Category: Berita

  • Satpol PP Banyuwangi Tertibkan Anak Punk di Taman Tirtawangi

    Satpol PP Banyuwangi Tertibkan Anak Punk di Taman Tirtawangi

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi menertibkan sepuluh anak punk. Mereka bergerombol di sekitar Taman Tirtawangi atau Patung Kuda Karangente.

    Penertiban dilakukan setelah petugas menerima laporan dari warga, Senin (9/2/2026). Anak-anak punk itu kemudian dibawa ke Mako Satpol PP Banyuwangi untuk pembinaan.

    Kepala Satpol PP Banyuwangi Yoppy Bayu Irawan mengonfirmasi penertiban ini. Sepuluh anak punk diamankan dari lokasi tersebut.

    "Setelah kami temukan mereka bergerombol di Taman Tirtawangi atau patung kuda, kami bawa ke Mako untuk dilakukan pembinaan," ungkap Yoppy, Selasa (10/2/2026).

    Pembinaan yang diberikan berlangsung secara unik. Para anak punk diminta membersihkan lingkungan Mako Satpol PP.

    Mulai dari mencabut rumput hingga membersihkan kamar mandi. Setelah itu, mereka diberikan pengarahan secara langsung.

    "Mereka kami berikan pembinaan bersih-bersih lingkungan dengan mencabut rumput, dan membersihkan kamar mandi sekaligus kami arahkan untuk membersihkan diri," tambah Yoppy.

    Arahan untuk Melanjutkan Perjalanan

    Dalam pengarahan, Satpol PP juga meminta anak punk segera melanjutkan perjalanan. Mereka tidak diizinkan berlama-lama di Banyuwangi.

    Tujuannya adalah menghindari potensi konflik dengan warga. "Segera melanjutkan perjalanan ke lokasi tujuan, karena peristiwa kemarin tentunya masyarakat Banyuwangi masih memendam kemarahan jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terhadap kalian cepat kalian pergi dan jangan terlihat lagi di Banyuwangi," jelas Yoppy.

    Berikut adalah profil singkat dari anak-anak punk yang diamankan:

    Asal Daerah Jumlah Tujuan
    Sumedang Tidak disebutkan spesifik Pulau Bali (bekerja di peternakan ayam)
    Pemalang Tidak disebutkan spesifik Pulau Bali (bekerja di peternakan ayam)
    Medan Tidak disebutkan spesifik Pulau Bali (bekerja di peternakan ayam)

    Sepuluh anak punk tersebut diketahui berasal dari Sumedang, Pemalang, dan Medan. Mereka mengaku hendak menuju Pulau Bali.

    Tujuan mereka adalah bekerja di sebuah peternakan ayam. Peternakan itu milik kerabat salah satu dari mereka.

    Pemeriksaan dan Pengawalan

    Sebelum dipulangkan, petugas memeriksa barang bawaan mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada benda berbahaya.

    "Kami razia sejumlah barang berbahaya yang dapat digunakan untuk melakukan aksi kekerasan. Setelah aman, kami persilakan melanjutkan perjalanan dengan kami kawal sampai menyeberang via Ketapang," tambah Yoppy.

    Setelah dinyatakan aman, seluruh anak punk diantar dan dikawal oleh Satpol PP. Pengawalan dilakukan hingga Pelabuhan Ketapang untuk menyeberang ke Bali.

    Sebelumnya, seorang warga Banyuwangi tewas dikeroyok. Pelaku diduga adalah anggota anak jalanan atau anak punk. Peristiwa ini meningkatkan kewaspadaan warga.

    Warga diimbau untuk segera melapor kepada pihak berwenang. Terutama jika menemukan kelompok anak punk di jalanan.

  • Jadwal dan Tahapan Sidang Isbat Awal Ramadan 2026 di Jakarta

    Jadwal dan Tahapan Sidang Isbat Awal Ramadan 2026 di Jakarta

    Awal Ramadan 2026 akan ditetapkan pemerintah melalui rangkaian tahap sidang isbat. Hasil sidang akan disiarkan melalui saluran-saluran resmi Kementerian Agama (Kemenag). Sidang isbat sendiri merupakan sidang penetapan awal bulan dalam kalender Hijriah.

    Biasanya, sidang isbat digelar untuk menentukan awal bulan-bulan penting. Bulan tersebut meliputi Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sebagian tahapan sidang isbat dapat disaksikan langsung oleh masyarakat secara online.

    Sidang Isbat Awal Ramadan 2026 akan digelar pada Selasa, 17 Februari 2026. Acara dimulai pukul 16.00 WIB di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta. Sidang ini akan dihadiri berbagai pihak berkepentingan.

    Pihak-pihak tersebut di antaranya perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan kedubes negara-negara Islam juga akan hadir.

    Tahapan Sidang Isbat Awal Ramadan 2026

    Diringkas dari laman Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Kalimantan Tengah, sidang isbat Ramadan 2026 digelar dengan tiga tahapan utama. Tahapan ini mencakup pemaparan posisi hilal, verifikasi hasil rukyatul hilal, dan musyawarah-pengambilan keputusan.

