Category: Berita

  • Satpol PP Tertibkan Parkir Liar dan PKL di Trotoar Pancoran Glodok

    Satpol PP Tertibkan Parkir Liar dan PKL di Trotoar Pancoran Glodok

    Petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan TNI-Polri menertibkan trotoar di kawasan Pancoran Glodok, Tamansari, Jakarta Barat. Operasi ini menindaklanakuti maraknya parkir liar dan gerobak pedagang kaki lima (PKL) yang mengganggu akses pejalan kaki.

    Kasatpol PP Tamansari, Goodman Sidabutar, menyatakan penertiban ini merupakan respons atas laporan masyarakat. "Memang kemarin ada laporan dari masyarakat terkait banyaknya parkir liar di kawasan Pancoran Glodok, sehingga kita tindak lanjuti. Sudah tiga hari ini kita tindak lanjuti di wilayah Pancoran Glodok ini," kata Goodman, dilansir Antara, Rabu (11/2/2026).

    Sebanyak 60 personel gabungan dikerahkan dalam operasi penertiban trotoar di Pancoran Glodok. Petugas mengambil tindakan terhadap kendaraan yang melanggar aturan parkir.

    Goodman menyebutkan, "Ada 85 sepeda motor di-OCP (operasi cabut pentil) oleh Dishub. Ada satu lapak kita angkut karena tidak ada pemiliknya."

    Imbauan dan Lokasi Parkir Resmi

    Goodman mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kantong parkir resmi saat mengunjungi Pancoran Glodok. Ia menegaskan, trotoar merupakan area steril bagi pejalan kaki.

    "Kami imbau kepada masyarakat supaya memarkirkan kendaraannya di gedung yang sudah disediakan. Jangan parkir di sembarang tempat, khususnya di trotoar, apalagi trotoar ini area pedestrian," ujarnya.

    Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Jakarta Barat Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Wendi, membenarkan adanya sejumlah lokasi parkir resmi di area tersebut.

    Lokasi Parkir Resmi Keterangan
    Pelataran bekas gedung Glodok Area luas di bekas lokasi gedung
    Tepi Jalan Pancoran sisi utara Mulai dari sisi utara hingga depan China Town
    Jalan Pintu Kecil Salah satu jalan di sekitar Glodok
    Jalan Perniagaan Timur Akses jalan di sisi timur
    Jalan Petokangan Area strategis di kawasan Glodok

    Wendi menambahkan bahwa lokasi parkir tersebut tersedia untuk menampung kendaraan pengunjung dan meminimalisir pelanggaran parkir di trotoar.

  • Denpasar Kekurangan Pasokan LPG 3 Kg, Pemkot Berkoordinasi dengan Pertamina

    Denpasar Kekurangan Pasokan LPG 3 Kg, Pemkot Berkoordinasi dengan Pertamina

    Masyarakat Kota Denpasar kembali mengeluhkan pasokan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram yang sulit ditemukan. Kelangkaan ini telah terjadi sekitar dua pekan terakhir, memicu kekhawatiran menjelang bulan Ramadan.

    Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar. Koordinasi ini bertujuan memastikan ketersediaan stok gas subsidi tersebut.

    Pemerintah Kota Denpasar mengambil langkah cepat menyikapi kelangkaan gas melon. Komunikasi intensif dengan Pertamina diharapkan mampu mengatasi masalah distribusi.

    "Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina, karena stoknya itu sudah dihitung," ujar Jaya Negara, Rabu (11/2/2026), di sela acara di Kejari Denpasar.

    Jaya Negara berharap masalah ini segera teratasi, terutama mengingat semakin dekatnya bulan puasa atau Ramadan. Kebutuhan LPG diprediksi meningkat selama periode tersebut.

    Jaminan Ketersediaan Bahan Pokok

    Selain LPG, Pemerintah Kota Denpasar juga berupaya memastikan stok kebutuhan pokok lainnya tercukupi. Serangkaian operasi pasar dan langkah antisipatif telah disiapkan.

    "Kalau menjelang Ramadan, itu kami sudah mengadakan operasi pasar dan segala macam," jelas politikus PDIP itu.

    Pemerintah Kota Denpasar memegang tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas pasokan selama Ramadan. Hal ini demi kelancaran ibadah dan aktivitas masyarakat.

    "Yang jelas, kami akan berupaya untuk melayani masyarakat, agar jangan ada kekurangan LPG," tegasnya.

