Category: Berita

  • Bupati Seruyan Belajar Digitalisasi Pelayanan Publik ke Banyuwangi

    Bupati Seruyan Belajar Digitalisasi Pelayanan Publik ke Banyuwangi

    Banyuwangi menerima kunjungan kerja Bupati Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Selanorwanda. Kedatangan Ahmad beserta jajaran untuk mempelajari berbagai inovasi yang telah digalakkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

    Rombongan dari Seruyan datang khusus ke Banyuwangi untuk menimba ilmu. Mereka tertarik dengan kemajuan Banyuwangi, terutama di sektor digitalisasi pelayanan publik.

    "Kami lihat Banyuwangi sudah lebih advance. Kami datang memboyong jajaran untuk belajar banyak hal dari sini, utamanya terkait digitalisasi pelayanan publik," ujar Ahmad saat bertemu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Selasa (10/2/2026).

    Kunjungan ini berlangsung selama dua hari, dari 10 hingga 11 Februari 2026. Ahmad didampingi Wakil Ketua DPRD dan kepala OPD Kabupaten Seruyan.

    Selama di Banyuwangi, mereka akan melihat langsung proses layanan di sejumlah pusat pelayanan publik. Diskusi intensif dengan beberapa OPD juga diagendakan.

    Ahmad menjelaskan bahwa Pemkab Seruyan memiliki sejarah pemekaran wilayah dari Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2002. Usia kabupaten yang relatif muda menjadi pendorong untuk terus berkembang.

    "Di usia Seruyan yang masih sangat muda, kami terus menggali potensi unggulan yang bisa dioptimalkan lebih lanjut. Selain digitalisasi layanan, kami juga ingin belajar bagaimana Banyuwangi mengembangkan pariwisata serta mempromosikan daya saing daerahnya, sehingga kami juga bisa maju seperti Banyuwangi," ungkapnya.

    Banyuwangi dinilai sebagai pilihan tepat untuk studi banding. Hal ini karena berbagai inovasi yang telah membawa Banyuwangi meraih sejumlah prestasi membanggakan.

    Prestasi Inovatif Banyuwangi

    Banyuwangi telah mengukir banyak prestasi berkat inovasi berkelanjutan. Prestasi ini menjadi daya tarik bagi daerah lain untuk belajar.

    Penghargaan Periode / Tahun
    Kabupaten Terinovatif (Innovative Government Award) 8 kali beruntun (2018-2025)
    Indeks SPBE Tertinggi se-Indonesia 2025
    Kabupaten Pertama Nilai SAKIP AA 2024
    TPID Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali 4 tahun berturut-turut

    "Semua ilmu dari Banyuwangi akan kami adopsi dan terapkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan perekonomian Kabupaten Seruyan," ujar Ahmad.

    Tanggapan Bupati Banyuwangi

    Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut baik kunjungan ini. Ia menekankan bahwa Banyuwangi juga terus berproses dan memiliki tantangan sendiri.

    "Tiap daerah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Silahkan menerapkan apa yang kira-kira cocok. Semoga setelah kembali, banyak hal yang bisa dilakukan untuk percepatan pembangunan Seruyan," kata Ipuk.

    Ipuk juga menambahkan bahwa program-program di Banyuwangi dilaksanakan secara bertahap. Penyesuaian dilakukan sesuai skala prioritas dan kondisi anggaran.

    "Kami tidak melaksanakan banyak program bersamaan. Apalagi di tengah efisiensi anggaran seperti sekarang, semua dilakukan secara bertahap dengan semangat kebersamaan banyak pihak," kata Ipuk.

  • Bupati Magelang Angkat Bicara Soal Hilangnya Kades Sambeng

    Bupati Magelang Angkat Bicara Soal Hilangnya Kades Sambeng

    Bupati Magelang Grengseng Pamuji memberikan tanggapan terkait menghilangnya Kepala Desa (Kades) Sambeng, Kecamatan Borobudur, Rowiyanto. Kades tersebut belum ada kabar sejak Jumat (5/12/2025).

    Grengseng Pamuji menegaskan proses pembinaan akan berjalan. Ia tidak akan langsung mengambil tindakan tegas tanpa prosedur yang berlaku.

    Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyatakan pemerintah daerah akan membiarkan proses mengalir. Hal itu diungkapkan usai bertemu Kapolres Magelang Kota AKBP Dikri Olfandi, Kamis (11/2/2026).