    Pemaparan Posisi Hilal

    Pada tahap ini, tim yang bertanggung jawab akan memaparkan data posisi hilal. Data tersebut berdasarkan perhitungan astronomi. Tahapan pertama ini bisa disimak melalui live streaming kanal YouTube Bimas Islam TV.

    Verifikasi Hasil Rukyatul Hilal

    Tahap kedua sidang isbat adalah verifikasi hasil pemantauan hilal. Merujuk website Kemenag, terdapat 96 lokasi rukyatul hilal Ramadan 2026 di seluruh Indonesia. Khusus Jogja, ada 4 tempat pemantauan yang ditetapkan.

    Lokasi Pemantauan Hilal di Jogja
    POB Syekh Belabelu Kretek Bantul
    Griya Antariksa Soropadan Concat Depok Sleman
    Bukit Brambang Gunungkidul
    Bandara YIA

    Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

    Tahap terakhir Sidang Isbat Awal Ramadan 2026 adalah musyawarah dan pengambilan keputusan. Hasil sidang isbat akan diumumkan kepada masyarakat luas melalui siaran pers dan unggahan di kanal-kanal resmi Kemenag.

    Prakiraan 1 Ramadan 2026

    Pemerintah, NU, dan BRIN kompak memperkirakan 1 Ramadan 2026 jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Di sisi lain, Muhammadiyah menetapkan pada Rabu, 18 Februari 2026.

    1 Ramadan 2026 Versi Pemerintah

    Dalam Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2026 keluaran Kemenag, pemerintah memprediksi 1 Ramadan 2026 jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Bulan kesembilan kalender Hijriah ini diperkirakan berlangsung genap 30 hari.

    Kemudian, pada Sabtu, 21 Maret 2026, 1 Syawal atau Idul Fitri tiba.

    1 Ramadan 2026 Versi Muhammadiyah

    Muhammadiyah melalui Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 menetapkan 1 Ramadan 2026 jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

    Muhammadiyah juga menetapkan 1 Syawal 2026 pada Jumat, 20 Maret 2026. Artinya, Ramadan versi Muhammadiyah berjalan 30 hari penuh.

    1 Ramadan 2026 Versi NU

    Almanak 2026 rilisan Lembaga Falakiyah (LF) PCNU Kabupaten Bojonegoro memperkirakan 1 Ramadan 2026 jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Adapun Idul Fitri-nya, diprediksi bertepatan dengan Sabtu, 21 Maret 2026 M.

    1 Ramadan 2026 Versi BRIN

    BRIN turut mengeluarkan prediksi ilmiah berkenaan dengan 1 Ramadan 2026. BRIN memprediksi 1 Ramadan 2026 jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

    “Kementerian Agama dan sebagian besar ormas Islam menggunakan kriteria 'hilal lokal', yang mensyaratkan posisi hilal memenuhi kriteria visibilitas di wilayah Indonesia. Pada saat maghrib 17 Februari, posisi hilal/bulan masih di bawah ufuk. Jadi tidak mungkin dirukyat (diamati). Jadi, awal Ramadan pada hari berikutnya, yaitu 19 Februari 2026,” terang Koordinator KR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN Prof Thomas Djamaluddin.

  • GKR Timoer Rumbay Persilakan Audit Dana Hibah Keraton Solo

    GKR Timoer Rumbay Persilakan Audit Dana Hibah Keraton Solo

    GKR Panembahan Timoer Rumbay, Pengageng Sasana Wilapa Paku Buwono XIV Purbaya, menyambut baik keinginan Lembaga Dewan Adat (LDA) untuk mengaudit dana hibah Keraton Solo. Rumbay menyatakan tidak keberatan jika audit tersebut dilakukan.

    "Monggo, monggo, dengan senang hati kalau saya," kata Rumbay dihubungi awak media, Selasa (10/2/2026).

    Rumbay menjelaskan bahwa ia tidak pernah melihat dana hibah Keraton Solo, baik saat berada di kubu LDA maupun setelah bergabung dengan kubu Paku Buwono XIII.

    "Karena saya dulu ketika di kubu Gusti Moeng (Ketua LDA GRAy Koes Moertiyah), saya juga tidak pernah melihat gitu dan saya tidak mengerti itu. Jangankan menerima, melihat uangnya saja saya, saya belum pernah. Di tempatnya Sinuhun juga begitu, saya juga belum pernah menerima dana hibah, melihat saja juga belum pernah," ujarnya.

    Putri tertua Paku Buwono XIII ini sampai melakukan pengecekan langsung ke Semarang untuk memastikan informasi mengenai dana hibah. Hasilnya, pihak Paku Buwono XIII ternyata selalu membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selama delapan tahun.

    "Tapi, ketika dinalar dan kami cek, saya itu sampai datang ke Semarang untuk memastikan. Apakah benar itu ada di rekening pribadi dan apakah benar LPJ itu tidak dibuat. Itu saya sampai ngecek sendiri waktu itu," bebernya.

    Ia menambahkan, logikanya pemerintah tidak akan terus mengucurkan dana hibah selama delapan tahun tanpa LPJ. Adanya LPJ menjadi alasan Rumbay tidak keberatan dengan audit pemerintah.

