Category: Bansos

  • Dinsos Kota Serang Nonaktifkan 11.319 Peserta BPJS PBI, Siap Bantu Reaktivasi

    Dinsos Kota Serang Nonaktifkan 11.319 Peserta BPJS PBI, Siap Bantu Reaktivasi

    Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang menonaktifkan 11.319 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penonaktifan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, namun Dinsos Kota Serang memastikan siap membantu reaktivasi bagi peserta yang membutuhkan.

    Kepala Dinas Sosial Kota Serang, M. Ibra Gholibi, mengungkapkan bahwa penonaktifan tersebut berasal dari pusat. Langkah ini dilakukan terhadap peserta yang tergolong desil 6 hingga 10.

    "BPJS yang dinonaktifkan itu dari pusat sebanyak 11.319 peserta," ujar Kepala Dinas Sosial Kota Serang, M. Ibra Gholibi, Selasa (10/2/2026).

    Ibra menjelaskan, kebijakan ini berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Penonaktifan tersebut menyasar kelompok masyarakat yang dikategorikan telah sejahtera.

    Meskipun dinonaktifkan, Ibra menegaskan kepesertaan BPJS PBI masih dapat diaktifkan kembali. Terutama bagi warga yang berada dalam kondisi darurat kesehatan dan sangat memerlukan penanganan medis.

    "Bisa diaktifkan kembali dengan membawa surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas, lalu datang ke Dinas Sosial untuk proses reaktivasi," jelasnya.

    Pihak Dinsos Kota Serang berkomitmen untuk membantu warga terdampak dalam proses pengurusan reaktivasi. Selain itu, Pemerintah Kota Serang juga menyiapkan dana bagi warga yang BPJS PBI-nya nonaktif.

    Dana ini sebagai alternatif sementara bagi warga yang belum dapat langsung kembali menjadi peserta BPJS PBI. Ini untuk memastikan mereka tetap mendapatkan penanganan medis yang diperlukan.

    "Kami bantu proses reaktivasinya. Pemerintah daerah juga menyiapkan skema jaminan kesehatan daerah sebagai alternatif sementara bagi warga yang belum dapat langsung kembali menjadi peserta BPJS PBI," ujarnya.

    Transformasi Data dan Subsidi Tepat Sasaran

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, sebelumnya menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran JKN. Ini merupakan bagian dari transformasi data nasional yang bertujuan memastikan subsidi kesehatan tepat sasaran.

    Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga kelompok paling rentan tetap memperoleh layanan kesehatan. Gus Ipul menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Konsultasi Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi di DPR RI.

    Rapat ini menghadirkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Bappenas, BPS, dan BPJS Kesehatan.

    "Kalau Presiden memulai transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta jiwa setiap tahunnya, dibagi ke seluruh daerah. Datanya dari DTSEN yang kemudian dimutakhirkan, beserta beberapa daerah yang mengusulkan setiap bulan untuk warganya yang mendapatkan PBI," jelas Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Realokasi Kepesertaan

    Gus Ipul menekankan bahwa penyesuaian kepesertaan PBI-JKN bukan untuk mengurangi jumlah peserta. Melainkan melakukan realokasi dari kelompok relatif mampu kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

    Proses realokasi memindahkan kepesertaan dari desil 6-10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke desil 1-5. Realokasi ini telah berjalan sejak Mei 2025 dan dilakukan bertahap hingga awal 2026.

    Berikut adalah data reaktivasi peserta BPJS PBI:

    Tahun Jumlah Peserta Dinonaktifkan Jumlah Peserta Reaktivasi
    2025 13.500.000+ 87.000+
    2026 (hingga awal) 11.319 (Serang) Dalam proses

    Sepanjang tahun 2025, pemerintah telah menonaktifkan lebih dari 13,5 juta peserta PBI JKN yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria. Dari jumlah tersebut, sekitar 87 ribu peserta telah melakukan reaktivasi kepesertaan.

  • Warga Jakarta Dinonaktifkan dari PBI JK BPJS, Ini Cara Reaktivasi di Puskesmas

    Warga Jakarta Dinonaktifkan dari PBI JK BPJS, Ini Cara Reaktivasi di Puskesmas

    Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, memastikan masyarakat yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS dinonaktifkan tetap dapat mengurus reaktivasi melalui puskesmas. Mekanisme ini berlaku terutama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat atau berkelanjutan.

    Ani menyampaikan informasi tersebut saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya meninjau Puskesmas Pembantu Serdang, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    Ani menjelaskan bahwa Jakarta telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) di atas 99 persen. Capaian ini memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga tetap terjaga.