    "(Terkait Pak Kades Sambeng) Ya wis ben (ya sudah) proses mengalir saja. Ya kan ada Dispermades, ada Kecamatan sebagai fungsi pembinaan. Kontrolnya ada di situ," kata Grengseng, Kamis (11/2/2026).

    Ia menambahkan, setiap kepala desa bermasalah tidak akan langsung dieksekusi. Semua tahapan harus dilalui sesuai aturan.

    "Kalau memang itu proses pembinaannya sudah nggak bisa, administrasinya sudah nggak bisa, ya apa boleh buat. Tapi, semua itu dilalui. Nggak terus setiap kepala desa bermasalah langsung kita eksekusi tanpa proses, nggak. Biar aja prosesnya mengalir gitu," lanjut Grengseng.

    Mekanisme Penanganan Pejabat Publik

    Grengseng Pamuji menjelaskan ada mekanisme yang harus diikuti jika Kades tidak hadir setelah teguran ketiga. Proses ini melibatkan banyak pihak.

    "Di Dispermasdes kan ada tahapannya. Ada mekanismenya kok. Nanti biar rapat BPD, ada teguran, ada macam-macam itu kan ada," tegasnya.

    Ia juga menyoroti bahwa pejabat publik diatur oleh undang-undang. Tidak bisa hanya berdasarkan ego manusia.

    "Tahapannya masih panjang. Karena yang namanya pejabat publik itu kan yang mengatur undang-undang, bukan egonya manusia. 'Cocok ra cocok', kan nggak," imbuh Grengseng.

    Riwayat Hilangnya Kades Sambeng

    Kades Sambeng Rowiyanto dikabarkan menghilang tanpa jejak sejak Jumat (5/12/2025). Hingga kini, keberadaannya belum diketahui.

    Sebelum menghilang, Rowiyanto masih terlihat aktif dalam pertemuan. Ia menghadiri rapat penolakan penambangan tanah uruk untuk jalan Tol Jogja-Bawen pada Kamis (4/12/2025).

    Ini bukan kali pertama Rowiyanto menghilang. Pada tahun 2024, ia juga pernah hilang tanpa kabar. Namun, akhirnya kembali dan beraktivitas seperti biasa.

    Tahun Kejadian Status
    2024 Menghilang tanpa kabar Pulang dan kembali beraktivitas
    Desember 2025 Menghilang tanpa kabar Belum ada informasi
  • Korlantas Polri Perkuat Penegakan Hukum Zero ODOL 2027 di Sumatera Selatan

    Korlantas Polri Perkuat Penegakan Hukum Zero ODOL 2027 di Sumatera Selatan

    Korlantas Polri menegaskan komitmen penuh untuk mewujudkan Indonesia bebas kendaraan "over dimension-over loading" (ODOL) pada tahun 2027. Kebijakan ini menjadi prioritas utama demi keselamatan lalu lintas dan perlindungan infrastruktur jalan.

    Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri melaksanakan asistensi penanganan perkara tindak pidana lalu lintas. Kegiatan ini berfokus pada pelanggaran ODOL yang berlangsung di Command Center Ditlantas Polda Sumatera Selatan pada Selasa, 10 Februari 2026.

    Hadir dalam acara tersebut Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI Agus Harimurti Yudhoyono serta jajaran. Turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Gubernur Sumatera Selatan, Wakapolda Sumsel, Forkopimda, serta pemangku kepentingan transportasi.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menekankan pentingnya komitmen ini. Hal tersebut sebagai bagian integral dari penguatan keselamatan dan perlindungan infrastruktur nasional.

    Kakorlantas Polri diwakili oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal. Ia hadir bersama tim untuk memberikan asistensi langsung dalam proses penanganan perkara di wilayah tersebut.

    Ditlantas Polda Sumsel memaparkan perkembangan penanganan perkara over dimensi. Salah satunya adalah kasus ambruknya jembatan di Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat, yang menarik perhatian publik.

    Hasil penyidikan menunjukkan adanya modifikasi kendaraan tronton yang tidak sesuai ketentuan. Perubahan tipe kendaraan ini dilakukan tanpa uji tipe, melanggar Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ jo. Pasal 55 KUHP.