    "Nah, itu ternyata, ternyata ya kebenarannya ya LPJ dibuat dan logikanya saja selama 8 tahun dana hibah itu terkucur, itu kalau tidak ada LPJ kan pemerintah yang salah berarti dikucurkan terus, benar enggak," sambungnya.

    "Ya, ada LPJ ya, kami juga. Jadi, kalau mau diaudit monggo, enggak apa-apa, kan kalau dari kami begitu," ucapnya.

    Tanggapan Mengenai Badan Baru Keraton Solo

    Saat ditanya mengenai adanya badan baru Pelaksana Keraton Solo yang dipimpin KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, Rumbay enggan memberikan tanggapan. Ia mengaku sedang fokus pada proses audiensi dengan DPR.

    "Enggak, saya belum bisa menanggapi itu ya, karena kan kami sedang berproses untuk audiensi dengan DPR paling. Ya, paling tidak untuk meninjau kembali SK tersebut," pungkasnya.

    Lembaga Dewan Adat (LDA) sebelumnya menyoroti dana hibah Keraton Solo yang masuk ke rekening pribadi Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII. LDA meminta agar dana tersebut diaudit.

    Ketua LDA, GRAy Koes Moertiyah atau Gusti Moeng, menjelaskan bahwa LDA pernah menerima dana hibah antara tahun 2007 hingga 2009. Setelah itu, dana hibah diterima oleh Paku Buwono XIII.

    "Waktu itu saya anggota DPR, jadi yang mengelola adalah kantor Sasana Wilapa, itu bendahara. Itu selalu didatangi BPK untuk diaudit. Kalau enggak keliru, saya hanya pernah mendapat atau keraton mendapat sebelum kita diusir itu hanya tiga kali, tahun 2007 hingga 2009," katanya ditemui di Keraton Solo, Senin (9/2).

    Kronologi Penerimaan Dana Hibah Menurut LDA

    Setelah tahun 2009, Gusti Moeng menyebut terjadi gejolak di Keraton Solo yang menyebabkan LDA keluar dari keraton. Mereka kemudian menggugat pada tahun 2011 dan memenangkan gugatan.

    "Setelah itu kan ada masalah. Ada masalah, ada rekonsiliasi, ada ini, akhirnya kita malah enggak terima. Terus kita gugat di tahun 2011 itu dan menang, baru dicairkan di tahun 2015. Setelah itu, kami diminta untuk mengajukan lagi proposal untuk di dalam dan beberapa upacara adat di keraton di tahun 2016," ungkapnya.

    Gusti Moeng menyatakan bahwa dana hibah mulai diterima ke rekening Sinuhun Paku Buwono XIII sejak tahun 2017 hingga 2025. Oleh karena itu, ia mendukung penuh adanya audit penerimaan dana hibah tersebut.

    "Iya, pasti saya mendukung. Saya kebetulan juga pernah jadi DPR yang di mana di situ anggaran yang kami bahas. Nah, dan ini ada penyimpangan seperti itu, pastinya harus diaudit. (Penerimaan sejak kapan) 2017 sampai 2025," pungkasnya.

    Berikut adalah ringkasan kronologi penerimaan dana hibah Keraton Solo menurut keterangan yang ada:

    Tahun Penerima Dana Hibah Keterangan
    2007-2009 LDA (Kantor Sasana Wilapa) Dana hibah diterima dan diaudit oleh BPK
    2010 Gejolak internal keraton, LDA keluar
    2011 LDA menggugat dan memenangkan gugatan
    2015 LDA Dana hibah dicairkan kembali setelah gugatan
    2016 LDA Mengajukan proposal untuk upacara adat
    2017-2025 Sinuhun Paku Buwono XIII Penerimaan dana hibah melalui rekening pribadi
  • Bali Siapkan Skema Atasi Sampah Kiriman di Pesisir Pantai

    Bali Siapkan Skema Atasi Sampah Kiriman di Pesisir Pantai

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah menyiapkan skema komprehensif untuk mencegah datangnya sampah kiriman di pesisir pantai. Skema ini bertujuan mengatasi masalah tahunan yang mengancam keindahan pulau dewata tersebut.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bali, I Made Dwi Arbani, menjelaskan bahwa skema ini akan mencakup data sebaran dan sumber sampah kiriman. Ini menjadi langkah awal untuk penanganan yang lebih efektif.

    Dwi mengungkapkan data lengkap akan disampaikan terkait upaya pemerintah daerah. Termasuk apa yang telah dikerjakan oleh Pemda Badung. Informasi mengenai sumber, model, dan sebaran sampah juga akan dipaparkan.

    "Nanti saya kasih datanya semua apa yang dikasih pemda, apa yang dikerjakan oleh Badung. Kemudian dari mana sumber sampah, modelingnya kayak apa, sebarannya kayak apa," kata Dwi kepada detikBali, Senin (9/2/2026).

    Ke depannya, penanganan sampah kiriman akan melibatkan kerja kolaboratif dengan berbagai pihak. Hal ini untuk mengatasi siklus tahunan sampah yang terus berulang.

