Category: Berita

  • Indonesia Beli KRI Canopus-936 dari Jerman untuk Survei Hidro-Oseanografi

    Indonesia Beli KRI Canopus-936 dari Jerman untuk Survei Hidro-Oseanografi

    Jakarta – Indonesia memperkuat armadanya dengan mengakuisisi KRI Canopus-936, sebuah Kapal Bantu Hidro-Oseanografi (BHO) Ocean Going dari Jerman. Kapal ini akan menambah daftar armada survei laut nasional untuk mendukung pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim.

    KRI Canopus-936 merupakan hasil pengadaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Fungsinya mencakup survei hidro-oseanografi, pemetaan dasar laut, serta pengumpulan dan pengelolaan data kelautan. Kemampuan ini vital bagi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan maritim.

    “Indonesia membutuhkan sarana survei laut berdaya jelajah samudra yang mampu beroperasi secara mandiri, berkelanjutan, dan presisi tinggi. Karena itu, KRI Canopus-936 dirancang tidak hanya sebagai kapal survei ilmiah, tetapi juga sebagai platform pendukung operasi militer nontempur dan pengawasan maritim,” ujar Duta Besar Republik Indonesia, Abdul Kadir Jailani dalam pernyataan tertulisnya.

    Pembangunan KRI Canopus-936 berlangsung selama 36 bulan. Proses ini melibatkan galangan Palindo Marine dan Abeking & Rasmussen dari Jerman sebagai mitra teknologi.

    Kerja sama ini berada dalam kerangka kebijakan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Offset (IDKLO). Kebijakan ini bertujuan mendorong peningkatan kapasitas industri nasional.

    Melalui skema tersebut, pembangunan kapal juga mencakup transfer teknologi dan peningkatan kemampuan SDM. “Transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia menjadi bagian dari proses yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan galangan dalam negeri untuk membangun kapal berstandar ocean-going,” ujar Dubes.

    Dampak jangka panjang terhadap kemandirian industri pertahanan nasional akan diuji oleh waktu.

    Kapal survei kelautan ini dijadwalkan diserahterimakan dan diberangkatkan ke tanah air pada Kamis (12/02) di Pelabuhan Bremen.

    Spesifikasi Teknis KRI Canopus-936

    KRI Canopus-936 dirancang untuk operasi jangka panjang di laut lepas. Kapal ini memiliki panjang 105 meter dan lebar 17,4 meter.

    Bobot mati kapal mencapai 3.419 ton, dengan kapasitas tambahan 200 ton untuk mendukung Submarine Rescue Vessel (SRV).

    Struktur kapal menggunakan baja AH36 pada bagian badan di bawah garis air dan baja A-36 pada bagian atas. Spesifikasi ini memastikan kapal dapat beroperasi di perairan samudra dengan tingkat keamanan memadai.

    Fitur Teknis Detail
    Panjang Kapal 105 meter
    Lebar Kapal 17,4 meter
    Bobot Mati 3.419 ton
    Kapasitas Tambahan 200 ton (untuk SRV)
    Jenis Baja Badan AH36 (bawah garis air), A-36 (atas)
    Kapasitas Bahan Bakar 610 meter kubik
    Jarak Tempuh Maksimal 10.000 mil laut
    Kecepatan Maksimum 16 knot
    Daya Tahan Operasi 60 hari

    Dengan kapasitas bahan bakar 610 meter kubik, KRI Canopus-936 diklaim mampu menempuh jarak hingga 10.000 mil laut tanpa henti. Kecepatan maksimumnya 16 knot, dengan daya tahan operasi mencapai 60 hari.

    Kemampuan ini memberikan fleksibilitas bagi kapal untuk menjalankan misi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan perairan internasional. Hal ini mengurangi ketergantungan pada dukungan logistik darat.

    KRI Canopus-936 menempati posisi strategis di tengah meningkatnya perhatian terhadap geopolitik maritim dan pengelolaan data kelautan. Kapal ini bukan sekadar kapal tempur, melainkan platform yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kepentingan strategis, dan realitas keamanan laut.