    "Kami punya tanggung jawab untuk menjaga, selama pelaksanaan Ramadan agar bisa berjalan dengan baik," tandas Jaya Negara.

    Rencana Penanganan Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan

    Kebutuhan Pokok Tindakan Pemerintah Kota Denpasar
    LPG 3 Kg Koordinasi dengan Pertamina, pemantauan stok
    Bahan Pokok Lain Mengadakan operasi pasar, memastikan ketersediaan
    Distribusi Memperkuat rantai pasokan agar tidak ada kekurangan
  • Tim Gabungan Selidiki Insiden Kapal Pacific 88 di Dermaga Jamrud Surabaya

    Tim Gabungan Selidiki Insiden Kapal Pacific 88 di Dermaga Jamrud Surabaya

    Tim gabungan terus melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden yang melibatkan kapal Pacific 88 di Dermaga Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Penyelidikan melibatkan pemeriksaan saksi, koordinasi dengan para ahli, dan penelusuran dugaan penyebab kejadian.

    Kasat Patroli dan Penindakan KSOP Tanjung Perak, Saiful, menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan. Insiden ini dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, bukan kecelakaan laut, karena kapal tidak tenggelam.

    “Masih proses lidik (penyelidikan). Nah ini kan kejadian kecelakaan kerja. Karena kapal tidak tenggelam, kalau kecelakaan kapal kan tenggelam, kandas, terbakar, kan gitu, itu pun juga akan dilihat-lihat lagi. Ini kan kapal miring, jadi ini masuk kategori kecelakaan kerja,” kata Saiful saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (11/2/2026).

    Saiful juga memaparkan adanya kontainer yang jatuh ke perairan Dermaga Jamrud. Pihaknya segera melakukan evakuasi dan pengamanan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontainer menabrak kapal lain di sekitar lokasi.

    “Mengapung terus diamankan biar nggak nubruk kapal-kapal itu, dipinggirkan. Tapi yang belum sempat diapung itu akhirnya lama-lama tenggelam di hari H itu kan. Banyak yang tenggelam, jadi kita fokus untuk evakuasi itu (kontainer yang tenggelam). Terus menjaga jangan sampai kapal miring terus tenggelam, nah itu yang kita intens di situ. Sampai dinyatakan clear,” ujarnya.

    Penyelidikan kasus ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pelayaran. Saiful menegaskan bahwa tugas KSOP lebih luas, mencakup aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

    Kerja Sama Penyelidikan dan Evaluasi Keselamatan

    “Tugas kami kan lebih luas. Ada terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran. Cuma kita kan ada keterbatasan, kita kan terkait dengan Undang-Undang Pelayaran. Kalau dari Polres itu kan pidana, terkait adanya dugaan pidana umum,” imbuhnya.

    Saiful mengaku belum mengetahui detail kerugian maupun jumlah kontainer yang tenggelam. Meskipun insiden sudah berlangsung lebih dari sepekan, proses penyelidikan berjalan bertahap.

    “Sudah kita (penyelidikan) bertahap, sudah kita ambil keterangan (para saksi). Sampai kita melakukan survei perairan aja berapa kali, dua kali sampai tiga kali kita ini untuk memastikan (keamanan pelayaran dan keselamatan kerja pasca insiden Pacific 88) setelah semua kontainer ditemukan baik yang mengapung baik yang sudah tenggelam di dalam air,” paparnya.

    KSOP juga berencana mengevaluasi aspek keselamatan kerja di wilayah kepelabuhan, mencakup pekerja, kapal, dan fasilitas pelabuhan.

    Pihak Penyelidik Fokus Penyelidikan Jumlah Saksi Diperiksa (sementara)
    KSOP Tanjung Perak Aspek Keselamatan & Keamanan Pelayaran, Kecelakaan Kerja Tidak Disebutkan
    Polres Pelabuhan Tanjung Perak Dugaan Tindak Pidana Umum 14 orang

    Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP M Prasetyo, membenarkan bahwa penyelidikan terus berlanjut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

    “14 orang yang sudah diperiksa,” tuturnya.

    Prasetyo menambahkan bahwa kepolisian masih berkoordinasi dengan para ahli untuk menuntaskan penyelidikan. “Kami masih perlu koordinasi dengan ahli,” tutupnya.