    "Nanti kerja kolaboratif, kami kerja kolaboratif sama-sama," ujar Dwi.

    Dwi juga merespons kritik dari DPRD Bali terkait aksi korve dan solusi nyata pemerintah. Menurutnya, arahan Presiden sudah sangat baik dalam mengatasi masalah ini.

    "Bapak Presiden arahannya sudah bagus," ucapnya.

    Desakan Solusi Konkret DPRD Bali

    Sebelumnya, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Grace Anastasia Surya Widjaja, mendesak pemerintah pusat dan daerah. Ia meminta adanya solusi konkret untuk sampah kiriman di Bali.

    "Kami harus ingat Bali adalah wajah pariwisata dunia milik Indonesia. Sektor pariwisata Bali memberikan kontribusi devisa yang sangat signifikan bagi negara," kata Grace, Minggu (8/2/2026).

    Grace memandang citra buruk Bali akibat sampah akan merugikan ekonomi nasional. Ia mengapresiasi aksi korve yang dilakukan aparat, komunitas, hingga siswa-siswi.

    Pihak Terlibat Peran dalam Penanganan Sampah
    Pemerintah Provinsi Bali Menyiapkan skema pencegahan, koordinasi
    Dinas LHK Bali Pengumpulan data, perencanaan modeling
    Pemda Badung Pelaksanaan upaya penanganan di lapangan
    DPRD Bali Pengawasan, desakan solusi konkret
    Komunitas & Sekolah Aksi korve (kerja bakti)

    Namun, Grace berpendapat, anak sekolah tidak seharusnya menghabiskan waktu memungut sampah di pantai. Solusi yang dibutuhkan harus lebih dari sekadar korve seremonial.

    "Terima kasih atas aksi heroiknya tapi tahun depan saya ingin melihat mereka di pantai untuk berwisata, bukan memungut sampah," ungkap Grace.

  • Warga Gamping Kidul Sleman Tewas Tersetrum Saat Perbaiki Pompa Air Lalu Tercebur Sumur

    Warga Gamping Kidul Sleman Tewas Tersetrum Saat Perbaiki Pompa Air Lalu Tercebur Sumur

    Agus Kristiyono (50), seorang warga Gamping Kidul, Kabupaten Sleman, ditemukan tak bernyawa setelah tercebur ke dalam sumur. Kejadian tragis ini terjadi usai ia tersetrum listrik saat berusaha memperbaiki mesin pompa air.

    Sumur tempat korban ditemukan memiliki kedalaman sekitar 15 meter. Insiden nahas ini segera dilaporkan kepada tim penyelamat.

    Kepala Kantor SAR Yogyakarta, Rio Banupanitis, menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa, 10 Februari 2026, sekitar pukul 11.30 WIB. Korban sedang memperbaiki mesin pompa air di kediamannya.

    "Kronologi yang kami terima, korban sedang memperbaiki mesin pompa air. Namun ketika sedang memperbaiki, korban kesetrum aliran listrik dari pompa air dan jatuh ke dalam sumur," kata Rio, Selasa (10/2/2026).

    Laporan mengenai kecelakaan ini segera diterima oleh Kantor SAR Yogyakarta. Mereka langsung menerjunkan satu tim rescue untuk operasi penyelamatan.

    Proses Evakuasi Korban

    Tim SAR Yogyakarta dibekali peralatan Confined Space Rescue (CSR) atau alat khusus penyelamatan di ruang terbatas. Mereka bergerak cepat menuju lokasi kejadian.

    "Setelah tiba di lokasi, tim langsung berkoordinasi dengan tim SAR Gabungan untuk melaksanakan proses evakuasi korban dari dalam sumur," ujar Rio.

    Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Tim berhasil mengangkat jenazah korban dari dasar sumur.

    "Korban berhasil dievakuasi dari dalam sumur yang mempunyai kedalaman kurang lebih 15 meter dalam keadaan meninggal dunia," sambungnya.

    Jenazah korban kemudian diserahkan kepada tim medis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman.

    Data Penyelamatan Korban

    Deskripsi Detail
    Nama Korban Agus Kristiyono
    Usia Korban 50 tahun
    Lokasi Kejadian Gamping Kidul, Kabupaten Sleman
    Penyebab Tersetrum listrik, tercebur sumur
    Kedalaman Sumur 15 meter
    Waktu Kejadian Selasa, 10 Februari 2026, pukul 11.30 WIB
    Waktu Evakuasi Sekitar 30 menit
    Status Korban Meninggal dunia
  • Kades Sambeng Magelang Menghilang, BPD Kirim SP2 dan Akan Ambil Tindakan Tegas

    Kades Sambeng Magelang Menghilang, BPD Kirim SP2 dan Akan Ambil Tindakan Tegas

    Magelang – Kepala Desa (Kades) Sambeng, Rowiyanto, kembali menjadi sorotan setelah menghilang tanpa kabar selama sekitar dua bulan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sambeng telah melayangkan surat peringatan kedua (SP2) terkait absennya sang kepala desa. Kejadian ini bukan yang pertama, karena Rowiyanto juga pernah menghilang pada tahun 2024 lalu sebelum akhirnya kembali bertugas.

