Category: Berita

  • Bencana Tanah Bergerak Terjang Desa Padasari Tegal, Ratusan Rumah Rusak Ribuan Warga Mengungsi

    Bencana Tanah Bergerak Terjang Desa Padasari Tegal, Ratusan Rumah Rusak Ribuan Warga Mengungsi

    Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dilanda bencana tanah bergerak pada Jumat (6/2). Peristiwa ini menyebabkan ratusan rumah rusak dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan pergerakan tanah susulan.

    Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Bergerak Desa Padasari. Status ini berlaku sejak 3 hingga 16 Februari 2026. Data ini disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui laman resminya.

    Hingga Senin (9/2), warga masih berada di lokasi pengungsian. Mereka khawatir akan adanya pergerakan tanah lanjutan. Kerusakan tidak hanya menimpa rumah warga, tetapi juga fasilitas umum.

    Sekolah, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, serta akses jalan dan jembatan penghubung juga turut rusak. Penanganan serius sangat diperlukan untuk mengatasi dampak bencana ini. Lantas, apa penyebab tanah bergerak dan bagaimana mengenali tanda-tandanya?

    Fenomena tanah bergerak sering kali disalahartikan sebagai tanah longsor. Meskipun keduanya melibatkan pergerakan massa tanah, secara ilmiah terdapat perbedaan mendasar.

    Mengutip penjelasan Gutama Rymo dan Kisworo dalam 'Perencanaan Dinding Gravitasi Dengan Program Geo 5', tanah bergerak adalah perpindahan massa tanah. Perpindahan ini bisa secara vertikal, horizontal, atau miring.

    Longsor atau landslide merupakan bagian dari tanah bergerak. Umumnya, longsor terjadi secara cepat dengan volume material yang besar. Tanah bergerak terjadi saat massa tanah kehilangan kestabilan.

    Pergerakan ini berlangsung perlahan karena gaya pendorong yang lebih besar dari gaya penahannya. Bencana ini dapat merusak bangunan, jalan, hingga fasilitas umum.

    Faktor Pemicu Tanah Bergerak

    Berdasarkan penelitian 'Pemetaan Daerah Rawan Longsor di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017' oleh Yongki Kurniawan, beberapa faktor utama menyebabkan tanah bergerak:

    Curah Hujan Tinggi

    Curah hujan menjadi faktor utama pemicu tanah bergerak. Hujan dengan intensitas tinggi atau hujan ringan yang berlangsung lama dapat meningkatkan massa tanah. Kondisi ini sekaligus melemahkan kekuatan tanah.

    Air hujan dapat meresap melalui retakan tanah. Akibatnya, tekanan air bertambah dan memicu pergerakan tanah. Wilayah dengan curah hujan tinggi memiliki potensi tanah bergerak lebih besar.

    Kemiringan Lereng

    Semakin curam lereng, semakin besar gaya gravitasi yang mendorong tanah bergerak. Fenomena ini terjadi ketika kekuatan tanah pada lereng melemah. Tanah akan bergeser di atas lapisan kedap air yang licin.

    Potensi tanah bergerak tidak hanya ditentukan oleh kemiringan lereng. Faktor lain seperti kondisi tanah, batuan, vegetasi, dan penggunaan lahan juga turut memengaruhi.

    Jenis Tanah

    Jenis tanah memengaruhi kekuatan tanah terhadap pergerakan massa tanah. Hal ini berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Tanah bertekstur pasir dan lempung tebal mudah lembek saat basah dan retak saat kering.

    Kondisi ini menjadikannya rentan terhadap pergerakan. Air yang meresap ke dalam tanah pasir dapat menyebabkan kondisi tanah tidak stabil.

    Penggunaan Lahan

    Penggunaan lahan juga menjadi penyebab pergerakan tanah. Aktivitas ini mengubah tutupan vegetasi dan kondisi permukaan tanah. Lahan dengan vegetasi minim, seperti permukiman dan sawah, lebih rentan.