  • Insiden Penembakan di Mile Post 50 Tembagapura, TNI Gugur

    Insiden Penembakan di Mile Post 50 Tembagapura, TNI Gugur

    PT Freeport Indonesia (PTFI) menerima laporan insiden penembakan di Mile Post 50, jalan utama menuju Tembagapura. Peristiwa terjadi pada Rabu, 11 Februari 2026, sekitar pukul 15.00 WIT. Insiden ini menyebabkan satu anggota TNI gugur dan dua lainnya terluka.

    VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, menyatakan bahwa akses jalan utama menuju Tembagapura kini ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan seluruh pihak di area tersebut.

    “Kami menerima laporan dari aparat keamanan pemerintah terkait insiden penembakan yang terjadi pada Rabu, 11 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 WIT di Mile Post 50, jalan utama menuju Tembagapura. Akses jalan utama menuju Tembagapura untuk sementara masih ditutup,” ujar Katri saat dihubungi detikcom, Rabu (11/2/2026).

    Katri menegaskan prioritas utama perusahaan adalah keselamatan dan keamanan karyawan PT Freeport serta seluruh pihak di wilayah kerja mereka. Pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait perkembangan kondisi di lapangan pasca-insiden tersebut.

    “Kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan pemerintah terkait hal ini,” tambahnya.

    Kronologi dan Identitas Korban

    Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilaporkan menyerang rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di KM 50, Timika, Papua Tengah. Peristiwa terjadi saat personel Koramil 1710-04/Tembagapura, Kodim 1710/Mimika, melaksanakan tugas.

    Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Tri Purwanto membenarkan insiden tersebut. “Benar telah terjadi insiden kontak tembak di KM 50 area PT FI. Saat ini seluruh korban sudah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis secara optimal,” kata Tri dalam keterangan tertulis.

    Laporan pendahuluan Kodam XVII/Cenderawasih menyebut Serka AC meninggal dunia dalam kontak tembak tersebut. Sertu H mengalami pendarahan pada hidung. Sementara itu, seorang karyawan PT Freeport berinisial HR mengalami luka tembak dan tengah menjalani perawatan medis.

    Informasi Insiden Penembakan di Mile Post 50

    Detail Insiden Keterangan
    Lokasi Mile Post 50, Jalan Utama Menuju Tembagapura
    Tanggal Rabu, 11 Februari 2026
    Waktu Sekitar Pukul 15.00 WIT
    Korban Meninggal Serka AC (TNI)
    Korban Terluka Sertu H (TNI), HR (Karyawan PT Freeport)
    Pelaku Diduga Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM)
    Dampak Akses jalan ditutup sementara

    Aparat keamanan kini sedang memburu para pelaku penembakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. TNI juga memastikan akan meningkatkan kewaspadaan di sejumlah titik rawan, terutama di kawasan objek vital nasional.

    “Kami terus berkoordinasi dengan aparat dan pihak terkait untuk menjamin stabilitas keamanan di wilayah tersebut,” pungkasnya.

  • Pemerintah Tawarkan Diskon Tiket Transportasi Nasional untuk Mudik Lebaran 2026

    Pemerintah Tawarkan Diskon Tiket Transportasi Nasional untuk Mudik Lebaran 2026

    Pemerintah menghadirkan program Diskon Tiket Transportasi Nasional untuk periode mudik Lebaran 2026. Program ini bertujuan memberikan kemudahan akses perjalanan bagi masyarakat.

    Selain itu, program ini diharapkan mendukung kelancaran mobilitas antarwilayah. Serta menghadirkan perjalanan mudik yang lebih selamat, aman, dan nyaman di berbagai moda transportasi.

    Diskon tiket sebesar 30% berlaku untuk KA Jarak Jauh Ekonomi Non-Subsidi (Non-PSO). Program ini menargetkan 1,28 juta penumpang pada 188 perjalanan.

    Diskon berlaku mulai 14 hingga 29 Maret 2026. Pembelian tiket dapat dilakukan melalui saluran resmi penjualan tiket PT KAI.

    Diskon Tiket Angkutan Laut

    Diskon sebesar 30% diterapkan pada tarif dasar tiket kelas ekonomi semua trayek kapal penumpang PSO. Target diskon ini mencapai 445.534 penumpang.

    Periode berlakunya diskon adalah 11 Maret sampai 5 April 2026. Pembelian tiket tersedia melalui saluran resmi penjualan tiket PT PELNI.