    "Prosedurnya tetap, pengaktivasian sebetulnya bisa dilakukan di puskesmas. Karena Jakarta sudah UHC, sudah universal health coverage-nya di atas 99 persen," kata Ani.

    Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan namun memerlukan penanganan darurat atau layanan tidak boleh terputus, status kepesertaan bisa langsung dialihkan. Penanganan ini termasuk cuci darah atau rawat inap.

    "Untuk masyarakat yang membutuhkan layanan darurat, segera, atau layanan yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat, ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda," ujarnya.

    Prosedur Reaktivasi Non-Darurat

    Untuk kasus non-darurat, reaktivasi kepesertaan PBI JK tetap dapat diajukan. Proses ini memerlukan verifikasi melalui Dinas Sosial.

    Nantinya, Dinas Sosial akan melakukan pengecekan lapangan (ground checking). Tujuannya adalah memastikan kelayakan peserta.

    "Kalau tidak emergency, maka kita akan bantu untuk melakukan reaktivasi kembali PBI JK-nya. Sesuai prosedur melalui Dinas Sosial, dilakukan ground checking terlebih dahulu. Kalau tetap masuk di desil 1 sampai 5, maka akan direaktivasi kembali," jelasnya.

    Koordinasi Rumah Sakit dan Puskesmas

    Ani menambahkan, dalam kondisi darurat, rumah sakit juga bisa berkoordinasi langsung dengan puskesmas. Koordinasi ini sesuai domisili peserta.

    Tujuannya agar proses pengalihan segmen atau reaktivasi dapat segera dilakukan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak tertunda.

    Berikut adalah ringkasan mekanisme reaktivasi PBI JK:

    Kondisi Mekanisme Reaktivasi Pihak Terlibat
    Darurat / Layanan Berkelanjutan Pengalihan segmen ke PBI Pemda Puskesmas, Rumah Sakit
    Non-Darurat Verifikasi dan pengecekan lapangan Puskesmas, Dinas Sosial

    Dampak Penonaktifan PBI JK

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyebut sekitar 270 ribu peserta PBI di Jakarta terdampak penonaktifan. Keputusan ini berdasarkan pembaruan data per 1 Februari 2026.

    Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta memastikan layanan kesehatan bagi warga tetap diberikan. Layanan ini melalui skema jaminan yang dibiayai pemerintah daerah.

    "Dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, di Jakarta kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak. Tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Pelayanan tidak boleh berkurang," kata Pramono.

  • Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Naik Pitam Imbas Penonaktifan PBI JKN

    Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Naik Pitam Imbas Penonaktifan PBI JKN

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa naik pitam menyikapi keluhan masyarakat. Banyak warga mengeluhkan status Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinonaktifkan mendadak.

    Purbaya menekankan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program JKN tidak berkurang. Ia menegaskan, penonaktifan seharusnya meningkatkan kualitas dan tata kelola program.

    Purbaya mengatakan, penonaktifan bertujuan agar program JKN lebih tepat sasaran. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu.

    Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya meminta pemutakhiran data tidak menimbulkan keributan di masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam rapat konsultasi dengan Komisi DPR RI.

    "Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Senin (9/2/2026).

    Purbaya menegaskan, "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin."

    Purbaya mengusulkan penonaktifan peserta PBI JKN diberikan jangka waktu 2-3 bulan. Masa tenggang ini disertai sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak.

    Masyarakat yang dinonaktifkan seharusnya diberi tahu lebih awal. Ini agar mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan sebelum status kepesertaan mereka hilang.

    Sanggahan Status Kepesertaan

    Dalam periode tersebut, peserta yang dinonaktifkan dapat menyampaikan sanggahan. Sanggahan ini bisa diajukan jika mereka merasa masih layak menjadi PBI, terutama bagi keluarga miskin dan rentan.

    Purbaya meminta penentuan jumlah PBI JKN dilakukan dengan hati-hati. Penentuan harus terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran.

    Selain itu, kemudahan akses layanan dan keberlanjutan program JKN juga harus terjaga. Semua aspek ini penting untuk memastikan program berjalan optimal.

    "Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.

    Data Penonaktifan Peserta PBI JKN

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mencatat 11,53 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan. Data ini terhitung sepanjang Januari-Februari 2026.

    Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, memicu kegaduhan. Penonaktifan ini dilakukan untuk mengalihkan bantuan kepada yang lebih membutuhkan.

    "Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul.