  • Bayi Prematur Ditinggal Orang Tua Meninggal di Bekasi Selatan

    Bayi Prematur Ditinggal Orang Tua Meninggal di Bekasi Selatan

    Seorang bayi yang ditemukan seorang diri di sebuah apartemen di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, meninggal dunia pada Rabu (11/2/2026). Bayi tersebut meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit.

    Bayi tersebut lahir prematur pada usia kandungan 5 bulan.

    Kabar duka ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto.

    "Nah kita juga berempati ya bahwa bayi yang ditemukan itu pagi ini meninggal dunia. Dalam kondisi yang lahir prematur usia 5 bulan," kata Kombes Budi Hermanto, Rabu (11/2/2026).

    Pihak kepolisian masih terus menyelidiki alasan sejoli orang tua bayi tersebut meninggalkan anak mereka. Penyelidikan menyeluruh diperlukan untuk mengungkap motif di balik kejadian ini.

    Berdasarkan keterangan awal, Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa bayi tersebut lahir di toilet. Sejoli tersebut mengaku tidak sengaja melahirkan bayi tersebut.

    "Karena motif itu pada saat proses pemeriksaan akan bisa berubah sampai dengan proses pemeriksaan itu paripurna. Karena bisa saja pada saat awal dia menyampaikan motifnya ini segala macam, karena keterangan awal adalah anak itu keluar secara tidak sengaja pada saat yang bersangkutan berada di toilet," ungkapnya.

    Kronologi Penemuan dan Penangkapan

    Sebelumnya, pasangan kekasih tersebut tega meninggalkan bayi yang baru dilahirkan seorang diri di apartemen. Bayi malang tersebut meninggal dunia pada pukul 09.30 WIB pagi hari saat dalam perawatan di RSUD Kota Bekasi.

    "Adapun bayi yang ditinggalkan tersebut meninggal dunia pada pukul 09.30 WIB pagi ini saat dalam perawatan RSUD Kota Bekasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

    Polisi telah berhasil menangkap pasangan kekasih yang merupakan orang tua bayi tersebut. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda.

    Identitas kedua tersangka telah dikonfirmasi.

    Data Penanganan Kasus Bayi Ditinggal di Bekasi

    Deskripsi Detail
    Status Bayi Meninggal Dunia
    Usia Kandungan 5 Bulan (prematur)
    Lokasi Penemuan Apartemen Bekasi Selatan
    Penyebab Kematian Bayi prematur, dirawat di RSUD Kota Bekasi
    Tersangka NMP (Perempuan), ROM (Laki-laki)
    Status Tersangka Orang tua korban, bukan pasangan suami istri
    Penanganan Ibu Bayi Medis, penahanan dibantarkan
    Lokasi Penahanan Polsek Bekasi Selatan (ROM), RSUD Kota Bekasi (NMP)

    "Benar, kedua tersangka merupakan orang tua dari anak korban, berinisial NMP dan ROM, namun bukan pasangan suami istri. Saat ini keduanya telah diamankan dan ditahan di Polsek Bekasi Selatan," jelas Kombes Budi Hermanto.

    Saat ini, ibu bayi, tersangka NMP, tengah dalam penanganan medis di RSUD Kota Bekasi. Oleh karena itu, penahanannya dibantarkan.

    "Tersangka perempuan dalam kondisi medis sehingga dibantarkan dan sedang menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi," bebernya.

  • Tito Karnavian Ungkap Progres Pembangunan Huntap dan Huntara Pascabencana Sumatera

    Tito Karnavian Ungkap Progres Pembangunan Huntap dan Huntara Pascabencana Sumatera

    Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, membeberkan perkembangan signifikan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana.

    Fokus utama Satgas PRR saat ini adalah mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak. Warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat.

    Penanganan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga hilang sepenuhnya.

    “Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda,” ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Acara tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2).