    Diskon Tiket Angkutan Penyeberangan

    Pemerintah memberikan diskon 100% tarif jasa ke pelabuhan. Diskon ini berlaku untuk 8 lintasan pada 16 pelabuhan.

    Program ini menargetkan 403.487 penumpang pejalan kaki dan 945.501 kendaraan. Diskon dapat dinikmati mulai 12 hingga 31 Maret 2026.

    Pembelian tiket dilakukan melalui aplikasi Ferizy.

    Diskon Tiket Pesawat Udara

    Diskon sekitar 17-18% dari harga tiket ditawarkan untuk penerbangan rute domestik. Ini merupakan akumulasi dari berbagai komponen penurunan biaya.

    Target diskon ini mencapai 3,32 juta penumpang. Diskon berlaku untuk periode penerbangan 14-29 Maret 2026.

    Adapun periode pembelian tiketnya adalah 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

    Program Mudik Gratis Kemenhub 2026

    Selain diskon, pemerintah juga menyelenggarakan program mudik gratis Lebaran 2026. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Kemenhub telah menyiapkan sejumlah program. Berikut rinciannya:

    Moda Transportasi Jumlah/Target Keterangan
    Bus 401 unit ke 34 kota tujuan di 9 Provinsi
    Angkutan Laut 50.000 penumpang kelas ekonomi
    Kereta Api 28.182 penumpang Pulau Jawa lintas Utara, Tengah, dan Selatan

    Jadwal Libur Lebaran 2026

    Pemerintah belum menetapkan tanggal pasti awal puasa Ramadan 2026 dan Lebaran Idul Fitri 2026. Penetapan akan dilakukan melalui sidang isbat Kementerian Agama.

    Namun, jadwal Lebaran 2026 bisa mengacu pada Kalender Hijriah Indonesia 2026 yang diterbitkan Kementerian Agama. Serta SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026.

    Disebutkan bahwa Lebaran Idul Fitri 2026 versi pemerintah jatuh pada 21-22 Maret 2026. Berikut adalah jadwal libur Lebaran 2026:

    • Jumat, 20 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Sabtu, 21 Maret 2026: Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Minggu, 22 Maret 2026: Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Senin, 23 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Selasa, 24 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
  • Korlantas Polri Perkuat Penegakan Hukum ODOL di Sumatera Selatan

    Korlantas Polri Perkuat Penegakan Hukum ODOL di Sumatera Selatan

    Korlantas Polri menegaskan komitmennya mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia zero overdimension-overloading (ODOL) pada tahun 2027. Ini menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada keselamatan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan.

    Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri melaksanakan kegiatan asistensi penanganan perkara tindak pidana lalu lintas. Fokus kegiatan adalah kasus yang disebabkan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.

    Asistensi ini berlangsung di Command Center Ditlantas Polda Sumatera Selatan, Selasa (10/2/2026). Acara tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi dan pemangku kepentingan terkait.

    Hadir dalam agenda tersebut Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Gubernur Sumatera Selatan, Wakapolda Sumsel, dan unsur Forkopimda turut hadir.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan kembali komitmennya. Dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia zero ODOL 2027 ditekankan. Ini bagian dari penguatan keselamatan dan perlindungan infrastruktur nasional.

    Kakorlantas Polri diwakili oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal. Ia hadir bersama timnya untuk memberikan asistensi langsung penanganan perkara.

    Dalam paparannya, Ditlantas Polda Sumsel menjelaskan perkembangan penanganan perkara over dimensi. Kasus ini menjadi perhatian publik, khususnya terkait ambruknya jembatan di Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat.

    Hasil penyidikan mengungkap adanya modifikasi kendaraan tronton. Perubahan tipe kendaraan dilakukan tanpa melalui uji tipe. Hal ini melanggar Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 55 KUHP.

    Sejumlah kendaraan terbukti mengalami perubahan dimensi yang tidak sesuai ketentuan teknis. Perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) dan kini memasuki tahap persidangan.

    Penanganan kasus ini menjadi preseden penting. Praktik modifikasi kendaraan di luar spesifikasi resmi memiliki konsekuensi hukum tegas dan tidak dapat ditoleransi.

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI menegaskan pemerintah menargetkan penerapan zero ODOL secara nasional pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini diprioritaskan untuk melindungi keselamatan masyarakat.

    Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga ketahanan jalan dan jembatan. Serta menciptakan sistem logistik nasional yang tertib dan berkeadilan.

    “Penegakan hukum tidak hanya menyasar pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan, pelaku usaha logistik, hingga perusahaan karoseri yang melakukan pelanggaran,” kata Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI.

    Pengawasan akan diperkuat melalui harmonisasi lintas kementerian/lembaga. Pemanfaatan teknologi seperti Weight in Motion (WIM) dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) juga akan diterapkan.

    Pemanfaatan Teknologi dan Regulasi ODOL

    Dirgakkum Korlantas Polri menyampaikan, hingga saat ini terdapat 1.603 unit ETLE nasional. Sistem tersebut telah terintegrasi di seluruh Indonesia.

    Sebanyak 20 unit WIM juga tersebar di jalur Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Regulasi pendukung zero ODOL 2027 terus disempurnakan melalui koordinasi intensif.

    Koordinasi ini dilakukan bersama Kemenko Infrastruktur dan Kementerian Perhubungan RI. Kegiatan asistensi ini menjadi momentum penguatan sinergi antarlembaga.

    Sinergi antara Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh stakeholder. Tujuannya menekan praktik kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.

    Praktik ini berdampak pada kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur, serta kerugian ekonomi negara. Dengan kolaborasi solid dan dukungan teknologi, target Indonesia zero ODOL 2027 diharapkan terwujud.

    Target tersebut demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional. Berikut adalah data terkait penegakan hukum ODOL:

    Aspek Penegakan Hukum Detail Implementasi
    Target Zero ODOL Nasional 1 Januari 2027
    Regulasi Pendukung UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
    Target Pelanggar Hukum Pengemudi, Pemilik Kendaraan, Pelaku Usaha Logistik, Perusahaan Karoseri
    Teknologi Pendukung Weight in Motion (WIM), Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
    Jumlah Unit ETLE Nasional 1.603 unit
    Jumlah Unit WIM 20 unit (Tol Trans Jawa & Sumatera)
  • Kemenkes Temukan Mayoritas Penduduk Idap Hipertensi dan Diabetes Usai Cek Kesehatan Gratis

    Kemenkes Temukan Mayoritas Penduduk Idap Hipertensi dan Diabetes Usai Cek Kesehatan Gratis

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap hasil evaluasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berjalan setahun terakhir. Dari 70 juta penduduk yang mengakses layanan pada tahun 2025, mayoritas ditemukan mengidap penyakit hipertensi dan diabetes.

    Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, mengatakan bahwa hipertensi menjadi temuan terbanyak dari populasi yang diperiksa.

    "Kalau dari populasi 70 juta yang tahun lalu memang terbanyak adalah hipertensi ya," kata Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, di Satkes Denma Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (11/02/2026).

    Murti menjelaskan banyak masyarakat tidak menyadari mengidap hipertensi. Program CKG bertujuan deteksi dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Kemenkes berambisi tingkatkan kesadaran dan perilaku sehat.

    "Target kami yang hipertensinya tadinya tinggi gitu kita maunya dengan adanya memberikan pengobatan, adanya edukasi untuk perubahan perilaku, pola makan, kita maunya terus kembali hijau, dia kembali normal kembali gitu ya," ujarnya.

    Kemenkes berencana memperluas jangkauan CKG. Tahun lalu, program ini ditekankan pada 10.300 Puskesmas dengan target 70 juta penduduk. Tahun ini, target diperluas hingga 130 juta penduduk.

    Pemerintah akan menggandeng berbagai pihak untuk merealisasikan target tersebut. Murti mengatakan sektor swasta, tempat kerja, dan TNI-Polri akan diajak berkolaborasi.

    Peran TNI dalam Program CKG

    Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI Laksamana Pertama TNI Tjahja Nurrobi mengumumkan dimulainya program CKG di fasilitas kesehatan TNI. TNI memiliki 600 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang siap mendukung.

    "Jadi kita untuk FKTP di TNI ada sebanyak 600 lebih, nantinya kita akan berupaya kita daftarkan ke dalam (aplikasi) Satu Sehat. Itu pun juga ada yang faskes-faskes yang ada di 3T," ujar Nurrobi.

    Nurrobi menegaskan, seluruh personel TNI beserta anggota keluarganya dapat memanfaatkan layanan CKG di satuan unit bertugas. Masyarakat umum juga dipersilakan menggunakan fasilitas kesehatan TNI untuk CKG.

