9 juta warga Jawa Barat yang sebelumnya dinonaktifkan dari program tersebut.

    Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan. Terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan darurat atau mengidap penyakit kronis.

    Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menjelaskan bahwa penonaktifan PBI JKN merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Gubernur Jawa Barat menaruh perhatian serius terhadap dampak sosialnya.

    “Jadi masalah penonaktifan PBI JKN ini sebenarnya kebijakan Kemensos. Jadi Gubernur merasa khawatir terhadap masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pelayanan di kegawatdaruratan,” kata Vini, Selasa (10/2/2026).

    Kekhawatiran tersebut mendorong koordinasi lintas sektor. Hasilnya, Kemensos membuka skema reaktivasi bagi warga yang terdampak.

    “Akhirnya Kemensos mengeluarkan informasi soal kemudahan reaktivasi. Jadi kemarin kami bahas yang tadinya akan dibantu provinsi, ternyata ada cara dari Kemensos untuk melakukan reaktivasi,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemangku kepentingan. Surat ini berisi panduan terkait reaktivasi kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan.

    “Jadi salah satu yang kita kerjakan adalah membuat surat edaran bahwa ada beberapa cara karena ada 1,9 juta warga Jabar yang dinonaktifkan. Jadi sudah ada yang melaksanakan reaktivasi,” jelas Vini.

    Proses Reaktivasi dan Imbauan untuk Warga

    Vini mengimbau warga yang kepesertaan BPJS PBI-nya nonaktif untuk segera mendatangi Dinas Sosial setempat. Tujuannya untuk mengurus proses reaktivasi kepesertaan mereka.

    Hingga saat ini, jumlah warga yang telah memanfaatkan mekanisme reaktivasi masih relatif sedikit. Data menunjukkan bahwa partisipasi masih perlu ditingkatkan.

    “Diharapkan yang mengalami nonaktif itu segera datang ke dinsos untuk melakukan reaktivasi. Per hari ini baru 1.400-an yang melakukan reaktivasi,” ungkapnya.

    Berikut adalah beberapa langkah penting dalam proses reaktivasi:

    Tahap Deskripsi
    Kunjungan ke Dinsos Warga yang dinonaktifkan PBI JKN-nya harus mendatangi Dinas Sosial setempat.
    Pengajuan Reaktivasi Mengajukan permohonan reaktivasi kepesertaan PBI JKN.
    Verifikasi Data Dinas Sosial akan memverifikasi data kepesertaan.
    Penerbitan Surat Keterangan Faskes (rumah sakit/puskesmas) dapat menerbitkan surat keterangan dirawat untuk pasien yang sedang menjalani perawatan.
    Aktivasi Kembali Proses reaktivasi dapat selesai dalam 1×24 jam setelah pengajuan.

    Dinas Kesehatan Jawa Barat juga telah berkoordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas. Tujuannya untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, terutama bagi pasien kronis yang memerlukan pengobatan berkelanjutan.

    “Kami langsung rapat dengan rumah sakit dan puskesmas, intinya bahwa beberapa langkah yaitu reaktivasi yang diutamakan bagi peserta penyakit kronis,” kata Vini.

    Untuk mempercepat proses dan menghindari pasien bolak-balik, fasilitas kesehatan diminta aktif membantu. Mereka diminta segera mengeluarkan surat keterangan dirawat saat ada pasien PBI nonaktif.

    Surat keterangan tersebut akan menjadi dasar bagi Dinas Sosial untuk segera memproses reaktivasi. Vini menegaskan mekanisme ini khusus untuk reaktivasi, bukan pendaftaran peserta baru.

    “Untuk mempermudah dan membantu, hanya untuk yang reaktivasi ya bukan peserta baru,” tegasnya.

    Dengan skema baru ini, reaktivasi bisa dilakukan dalam waktu singkat, bahkan saat pasien sedang dalam perawatan. Ini memastikan tidak ada hambatan pelayanan kesehatan.