    Penonaktifan peserta PBI sudah dilakukan pemerintah secara bertahap sejak Juni 2025. Sepanjang tahun lalu, tercatat 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan.

    Berikut adalah ringkasan data penonaktifan dan reaktivasi peserta PBI JKN:

    Periode Jumlah Dinonaktifkan Jumlah Reaktivasi
    Juni – Desember 2025 13,5 juta 87.591
    Januari – Februari 2026 11,53 juta Belum Tersedia

    Dari jumlah yang dinonaktifkan, 87.591 orang telah melakukan reaktivasi pada tahun lalu. Sisanya berpindah segmen mandiri atau dibiayai pemerintah daerah (Pemda).

    "Sebenarnya ini penonaktifan yang tepat, atau ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC (Universal Health Coverage). Jadi otomatis seluruh keluarganya sudah dibiayai oleh APBD mereka," jelas Gus Ipul.

  • Jakarta: Gus Ipul Nonaktifkan 11,53 Juta Peserta PBI-JKN, Timbulkan Kegaduhan

    Jakarta: Gus Ipul Nonaktifkan 11,53 Juta Peserta PBI-JKN, Timbulkan Kegaduhan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mencatat penonaktifan sebanyak 11,53 juta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) selama Januari-Februari 2026. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

    Kebijakan ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat, terutama di kalangan pengguna BPJS Kesehatan. Beberapa netizen melaporkan hambatan dalam penanganan kesehatan mereka akibat status kepesertaan yang dinonaktifkan.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa penonaktifan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN. Hal ini untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

    Data yang digunakan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut terus dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala.

    "Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI, Senin (9/2/2026).

    Data Penonaktifan Peserta PBI

    Pemerintah telah melakukan penonaktifan peserta PBI secara bertahap sejak Juni 2025. Sepanjang tahun lalu, tercatat 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan.

    Dari jumlah tersebut, 87.591 orang telah melakukan reaktivasi pada tahun lalu. Sisanya berpindah segmen mandiri atau dibiayai oleh pemerintah daerah (Pemda).

    "Sebenarnya ini penonaktifan yang tepat, atau ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC (Universal Health Coverage). Jadi otomatis seluruh keluarganya sudah dibiayai oleh APBD mereka," jelas Gus Ipul.

    Dampak dan Laporan Masyarakat

    Penonaktifan kepesertaan PBI ini sempat membuat heboh netizen. Beberapa pengguna BPJS Kesehatan mengalami hambatan dalam penanganan medis.

    Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat 160 laporan masuk. Laporan diterima dalam dua hari, Rabu (4/2) hingga Kamis (5/2).

    Pasien mengeluhkan jadwal cuci darah yang tertunda karena status kepesertaan BPJS PBI mereka. Hal ini menunjukkan dampak langsung dari kebijakan tersebut terhadap layanan kesehatan masyarakat.

    Statistik Penonaktifan PBI-JKN
    Periode Jumlah Dinonaktifkan Reaktivasi
    Juni – Desember 2025 13,5 juta 87.591
    Januari – Februari 2026 11,53 juta Belum tersedia
  • Menteri Sosial Gus Ipul Jelaskan Transformasi Data PBI JKN di Rapat DPR RI

    Menteri Sosial Gus Ipul Jelaskan Transformasi Data PBI JKN di Rapat DPR RI

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) merupakan bagian dari transformasi data. Langkah ini dilakukan untuk memastikan subsidi kesehatan tepat sasaran, serta menjaga kelompok paling rentan tetap memperoleh layanan kesehatan.

    Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Konsultasi Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, menghadirkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Bappenas, BPS, dan BPJS Kesehatan. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

    "Kalau Presiden memulai transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta jiwa setiap tahunnya, dibagi ke seluruh daerah," jelas Gus Ipul, Senin (9/2/2026).

    Data tersebut, lanjutnya, berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kemudian dimutakhirkan. Beberapa daerah juga mengusulkan warganya setiap bulan untuk mendapatkan PBI.

    Gus Ipul menekankan penyesuaian kepesertaan PBI-JKN bukan untuk mengurangi jumlah peserta. Namun, ini adalah realokasi dari kelompok relatif mampu kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

    Proses realokasi memindahkan kepesertaan dari desil 6-10 DTSEN ke desil 1-5. Realokasi ini telah berjalan sejak Mei 2025 dan dilakukan bertahap hingga awal 2026.

    Dalam paparannya, Gus Ipul menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pemerintah telah menonaktifkan lebih dari 13,5 juta peserta PBI JKN. Mereka dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 87 ribu peserta melakukan reaktivasi. Sebagian lainnya berpindah menjadi peserta mandiri.