    Beberapa kendaraan terbukti mengalami perubahan dimensi tidak sesuai spesifikasi teknis. Perkara tersebut kini telah P21 dan siap memasuki tahap persidangan.

    Penanganan kasus ini diharapkan menjadi preseden hukum. Praktik modifikasi kendaraan di luar spesifikasi resmi akan memiliki konsekuensi hukum yang tegas.

    Target Nasional Zero ODOL 2027

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI menegaskan target nasional penerapan zero over dimension-over loading pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini bertujuan melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga ketahanan infrastruktur.

  • Ratusan Murid SMK di Dairi Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis

    Ratusan Murid SMK di Dairi Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis

    Ratusan murid dari dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Dairi, yakni SMK Swasta HKBP Sidikalang dan SMK Swasta Arina Sidikalang, diduga mengalami keracunan makanan. Insiden ini terjadi setelah mereka mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).

    Menu MBG yang disantap para murid diduga sudah basi. Gejala yang dialami korban meliputi mual, muntah, diare, dan pusing.

    Menurut laporan, insiden keracunan diduga terjadi pada hari yang berbeda. Murid SMK Swasta HKBP Sidikalang menyantap MBG pada Senin (9/2). Sementara murid SMK Swasta Arina Sidikalang mengonsumsi MBG pada Selasa (10/2).

    Menu yang disantap pun berbeda. Murid SMK HKBP menyantap ayam yang dilaporkan belum matang dan cenderung basi. Sedangkan murid SMK Arina mengonsumsi ikan dan nasi yang sudah mulai basi serta mengeluarkan aroma tak sedap.

    "Menurut laporan kepala sekolah kalau yang hari Senin yang menimpa sekolah HKBP, (menunya) ayam. Pengakuannya ada yang belum matang dan cenderung basi, SMK Arini itu (menunya) ikan, nasi mulai basi dan memunculkan aroma," kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah IV Salman, Rabu (11/2/2026).

    Distribusi Makanan Dihentikan

    Penyedia MBG yang sama untuk kedua SMK tersebut adalah SPPG Sidikalang 3. Operasional SPPG Sidikalang 3 telah dihentikan sementara mulai Rabu (11/2).

    "Berhenti operasi kan hari ini, SMK Arina ini masih menyantap makanan yang didistribusikan hari Selasa," ujarnya.

    Para murid yang mengalami gejala keracunan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sebanyak dua rumah sakit menampung ratusan murid ini.

    Tunggu Hasil Lab

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumatera Utara (Sumut) Agung Kurniawan menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan Labkesda Sumut diperlukan untuk memastikan penyebab pasti keracunan ini.

    "SPPG nya itu sementara sudah ditutup per besok, hari ini keluar suratnya," sebut Agung Kurniawan, Selasa (11/2).

    Pihaknya belum dapat memastikan dugaan keracunan MBG karena belum ada hasil Labkesda Sumut. Belum ada temuan terkait bakteri Escherichia coli (Ecoli) yang dapat menjadi indikator keracunan pangan.

    "Makanya ku bilang kita belum bisa mengatakan itu adalah kontaminasi pangan, hasil temuan-temuan kita dan lab dari Labskesda Sumut itu belum membilangkan bahwasanya ada temuan terkait E.coli nya," ujarnya.

    Agung menambahkan bahwa kepastian penyebab keracunan akan disampaikan setelah hasil lab keluar dan dinyatakan "eligible". Tanpa hasil lab, pihaknya belum bisa memastikan keracunan ini disebabkan oleh MBG. Berikut rincian dugaan kejadian:

    SMK Tanggal Kejadian Menu MBG Kondisi Makanan Status Operasional SPPG
    SMK Swasta HKBP Sidikalang Senin (9/2) Ayam Belum matang, cenderung basi Dihentikan sementara
    SMK Swasta Arina Sidikalang Selasa (10/2) Ikan, Nasi Mulai basi, beraroma Dihentikan sementara

    "Kalau informasi yang sudah dikeluarkan tim Labkesda sudah eligible baru kita sampaikan itu adalah hal keracunan pangan, Kalau pandangan ku belum bisa kita sampaikan belum bisa kita bilang itu keracunan makanan, karena mereka hari ini tidak makan MBG," jelasnya.