    “Jadi per hari ini sudah bisa reaktivasi. Rumah sakit tidak boleh melakukan misalnya lagi dirawat tiba-tiba PBI nonaktif, hari itu juga rumah sakit harus mengeluarkan surat keterangan dirawat, datang ke dinsos dan dinsos melakukan reaktivasi, 1×24 jam bisa aktif,” pungkas Vini.

  • Kemensos dan BPS Reaktivasi 106 Ribu PBI-JK Sakit Kronis

    Kemensos dan BPS Reaktivasi 106 Ribu PBI-JK Sakit Kronis

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan reaktivasi otomatis bagi lebih dari 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Mereka adalah pasien dengan penyakit katastropik atau kronis yang sebelumnya dinonaktifkan.

    Kebijakan ini memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin bagi penderita penyakit berat. Hal tersebut berlangsung di tengah proses pemutakhiran data nasional.

    Gus Ipul memastikan proses reaktivasi telah berlaku per hari ini. Keputusan ini merupakan langkah awal untuk memastikan tidak ada pasien yang kehilangan akses kesehatan.

    "Yang pertama ini sudah otomatis, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Selanjutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan verifikasi dan validasi data. Proses ini melalui pengecekan langsung di lapangan atau ground check.

    Langkah ini menindaklanjuti pertemuan Kemensos, BPS, dan pimpinan DPR. Tujuannya adalah memastikan bantuan tepat sasaran kepada penerima yang membutuhkan.

    "Jadi saya dan Kepala BPS menindaklanjuti hasil pertemuan kemarin di DPR untuk melakukan ground check kepada 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan, khususnya kepada yang memiliki penyakit katastropik di mana memerlukan perawatan berkelanjutan, dan diharapkan ini nanti juga sekaligus merupakan dari proses untuk melakukan verifikasi dan validasi data," lanjut Gus Ipul.

    Target dan Proses Verifikasi

    Dalam pemutakhiran data, Kemensos mengerahkan sumber daya manusia (SDM) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Proses ini ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan.

    Ground check dilakukan untuk memastikan penerima manfaat berada pada Desil 1 hingga 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    "Bagi yang memenuhi syarat tentu akan tetap mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri. Kira-kira begitu, akan kita rekomendasikan untuk menjadi peserta mandiri," tambahnya.

    Berikut adalah tabel tahapan proses verifikasi data PBI-JK:

    Tahap Deskripsi Jadwal Pihak Terlibat
    Reaktivasi Otomatis bagi 106 ribu PBI-JK katastropik 10 Februari 2026 Kemensos
    Perencanaan Pelatihan Pelatihan petugas lapangan, koordinasi BPS daerah Februari 2026 BPS, Kemensos
    Ground Check Lapangan Pengecekan data di lapangan Minggu 1-2 Maret BPS, Pendamping PKH, Mitra Statistik, Pegawai BPS Daerah
    Pengecekan Anomali & Pengolahan Data Analisis data hasil ground check Akhir Maret BPS

    Peran BPS dalam Pemutakhiran Data

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan upaya kolaborasi ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan DPR. Ini memastikan data penerima bantuan akurat.

    "Karena memang salah satu hasil kesimpulan dari rapat tersebut adalah bahwa Kemensos dan BPS itu harus segera melakukan pemutakhiran terhadap 106.153 orang yang dinonaktifkan tetapi punya penyakit katastropik. Tetapi tentu tugas BPS adalah melakukan pemutakhiran dan ground check," kata Amalia.

    BPS telah menyampaikan peta sebaran 106 ribu penerima tersebut. Kota Palembang menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak.

    Proses ground check akan dilakukan secara bertahap. Hal ini diawali dengan pelatihan petugas lapangan. "Di bulan Februari ini, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Mensos, kami akan melakukan perencanaan pelatihan petugas, kemudian koordinasi dengan daerah terutama BPS daerah, dan tadi juga Pak Mensos menyampaikan bahwa untuk proses ground check lapangan akan dibantu juga oleh pendamping PKH dicampur dengan petugas mitra statistik dan juga pegawai BPS daerah," tambahnya.

    Setelah persiapan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, ground check dijadwalkan pada minggu pertama dan kedua Maret. Proses pengecekan anomali dan pengolahan data ditargetkan rampung pada akhir Maret.