    Satgas PRR mencatat rencana pembangunan hunian sementara mencapai 17.036 unit. Hingga saat ini, 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah selesai di tiga provinsi terdampak.

    Selain pembangunan fisik, Satgas PRR memberikan fleksibilitas. Warga dapat memilih opsi sewa kontrak atau tinggal di rumah keluarga.

    Pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan. Tahap awal, bantuan Rp 1,8 juta diberikan untuk tiga bulan.

    Bantuan ini dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi. Penilaian kepala daerah setempat menjadi dasar, agar warga segera mandiri secara ekonomi.

    Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Koordinasi Lintas Sektoral

    Sejalan dengan huntara, Satgas PRR juga memfokuskan pengerjaan huntap. Total rencana pembangunan mencapai 15.719 unit. Progres pengerjaan huntap menunjukkan hasil positif.

    Satgas PRR terus memperkuat koordinasi lintas sektoral. Tujuannya memastikan target pembangunan huntap sesuai rencana.

    Target Pembangunan Hunian Tetap di Sumatera
    Provinsi Jumlah Unit (Target)
    Sumatera Barat 3.657
    Sumatera Utara 3.462
    Aceh 8.600

    Bagi warga yang rumahnya rusak berat namun di lokasi aman, tersedia pilihan pembangunan kembali in situ. BNPB akan mengerjakan pembangunan di tanah sendiri.

    Warga di zona rawan memiliki opsi relokasi berkelompok. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun satu kompleks hunian.

    “Untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP,” kata Tito.

    Sinergi antara Satgas PRR, kementerian terkait, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Ini untuk memastikan seluruh target hunian segera terpenuhi.

    Upaya ini juga mendorong pemulihan kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera.

  • Jenazah Pilot dan Kopilot Smart Air Dievakuasi dari Hutan Boven Digoel

    Jenazah Pilot dan Kopilot Smart Air Dievakuasi dari Hutan Boven Digoel

    Tim gabungan berhasil mengevakuasi jenazah pilot Egon Erwan dan kopilot Baskoro, kru pesawat Smart Air, dari dalam hutan di wilayah Boven Digoel, Papua Selatan. Keduanya kini telah diamankan di kantor Bandara Korowai setelah insiden penembakan pesawat.

    Kombes Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, membenarkan informasi ini kepada detikSulsel, Rabu (11/2/2026). Ia menyatakan bahwa proses evakuasi telah selesai dilakukan.

    Menurut Kombes Yusuf Sutejo, penembakan terhadap pesawat Smart Air terjadi setelah seluruh penumpang berjumlah 13 orang turun. Saat itu, pesawat baru saja mendarat dan parkir di Bandara Korowai.

    "Ketika pesawat itu landing dan parkir penumpang sudah turun. Saat itu baru diserang," ujar Kombes Yusuf Sutejo.

    Keduanya merupakan warga negara Indonesia yang bertugas mengoperasikan pesawat tersebut. Insiden ini menyebabkan pilot dan kopilot melarikan diri ke hutan untuk mencari perlindungan.

    Rencana Evakuasi Jenazah ke Tanah Merah

    Jenazah pilot dan kopilot rencananya akan dievakuasi lebih lanjut dari Bandara Korowai ke Tanah Merah pada Kamis (12/2). Proses ini diperkirakan akan menghadapi tantangan logistik.

    "Kita belum sampai sana, karena bandara perintis di pedalaman sehingga aparat belum bisa evakuasi keluar dari bandara," jelas Kombes Yusuf Sutejo.

    Akses menuju wilayah tersebut sangat terbatas, hanya bisa dijangkau melalui jalur udara. Kondisi geografis Boven Digoel yang terpencil menjadi kendala utama dalam upaya evakuasi.