  • Kementerian Pertahanan Persiapkan Tol dan Jalan Nasional Jadi Landasan Darurat Pesawat

    Kementerian Pertahanan Persiapkan Tol dan Jalan Nasional Jadi Landasan Darurat Pesawat

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah menyusun peta jalan untuk mengubah sejumlah ruas jalan tol dan jalan nasional di berbagai wilayah Indonesia. Ruas-ruas tersebut dirancang memenuhi spesifikasi teknis sebagai landasan darurat pesawat.

    Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan konsep ini sangat penting. Tujuannya menjaga kesiapsiagaan pertahanan di wilayah kepulauan.

    "Konsep ini penting untuk menjaga kesiapsiagaan pertahanan di wilayah kepulauan," kata Donny Ermawan Taufanto, Rabu (11/2/2026).

    Dengan banyak titik alternatif pendaratan, operasional pesawat tempur tetap berjalan. Ini berlaku meskipun pangkalan utama mengalami gangguan.

    "Kita ingin di setiap pulau besar memiliki banyak alternatif pangkalan. Kalau satu pangkalan diserang, masih ada opsi lain. Karena itu, beberapa ruas jalan tol ke depan akan kita desain agar bisa difungsikan sebagai runway," ujarnya.

    Pembangunan infrastruktur ke depan akan diselaraskan dengan kebutuhan pertahanan. Kemhan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pengelola jalan tol. Tujuannya agar spesifikasi teknis landasan darurat terpenuhi.

    "Ke depan, dalam pembangunan jalan tol, kami akan sesuaikan spesifikasinya agar memenuhi persyaratan sebagai runway. Ini bagian dari roadmap pertahanan nasional," tambah Donny.

    Tantangan dan Kemampuan Penerbang TNI AU

    Donny juga mengapresiasi kemampuan penerbang TNI Angkatan Udara. Mereka mampu mendaratkan pesawat tempur di ruas tol dengan lebar terbatas.

    Pendaratan di jalan tol memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan di pangkalan udara. Lebar jalan tol hanya sekitar 24 meter.

    Ini jauh lebih sempit dibanding runway bandara yang bisa mencapai 45 hingga 60 meter. Kondisi ini cukup riskan bagi penerbangan.

    "Lebar jalan tol hanya sekitar 24 meter, jauh lebih sempit dibanding runway bandara yang bisa mencapai 45 sampai 60 meter. Ini cukup riskan, tapi penerbang TNI AU sudah dilatih untuk kondisi sempit dan hasilnya aman," ujar Donny.

    Kemhan berkomitmen memastikan kesiapan infrastruktur pertahanan. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan negara di tengah tantangan geografis Indonesia.

    Perbandingan Spesifikasi Landasan

    Perbedaan lebar landasan antara jalan tol dan pangkalan udara menjadi faktor krusial dalam perencanaan ini. Berikut perbandingannya:

    Jenis Landasan Lebar Rata-rata (Meter) Tingkat Risiko Pendaratan
    Jalan Tol 24 Tinggi
    Pangkalan Udara 45-60 Rendah

    Peningkatan kesiapan pertahanan udara nasional menjadi prioritas utama. Melalui kolaborasi antar kementerian, proyek ini diharapkan terealisasi.

  • Tabanan Minim Alat Deteksi Tsunami, Hanya Satu Unit Beroperasi

    Tabanan Minim Alat Deteksi Tsunami, Hanya Satu Unit Beroperasi

    Ketersediaan alat pendeteksi tsunami di Kabupaten Tabanan, Bali, sangat minim. Padahal, Tabanan memiliki bentang pantai cukup panjang di pesisir selatan Bali yang rawan bencana.

    Saat ini, hanya satu alat pendeteksi tsunami yang beroperasi di Tabanan. Alat tersebut terletak di Pantai Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, dan merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

    "Saat ini baru satu alat yang terpasang dan suaranya tidak cukup untuk menjangkau di wilayah barat, seperti Selemadeg Timur hingga (Selemadeg) Barat," ungkap Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan, I Nyoman Sri Nadha Giri, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Sri Nadha Giri, Tabanan idealnya membutuhkan sekitar lima alat pendeteksi tsunami. Jumlah ini disesuaikan dengan panjang garis pantai di sisi selatan yang membentang dari Kecamatan Kediri hingga Selemadeg Barat.

