Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sebuah mobil dinas yang diduga mengganti pelat merah menjadi hitam. Tujuannya disinyalir untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Insiden ini terjadi di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Tuban dan melibatkan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban.
Dalam video yang beredar, mobil Toyota Innova berwarna hitam dengan nomor polisi S 1814 EP terlihat sedang mengisi Pertalite di SPBU Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban. Saat pengisian, mobil tersebut menggunakan pelat nomor berwarna hitam.
Padahal, data kendaraan menunjukkan bahwa nomor polisi tersebut dialokasikan untuk kendaraan dinas Pemkab Tuban yang seharusnya menggunakan pelat merah. Kecurigaan muncul karena setelah pengisian BBM, mobil itu pindah ke area pengisian nitrogen. Di sanalah, pelat nomor kendaraan dengan cepat kembali berubah menjadi merah dengan nomor polisi yang sama.
Perubahan pelat nomor yang cepat ini menimbulkan dugaan bahwa pelat hitam sengaja dipasang agar kendaraan dinas bisa membeli BBM bersubsidi.
Respons Pemerintah Daerah dan Kepolisian
Sekretaris Daerah Tuban, Budi Wiyana, mengaku belum menerima laporan detail mengenai unit kendaraan yang terlibat. Namun, ia menegaskan bahwa penggantian identitas kendaraan dinas tidak dibenarkan.
"Makanya nanti kita lihat dulu lah. Kalau dari sisi aturan, (mengganti pelat) jelas tidak boleh. Saya tidak hafal satu per satu nomor lambungnya, apalagi empat angka," ujar Budi Wiyana, Sabtu (14/2/2026).
Budi menambahkan bahwa pihaknya sedang melakukan penelusuran internal untuk mengidentifikasi oknum pejabat atau pemegang kendaraan dinas tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ancaman Hukuman bagi Pemalsu TNKB
Kapolres Tuban, AKBP Alaiddin, menegaskan bahwa mengubah atau memalsukan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) memiliki konsekuensi pidana.
"Kami akan mendata terlebih dahulu. Langkah awal kami bersifat persuasif dan akan berkolaborasi serta berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait penggunaan pelat nomor ini," tegas Alaiddin.
Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaku dapat dikenakan pidana kurungan maksimal dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
Berikut rincian sanksi terkait pelanggaran pelat nomor kendaraan:
| Pelanggaran | Sanksi |
|---|---|
| Memalsukan TNKB | Kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000 |
| Tidak memasang TNKB | Denda maksimal Rp 500.000 |
| Menggunakan TNKB palsu | Denda maksimal Rp 500.000 |
Hingga saat ini, proses penelusuran internal oleh Pemkab Tuban dan pendataan oleh kepolisian masih terus berlangsung.