    Detail Insiden Keterangan
    Maskapai Smart Air
    Lokasi Kejadian Bandara Korowai, Boven Digoel
    Tanggal Evakuasi 11 Februari 2026
    Korban Pilot Egon Erwan, Kopilot Baskoro
    Jumlah Penumpang 13 orang (selamat)
    Status Korban Warga Negara Indonesia

    Tim evakuasi terus berkoordinasi untuk memastikan jenazah dapat dibawa ke lokasi yang lebih mudah diakses. Upaya pengamanan di sekitar Bandara Korowai juga terus diperketat.

  • Satpol PP Tertibkan Parkir Liar dan PKL di Trotoar Pancoran Glodok

    Satpol PP Tertibkan Parkir Liar dan PKL di Trotoar Pancoran Glodok

    Petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan TNI-Polri menertibkan trotoar di kawasan Pancoran Glodok, Tamansari, Jakarta Barat. Operasi ini menindaklanakuti maraknya parkir liar dan gerobak pedagang kaki lima (PKL) yang mengganggu akses pejalan kaki.

    Kasatpol PP Tamansari, Goodman Sidabutar, menyatakan penertiban ini merupakan respons atas laporan masyarakat. "Memang kemarin ada laporan dari masyarakat terkait banyaknya parkir liar di kawasan Pancoran Glodok, sehingga kita tindak lanjuti. Sudah tiga hari ini kita tindak lanjuti di wilayah Pancoran Glodok ini," kata Goodman, dilansir Antara, Rabu (11/2/2026).

    Sebanyak 60 personel gabungan dikerahkan dalam operasi penertiban trotoar di Pancoran Glodok. Petugas mengambil tindakan terhadap kendaraan yang melanggar aturan parkir.

    Goodman menyebutkan, "Ada 85 sepeda motor di-OCP (operasi cabut pentil) oleh Dishub. Ada satu lapak kita angkut karena tidak ada pemiliknya."

    Imbauan dan Lokasi Parkir Resmi

    Goodman mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kantong parkir resmi saat mengunjungi Pancoran Glodok. Ia menegaskan, trotoar merupakan area steril bagi pejalan kaki.

    "Kami imbau kepada masyarakat supaya memarkirkan kendaraannya di gedung yang sudah disediakan. Jangan parkir di sembarang tempat, khususnya di trotoar, apalagi trotoar ini area pedestrian," ujarnya.

    Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Jakarta Barat Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Wendi, membenarkan adanya sejumlah lokasi parkir resmi di area tersebut.

    Lokasi Parkir Resmi Keterangan
    Pelataran bekas gedung Glodok Area luas di bekas lokasi gedung
    Tepi Jalan Pancoran sisi utara Mulai dari sisi utara hingga depan China Town
    Jalan Pintu Kecil Salah satu jalan di sekitar Glodok
    Jalan Perniagaan Timur Akses jalan di sisi timur
    Jalan Petokangan Area strategis di kawasan Glodok

    Wendi menambahkan bahwa lokasi parkir tersebut tersedia untuk menampung kendaraan pengunjung dan meminimalisir pelanggaran parkir di trotoar.

  • Denpasar Kekurangan Pasokan LPG 3 Kg, Pemkot Berkoordinasi dengan Pertamina

    Denpasar Kekurangan Pasokan LPG 3 Kg, Pemkot Berkoordinasi dengan Pertamina

    Masyarakat Kota Denpasar kembali mengeluhkan pasokan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram yang sulit ditemukan. Kelangkaan ini telah terjadi sekitar dua pekan terakhir, memicu kekhawatiran menjelang bulan Ramadan.

    Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar. Koordinasi ini bertujuan memastikan ketersediaan stok gas subsidi tersebut.

    Pemerintah Kota Denpasar mengambil langkah cepat menyikapi kelangkaan gas melon. Komunikasi intensif dengan Pertamina diharapkan mampu mengatasi masalah distribusi.

    "Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina, karena stoknya itu sudah dihitung," ujar Jaya Negara, Rabu (11/2/2026), di sela acara di Kejari Denpasar.

    Jaya Negara berharap masalah ini segera teratasi, terutama mengingat semakin dekatnya bulan puasa atau Ramadan. Kebutuhan LPG diprediksi meningkat selama periode tersebut.