    Surat peringatan pertama untuk Kades Rowiyanto dikirimkan pada 19 Desember 2025. Kemudian, surat peringatan kedua dilayangkan pada 9 Januari 2026. BPD Sambeng menegaskan akan terus memproses sesuai aturan.

    Ketua BPD Sambeng, Bandriyo, mengungkapkan bahwa pihaknya berpegang pada aturan yang berlaku. “Sesuai dengan aturan saja. Karena kami juga memberikan surat teguran yang pertama sampai dengan yang kedua,” kata Bandriyo, Selasa (10/2/2026).

    BPD Sambeng akan segera memproses surat peringatan ketiga. Bandriyo menyatakan, kehadiran kepala desa sangat dibutuhkan untuk roda pemerintahan desa. “Intinya kita mau membikinkan surat yang ketiga kalinya,” ujarnya.

    Hingga saat ini, Rowiyanto belum memberikan tanggapan. BPD akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait jika surat ketiga juga tidak diindahkan. “Namun, sampai saat ini belum bisa ataupun beliaunya (kades) tetap tidak ada tanggapan,” tambah Bandriyo.

    Bandriyo menjelaskan, surat peringatan pertama dan kedua ditujukan kepada kepala desa melalui pemerintah desa. “Itu saya sampaikan ke pemerintah desa sehingga desa menyampaikan ke beliaunya ataupun ke rumahnya saya kurang paham itu,” bebernya.

    Menurut Bandriyo, langkah tegas harus segera diambil demi keberlangsungan roda pemerintahan. “Sehingga sesuai dengan prosedur batasan-batasan dan istilahnya sepengetahuan ataupun wewenang dari BPD kan baru seperti itu.”

    “Namun, setelah SP yang ketiga kalinya nanti kita akan komunikasi dengan pemerintah terkait ataupun dengan pemerintah yang lebih tinggi mau seperti apa,” jelas Bandriyo.

    Riwayat Kehilangan Kades Sambeng

    Bandriyo membenarkan kabar bahwa Rowiyanto pernah menghilang pada tahun 2024. Saat itu, BPD masih memberikan toleransi. “Tapi, kita juga tetap berkomunikasi. Karena sebagai BPD kan mitra sehingga kami tetap harus seperti apa waktu itu masih ada toleransi sebenarnya,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Rowiyanto selalu muncul di batas akhir aturan yang diberikan. “Karena memang dibutuhkan dan beliau (kades) juga di batas akhir dari aturan itu dia selalu muncul begitu,” kata Bandriyo.

    Pada kejadian sebelumnya, Rowiyanto menghilang tanpa kabar selama lebih dari sebulan. Bandriyo mengaku tidak mengetahui alasan Kades Sambeng tersebut pergi. “Wah nek (kalau) soal masalah itu, saya sebagai BPD untuk dugaan kurang paham,” ujarnya.

    Tabel Kronologi Surat Peringatan Kades Sambeng

    Absennya Kades Rowiyanto telah memicu serangkaian tindakan dari BPD. Berikut adalah garis waktu pengiriman surat peringatan:

    Tanggal Keterangan
    19 Desember 2025 Pengiriman Surat Peringatan Pertama
    9 Januari 2026 Pengiriman Surat Peringatan Kedua
    Segera diproses Pengiriman Surat Peringatan Ketiga (dalam proses)

    Harapan Warga dan Implikasi Hilangnya Kades

    Suratman, Humas Paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Tanah Air (Gema Pelita) Sambeng, juga mengonfirmasi kejadian serupa pada tahun 2024. “Ya, saya kurang tahu tepat waktunya kapan, tapi pernah (menghilang). Memang tidak dalam kali ini,” kata Suratman.

    Ia mengingat Rowiyanto pernah menghilang sekitar satu bulan lebih, namun kembali bekerja biasa. “Waktu itu belum muncul permasalahan yang seperti ini (warga menolak tambang tanah uruk),” tambahnya.

    Warga berharap Kades Rowiyanto dapat kembali bertugas. Namun, jika tidak, mereka ingin proses permohonan izin tambang tanah uruk dihentikan. “Harapan kami tentunya warga yang penting pengajuan permohonan izin tambang tanah uruk itu segera dihentikan prosesnya,” ujar Suratman.

    Selain itu, warga juga meminta dokumen-dokumen pribadi pemilik lahan dikembalikan. “Dokumen-dokumen yang istilahnya menurut kami ada indikasi dimanipulasi itu bisa dikembalikan ke pemilik masing-masing, karena ini kan dokumen-dokumen pribadi para pemilik lahan tersebut biar tidak disalahgunakan,” pungkas Suratman.

    Sebelumnya, Kades Sambeng Rowiyanto diketahui menghilang sejak Jumat (5/12/2025) siang. Ia sempat terlihat menghadiri pertemuan warga terkait penolakan tambang uruk pada Kamis (4/12/2025). Pagi harinya, Jumat (5/12/2025), ia juga sempat menghadiri peletakan batu pertama koperasi desa merah putih. Namun, sejak siang harinya, keberadaan Rowiyanto tidak diketahui hingga kini.