    "Jadi ini adalah kolaborasi yang akan sangat baik untuk mempercepat proses ground check dan pemutakhiran dari 106 ribu orang itu," pungkasnya.

    Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wadji, serta pejabat terkait lainnya.

  • BPJS Kesehatan Bandung Aktifkan Kembali 8.394 Peserta PBI JK Setelah Pemutakhiran Data

    BPJS Kesehatan Bandung Aktifkan Kembali 8.394 Peserta PBI JK Setelah Pemutakhiran Data

    Lini masa diwarnai kabar penonaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). BPJS Kesehatan mengklarifikasi bahwa penonaktifan ini bagian dari pemutakhiran data berkala.

    Hingga 7 Februari 2026, Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencatat 8.394 peserta PBI JK yang sempat dinonaktifkan telah diaktifkan kembali. Masyarakat perlu memahami cara cek status dan langkah aktivasi ulang jika BPJS PBI JK terdampak.

    BPJS Kesehatan PBI JK adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Iuran ditanggung pemerintah pusat atau daerah, sehingga peserta tidak perlu membayar biaya bulanan. Peserta PBI JK otomatis mendapatkan fasilitas rawat inap kelas 3.

    Berbeda dengan peserta Non-PBI yang membayar iuran mandiri atau melalui potongan gaji. Mereka dapat memilih kelas perawatan sesuai kemampuan, mulai kelas 1 hingga kelas 2. Program ini memastikan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan.

    Alasan Penonaktifan BPJS PBI JK

    BPJS Kesehatan menyatakan penonaktifan kepesertaan PBI JK bukan acak. Proses ini terjadi karena pemutakhiran dan penyesuaian data peserta secara berkala. Hal ini untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan, kebijakan penonaktifan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Regulasi ini berlaku mulai 1 Februari 2026.

    Pencabutan status dilakukan agar kuota kepesertaan dapat digantikan peserta baru sesuai data Kemensos. Rizzky memastikan jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan bulan sebelumnya.

    “Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran,” ungkap Rizzky, Selasa (10/2/2026).

    Ia menambahkan, peserta BPJS PBI JK yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya jika memenuhi kriteria.

    Metode Cek Status Kepesertaan BPJS PBI JK

    Peserta dapat mengecek status kepesertaan melalui beberapa layanan resmi. Ini termasuk Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), BPJS Kesehatan Care Center 165, aplikasi Mobile JKN, atau kunjungan langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat.

    Cek Status Via Aplikasi Mobile JKN

    Berikut langkah-langkah untuk mengecek status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN:

    1. Unduh dan buka aplikasi Mobile JKN di Play Store atau App Store.
    2. Login menggunakan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar.
    3. Periksa bagian atas profil peserta pada halaman utama.
    4. Jika status aktif, akan muncul keterangan
  • Bandung Atasi Penonaktifan 71.200 Peserta BPJS PBI dengan UHC

    Bandung Atasi Penonaktifan 71.200 Peserta BPJS PBI dengan UHC

    Proses pemutakhiran data peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kota Bandung menimbulkan permasalahan. Sebanyak 71.200 peserta BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan. Hal ini berdampak pada akses layanan kesehatan warga.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan pihaknya telah menangani masalah ini. Penonaktifan 71.200 warga Kota Bandung dari kepesertaan BPJS Kesehatan PBI telah terverifikasi.

    Sebagai solusi, Pemkot Bandung mendaftarkan 72.000 peserta baru ke dalam Universal Health Coverage (UHC). Program ini merupakan layanan kesehatan gratis milik Pemkot Bandung.

    Farhan mengakui proses transisi ini membutuhkan waktu. Manfaat penuh UHC belum dapat langsung dirasakan seluruh warga terdampak.

    "Karena kan kita menghilangkan 71.200 orang, tapi mendaftarkan 72.000 (UHC). Nah itu butuh waktu," kata Farhan, Selasa (10/2/2026).

    Ia menambahkan, kasus yang mengancam jiwa akan langsung diakomodasi oleh UHC.