    Jaminan Ketersediaan Bahan Pokok

    Selain LPG, Pemerintah Kota Denpasar juga berupaya memastikan stok kebutuhan pokok lainnya tercukupi. Serangkaian operasi pasar dan langkah antisipatif telah disiapkan.

    "Kalau menjelang Ramadan, itu kami sudah mengadakan operasi pasar dan segala macam," jelas politikus PDIP itu.

    Pemerintah Kota Denpasar memegang tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas pasokan selama Ramadan. Hal ini demi kelancaran ibadah dan aktivitas masyarakat.

    "Yang jelas, kami akan berupaya untuk melayani masyarakat, agar jangan ada kekurangan LPG," tegasnya.

    "Kami punya tanggung jawab untuk menjaga, selama pelaksanaan Ramadan agar bisa berjalan dengan baik," tandas Jaya Negara.

    Rencana Penanganan Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan

    Kebutuhan Pokok Tindakan Pemerintah Kota Denpasar
    LPG 3 Kg Koordinasi dengan Pertamina, pemantauan stok
    Bahan Pokok Lain Mengadakan operasi pasar, memastikan ketersediaan
    Distribusi Memperkuat rantai pasokan agar tidak ada kekurangan
  • Tim Gabungan Selidiki Insiden Kapal Pacific 88 di Dermaga Jamrud Surabaya

    Tim Gabungan Selidiki Insiden Kapal Pacific 88 di Dermaga Jamrud Surabaya

    Tim gabungan terus melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden yang melibatkan kapal Pacific 88 di Dermaga Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Penyelidikan melibatkan pemeriksaan saksi, koordinasi dengan para ahli, dan penelusuran dugaan penyebab kejadian.

    Kasat Patroli dan Penindakan KSOP Tanjung Perak, Saiful, menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan. Insiden ini dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, bukan kecelakaan laut, karena kapal tidak tenggelam.

    “Masih proses lidik (penyelidikan). Nah ini kan kejadian kecelakaan kerja. Karena kapal tidak tenggelam, kalau kecelakaan kapal kan tenggelam, kandas, terbakar, kan gitu, itu pun juga akan dilihat-lihat lagi. Ini kan kapal miring, jadi ini masuk kategori kecelakaan kerja,” kata Saiful saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (11/2/2026).

    Saiful juga memaparkan adanya kontainer yang jatuh ke perairan Dermaga Jamrud. Pihaknya segera melakukan evakuasi dan pengamanan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontainer menabrak kapal lain di sekitar lokasi.

    “Mengapung terus diamankan biar nggak nubruk kapal-kapal itu, dipinggirkan. Tapi yang belum sempat diapung itu akhirnya lama-lama tenggelam di hari H itu kan. Banyak yang tenggelam, jadi kita fokus untuk evakuasi itu (kontainer yang tenggelam). Terus menjaga jangan sampai kapal miring terus tenggelam, nah itu yang kita intens di situ. Sampai dinyatakan clear,” ujarnya.

    Penyelidikan kasus ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pelayaran. Saiful menegaskan bahwa tugas KSOP lebih luas, mencakup aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

    Kerja Sama Penyelidikan dan Evaluasi Keselamatan

    “Tugas kami kan lebih luas. Ada terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran. Cuma kita kan ada keterbatasan, kita kan terkait dengan Undang-Undang Pelayaran. Kalau dari Polres itu kan pidana, terkait adanya dugaan pidana umum,” imbuhnya.

    Saiful mengaku belum mengetahui detail kerugian maupun jumlah kontainer yang tenggelam. Meskipun insiden sudah berlangsung lebih dari sepekan, proses penyelidikan berjalan bertahap.