    Sri Nadha Giri menekankan pentingnya upaya antisipasi bencana. Meski secara historis Tabanan belum pernah mengalami tsunami, wilayah ini tetap memiliki potensi bencana alam. Oleh karena itu, sistem peringatan dini sangat dibutuhkan.

    "Kalau bisa kami dibantu tambahan sekitar lima alat agar bisa dipasang di wilayah barat dan tengah," harap Sri Nadha.

    Tantangan Anggaran dan Kolaborasi

    Usulan penambahan alat pendeteksi tsunami telah disampaikan ke Pemprov Bali. Namun, tingginya anggaran menjadi kendala utama. Satu alat pendeteksi tsunami membutuhkan biaya sekitar Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.

    Selain itu, alat tersebut tidak tersedia di Indonesia. BPBD Tabanan tidak memaksakan pengadaan secara mandiri karena dana tidak mencukupi. Kolaborasi lintas pemerintah dianggap perlu untuk pengadaan ini.

    Sambil menunggu realisasi usulan, BPBD Tabanan terus mengintensifkan sosialisasi dan simulasi penanganan bencana hingga ke tingkat desa. Ini merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko bencana.

    Lokasi Jumlah Alat Pendeteksi Tsunami Tersedia Jumlah Alat Pendeteksi Tsunami Ideal Keterangan
    Pantai Kedungu 1 – Bantuan Pemprov Bali
    Wilayah Barat dan Tengah Tabanan 0 5 Prioritas penambahan
  • Minimarket di Kacangan Ngunut Dibobol Maling, Plafon Jebol dan Rokok Raib

    Minimarket di Kacangan Ngunut Dibobol Maling, Plafon Jebol dan Rokok Raib

    Aksi pembobolan minimarket berjaringan kembali mengguncang Kabupaten Tulungagung. Setelah sebelumnya menyasar Alfamart Ringinpitu, kali ini kejadian serupa menimpa sebuah minimarket di Desa Kacangan, Kecamatan Ngunut.

    Kanitreskrim Polsek Ngunut, AKP Samsul Muarif, menyatakan bahwa insiden pencurian dengan pemberatan ini pertama kali diketahui oleh karyawan toko saat akan memulai aktivitas harian.

    “Diketahui pertama sekitar pukul 6.30 WIB oleh karyawan saat hendak buka toko. Saat itu, ia melihat etalase kasir berantakan,” kata AKP Samsul, Rabu (12/2/2026).

    Karyawan tersebut kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut di dalam toko. Ditemukan sejumlah barang berupa rokok di etalase telah raib. Selain itu, plafon gudang terlihat dalam kondisi jebol.

    “Kejadian kemudian dilaporkan ke Polsek Ngunut sekitar pukul 8.00 WIB, dan kami tindaklanjuti dengan mendatangi TKP,” ujarnya.

    Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) mengindikasikan bahwa pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol atap dan plafon. Setelah berhasil masuk, pelaku diduga mematikan mesin DVR CCTV dan menguras stok rokok yang ada.

    “Untuk jumlah kerugian masih dalam penghitungan. Sementara yang diketahui hilang adalah rokok,” imbuhnya.

    Samsul menambahkan, pelaku juga diduga sempat mencoba membuka brankas, namun upaya tersebut tidak berhasil. “Nggak berhasil,” jelasnya.

    Upaya Penyelidikan Polisi

    Saat ini, Unit Reskrim Polsek Ngunut masih terus melakukan serangkaian proses penyelidikan intensif untuk mengungkap kasus pencurian tersebut. “Masih kami selidiki, semoga bisa segera kami tangkap pelakunya,” pungkasnya.

    Kasus Serupa di Alfamart Ringinpitu

    Insiden pembobolan minimarket ini bukan yang pertama kali terjadi di Tulungagung dalam waktu dekat. Sehari sebelumnya, aksi pencurian serupa juga menimpa Alfamart Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru.

    Di lokasi tersebut, komplotan pelaku masuk ke dalam toko dengan menjebol tembok. Mereka berhasil menguras barang-barang bernilai tinggi. Barang-barang yang hilang meliputi rokok, rokok elektrik, kosmetik, dan barang lainnya.

    Total kerugian akibat pembobolan Alfamart Ringinpitu ditaksir mencapai Rp 92,6 juta. Polisi masih mendalami keterkaitan antara dua kasus pembobolan minimarket yang terjadi berdekatan ini.