    Peserta di sejumlah daerah dengan Universal Health Coverage (UHC) otomatis dibiayai melalui APBD pemerintah daerah. "Artinya ini penonaktifan yang tepat," ujar Gus Ipul.

    Ia menambahkan, "Ada yang sudah mampu secara mandiri, ada juga yang langsung diambil alih APBD daerah. Ini bukti bahwa penonaktifan tahun 2025 sesuai dengan data yang kami miliki."

    Gus Ipul menegaskan kembali bahwa kebijakan ini bukan pengurangan kuota, melainkan realokasi. "Tidak ada yang dikurangi, tapi dialihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," tegasnya.

    Contoh Konkret Realokasi

    Sebagai contoh konkret, Gus Ipul memaparkan hasil ground check pendamping terhadap peserta nonaktif. Di antaranya Dalimin (desil 10) dan Djamhuri (desil 7).

    Kondisi tempat tinggal dan aset mereka dinilai sudah berada di atas kriteria penerima PBI JKN. Kuota yang dilepas dialihkan kepada peserta pengganti dari kelompok paling miskin.

    Misalnya, Apendi (desil 1) dan Monem (desil 1), yang menjadi penerima baru pada Januari 2026. Kondisi rumah dan aset mereka jauh lebih terbatas.

    Berikut adalah contoh perbandingan data penerima PBI JKN:

    Nama Peserta Desil Awal Status Keterangan
    Dalimin 10 Nonaktif Kondisi aset di atas kriteria
    Djamhuri 7 Nonaktif Kondisi aset di atas kriteria
    Apendi 1 Aktif (baru) Kondisi aset sangat terbatas
    Monem 1 Aktif (baru) Kondisi aset sangat terbatas

    Gus Ipul menjelaskan pergantian peserta ini dilakukan berdasarkan pemutakhiran DTSEN dan verifikasi lapangan oleh pendamping. Bantuan dialihkan secara tepat dari desil atas ke desil bawah.

    "Ini sedikit gambaran peserta yang kita nonaktifkan, dan ini peserta penggantinya. Jadi realokasi benar-benar berbasis data dan hasil ground check," jelasnya.

    Tujuan Realokasi dan Mekanisme Reaktivasi

    Gus Ipul menambahkan, realokasi ini bertujuan menurunkan inclusion error (orang tidak berhak yang masih menerima bantuan) dan exclusion error (orang berhak yang belum menerima). Distribusi penerima PBI JKN di seluruh daerah kini semakin mendekati proporsi ideal sesuai angka kemiskinan.

    Peserta PBI-JKN yang terdampak perubahan status tetap dapat melakukan reaktivasi cepat. Ini penting agar tidak kehilangan akses layanan kesehatan.

    "Untuk penyakit kronis seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak rumah sakit dan pembiayaannya langsung ditanggung pemerintah," tegas Gus Ipul.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, dari sekitar 200 ribu pasien cuci darah, terdapat 12.262 orang yang sempat keluar dari PBI JKN. Mekanisme ini memastikan pasien dengan kebutuhan perawatan berkelanjutan tetap memperoleh layanan.

    Layanan tersebut meliputi cuci darah, kemoterapi, radioterapi, pengobatan penyakit jantung, dan talasemia.

    Cakupan JKN dan Pentingnya DTSEN

    Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyampaikan, cakupan JKN telah mencapai lebih dari 98 persen penduduk Indonesia. Ini tersebar di 473 kabupaten/kota dan 35 provinsi.

    Pengeluaran langsung masyarakat (out-of-pocket) turun dari hampir 50 persen menjadi 25-28 persen. "Yang miskin dibayari pemerintah, yang tidak miskin ya urunan," ujarnya.

    Ia melanjutkan, "BPJS itu bagaimana orang bisa akses layanan dengan kualitas tertentu tanpa kesulitan keuangan."

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya DTSEN untuk mengefektifkan penyaluran bantuan sosial. "Di database lama ada yang meninggal masih tercatat, ada yang terlihat miskin," terang Amalia.

    Ia menambahkan, "Dengan DTSEN, sekarang tidak ada duplikasi individu maupun keluarga."

    Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, BPS, BPJS, dan Kemensos. Ini dilakukan agar realokasi dan reaktivasi berjalan transparan dan akurat.