    “Sudah kita (penyelidikan) bertahap, sudah kita ambil keterangan (para saksi). Sampai kita melakukan survei perairan aja berapa kali, dua kali sampai tiga kali kita ini untuk memastikan (keamanan pelayaran dan keselamatan kerja pasca insiden Pacific 88) setelah semua kontainer ditemukan baik yang mengapung baik yang sudah tenggelam di dalam air,” paparnya.

    KSOP juga berencana mengevaluasi aspek keselamatan kerja di wilayah kepelabuhan, mencakup pekerja, kapal, dan fasilitas pelabuhan.

    Pihak Penyelidik Fokus Penyelidikan Jumlah Saksi Diperiksa (sementara)
    KSOP Tanjung Perak Aspek Keselamatan & Keamanan Pelayaran, Kecelakaan Kerja Tidak Disebutkan
    Polres Pelabuhan Tanjung Perak Dugaan Tindak Pidana Umum 14 orang

    Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP M Prasetyo, membenarkan bahwa penyelidikan terus berlanjut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

    “14 orang yang sudah diperiksa,” tuturnya.

    Prasetyo menambahkan bahwa kepolisian masih berkoordinasi dengan para ahli untuk menuntaskan penyelidikan. “Kami masih perlu koordinasi dengan ahli,” tutupnya.

  • Insiden Penembakan di Mile Post 50 Tembagapura, TNI Gugur

    Insiden Penembakan di Mile Post 50 Tembagapura, TNI Gugur

    PT Freeport Indonesia (PTFI) menerima laporan insiden penembakan di Mile Post 50, jalan utama menuju Tembagapura. Peristiwa terjadi pada Rabu, 11 Februari 2026, sekitar pukul 15.00 WIT. Insiden ini menyebabkan satu anggota TNI gugur dan dua lainnya terluka.

    VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, menyatakan bahwa akses jalan utama menuju Tembagapura kini ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan seluruh pihak di area tersebut.

    “Kami menerima laporan dari aparat keamanan pemerintah terkait insiden penembakan yang terjadi pada Rabu, 11 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 WIT di Mile Post 50, jalan utama menuju Tembagapura. Akses jalan utama menuju Tembagapura untuk sementara masih ditutup,” ujar Katri saat dihubungi detikcom, Rabu (11/2/2026).

    Katri menegaskan prioritas utama perusahaan adalah keselamatan dan keamanan karyawan PT Freeport serta seluruh pihak di wilayah kerja mereka. Pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait perkembangan kondisi di lapangan pasca-insiden tersebut.

    “Kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan pemerintah terkait hal ini,” tambahnya.

    Kronologi dan Identitas Korban

    Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilaporkan menyerang rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di KM 50, Timika, Papua Tengah. Peristiwa terjadi saat personel Koramil 1710-04/Tembagapura, Kodim 1710/Mimika, melaksanakan tugas.

    Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Tri Purwanto membenarkan insiden tersebut. “Benar telah terjadi insiden kontak tembak di KM 50 area PT FI. Saat ini seluruh korban sudah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis secara optimal,” kata Tri dalam keterangan tertulis.

    Laporan pendahuluan Kodam XVII/Cenderawasih menyebut Serka AC meninggal dunia dalam kontak tembak tersebut. Sertu H mengalami pendarahan pada hidung. Sementara itu, seorang karyawan PT Freeport berinisial HR mengalami luka tembak dan tengah menjalani perawatan medis.

    Informasi Insiden Penembakan di Mile Post 50

    Detail Insiden Keterangan
    Lokasi Mile Post 50, Jalan Utama Menuju Tembagapura
    Tanggal Rabu, 11 Februari 2026
    Waktu Sekitar Pukul 15.00 WIT
    Korban Meninggal Serka AC (TNI)
    Korban Terluka Sertu H (TNI), HR (Karyawan PT Freeport)
    Pelaku Diduga Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM)
    Dampak Akses jalan ditutup sementara

    Aparat keamanan kini sedang memburu para pelaku penembakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. TNI juga memastikan akan meningkatkan kewaspadaan di sejumlah titik rawan, terutama di kawasan objek vital nasional.