    Lokasi Kejadian Tanggal Kejadian (Perkiraan) Modus Pelaku Barang Hilang Status Penyelidikan
    Minimarket Kacangan, Ngunut Rabu, 12 Februari 2026 Jebol atap dan plafon Rokok Dalam Penyelidikan
    Alfamart Ringinpitu, Kedungwaru Selasa, 11 Februari 2026 Jebol tembok Rokok, rokok elektrik, kosmetik, dll. Dalam Penyelidikan
  • Wabup Deli Serdang Resmikan Masjid Hj Fatmah Railis Al Qomariah Galang

    Wabup Deli Serdang Resmikan Masjid Hj Fatmah Railis Al Qomariah Galang

    Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, hari ini meresmikan Masjid Hj Fatmah Railis di Pondok Pesantren Modern Al Qomariah, Desa Kotangan, Kecamatan Galang.

    Pada peresmian tersebut, Lom Lom Suwondo SS juga turut membagikan paket sembako bagi kaum duafa dan para tukang becak di sekitar lokasi.

    Lom Lom Suwondo SS menyatakan bahwa di tengah berbagai tantangan kehidupan, banyak masyarakat yang masih harus berjuang keras setiap hari.

    “Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, tidak semua masyarakat berada dalam kondisi yang sama. Masih banyak yang harus berjuang keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” kata Lom Lom Suwondo SS dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Kegiatan ini menjadi perwujudan nyata nilai-nilai ajaran Islam. Ajaran tersebut mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

    “Marilah kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Semangat inilah yang harus terus kita jaga di Kabupaten Deli Serdang,” ujarnya.

    Dia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban penerima manfaat. Selain itu, bantuan ini diharapkan memberi semangat baru dalam menjalani kehidupan.

    Pemerintah akan terus berupaya hadir dan peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ini menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan.

    Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat

    Peresmian Masjid Hj Fatmah Railis menjadi momen yang sangat bermakna. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah.

    Masjid juga merupakan pusat pembinaan umat dan pendidikan akhlak. Selain itu, masjid berperan mempererat ukhuwah serta kebersamaan.

    “Saya berharap masjid ini bisa dimakmurkan, tidak hanya ramai saat waktu salat, tetapi juga hidup dengan berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Masjid yang makmur akan melahirkan masyarakat yang kuat iman dan akhlaknya,” tuturnya.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendorong masyarakat sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan. Visi ini membutuhkan kolaborasi semua elemen.

    “Ini kolaborasi nyata. Ketika pesantren, para dermawan, dan masyarakat bergandengan tangan, berbagai persoalan sosial dapat kita hadapi bersama,” jelasnya.

    Penyaluran Sembako dan Harapan Kedepan

    Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Qomariah, Ahmad Rasidi Lubis, menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya menyalurkan 390 paket sembako.

    Paket tersebut berisi beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Semua disalurkan kepada masyarakat yang terdata dan memiliki kupon.

    Item Sembako Jumlah Paket
    Beras 390
    Minyak Goreng 390
    Gula 390
    Kebutuhan Pokok Lainnya 390

    “Meski jumlah paket tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya, kami berharap kegiatan ini tetap bisa berjalan setiap tahun. Kami mohon doa agar ke depan semakin banyak yang dapat kami bantu,” katanya.

    Perwakilan keluarga Hj Fatmah Railis, Faisal Marekar, berharap masjid tersebut dapat dimanfaatkan untuk ibadah dan menuntut ilmu. Faisal juga berharap masjid ini menjadi amal jariyah.

  • Warga Jangli Semarang Terdampak Tanah Gerak, Terancam Tak Dapat Gaji

    Warga Jangli Semarang Terdampak Tanah Gerak, Terancam Tak Dapat Gaji

    Warga Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, kini dihadapkan pada kesulitan ekonomi serius. Peristiwa tanah gerak yang terjadi mengakibatkan mereka tidak bisa bekerja selama hampir dua minggu. Kondisi ini mengganggu stabilitas penghasilan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

    Salah satu warga terdampak, Sri Darningsih (58), mengungkapkan kekhawatirannya. Ia tengah menanti giliran rumahnya dirobohkan, sementara anaknya membantu membongkar rumah warga lain yang rusak parah.