  • Kejati NTB Digugat Praperadilan Kepala BPN Lombok Tengah Kasus Lahan Sirkuit Samota

    Kejati NTB Digugat Praperadilan Kepala BPN Lombok Tengah Kasus Lahan Sirkuit Samota

    Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah, Subhan, mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB). Subhan merupakan tersangka korupsi pembelian lahan 70 hektare untuk sirkuit Samota, Sumbawa.

    Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 3/Pid.Pra/2026/PN Mtr di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Klasifikasi gugatan ini adalah sah atau tidaknya penahanan.

    Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, menyatakan upaya hukum praperadilan merupakan hak tersangka. Pihaknya telah menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan tersebut.

    "Itu hak tersangka," timpal Zulkifli, Senin (9/2/2026).

    Kejati NTB siap memaparkan seluruh dasar hukum penetapan Subhan sebagai tersangka di persidangan. Mereka akan membuktikan penetapan tersangka sesuai prosedur.

    "Kami siap dan akan dibuktikan di pengadilan," katanya.

    Jadwal Sidang Praperadilan

    PN Mataram telah menetapkan jadwal sidang perdana praperadilan yang ditempuh Subhan. Sidang tersebut akan dimulai pada Kamis, 19 Februari 2026.

    "Kamis (19/2/2026) sidang perdana," dikutip dari laman resmi SIPP PN Mataram.

    Subhan menjadi salah satu dari tiga tersangka dalam kasus korupsi ini. Kasus terkait pembelian lahan untuk pembangunan sirkuit Samota di Sumbawa.

    Kronologi Kasus Korupsi Lahan Samota

    Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi pembelian lahan 70 hektare ini. Lahan dibeli oleh Pemkab Sumbawa dari mantan Bupati Lombok Timur, Ali BD, senilai Rp 52 miliar.

    Tiga tersangka yang ditetapkan Kejati adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah, Subhan. Muhammad Julkarnain dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Saipullah Zulkarnain pemilik KJPP juga menjadi tersangka.

    Ketiga tersangka saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, NTB.

    Berikut rincian peran para tersangka dalam kasus korupsi lahan Samota:

    Nama Tersangka Peran Status
    Subhan Ketua Pelaksana Pengadaan Lahan (saat menjabat Kepala BPN Sumbawa) Tersangka, Ditahan
    Muhammad Julkarnain Tim Penilai (Appraisal) dari KJPP Tersangka, Ditahan
    Saipullah Zulkarnain Pemilik KJPP Tersangka, Ditahan

    Penyidik menemukan kerugian negara sebesar Rp 6,7 miliar dalam proses pembelian lahan. Transaksi pembelian lahan ini berlangsung antara tahun 2022-2023. Kerugian negara telah dikembalikan ke Kejati NTB oleh Ali BD sebagai penerima pembayaran.

    Para tersangka dijerat Pasal 603 KUHP dan/atau Pasal 604 KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi.

  • Ilmuwan Schmidt Ocean Institute Tangkap Penampakan Ubur-ubur Hantu Raksasa

    Ilmuwan Schmidt Ocean Institute Tangkap Penampakan Ubur-ubur Hantu Raksasa

    Ilmuwan dari Schmidt Ocean Institute melaporkan penemuan langka di kedalaman laut. Mereka berhasil menangkap penampakan ubur-ubur hantu raksasa, yang dikenal dengan nama ilmiah Stygiomedusa gigantea.

    Ubur-ubur ini merupakan salah satu makhluk paling misterius di lautan.

    Penampakan Stygiomedusa gigantea ini terjadi selama ekspedisi penelitian laut dalam. Tim Schmidt Ocean Institute menggunakan teknologi ROV (Remotely Operated Vehicle) untuk menjelajahi kedalaman samudra.

    Ubur-ubur hantu raksasa ini memiliki diameter lonceng yang sangat besar. Tentakelnya bisa mencapai panjang hingga 10 meter atau lebih.

    Makhluk ini biasanya ditemukan di perairan dingin di seluruh dunia. Namun, penampakannya sangat jarang terjadi.

    Habitat dan Karakteristik Ubur-ubur Hantu

    Stygiomedusa gigantea hidup di zona batial, yaitu kedalaman antara 1.000 hingga 4.000 meter. Lingkungan ini sangat gelap dan bertekanan tinggi.

    Warna tubuhnya cenderung gelap, seringkali merah tua atau cokelat kehitaman. Ini membantu mereka berkamuflase di kedalaman.

    Meskipun ukurannya besar, ubur-ubur ini tidak agresif terhadap manusia. Makanan utamanya adalah plankton dan partikel organik kecil lainnya.

    Penelitian lebih lanjut tentang Stygiomedusa gigantea sangat penting. Ini untuk memahami ekosistem laut dalam yang masih misterius.

    Fakta Menarik Ubur-ubur Hantu Raksasa
    Fitur Deskripsi
    Nama Ilmiah Stygiomedusa gigantea
    Ukuran Lonceng Hingga 1 meter
    Panjang Tentakel Mencapai 10 meter
    Kedalaman Habitat 1.000 – 4.000 meter (zona batial)
    Warna Dominan Merah tua, cokelat kehitaman
    Distribusi Geografis Perairan dingin seluruh dunia
    Frekuensi Penampakan Sangat jarang

    Penemuan ini menambah data penting bagi ilmu pengetahuan. Terutama dalam studi tentang keanekaragaman hayati laut dalam.