    "Jadi nanti semua faskes TNI bisa diakses oleh masyarakat tidak hanya TNI dan keluarganya," imbuhnya.

    Berikut adalah perbandingan target dan capaian program CKG:

    Keterangan Tahun 2025 Target Tahun 2026
    Jumlah Penduduk Akses CKG 70 Juta 130 Juta
    Jumlah Puskesmas Fokus CKG 10.300 Diperluas
    Fasilitas Kesehatan TNI Terlibat – 600+

    Layanan Cek Kesehatan Gratis dapat diakses seluruh warga negara Indonesia. Masyarakat cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke fasilitas kesehatan terdekat yang terdaftar.

  • Banyumas, Direktur BOSS EO Akui Serba Sulit Hadiah Honda Brio Jalan Sehat

    Banyumas, Direktur BOSS EO Akui Serba Sulit Hadiah Honda Brio Jalan Sehat

    Najmudin, Direktur BOSS Event Organizer (EO) akhirnya buka suara mengenai belum diserahkannya hadiah mobil Honda Brio dalam acara jalan sehat di Kabupaten Banyumas. Ia mengaku berada dalam posisi serba sulit.

    Najmudin harus menanggung beban ratusan juta rupiah demi menyelamatkan nama perusahaannya. Padahal, ia tidak menerima keuntungan sepeser pun dari acara tersebut.

    Najmudin memastikan akan berupaya agar pemenang undian mobil Honda Brio tetap menerima haknya. Ia menegaskan tidak akan lari dari tanggung jawab, meskipun merasa persoalan ini bukan sepenuhnya dalam kendalinya.

    "Terlepas itu semua, sampai detik ini pun saya tetap berusaha untuk menyelesaikan (bertanggung jawab)," kata Najmudin saat dihubungi wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Ia mengaku masih terus berkomunikasi dengan pemenang undian. Menurutnya, pemenang memahami kondisi yang sedang ia hadapi.

    "Saya masih komunikasi dengan pemenang. Pemenang dapat memahami posisi saya. Saya berusaha menyelesaikan," ujarnya.

    Najmudin menyatakan, "Saya bukan ambil alih, tapi menyelamatkan nama perusahaan."

    Kronologi Permasalahan

    Najmudin mengungkapkan masalah bermula ketika ia menyerahkan pelaksanaan kegiatan jalan sehat kepada pihak lain yang meminjam nama perusahaannya. Ia mengakui keputusan itu sebagai kesalahan besar.

    "Bodohnya saya terlalu percaya. Awalnya sebetulnya saya tidak minat membuat acara tersebut karena lagi konsentrasi usaha lain," tuturnya.

    Najmudin juga menyebut tidak memperoleh keuntungan sepeser pun. Justru kini ia menanggung beban kerugian besar.

    "Kenapa kalau dapat untung dibagi-bagi, kalau rugi cuma saya yang nanggung. Sudah tidak dapat fee, harus nanggung beban ratusan juta di saat tidak berdaya," pungkasnya.

    Berikut adalah ringkasan informasi terkait permasalahan ini:

    Detail Keterangan
    Acara Jalan Sehat Semangat Merah Putih HUT ke-80 RI Tahun 2025
    Lokasi Menara Teratai, Purwokerto, Banyumas
    Tanggal Acara Minggu, 24 Agustus 2025
    Penyelenggara Panitia HUT ke-80 RI Kabupaten Banyumas & BOSS EO
    Hadiah Utama Satu unit mobil Honda Brio
    Pemenang Yulia Nurul
    Status Hadiah Belum diterima pemenang

    Belum Terlunasi

    Sebelumnya, hadiah utama mobil Honda Brio untuk acara Jalan Sehat Semangat Merah Putih memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia Tahun 2025 belum diterima pemenangnya. Acara ini digelar di Menara Teratai, Purwokerto.

    Suami pemenang hadiah utama, Muskinul Fuad, mengaku baru mengetahui hadiah mobilnya belum bisa diambil setelah menghubungi pihak dealer.

    "Waktu itu saya tanya ke pihak dealer, kenapa mobil belum bisa diambil. Jawabannya, dari pihak panitia belum melakukan pelunasan," kata Fuad saat dihubungi wartawan, Senin (10/2).