    Ia juga menyebutkan beberapa kanal pengaduan dan pemantauan kepesertaan. Pertama, SIKS-NG dari tingkat RT/RW hingga kelurahan/desa. Kedua, Aplikasi Cek Bansos untuk masyarakat. Ketiga, Call center 021-111 dan WhatsApp Laporan SOS.

    Gus Ipul menegaskan, seluruh kebijakan tetap mengacu pada kuota nasional PBI JKN sebesar 96,8 juta jiwa. Ini untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan.

  • Pemerintah Tambah KPM Bantuan Pangan Jadi 33,2 Juta Orang, Bulog Salurkan 664,8 Ribu Ton Beras dan 132,9 Ribu Kiloliter Minyak Goreng

    Pemerintah Tambah KPM Bantuan Pangan Jadi 33,2 Juta Orang, Bulog Salurkan 664,8 Ribu Ton Beras dan 132,9 Ribu Kiloliter Minyak Goreng

    Pemerintah meningkatkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan menjadi 33,2 juta orang. Penyaluran bantuan ini akan dilakukan oleh Perum Bulog.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bantuan pangan beras dan minyak goreng disalurkan untuk periode Februari dan Maret 2026.

    Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Jadi, untuk dua bulan, total 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng.

    Dengan penambahan penerima, total beras yang disalurkan sekitar 664,8 ribu ton. Minyak goreng yang disalurkan mencapai 132,9 ribu kiloliter.

    "Jadi kalau dari sebelumnya 18 juta, sekarang 30 juta (penerima). (Beras yang disalurkan) Ya tinggal dikalikan, 20 kg x 30 juta (penerima), sekitar 600 ribu ton," kata Ahmad Rizal Ramdhani di Panen Festival 2026, Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

    Proses penyaluran bantuan akan dimulai pada pertengahan Maret 2026. Penyaluran ini mencakup alokasi untuk Februari dan Maret sekaligus.

    Setiap penerima akan langsung menerima beras sebanyak 20 kg dan minyak goreng 4 liter.

    "Kita sedang siapkan, harus disiapkan karungnya dulu baru. Estimasi kami (penyaluran) bulan-bulan Maret lah. Pertengahan Ramadan untuk meringankan beban para masyarakat," ucap Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 11,92 triliun untuk pengadaan dan penyaluran bantuan sosial ini. Penugasan penyaluran diberikan kepada Perum Bulog.

    Berikut rincian perkiraan alokasi bantuan pangan:

    Jenis Bantuan Jumlah KPM (juta) Alokasi per KPM (Feb-Mar) Total Estimasi
    Beras 33,2 20 kg 664,8 ribu ton
    Minyak Goreng 33,2 4 liter 132,9 ribu kiloliter

    Keputusan ini sesuai hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di Jakarta (29/1/2026). Rapat tersebut dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Kriteria Penerima

    Jumlah KPM diperbanyak dengan menyasar masyarakat desil I sampai IV. Kriteria ini sama dengan penerima program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).

    Jumlah KPM program bantuan pangan beras dan minyak goreng dialokasikan setiap bulan. Ditingkatkan menjadi 33,2 juta KPM per bulan.

    Jumlah KPM ini meningkat 81,9% dari program serupa sebelumnya. Sebelumnya, jumlah KPM berada di angka 18,2 juta per bulan.

  • Kemensos Gelar Operasi Katarak Gratis untuk 160 Warga Majalengka dan Sekitarnya

    Kemensos Gelar Operasi Katarak Gratis untuk 160 Warga Majalengka dan Sekitarnya

    Kementerian Sosial (Kemensos) melaksanakan bakti sosial operasi katarak gratis di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kegiatan ini menargetkan 160 warga dari lima wilayah di Jawa Barat. Lima daerah tersebut meliputi Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.

    Bakti sosial diselenggarakan Minggu (8/2/2026) hasil kolaborasi Kemensos dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI) Pusat. Delapan dokter mata dan 17 tenaga medis terlibat. YPP Peduli Pundi Amal dan RSIA Livasya juga turut mendukung. Pemerintah Kabupaten Majalengka turut berkontribusi dalam kegiatan ini.

    Sebanyak 237 pendaftar menjalani skrining atau pemeriksaan kelayakan medis. Prosedur ini dilakukan sesuai standar operasional yang berlaku. Dari jumlah tersebut, 180 orang dinyatakan lolos skrining medis.

    Dari 180 orang yang lolos, 160 pasien berhasil menjalani operasi katarak. Pasien ini terdiri dari 105 lansia dan 55 pasien non-lansia.