    Ilmuwan berharap bisa melakukan lebih banyak ekspedisi. Tujuannya untuk mengungkap lebih banyak misteri yang tersembunyi di kedalaman samudra.

  • Pembangunan Flyover Taman Pelangi Surabaya Dipercepat, Doddy Hanggodo Soroti DED

    Pembangunan Flyover Taman Pelangi Surabaya Dipercepat, Doddy Hanggodo Soroti DED

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono di Kantor Gubernur Jatim. Pertemuan penting ini membahas percepatan pembangunan Flyover Taman Pelangi Surabaya.

    Doddy Hanggodo menyatakan bahwa pembangunan akan diupayakan secepatnya. Saat ini, fokus utama adalah finalisasi desain teknis rinci (Detailed Engineering Design/DED).

    "Kita upayakan secepat-cepatnya pembangunan, ini tinggal difinalkan detailed engineering design atau DED-nya," kata Doddy di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Selasa (10/2/2026).

    Doddy menjelaskan, desain akhir masih dimatangkan dan didiskusikan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Diskusi bertujuan menciptakan desain yang cocok dengan lingkungan Jawa Timur.

    "Nanti desain mungkin akan didiskusikan sama-sama kira-kira bentuknya seperti yang cocok dengan alam dan lingkungannya Jawa Timur. Itu kan menjadi fasadnya Jawa Timur di mata internasional," terangnya.

    "Sekarang memang DED belum final, masih disempurnakan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya," tambahnya.

    Sekdaprov Jatim Adhy Karyono memastikan bahwa pembebasan lahan untuk Flyover Taman Pelangi telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Pihaknya terus berkomunikasi intensif mengenai desain akhir.

    "Untuk lahan kewenangannya pemkot, tapi untuk pembangunan kita bicarakan tadi sama Pak Menteri PU, untuk nanti Pemprov Jatim bisa mengajukan dan Insyaallah itu akan segera dibangun," jelas Adhy.

    Anggaran pembangunan akan ditanggung oleh Kementerian PU melalui APBN. Adhy menyebut bahwa Pemprov Jatim hanya diminta rancangan desain yang sesuai kebutuhan dan ikonik.

    "Yang jelas Flyover Taman Pelangi akan disegerakan, ya dari Kementerian PU yang hitung (anggarannya), pembebasan lahan pemkot tapi istilahnya Pemprov itu dimintai rancangannya seperti apa," ungkap Adhy.

    "Ini sudah tek-tokan dengan balai PU, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan dan juga mungkin desainnya yang bagus ikonik," imbuhnya.

    Berikut adalah rincian pembagian tanggung jawab dalam proyek Flyover Taman Pelangi Surabaya:

    Aspek Pihak Bertanggung Jawab
    Pembebasan Lahan Pemerintah Kota Surabaya
    Anggaran Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum (APBN)
    Penyempurnaan DED Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya
    Pengajuan Proyek ke Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Timur

    Pembangunan fisik Flyover Taman Pelangi diharapkan dapat dimulai pada tahun 2026. Proyek ini akan masuk dalam Inpres Jalan Daerah (IJD) setelah DED disetujui.

    "Kita bersama akan menyempurnakan Flyover Taman Pelangi dari DED yang ada kan disempurnakan lagi sifatnya kemudian kita setujui baru masuk dalam Inpres Jalan Daerah (IJD) jadinya. Insyaallah tahun 2026 akan dimulai fisiknya," tambah Adhy.

    Keuntungan Anggaran APBN dan Fokus Menteri PU

    Penggunaan APBN dalam pembangunan ini memberikan keuntungan percepatan. Anggaran APBN memungkinkan proyek berjalan pada tahun berjalan tanpa menunggu perubahan APBD.

    "APBN itu bisa memungkinkan tahun berjalan pun bisa dilajukan. Kalau APBD kan nggak bisa harus nunggu P-APBD kan gitu. Itu beruntungnya dibangun dengan APBN," ujarnya.

    Adhy mengapresiasi Menteri Doddy Hanggodo yang "jemput bola" dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Jawa Timur. Selain Flyover Taman Pelangi, masalah banjir langganan, persoalan struktural, dan kewenangan Balai Kementerian PU juga dibahas.

    "Intinya Pak Menteri luar biasa jemput bola soal persoalan apa saja yang belum selesai untuk Jawa Timur dan salah satunya Flyover Taman Pelangi Kota Surabaya akan diselesaikan," kata Adhy.

    Pembahasan juga mencakup Kali Lamong yang terhubung dengan Bengawan Solo, serta masalah jalan. Adhy menekankan perhatian besar Menteri PU dan rencana ground check untuk Jalur Lintas Selatan (JLS) dalam waktu dekat.