    Farhan menegaskan, warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat otomatis masuk program UHC. Pemkot Bandung menyiapkan opsi akses layanan kesehatan bagi warga meski kepesertaan BPJS PBI dinonaktifkan.

    "Kalau untuk yang gawat darurat, langsung masuk UHC. Jadi dari Dinsos langsung masuk ke Dinkes. Apapun kondisinya, begitu ketahuan dia datang dari Desil 1-2, langsung UHC," tegas Farhan.

    Penanganan Sementara Menunggu Pusat

    Program UHC ini bersifat sementara. Farhan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait nasib peserta BPJS Kesehatan PBI di Kota Bandung yang dinonaktifkan.

    "Sementara, kan kita punya UHC lumayan lah ya, nggak kecil sama sekali. Jadi bagaimanapun juga ketika 72.000 itu sudah masuk ke dalam detensi kita, dan sudah layak untuk dapat PBI lagi, maka semuanya akan berjalan normal kembali," ujar Farhan.

    Farhan mengakui proses transisi ini cukup berat. Namun, UHC menjadi jaring pengaman bagi warga. "Memang proses transisi ini mah istilahnya lumayan painful lah ya, tapi Kita hadapi sama-sama. Jaring pengamannya bernama UHC itu," tambahnya.

    Sanksi bagi Penolak Pasien

    Farhan memberikan ultimatum kepada fasilitas layanan kesehatan di Kota Bandung. Ia akan menindak tegas manajemen rumah sakit yang menolak pasien BPJS Kesehatan PBI, terutama dalam kondisi gawat darurat.

    "Itu saya awasi langsung. Kalau sampai terjadi ada pasien ditolak, maka pimpinan rumah sakit saya akan sikat habis. Tidak boleh itu," pungkasnya.

    Perbandingan Peserta BPJS PBI dan UHC Bandung

    Berikut adalah perbandingan jumlah peserta yang dinonaktifkan dari BPJS PBI dan jumlah peserta baru yang didaftarkan ke UHC di Kota Bandung:

    Keterangan Jumlah Peserta
    Peserta BPJS Kesehatan PBI Dinonaktifkan 71.200
    Peserta Baru UHC Didaftarkan 72.000
  • Dewi Nurjanah Bandung Resah, Anak Pengidap Kanker Terancam Putus Obat Karena BPJS Nonaktif

    Dewi Nurjanah Bandung Resah, Anak Pengidap Kanker Terancam Putus Obat Karena BPJS Nonaktif

    Dewi Nurjanah, pemilik Rumah Pejuang Kanker Ambu di Kota Bandung, mengungkapkan keresahannya. Penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN BPJS Kesehatan mengancam kelanjutan pengobatan anak-anak pengidap kanker yang singgah di tempatnya.

    Dewi khawatir anak-anak tersebut tidak dapat melanjutkan pengobatan krusial mereka. Satu pasien anak dilaporkan sudah terdampak langsung oleh kebijakan ini.

    Pasien bernama Afzal Atalah, bocah 3 tahun asal Garut, menjadi korban pertama. Kepesertaan BPJS-nya mendadak nonaktif saat hendak berobat ke rumah sakit.

    "Baru satu pasien, pas dia mau ke rumah sakit BPJS-nya nggak aktif. Jadi yang ketahuan baru satu, jangan sampai ya ada yang terdampak lagi," kata perempuan yang akrab disapa Ambu saat berbincang dengan detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Rumah Pejuang Kanker Ambu saat ini menampung 23 anak dan 8 remaja. Mereka semua tengah menjalani pengobatan kanker.

    Setiap tahun, ratusan pasien datang silih berganti. Anak-anak ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat.

    Mereka mendapatkan rujukan ke sejumlah rumah sakit di Bandung dan sekitarnya. Rumah sakit tersebut antara lain RSHS, Welas Asih, Cicendo, Hermina, dan Sentosa.

    Di kelima rumah sakit itu, mereka menjalani kemoterapi.

    Jenis penyakit yang ditangani di rumah singgah ini beragam, mulai dari leukemia hingga tumor. Hampir seluruh pasien bergantung pada BPJS Kesehatan skema PBI.

