Korlantas Polri menegaskan komitmennya mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia zero overdimension-overloading (ODOL) pada tahun 2027. Ini menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada keselamatan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan.
Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri melaksanakan kegiatan asistensi penanganan perkara tindak pidana lalu lintas. Fokus kegiatan adalah kasus yang disebabkan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.
Asistensi ini berlangsung di Command Center Ditlantas Polda Sumatera Selatan, Selasa (10/2/2026). Acara tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi dan pemangku kepentingan terkait.
Hadir dalam agenda tersebut Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Gubernur Sumatera Selatan, Wakapolda Sumsel, dan unsur Forkopimda turut hadir.
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan kembali komitmennya. Dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia zero ODOL 2027 ditekankan. Ini bagian dari penguatan keselamatan dan perlindungan infrastruktur nasional.
Kakorlantas Polri diwakili oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal. Ia hadir bersama timnya untuk memberikan asistensi langsung penanganan perkara.
Dalam paparannya, Ditlantas Polda Sumsel menjelaskan perkembangan penanganan perkara over dimensi. Kasus ini menjadi perhatian publik, khususnya terkait ambruknya jembatan di Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat.
Hasil penyidikan mengungkap adanya modifikasi kendaraan tronton. Perubahan tipe kendaraan dilakukan tanpa melalui uji tipe. Hal ini melanggar Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 55 KUHP.
Sejumlah kendaraan terbukti mengalami perubahan dimensi yang tidak sesuai ketentuan teknis. Perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) dan kini memasuki tahap persidangan.
Penanganan kasus ini menjadi preseden penting. Praktik modifikasi kendaraan di luar spesifikasi resmi memiliki konsekuensi hukum tegas dan tidak dapat ditoleransi.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI menegaskan pemerintah menargetkan penerapan zero ODOL secara nasional pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini diprioritaskan untuk melindungi keselamatan masyarakat.
Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga ketahanan jalan dan jembatan. Serta menciptakan sistem logistik nasional yang tertib dan berkeadilan.
“Penegakan hukum tidak hanya menyasar pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan, pelaku usaha logistik, hingga perusahaan karoseri yang melakukan pelanggaran,” kata Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI.
Pengawasan akan diperkuat melalui harmonisasi lintas kementerian/lembaga. Pemanfaatan teknologi seperti Weight in Motion (WIM) dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) juga akan diterapkan.
Pemanfaatan Teknologi dan Regulasi ODOL
Dirgakkum Korlantas Polri menyampaikan, hingga saat ini terdapat 1.603 unit ETLE nasional. Sistem tersebut telah terintegrasi di seluruh Indonesia.
Sebanyak 20 unit WIM juga tersebar di jalur Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Regulasi pendukung zero ODOL 2027 terus disempurnakan melalui koordinasi intensif.
Koordinasi ini dilakukan bersama Kemenko Infrastruktur dan Kementerian Perhubungan RI. Kegiatan asistensi ini menjadi momentum penguatan sinergi antarlembaga.
Sinergi antara Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh stakeholder. Tujuannya menekan praktik kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.
Praktik ini berdampak pada kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur, serta kerugian ekonomi negara. Dengan kolaborasi solid dan dukungan teknologi, target Indonesia zero ODOL 2027 diharapkan terwujud.
Target tersebut demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional. Berikut adalah data terkait penegakan hukum ODOL:
| Aspek Penegakan Hukum | Detail Implementasi |
| Target Zero ODOL Nasional | 1 Januari 2027 |
| Regulasi Pendukung | UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ |
| Target Pelanggar Hukum | Pengemudi, Pemilik Kendaraan, Pelaku Usaha Logistik, Perusahaan Karoseri |
| Teknologi Pendukung | Weight in Motion (WIM), Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) |
| Jumlah Unit ETLE Nasional | 1.603 unit |
| Jumlah Unit WIM | 20 unit (Tol Trans Jawa & Sumatera) |

Leave a Reply