    "Kemudian yang banjir maupun langganan dan persoalan struktural dan menyangkut kewenangan Balai Kementerian PU sudah dibahas termasuk Kali Lamong yang ikut Bengawan Dolo dan juga masalah jalan. Alhamdulillah Pak Menteri sangat memperhatikan, terbuka, dan kita akan menyusun dalam waktu dekat untuk ground check termasuk Jalur Lintas Selatan (JLS) itu," tandasnya.

  • Pemerintah Terapkan WFA Lebaran 2026 untuk ASN dan Swasta, Total Libur Panjang 16-27 Maret

    Pemerintah Terapkan WFA Lebaran 2026 untuk ASN dan Swasta, Total Libur Panjang 16-27 Maret

    Pemerintah akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta jelang Idul Fitri 2026. Keputusan ini bertujuan mengelola mobilitas masyarakat, terutama arus mudik dan balik Lebaran yang diproyeksikan melonjak.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) RI Airlangga Hartarto menyampaikan, WFA berlaku sebelum dan sesudah Lebaran. Harapannya, mobilitas masyarakat lebih lancar dan tidak terkonsentrasi pada satu waktu.

    WFA diberlakukan selama 5 hari, yaitu pada 16-17 Maret sebelum Lebaran dan 25-27 Maret setelah Lebaran. Ini sebagai skema kerja fleksibel bagi ASN dan pekerja swasta.

    "Peningkatan mobilitas pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 itu mencapai mobilitas masyarakat 154,62 juta orang, dan libur Nataru 110,43 (juta). Secara year on year satu tahun di tahun 2025 itu 5,11 persen. Pada Desember, kunjungan Wisman 1,41 juta dan Wisnus 105,98 juta," ujar Menko Perekonomian Airlangga dalam keterangannya.

    Jadwal WFA Lebaran 2026

    Pemerintah menetapkan skema Work From Anywhere (WFA) yang berlaku selama lima hari kerja. Periode ini dibagi menjadi dua hari sebelum Idul Fitri dan tiga hari setelahnya.

    "Pemerintah menerapkan skema kerja Work From Anywhere, bukan libur ya, ini clear Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement. Itu tanggalnya 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret," ucap Menko Perekonomian Airlangga, seperti dikutip detikJateng pada Selasa (10/2/2026).

    Kebijakan ini memungkinkan ASN dan pekerja swasta untuk bekerja dari mana saja. Fleksibilitas ini diberikan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat saat puncak arus mudik dan balik.

    Meningkatnya mobilitas masyarakat diprediksi akan terjadi pada Lebaran 2026. Sebagai perbandingan, pada Lebaran 2025 tercatat 154,62 juta orang melakukan mobilisasi.

    Berikut adalah jadwal lengkap WFA yang diberlakukan bagi ASN dan pekerja swasta:

    Hari Tanggal Keterangan
    Senin 16 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Selasa 17 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Rabu 25 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Kamis 26 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Jumat 27 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta

    Total Hari Libur Lebaran 2026

    Selain WFA, masyarakat juga akan menikmati libur Lebaran 2026 sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Total ada 5 hari libur yang ditetapkan.

    Dari total tersebut, 2 hari merupakan libur nasional Idul Fitri dan 3 hari cuti bersama. Ini menciptakan periode libur panjang bagi seluruh masyarakat.

    Jadwal libur Lebaran 2026 berdasarkan SKB 3 Menteri adalah sebagai berikut:

    Hari Tanggal Keterangan
    Jumat 20 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Sabtu 21 Maret 2026 Libur Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah
    Minggu 22 Maret 2026 Libur Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah
    Senin 23 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Selasa 24 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah

    Libur Gabungan Nyepi, Lebaran, dan WFA

    Menariknya, bulan Maret 2026 juga menyertakan libur Hari Suci Nyepi. Momen ini jatuh berdekatan dengan perayaan Idul Fitri.

    Berdasarkan SKB 3 Menteri, Hari Suci Nyepi atau Tahun Baru Saka 1948 jatuh pada 18-19 Maret 2026. Ini memperpanjang kesempatan libur bagi masyarakat.

    Dengan menggabungkan WFA, libur Nyepi, dan libur Lebaran, masyarakat berpotensi menikmati rentang waktu fleksibel panjang dari 16-27 Maret 2026. Hal ini memberikan keleluasaan untuk mengatur perjalanan mudik dan balik Lebaran.

    Berikut adalah rincian lengkap libur dan WFA di bulan Maret 2026:

    Hari Tanggal Keterangan
    Senin 16 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Selasa 17 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Rabu 18 Maret 2026 Cuti Bersama Hari Suci Nyepi atau Tahun Baru Saka 1948
    Kamis 19 Maret 2026 Libur Nasional Hari Suci Nyepi atau Tahun Baru Saka 1948
    Jumat 20 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Sabtu 21 Maret 2026 Libur Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah
    Minggu 22 Maret 2026 Libur Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah
    Senin 23 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Selasa 24 Maret 2026 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    Rabu 25 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Kamis 26 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta
    Jumat 27 Maret 2026 WFA untuk ASN dan Swasta

    Kebijakan WFA ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan mobilitas saat puncak Lebaran. Dengan demikian, perjalanan mudik dan balik dapat lebih nyaman bagi semua.