    Skema PBI ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Penonaktifan dikhawatirkan mengganggu pengobatan vital.

    "Di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor. Rata-rata mereka semua pengobatan pakai BPJS PBI itu, makanya saya takut anak-anak ini terdampak penonaktifan ini," ucapnya.

    Jadwal Kemoterapi dan Kendala Biaya

    Ambu menegaskan, kemoterapi memiliki jadwal yang sangat ketat. Pengobatan ini tidak bisa ditunda sembarangan.

    Penundaan dapat membahayakan keselamatan pasien anak.

    "Sedangkan kemoterapi harus terus dilakukan, minimal seminggu sekali sampai 8-9 bulan, nanti ada 2-3 minggu sekali sampai 5 minggu sekali," jelasnya.

    Ambu menyoroti dampak jika pasien terpaksa beralih ke kepesertaan BPJS mandiri. Menurutnya, beban biaya bulanan akan sangat memberatkan keluarga pasien yang mayoritas tidak mampu.

    "Kalau mandiri itu kasihan ke pasien ya, harus bayar tiap bulan. Pengobatannya panjang, BPJS dibayar tiap bulan. Jadi jangan dinonaktifkan, kasihan pasien yang kemoterapi," ujarnya.

    Kondisi ini dikhawatirkan membuat keluarga pasien memilih menghentikan pengobatan. Padahal, jadwal kemoterapi sudah ditentukan dokter dan idealnya tidak boleh terlewat.

    Meski begitu, ada ruang konsultasi jika terjadi kendala dalam pengobatan.

    "Pasien itu sudah dijadwal sama dokter untuk kemoterapi, seharusnya nggak boleh lewat. Tapi kalau misal ada kendala bisa konsultasi dulu ke dokter," ujarnya.

    Permohonan kepada Pemerintah

    Berikut adalah beberapa jenis penyakit kanker yang ditangani di Rumah Pejuang Kanker Ambu:

    Jenis Kanker Deskripsi Singkat
    Leukemia Kanker darah yang memengaruhi sel darah putih.
    Tumor Otak Massa abnormal di otak, bisa jinak atau ganas.
    Kanker Tulang Kanker yang berasal dari sel-sel tulang.
    Limfoma Kanker yang memengaruhi sistem limfatik.
    Neuroblastoma Kanker langka pada anak yang terbentuk dari sel saraf.

    Kondisi ini membuat Ambu memohon agar pemerintah mempertimbangkan dampak kemanusiaan dari kebijakan penonaktifan PBI BPJS. Terutama bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan kanker.

    "Kepada pemerintah, jangan dinonaktifkan. Dampaknya ke keluarga pasien, anak-anak kasihan. Mereka mohon maaf ya, orang tidak mampu, untuk obat saja banyak yang tidak dicover, ini malah dinonaktifkan, kumaha atuh pemerintah," pungkasnya.

  • BPJS Kesehatan Jawa Barat Nonaktifkan 1,9 Juta Peserta PBI Pusat

    BPJS Kesehatan Jawa Barat Nonaktifkan 1,9 Juta Peserta PBI Pusat

    Sebanyak 1,9 juta warga Jawa Barat dinonaktifkan dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Status ini berlaku untuk peserta yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Total penerima PBI JKN di Jabar mencapai 15 juta jiwa.

    Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, menjelaskan 1,9 juta warga itu kini tidak lagi terdaftar. Pencoretan dilakukan setelah pemerintah pusat melakukan verifikasi data.

    Pencoretan peserta dilakukan berdasarkan hasil ground check Kementerian Sosial. Proses ini berlangsung setiap tiga bulan sekali untuk memverifikasi data penerima bantuan.

    Verifikasi juga bagian dari pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Laporan hasil pengecekan lapangan diserahkan kepada Kementerian Sosial.

    "Dari hasil ground check itu yang dikeluarkan yang dianggap tidak pantas memperoleh atau ada kekeliruan, banyak yang desil 6 ke atas itu masih menerima. Tapi yang dikeluarkan itu jumlahnya kecil dibanding yang masuk," ujar Noneng, Senin (8/2/2026).