    "Kita setiap hari ketakutan. Takut rumah roboh. Dampak dari ini (tanah gerak) juga kita jadi tidak bisa kerja," kata Sri kepada detikJateng, Rabu (11/2/2026).

    Sri, seorang ibu dua anak yang bekerja di jasa katering, telah dua minggu tidak berangkat kerja. Ia dan anaknya terpaksa meliburkan diri karena khawatir rumah mereka roboh.

    "Saya sama anak saya meliburkan diri karena was-was rumahnya roboh, lagipula kan kita memang masih harus bebenah seperti ini. Harus dibongkar rumahnya eman-eman (sayang) bahannya," ungkap Sri.

    Ketiadaan pekerjaan ini berdampak langsung pada kondisi finansial keluarga Sri.

    "Saya ikut katering tapi bukan pegawai tetap. Ini sudah libur 2 minggu. Alhamdulillah bisa libur, tapi juga jadi nggak dapat gaji," lanjutnya.

    Putra Sri yang berprofesi sebagai juru parkir juga sudah satu minggu tidak bekerja.

    "Sudah 1 minggu ini anak saya ndak berangkat. Bingung, kan seperti ini kita harus ada, harus nunggu. Kalau ndak gimana nanti," ujarnya.

    Selama periode sulit ini, Sri menerima bantuan sembako dua kali dari BPBD Kota Semarang. Bantuan tersebut sangat berarti mengingat ia tidak bisa bekerja.

    Sri, yang telah tinggal di Jangli sejak 2011, sering bolak-balik Semarang-Demak bersama anaknya. Mereka tidak berani tidur di rumah karena ketakutan.

    "Kalau sudah mendung, bunyi geluduk kayak gini atine (perasaannya) langsung ora (tidak) tenang. Nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanahnya gerak lagi, cuma pasrah," kata Sri.

    Indar (42), warga lain, membenarkan bahwa banyak warga Jangli yang tidak bisa bekerja. Mayoritas dari mereka adalah kuli bangunan.

    "Ini warga ya pada nganggur semua, kalau misal mau nguli juga khawatir, di sana kepikiran terus sambil kerja, takut rumahnya kenapa-napa," jelasnya.

    Selain masalah ekonomi, pergerakan tanah juga mengganggu fasilitas umum. Indar mengatakan pipa PDAM di kampung itu sering rusak.

    "Berdampaknya ke listrik, air, wifi. Kabel wifi tiap hari ada yang rusak, pipa air juga tiap hari ada yang rusak, airnya jadi mati, tiap hari tukang ke sini," tuturnya.

    Kerusakan Infrastruktur dan Harapan Relokasi

    Ketua RT 07 RW 01, Joko Sukaryono, membenarkan gangguan pada fasilitas umum. Bahkan, ada provider WiFi yang terdampak namun belum mendapat penanganan.

    "Jaringan air dan listrik itu semua sudah kita laporkan, tapi untuk provider yang wifi ada yang kita belum tahu call center-nya di mana. Makanya dari dari liputan ini saya mohon agar segera ditangani," tuturnya.

    Joko Sukaryono menambahkan bahwa sebagian besar warga terdampak adalah buruh dengan ekonomi menengah ke bawah. Mereka sangat berharap ada relokasi ke tempat yang lebih aman.

    "Harapan warga jelas, ingin direlokasi ke tempat yang aman. Ekonomi warga di sini menengah ke bawah, jadi kami berharap ada solusi yang bijak dari pemerintah," pungkasnya.

    Dampak Tanah Gerak di Jangli Keterangan
    Ekonomi Warga Tidak bisa bekerja (1-2 minggu), kehilangan gaji/penghasilan
    Keseharian Ketakutan, sulit tidur di rumah, bolak-balik ke tempat aman
    Infrastruktur Pipa PDAM rusak tiap hari, kabel listrik dan WiFi terganggu
    Kebutuhan Dasar Air mati, koneksi internet terganggu
  • Tiga Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Miras Oplosan Maut di Jepara

    Tiga Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Miras Oplosan Maut di Jepara

    Kasus enam orang tewas akibat menenggak minuman keras (miras) oplosan di Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, pekan lalu, kini memasuki babak baru. Pihak kepolisian telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

    Kapolres Jepara, AKBP Hadi Kristanto, menjelaskan bahwa ketiga tersangka memiliki peran serupa dalam mengoplos miras maut tersebut.