    “Kami terus berkoordinasi dengan aparat dan pihak terkait untuk menjamin stabilitas keamanan di wilayah tersebut,” pungkasnya.

  • Pemerintah Tawarkan Diskon Tiket Transportasi Nasional untuk Mudik Lebaran 2026

    Pemerintah Tawarkan Diskon Tiket Transportasi Nasional untuk Mudik Lebaran 2026

    Pemerintah menghadirkan program Diskon Tiket Transportasi Nasional untuk periode mudik Lebaran 2026. Program ini bertujuan memberikan kemudahan akses perjalanan bagi masyarakat.

    Selain itu, program ini diharapkan mendukung kelancaran mobilitas antarwilayah. Serta menghadirkan perjalanan mudik yang lebih selamat, aman, dan nyaman di berbagai moda transportasi.

    Diskon tiket sebesar 30% berlaku untuk KA Jarak Jauh Ekonomi Non-Subsidi (Non-PSO). Program ini menargetkan 1,28 juta penumpang pada 188 perjalanan.

    Diskon berlaku mulai 14 hingga 29 Maret 2026. Pembelian tiket dapat dilakukan melalui saluran resmi penjualan tiket PT KAI.

    Diskon Tiket Angkutan Laut

    Diskon sebesar 30% diterapkan pada tarif dasar tiket kelas ekonomi semua trayek kapal penumpang PSO. Target diskon ini mencapai 445.534 penumpang.

    Periode berlakunya diskon adalah 11 Maret sampai 5 April 2026. Pembelian tiket tersedia melalui saluran resmi penjualan tiket PT PELNI.

    Diskon Tiket Angkutan Penyeberangan

    Pemerintah memberikan diskon 100% tarif jasa ke pelabuhan. Diskon ini berlaku untuk 8 lintasan pada 16 pelabuhan.

    Program ini menargetkan 403.487 penumpang pejalan kaki dan 945.501 kendaraan. Diskon dapat dinikmati mulai 12 hingga 31 Maret 2026.

    Pembelian tiket dilakukan melalui aplikasi Ferizy.

    Diskon Tiket Pesawat Udara

    Diskon sekitar 17-18% dari harga tiket ditawarkan untuk penerbangan rute domestik. Ini merupakan akumulasi dari berbagai komponen penurunan biaya.

    Target diskon ini mencapai 3,32 juta penumpang. Diskon berlaku untuk periode penerbangan 14-29 Maret 2026.

    Adapun periode pembelian tiketnya adalah 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

    Program Mudik Gratis Kemenhub 2026

    Selain diskon, pemerintah juga menyelenggarakan program mudik gratis Lebaran 2026. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Kemenhub telah menyiapkan sejumlah program. Berikut rinciannya:

    Moda Transportasi Jumlah/Target Keterangan
    Bus 401 unit ke 34 kota tujuan di 9 Provinsi
    Angkutan Laut 50.000 penumpang kelas ekonomi
    Kereta Api 28.182 penumpang Pulau Jawa lintas Utara, Tengah, dan Selatan

    Jadwal Libur Lebaran 2026

    Pemerintah belum menetapkan tanggal pasti awal puasa Ramadan 2026 dan Lebaran Idul Fitri 2026. Penetapan akan dilakukan melalui sidang isbat Kementerian Agama.

    Namun, jadwal Lebaran 2026 bisa mengacu pada Kalender Hijriah Indonesia 2026 yang diterbitkan Kementerian Agama. Serta SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026.

    Disebutkan bahwa Lebaran Idul Fitri 2026 versi pemerintah jatuh pada 21-22 Maret 2026. Berikut adalah jadwal libur Lebaran 2026:

    • Jumat, 20 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Sabtu, 21 Maret 2026: Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Minggu, 22 Maret 2026: Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Senin, 23 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Selasa, 24 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
  • Korlantas Polri Perkuat Penegakan Hukum ODOL di Sumatera Selatan

    Korlantas Polri Perkuat Penegakan Hukum ODOL di Sumatera Selatan

    Korlantas Polri menegaskan komitmennya mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia zero overdimension-overloading (ODOL) pada tahun 2027. Ini menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada keselamatan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan.

    Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri melaksanakan kegiatan asistensi penanganan perkara tindak pidana lalu lintas. Fokus kegiatan adalah kasus yang disebabkan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.

    Asistensi ini berlangsung di Command Center Ditlantas Polda Sumatera Selatan, Selasa (10/2/2026). Acara tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi dan pemangku kepentingan terkait.

    Hadir dalam agenda tersebut Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Gubernur Sumatera Selatan, Wakapolda Sumsel, dan unsur Forkopimda turut hadir.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan kembali komitmennya. Dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia zero ODOL 2027 ditekankan. Ini bagian dari penguatan keselamatan dan perlindungan infrastruktur nasional.

    Kakorlantas Polri diwakili oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal. Ia hadir bersama timnya untuk memberikan asistensi langsung penanganan perkara.

    Dalam paparannya, Ditlantas Polda Sumsel menjelaskan perkembangan penanganan perkara over dimensi. Kasus ini menjadi perhatian publik, khususnya terkait ambruknya jembatan di Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat.

    Hasil penyidikan mengungkap adanya modifikasi kendaraan tronton. Perubahan tipe kendaraan dilakukan tanpa melalui uji tipe. Hal ini melanggar Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 55 KUHP.

    Sejumlah kendaraan terbukti mengalami perubahan dimensi yang tidak sesuai ketentuan teknis. Perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) dan kini memasuki tahap persidangan.

    Penanganan kasus ini menjadi preseden penting. Praktik modifikasi kendaraan di luar spesifikasi resmi memiliki konsekuensi hukum tegas dan tidak dapat ditoleransi.

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI menegaskan pemerintah menargetkan penerapan zero ODOL secara nasional pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini diprioritaskan untuk melindungi keselamatan masyarakat.

    Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga ketahanan jalan dan jembatan. Serta menciptakan sistem logistik nasional yang tertib dan berkeadilan.

    “Penegakan hukum tidak hanya menyasar pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan, pelaku usaha logistik, hingga perusahaan karoseri yang melakukan pelanggaran,” kata Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI.

    Pengawasan akan diperkuat melalui harmonisasi lintas kementerian/lembaga. Pemanfaatan teknologi seperti Weight in Motion (WIM) dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) juga akan diterapkan.

    Pemanfaatan Teknologi dan Regulasi ODOL

    Dirgakkum Korlantas Polri menyampaikan, hingga saat ini terdapat 1.603 unit ETLE nasional. Sistem tersebut telah terintegrasi di seluruh Indonesia.

    Sebanyak 20 unit WIM juga tersebar di jalur Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Regulasi pendukung zero ODOL 2027 terus disempurnakan melalui koordinasi intensif.

    Koordinasi ini dilakukan bersama Kemenko Infrastruktur dan Kementerian Perhubungan RI. Kegiatan asistensi ini menjadi momentum penguatan sinergi antarlembaga.

    Sinergi antara Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh stakeholder. Tujuannya menekan praktik kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.

    Praktik ini berdampak pada kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur, serta kerugian ekonomi negara. Dengan kolaborasi solid dan dukungan teknologi, target Indonesia zero ODOL 2027 diharapkan terwujud.

    Target tersebut demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional. Berikut adalah data terkait penegakan hukum ODOL:

    Aspek Penegakan Hukum Detail Implementasi
    Target Zero ODOL Nasional 1 Januari 2027
    Regulasi Pendukung UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
    Target Pelanggar Hukum Pengemudi, Pemilik Kendaraan, Pelaku Usaha Logistik, Perusahaan Karoseri
    Teknologi Pendukung Weight in Motion (WIM), Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
    Jumlah Unit ETLE Nasional 1.603 unit
    Jumlah Unit WIM 20 unit (Tol Trans Jawa & Sumatera)