    Dinamika Peserta dan Warga Baru

    Meski ada pencoretan, data verifikasi juga mencatat adanya warga baru yang masuk dalam skema PBI JKN. Saat ini, sekitar 2,1 juta warga Jawa Barat sedang diproses untuk diaktifkan sebagai penerima.

    Perubahan data kepesertaan PBI JKN bersifat dinamis dan terjadi setiap tiga bulan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari verifikasi ulang, perpindahan domisili, hingga peserta yang meninggal dunia.

    Berikut adalah rincian data kepesertaan PBI JKN di Jawa Barat:

    Deskripsi Jumlah (Jiwa)
    Total Penerima PBI JKN 15.000.000
    Dinonaktifkan 1.900.000
    Diproses untuk Diaktifkan 2.100.000

    "Total PBI yang masuk lebih tinggi, akan terus berubah setiap 3 bulan, ada yang meninggal dan atau pindah," ucap Noneng.

    Intervensi Pemprov Jawa Barat

    Dinas Sosial Jawa Barat kini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Langkah ini menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Gubernur Dedi Mulyadi berencana mengambil alih pembiayaan kesehatan bagi 1,9 juta warga yang dicoret dari PBI JKN pusat. Dinas Kesehatan Jabar akan menjadi leading sector, sementara Dinas Sosial Jabar membantu prosesnya.

    "Nanti Dinkes Jabar yang menjadi leading sector-nya, Dinsos Jabar membantu," terang Noneng.

    Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemprov. Ia tidak akan tinggal diam melihat warga miskin kehilangan akses pengobatan karena perubahan data kepesertaan.

    "Mereka yang memiliki penyakit kanker harus kemoterapi, talasemia harus transfusi darah, gagal ginjal harus cuci darah. Mereka mengalami masalah karena kepesertaannya dicoret," kata Dedi, Minggu (8/2/2026).

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menanggung BPJS Kesehatan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini memastikan warga tidak mampu, khususnya pasien penyakit kronis, tetap mendapat layanan kesehatan.

    "Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mengambil langkah untuk mengidentifikasi, mendata seluruh warga Jawa Barat yang betul-betul tidak mampu, untuk asuransi kesehatannya, BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah provinsi," ungkapnya.

  • Kemensos Salurkan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Februari 2026, Cek Jadwal Pencairan

    Kemensos Salurkan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Februari 2026, Cek Jadwal Pencairan

    Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Tahap 1. Penyaluran ini ditujukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan berlangsung bertahap mulai Februari 2026.

    KPM yang berhak menerima bantuan adalah mereka yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mengingat pentingnya bantuan ini, penting bagi KPM untuk mengetahui status penerima dan jadwal pencairan dana bansos.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran bansos sebesar Rp508,2 triliun pada tahun 2026. Penyaluran bantuan menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan skala desil untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

    Skala desil membantu pemerintah memetakan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Ini dilakukan agar bantuan tersalurkan dengan tepat kepada mereka yang membutuhkan.

    Pembagian Skala Desil Kesejahteraan

    Pemerintah menggunakan angka desil sebagai acuan utama dalam menetapkan jenis bantuan. Berikut rincian distribusi bantuan berdasarkan desilnya:

    • Desil 1-4: Berhak menerima bantuan PKH.
    • Desil 1-5: Berhak menerima BPNT atau Program Sembako.
    • Desil 1-5: Berhak menerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
    • Desil 1-5: Berhak menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sesuai hasil asesmen.
    • Desil 1-5: Berhak menerima bansos lain yang dikelola oleh Kemensos.

    Masyarakat pada skala desil 1-4 memiliki peluang terbesar menerima semua jenis bantuan. Sementara itu, untuk desil 5, jenis bantuan yang diterima cenderung lebih terbatas.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT Februari 2026

    Pengecekan status penerima dapat dilakukan secara mandiri. Ada tiga cara untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT.

    1. Melalui Situs Resmi Kemensos

    Anda bisa mengakses laman https://cekbansos.kemensos.go.id. Pilih wilayah penerima secara detail, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

    Masukkan nama lengkap sesuai KTP, lalu ketik kode captcha yang muncul. Klik tombol "Cari Data" untuk melihat status penerima, jenis bansos, dan periode pencairan.