    Fuad menjelaskan, dari informasi yang ia terima, panitia baru membayarkan sebagian harga mobil tersebut.

    "Kalau yang saya tahu, dari pihak panitia itu baru melunasi sekitar Rp 95 juta. Kekurangannya itu sekitar Rp 64 jutaan," ungkapnya.

    Tanggapan Pemerintah Daerah

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadie, membenarkan kegiatan HUT ke-80 RI tingkat Kabupaten Banyumas diisi berbagai lomba. Termasuk jalan sehat, yang masing-masing dikelola penanggung jawab dan event organizer berbeda.

    "Ada lomba macam-macam, ada bulutangkis, catur, paduan suara, nyanyi, termasuk jalan sehat. Masing-masing ada penanggung jawab dan EO-nya masing-masing," kata Agus.

    Menurut Agus, meskipun perjanjian kerja sama dilakukan antara panitia dengan EO, secara teknis pelaksanaan berada di masing-masing seksi kegiatan.

    "Walaupun perjanjian EO-nya dengan kami, tapi teknisnya ada seksinya sendiri. Saya malah tidak tahu kalau hadiah mobil itu belum diserahkan. Soal itu sudah kami serahkan ke EO," ujarnya.

    Agus juga menyebutkan bahwa komunikasi antara pemenang dan pihak EO telah dilakukan. Ia bahkan menyebut adanya persoalan internal di pihak EO.

    "Informasinya, EO-nya dilomboni pegawainya, digondol sama pegawainya. Tapi EO-nya menyatakan tetap bertanggung jawab, cuma memang butuh waktu," jelasnya.

  • Gubernur Jateng Percepat Relokasi 900 Rumah Terdampak Tanah Gerak, Terbanyak di Tegal

    Gubernur Jateng Percepat Relokasi 900 Rumah Terdampak Tanah Gerak, Terbanyak di Tegal

    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mempercepat proses relokasi bagi korban bencana tanah gerak di sejumlah wilayah. Total 900 rumah rusak dan terdampak masuk dalam daftar relokasi. Mayoritas tersebar di Kabupaten Tegal, diikuti Purbalingga, Pemalang, dan Batang.

    Percepatan ini dilakukan mengingat kondisi wilayah yang tidak aman. Curah hujan tinggi juga meningkatkan potensi bencana. Targetnya, warga segera dapat pindah dari pengungsian ke Hunian Sementara (Huntara).

    “Kami sudah instruksikan ke bupati. Lahan sudah didapat di wilayah Perhutani. Sudah di cek, aman,” jelas Luthfi dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Lahan relokasi bukan hanya untuk tempat tinggal yang aman. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan akses pendidikan dan mata pencarian warga.

    Data menunjukkan, 800 rumah akan direlokasi dari Padasari Kabupaten Tegal. Selanjutnya, 50 rumah terdampak tanah gerak di Purbalingga, 30 di Pemalang, dan 20 di Batang.

    Berikut adalah rincian data relokasi rumah terdampak tanah gerak di Jawa Tengah:

    Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Terdampak
    Kabupaten Tegal (Padasari) 800
    Purbalingga 50
    Pemalang 30
    Batang 20
    Total 900

    Setelah lokasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah edukasi kepada warga. Tidak semua warga bersedia pindah secara sukarela. Beberapa alasan meliputi pekerjaan dan harta benda yang terpaksa ditinggalkan.

    Untuk itu, Pemprov Jateng menggandeng TNI dan Polri. Mereka akan memberikan edukasi dan mendekati masyarakat agar bersedia direlokasi. Pemerintah Kabupaten juga diminta terus berkoordinasi.

    Pendataan dan Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi

    Luthfi juga meminta Dinas Sosial untuk mendata lengkap seluruh warga terdampak. Pendataan meliputi nama, asal, pekerjaan, hingga harta benda. Tujuannya agar tidak ada yang tercecer atau hilang selama proses relokasi.

    Saat ini, warga terdampak tanah gerak Tegal masih menempati pengungsian. Semua kebutuhan dasar dipastikan terpenuhi, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak.

    “Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kebutuhan dipastikan tercukupi. Kalau sampai ada kekurangan, segera laporkan. Karena pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama,” tegasnya.