    "Yang terlapor menjadi tersangka ada tiga. Pertama MR, S, serta ESW sehingga ada tiga yang kami tetapkan sebagai tersangka. Salah satu tersangka merupakan menjadi korban dan meninggal dunia," kata AKBP Hadi Kristanto saat konferensi pers di Polres Jepara, Rabu (11/2/2026).

    Modus para tersangka adalah mencampur minuman keras dengan bahan lain tanpa keahlian khusus. Tujuan mereka mengoplos miras ini semata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan sebagai mata pencarian.

    "Modusnya adalah melakukan pengoplosan minuman keras tanpa didasari dengan keahlian. Untuk memperoleh keuntungan dan mata pencarian," jelas AKBP Hadi.

    Barang Bukti dan Bahaya Oplosan

    Dalam penyelidikan, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa bahan dan peralatan yang digunakan untuk mengoplos miras.

    "Barang ini bukan barang ilegal dan tidak membahayakan jika digunakan sesuai dengan peruntukan. Barang ini menjadi bahaya dan mematikan karena para pelaku melakukan oplosan tanpa keahlian tertentu," jelas Hadi.

    Para pelaku tidak dapat memprediksi kadar, kandungan, maupun efek dari campuran tersebut. Pengoplosan tanpa keahlian mengakibatkan minuman tersebut menjadi mematikan bagi konsumennya.

    "Mereka tidak bisa memprediksi kadarnya, kandungan seperti apa, dan efeknya. Karena tanpa keahlian melakukan oplosan bahan-bahan kemudian dikonsumsi mengakibatkan ada beberapa orang yang meninggal dunia," lanjutnya.

    Peran Tersangka dan Jerat Hukum

    Ketiga tersangka memiliki peran aktif yang sama dalam proses pengoplosan miras. Mereka secara bersama-sama mencampur bahan-bahan tanpa keahlian yang memadai.

    "Karena mereka secara bersama-sama mereka melakukan pengoplosan, berarti itu kan memproduksi dengan cara mencampur secara bersama-sama, mencampur barang-barang yang tidak sesuai keahlian. Karena mereka tidak punya keahlian membuat minuman campuran, tapi mereka melakukan itu dan ternyata karena mereka tidak punya keahlian, maka campuran tidak benar tidak sesuai dengan porsi akhirnya mengakibatkan orang meninggal dunia," terang AKBP Hadi.

    Tersangka bertiga terlibat dalam penyediaan bahan, pengoplosan, dan pengantaran miras. Akibatnya, enam orang meninggal dunia setelah mengonsumsi miras oplosan tersebut.

    "Mereka melakukan secara bersama-sama ada yang menyediakan barangnya ada yang kemudian barang satu lagi ada yang mengantarkan ada yang mengoplos. Kami melakukan penyelidikan secara bersama peran itu bertiga faktanya sudah menyebabkan orang meninggal dunia," jelasnya.

    Ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk Undang-Undang tentang Kesehatan, Perlindungan Konsumen, dan Pidana.

    "Ada UU tentang kesehatan, perlindungan konsumen dan pidana," tutur AKBP Hadi.

    Tersangka yang Meninggal Dunia

    Salah satu tersangka, ESW, ternyata ikut menjadi korban tewas setelah menenggak miras oplosan yang dibuatnya sendiri. Oleh karena itu, perkara hukum terhadap ESW secara otomatis dianggap gugur.

    "Salah satu tersangka (ESW) merupakan korban (ikut minum miras) dan meninggal dunia. Untuk perkaranya sudah dianggap gugur karena meninggal dunia," pungkas AKBP Hadi.

    Kronologi Kasus Miras Oplosan Jepara
    Peristiwa Keterangan
    Lokasi Kejadian Warung di Desa Suwawal Timur, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara
    Jumlah Korban Tewas 6 orang
    Jumlah Tersangka 3 orang (MR, S, ESW)
    Peran Tersangka Mengoplos miras tanpa keahlian
    Tujuan Pengoplosan Mencari keuntungan dan mata pencarian
    Tersangka yang Gugur ESW (meninggal dunia setelah ikut minum miras oplosan)
    Jerat Hukum UU Kesehatan, Perlindungan Konsumen, Pidana