    Selain operasi katarak, para peserta juga menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Bantuan ini berupa paket nutrisi. Paket ini bertujuan mendukung proses pemulihan pascaoperasi. Isinya meliputi susu, beras, makanan tambahan, dan vitamin.

    Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Supomo, menyatakan kegiatan ini sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia diharapkan dapat optimal.

    “Gangguan penglihatan akibat katarak kerap membatasi aktivitas dan menurunkan kualitas hidup lansia. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, kami berharap para lansia dapat kembali beraktivitas secara mandiri,” ujar Supomo, Senin (9/2/2026).

    Ia menambahkan, bakti sosial ini diharapkan meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kepedulian sosial terhadap kesejahteraan lansia.

    Dukungan Medis dan Penyelenggara Jumlah
    Dokter Mata (PERDAMI) 8
    Tenaga Medis (PERDAMI) 17
    Tenaga Medis & Administrasi (RSIA Livasya) 35
    Total Pasien Operasi 160

    Apresiasi dari Berbagai Pihak

    Direktur Utama SCTV-Indosiar dan Bupati Majalengka Eman Suherman turut hadir. Keduanya mengapresiasi Kemensos dan PERDAMI. Apresiasi ini diberikan atas terselenggaranya operasi katarak gratis di Majalengka.

    Pendamping sosial bersama tim Sentra Terpadu Inten Soeweno (STIS) terlibat aktif. Mereka membantu proses skrining hingga pendampingan pascaoperasi. Pendampingan ini guna memantau kondisi kesehatan mata peserta.

    “Kegiatan operasi katarak ini merupakan bagian dari intervensi rehabilitasi sosial Kemensos. Ini melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat,” jelas Supomo.

    Kemensos berharap lansia penerima manfaat dapat kembali melihat dengan baik. Mereka diharapkan bisa menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri.

    Salah satu penerima manfaat, Kanta (96), bersyukur atas operasi katarak gratis ini.

    “Berharap penglihatannya kembali pulih sehingga dapat beraktivitas normal,” tutupnya.

  • BPJS Kesehatan Beroperasi Sejak 2014, Ini Cara Cek Status Kepesertaan Aktif atau Tidak

    BPJS Kesehatan Beroperasi Sejak 2014, Ini Cara Cek Status Kepesertaan Aktif atau Tidak

    BPJS Kesehatan resmi beroperasi pada 1 Januari 2014, berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Peserta BPJS Kesehatan mencakup berbagai golongan.

    Golongan tersebut meliputi Pekerja Penerima Upah (PPU), Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) & Bukan Pekerja, serta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK), menurut situs resminya.

    Penting bagi setiap peserta untuk memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif. Hal ini guna memastikan layanan kesehatan dapat diakses kapan saja dibutuhkan.

    Berikut ini beberapa cara mudah yang bisa Anda lakukan untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan, aktif atau tidak.

    Salah satu cara termudah mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan adalah melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini memungkinkan peserta mengakses berbagai informasi dan layanan BPJS Kesehatan secara mandiri.

    Untuk menggunakannya, peserta harus mengunduh aplikasi Mobile JKN terlebih dahulu. Setelah itu, buka aplikasi dan lakukan login.

    Login dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor BPJS Kesehatan yang terdaftar, serta kata sandi. Masukkan juga captcha yang muncul pada kolom yang tersedia, lalu klik 'Login'.

    Pada menu utama aplikasi, peserta dapat memilih opsi 'Info Peserta'. Halaman tersebut akan segera menampilkan informasi status keaktifan kepesertaan BPJS dan identitas lengkap peserta.

    Cek Status Via WhatsApp BPJS Kesehatan

    BPJS Kesehatan menyediakan layanan cek status kepesertaan melalui WhatsApp. Cara ini memudahkan peserta tanpa harus mengunduh aplikasi tambahan.

    Untuk memulai, buka aplikasi WhatsApp di ponsel Anda. Simpan nomor 08118165165 sebagai kontak resmi layanan BPJS Kesehatan.

    Kirim pesan ke nomor tersebut. Setelah itu, pilih menu 'Informasi' yang tersedia di balasan otomatis. Lanjutkan dengan memilih 'Cek Status Kepesertaan'.

    Peserta akan diminta memasukkan nomor KTP (NIK) atau nomor BPJS Kesehatan. Masukkan juga tanggal lahir dengan format Tahun-Bulan-Tanggal (YYYY-MM-DD).

    Setelah semua data terisi, Anda akan menerima balasan pemberitahuan mengenai status keaktifan BPJS Kesehatan Anda.