    Penetapan Status Tanggap Bencana Lokal

    Gubernur Luthfi juga meminta bupati dan wali kota untuk segera menetapkan status 'Tanggap Bencana Lokal'. Penetapan dilakukan jika terjadi bencana berbahaya meski skalanya tidak luas. Pemerintah Provinsi akan cepat melakukan penanganan.

    Penanganan tidak hanya meliputi evakuasi korban. Namun juga perbaikan lebih lanjut di lokasi bencana. Ini untuk memastikan pemulihan pasca-bencana berjalan optimal.

    “Jika terjadi bencana, maka bupati wali kota tentukan tanggap bencana lokal. Wilayahnya mana, maka Provinsi akan melakukan penanganan,” tegasnya.

    Terakhir, Luthfi berpesan kepada warga Jawa Tengah untuk terus waspada. Curah hujan yang masih tinggi berpotensi menyebabkan longsor, banjir, rob, dan tanah gerak di berbagai wilayah.

  • Bupati Seruyan Belajar Digitalisasi Pelayanan Publik ke Banyuwangi

    Bupati Seruyan Belajar Digitalisasi Pelayanan Publik ke Banyuwangi

    Banyuwangi menerima kunjungan kerja Bupati Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Selanorwanda. Kedatangan Ahmad beserta jajaran untuk mempelajari berbagai inovasi yang telah digalakkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

    Rombongan dari Seruyan datang khusus ke Banyuwangi untuk menimba ilmu. Mereka tertarik dengan kemajuan Banyuwangi, terutama di sektor digitalisasi pelayanan publik.

    "Kami lihat Banyuwangi sudah lebih advance. Kami datang memboyong jajaran untuk belajar banyak hal dari sini, utamanya terkait digitalisasi pelayanan publik," ujar Ahmad saat bertemu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Selasa (10/2/2026).

    Kunjungan ini berlangsung selama dua hari, dari 10 hingga 11 Februari 2026. Ahmad didampingi Wakil Ketua DPRD dan kepala OPD Kabupaten Seruyan.

    Selama di Banyuwangi, mereka akan melihat langsung proses layanan di sejumlah pusat pelayanan publik. Diskusi intensif dengan beberapa OPD juga diagendakan.

    Ahmad menjelaskan bahwa Pemkab Seruyan memiliki sejarah pemekaran wilayah dari Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2002. Usia kabupaten yang relatif muda menjadi pendorong untuk terus berkembang.

    "Di usia Seruyan yang masih sangat muda, kami terus menggali potensi unggulan yang bisa dioptimalkan lebih lanjut. Selain digitalisasi layanan, kami juga ingin belajar bagaimana Banyuwangi mengembangkan pariwisata serta mempromosikan daya saing daerahnya, sehingga kami juga bisa maju seperti Banyuwangi," ungkapnya.

    Banyuwangi dinilai sebagai pilihan tepat untuk studi banding. Hal ini karena berbagai inovasi yang telah membawa Banyuwangi meraih sejumlah prestasi membanggakan.

    Prestasi Inovatif Banyuwangi

    Banyuwangi telah mengukir banyak prestasi berkat inovasi berkelanjutan. Prestasi ini menjadi daya tarik bagi daerah lain untuk belajar.

    Penghargaan Periode / Tahun
    Kabupaten Terinovatif (Innovative Government Award) 8 kali beruntun (2018-2025)
    Indeks SPBE Tertinggi se-Indonesia 2025
    Kabupaten Pertama Nilai SAKIP AA 2024
    TPID Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali 4 tahun berturut-turut

    "Semua ilmu dari Banyuwangi akan kami adopsi dan terapkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan perekonomian Kabupaten Seruyan," ujar Ahmad.

    Tanggapan Bupati Banyuwangi

    Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut baik kunjungan ini. Ia menekankan bahwa Banyuwangi juga terus berproses dan memiliki tantangan sendiri.

    "Tiap daerah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Silahkan menerapkan apa yang kira-kira cocok. Semoga setelah kembali, banyak hal yang bisa dilakukan untuk percepatan pembangunan Seruyan," kata Ipuk.

    Ipuk juga menambahkan bahwa program-program di Banyuwangi dilaksanakan secara bertahap. Penyesuaian dilakukan sesuai skala prioritas dan kondisi anggaran.

    "Kami tidak melaksanakan banyak program bersamaan. Apalagi di tengah efisiensi anggaran seperti sekarang, semua dilakukan secara bertahap dengan semangat kebersamaan banyak pihak," kata Ipuk.