    2. Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi resmi "Cek Bansos" milik Kemensos RI melalui Google Play Store atau App Store. Buka aplikasi dan pilih menu "Cek Bansos" untuk melanjutkan proses.

    Lengkapi data wilayah dan nama lengkap sesuai KTP. Masukkan kode verifikasi, lalu klik "Cari Data". Jika terdaftar, informasi detail bantuan akan muncul. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur "Usul dan Sanggah".

    3. Pengecekan Secara Luring (Offline)

    Bagi masyarakat dengan keterbatasan akses internet, pengecekan dapat dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Bawa dokumen asli berupa NIK KTP atau Kartu Keluarga (KK).

    Tanyakan status kepesertaan kepada petugas layanan. Selain itu, Anda juga dapat berkoordinasi dengan Ketua RT/RW atau perangkat kelurahan setempat yang memiliki akses ke data terpadu.

    Nominal PKH dan BPNT Februari 2026

    Kementerian Sosial RI menetapkan tujuh golongan kategori penerima bansos dengan nominal berbeda. Penyaluran BPNT dilakukan per triwulan.

    Setiap KPM menerima bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan. Penyaluran dilakukan per triwulan (3 bulan sekali), sehingga total yang diterima per tahap adalah Rp600.000.

    Daftar Nominal Bantuan PKH Berdasarkan Golongan

    Golongan Kategori Nominal per Tahun Nominal per Tahap
    Ibu hamil Rp 3.000.000 Rp 750.000
    Anak usia dini Rp 3.000.000 Rp 750.000
    Siswa SD Rp 900.000 Rp 225.000
    Siswa SMP Rp 1.500.000 Rp 375.000
    Siswa SMA Rp 2.000.000 Rp 500.000
    Disabilitas berat Rp 2.400.000 Rp 600.000
    Lanjut usia 60+ Rp 2.400.000 Rp 600.000

    Sesuai regulasi yang berlaku, bantuan BPNT wajib digunakan hanya untuk pembelian bahan pangan dan tidak dapat diuangkan. Total bantuan BPNT dalam setahun adalah Rp2.400.000.

    Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Februari 2026

    Skema pencairan bansos ditetapkan dalam empat tahap per tahun. Tahap pertama penyaluran mencakup periode Januari hingga Maret.

    Pemerintah tidak menetapkan tanggal pasti pencairan. Penerima diimbau untuk mengecek secara berkala.

    Jadwal Lengkap Pencairan Bansos

    Tahap Periode Pencairan
    1 Januari, Februari, Maret
    2 April, Mei, Juni
    3 Juli, Agustus, September
    4 Oktober, November, Desember

    Waktu pencairan setiap tahap dapat bervariasi, yakni pada pekan pertama hingga keempat. Dana bantuan dikirim langsung ke rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan bisa dicairkan melalui bank Himbara seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

    Penyebab Tidak Terdata Sebagai Penerima Bansos PKH dan BPNT 2026

    Berdasarkan data Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial (Solidaritas) Provinsi Jawa Barat, beberapa faktor teknis dan administratif dapat menjadi penyebab KPM tidak terdata.

    Penyebab tersebut antara lain masalah administrasi NIK KTP yang tidak valid atau tidak padan dengan data Dukcapil. Selain itu, kondisi ekonomi yang dinilai sudah mampu juga dapat menyebabkan tidak layak menerima bantuan.

    Pemilik NIK yang sudah terdaftar dalam skema bantuan lain yang tidak boleh ganda juga menjadi penyebab. Kesalahan saat proses input data atau sinkronisasi dari daerah ke pusat dapat menjadi faktor.

    Adanya potensi atau riwayat gagal salur pada periode sebelumnya juga dapat menyebabkan data ditangguhkan. Pastikan data kependudukan (KK dan KTP) selalu diperbarui.

    Perubahan status perkawinan, domisili, hingga kondisi ekonomi sangat memengaruhi keberlanjutan status kepesertaan bansos.