    Cek Status Melalui Care Center BPJS Kesehatan

    Bagi yang lebih nyaman berbicara langsung dengan petugas, BPJS Kesehatan menyediakan Care Center. Layanan ini dapat diakses melalui telepon.

    Hubungi BPJS Kesehatan Care Center di nomor 165. Pilih opsi layanan jenis 1 untuk melanjutkan. Selanjutnya, pilih layanan untuk memeriksa status kepesertaan.

    Anda akan diminta memasukkan nomor peserta atau NIK. Setelah itu, masukkan tanggal lahir Anda.

    Petugas Care Center akan segera memberikan informasi status kepesertaan BPJS Kesehatan Anda, apakah aktif atau tidak.

    Cek Status Melalui Layanan CHIKA

    CHIKA (Chat Assistant JKN) adalah layanan asisten virtual BPJS Kesehatan yang tersedia melalui platform Telegram dan WhatsApp.

    Anda dapat menghubungi CHIKA melalui Telegram (@Chika_BPJSKesehatan_bot) atau WhatsApp (0811-8750-400). Ketik '1' pada kolom chat, kemudian kirim.

    CHIKA akan membalas dengan menu 'Informasi', lalu pilih 'Cek Status Peserta'. Masukkan NIK atau Nomor BPJS Kesehatan Anda.

    Setelah itu, ketik tanggal lahir dengan format tahun-bulan-tanggal (YYYYMMDD). Tunggu balasan dari CHIKA yang akan menampilkan informasi status keaktifan BPJS Kesehatan Anda.

    Berikut adalah ringkasan pilihan metode untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan:

    Metode Cek Status Platform/Kontak Informasi Diperlukan
    Aplikasi Mobile JKN Aplikasi Mobile JKN NIK/Nomor BPJS, Password, Captcha
    WhatsApp BPJS Kesehatan 08118165165 NIK/Nomor BPJS, Tanggal Lahir (YYYY-MM-DD)
    Care Center BPJS Kesehatan 165 Nomor Peserta/NIK, Tanggal Lahir
    Layanan CHIKA Telegram (@Chika_BPJSKesehatan_bot) / WhatsApp (0811-8750-400) NIK/Nomor BPJS, Tanggal Lahir (YYYYMMDD)

    Memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan aktif adalah langkah penting. Dengan berbagai pilihan cara di atas, Anda dapat memilih metode yang paling sesuai dan nyaman.

  • Cek Status Bansos Berdasarkan Desil DTSEN di Aplikasi Kemensos

    Cek Status Bansos Berdasarkan Desil DTSEN di Aplikasi Kemensos

    Pemerintah menentukan penerima bantuan sosial (bansos) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini mengelompokkan seluruh penduduk Indonesia dalam sepuluh tingkat kesejahteraan, yaitu desil 1 hingga desil 10. Tingkat ini diukur berdasarkan beragam variabel yang mencerminkan kondisi ekonomi keluarga.

    Masyarakat dapat mengecek status desil mereka melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Pemahaman mengenai desil menjadi krusial untuk mengetahui apakah suatu keluarga termasuk dalam kategori prioritas penerima bansos.

    Menurut Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos), desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga. Desil 1 menunjukkan kelompok paling tidak mampu, sementara desil 10 mengindikasikan keluarga paling sejahtera. Penentuan desil melibatkan beberapa variabel.

    Variabel-variabel tersebut mencakup aset yang dimiliki, kondisi rumah, tingkat pendidikan, dan pekerjaan anggota keluarga. Selain itu, jumlah anggota keluarga juga menjadi faktor penentu. Keluarga dengan aset lebih banyak dan kondisi rumah layak cenderung lebih sejahtera.

    Sebaliknya, keluarga tanpa aset, dengan kondisi rumah kurang baik, tingkat pendidikan rendah, serta jumlah anggota keluarga banyak, cenderung masuk kategori tidak mampu. Kriteria ini menjadi acuan utama dalam penentuan penerima bantuan.

    Cara Cek Desil Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Proses pengecekan status desil dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Aplikasi ini menyediakan informasi lengkap mengenai peringkat kesejahteraan keluarga berdasarkan data DTSEN.

    Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek status desil bansos:

    • Unduh aplikasi Cek Bansos di ponsel Anda.
    • Masuk atau login jika sudah memiliki akun.
    • Jika belum, klik 'Buat Akun Baru' dan lengkapi data yang diminta.

    Pengguna harus mengisi nomor kartu keluarga (KK), NIK, nama lengkap sesuai KTP, nomor telepon, email, username, dan password. Lampirkan swafoto dengan KTP beserta foto KTP. Setelah data dipastikan benar, klik 'Buat Akun' dan ikuti prosedur selanjutnya.

    Setelah berhasil membuat akun, login menggunakan username dan password yang terdaftar. Di menu utama aplikasi, pilih 'Profil'. Informasi Peringkat Kesejahteraan Keluarga akan muncul, menunjukkan status desil DTSEN Anda. Anda juga dapat melihat Profil Keluarga yang terdaftar.

    Desil 1 hingga 4 dikategorikan tidak mampu dan rentan, sehingga menjadi prioritas penerima bansos. Semakin tinggi angka desil, kondisi kesejahteraan keluarga semakin baik.

    Desil Kategori Kesejahteraan Prioritas Bansos
    1-4 Tidak mampu dan rentan Ya
    5-10 Sejahtera hingga sangat sejahtera Tidak
  • BGN Jakarta Ubah Skema Menu MBG Saat Ramadan, Fokus Pangan Tahan Lama

    BGN Jakarta Ubah Skema Menu MBG Saat Ramadan, Fokus Pangan Tahan Lama

    Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penyesuaian skema menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan. Menu yang disiapkan bagi penerima manfaat akan didominasi oleh pangan tahan lama.

    Pangan tersebut mencakup kurma, telur rebus, susu, dan berbagai penganan lokal. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, penyesuaian ini karena mayoritas penerima manfaat menjalankan ibadah puasa.

    Pola distribusi dan jenis makanan perlu diatur ulang guna memenuhi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa. "Untuk anak sekolah yang mayoritas di daerah puasa, itu makanannya akan berupa makanan yang tahan lama untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat buka," kata Dadan di Balai Kota Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Dadan memaparkan, menu yang disiapkan antara lain kurma, telur rebus, telur asin, telur pindang, abon, buah, susu. Termasuk penganan lokal yang umum dikonsumsi saat Ramadan.

    BGN juga berupaya melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penyediaan menu tersebut. Hal ini mendukung perekonomian lokal.

    "Kemudian, ada abon, buah, susu, dan penganan-penganan lokal yang saya kira secara tradisional banyak disajikan di bulan Ramadan yang tahan lama," ujarnya.

    BGN akan berupaya maksimal untuk menghindari produk perusahaan besar. "Sesekali boleh, tapi tidak setiap hari," kata Dadan.

    Layanan Normal untuk Non-Puasa dan Kelompok Khusus

    Sementara itu, di daerah yang mayoritas tidak berpuasa, layanan MBG akan tetap berjalan normal dengan menu segar seperti biasa. Begitu pula untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tidak ada perubahan menu.

    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di lingkungan pesantren juga tetap beroperasi normal. Namun, waktu distribusi makanan digeser ke sore hari menjelang berbuka puasa.

    "Untuk SPPG yang ada di dalam pesantren dan penerima manfaatnya juga di pesantren, maka pelayanan normal tetapi waktunya digeser ke sore hari menjelang puasa," ucap Dadan.

    Strategi Pengendalian Bahan Pangan

    BGN turut menyiapkan strategi pengendalian bahan pangan selama Ramadan. Tujuannya agar tidak memicu lonjakan permintaan pada komoditas tertentu.

    Jika permintaan satu komoditas dinilai berlebihan, menu akan dialihkan ke bahan substitusi yang memiliki nilai gizi setara.

    "Saya kira dengan kerja sama ini, kita nanti malah mudah dengan BUMD mengaturnya," ungkap Dadan.

    Hal ini terkait kebutuhan masyarakat secara umum menjelang puasa dan Idul Fitri. "Nanti kita akan kurangi permintaannya di program Makan Bergizi," tambahnya.

    Menurut Dadan, pengaturan menu ini sekaligus menjaga keseimbangan pasokan pangan di pasar. Ini juga memastikan kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terpenuhi selama bulan puasa.

    Berikut adalah perbandingan skema menu MBG selama Ramadan dan di luar Ramadan:

    Periode Jenis Menu Distribusi
    Ramadan (mayoritas puasa) Pangan tahan lama (kurma, telur rebus, susu, abon, penganan lokal) Dibawa pulang, dikonsumsi saat berbuka
    Ramadan (mayoritas tidak puasa) Menu segar seperti biasa Normal
    Ibu Hamil, Menyusui, Balita Menu segar seperti biasa Normal
    SPPG Pesantren Menu segar seperti biasa Digeser sore hari menjelang berbuka