    Kurangnya akar tanaman yang mengikat tanah menjadi penyebabnya. Vegetasi yang tinggi dapat mengurangi erosi dan menjaga stabilitas tanah. Pengolahan lahan yang tidak baik meningkatkan risiko pergerakan tanah.

    Kondisi Geologi

    Kondisi geologi memengaruhi pergerakan tanah. Ini melalui struktur batuan dan komposisi mineralnya. Batuan berbutir halus, misalnya, cenderung lebih mudah mengalami gerakan tanah.

    Perbedaan batuan, seperti batuan vulkanik, sedimen, dan aluvial, memiliki tingkat kerentanan berbeda terhadap gerakan tanah.

    Tabel Faktor dan Dampak Tanah Bergerak

    Faktor Pemicu Potensi Dampak Contoh Gejala
    Curah Hujan Tinggi Peningkatan massa tanah, pelemahan struktur tanah Tanah menjadi jenuh, retakan muncul
    Kemiringan Lereng Gaya gravitasi pendorong lebih kuat Pergeseran tanah di atas lapisan licin
    Jenis Tanah Rentan Tanah mudah lembek atau retak Tanah pasir/lempung tebal
    Penggunaan Lahan Berkurangnya daya ikat akar, erosi Permukiman, sawah, lahan kosong tanpa vegetasi
    Kondisi Geologi Struktur batuan lemah, komposisi mineral rentan Batuan berbutir halus, jenis batuan tertentu

    Tanda-tanda Potensi Tanah Bergerak

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan beberapa tanda yang bisa dikenali sebelum terjadinya tanah bergerak. Kewaspadaan dapat ditingkatkan dengan mengenali tanda-tanda ini.

    • Munculnya retakan-retakan di daerah lereng yang sejajar dengan arah tebing.
    • Pergerakan tanah biasanya terjadi setelah hujan lebat.
    • Muncul mata air baru secara tiba-tiba di area lereng.
    • Lereng tebing mulai rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.

    Mengenali penyebab dan tanda-tanda tanah bergerak sangat penting. Ini dapat meningkatkan kewaspadaan kita terhadap potensi bencana di sekitar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pembaca.

  • Perdana Arie Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pembakaran Fasilitas Polda DIY

    Perdana Arie Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pembakaran Fasilitas Polda DIY

    Sidang kasus pembakaran fasilitas Polda DIY yang terjadi saat aksi massa pada Agustus 2025 kembali berlanjut. Terdakwa Perdana Arie Putra Veriasa menghadapi agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU).

    Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, JPU menuntut Perdana Arie dengan pidana penjara selama 1 tahun.

    Jaksa penuntut umum (JPU) Bambang Prasetyo membacakan amar tuntutan yang menyatakan Perdana Arie Putra Veriasa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Perbuatannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang.

    Dakwaan ini sesuai Pasal 308 ayat 1 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama JPU. Unsur pasal tersebut dinilai telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan.

    "Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Perdana Arie dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata JPU Bambang saat membacakan amar tuntutan di PN Sleman, Selasa (10/2/2026).

    Faktor Memberatkan dan Meringankan

    Bambang menjelaskan, hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya merugikan pihak Polda DIY. Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang meringankan Perdana Arie.

    Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi. Ia juga belum pernah dihukum, dan usianya masih muda diharapkan dapat berubah lebih baik.

    "Terdakwa berterus terang selama di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan," ujarnya.

    Kronologi Kasus Pembakaran Tenda

    Perdana Arie didakwa dalam Pasal 187 ke-1 KUHP yang kemudian diubah menjadi Pasal 308 ayat 1 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dakwaan ini terkait dengan perbuatan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang.

    Kasus bermula pada Jumat, 29 Agustus 2025, saat terjadi aksi unjuk rasa nasional isu ekonomi. Aksi di Yogyakarta kala itu berujung ricuh.

    Detail Peristiwa Keterangan
    Tanggal Kejadian Jumat, 29 Agustus 2025
    Lokasi Halaman sisi timur Polda DIY
    Terdakwa Perdana Arie Putra Veriasa
    Motif Awal Vandalisme (membawa cat semprot)
    Pemicu Pembakaran Melihat tenda 'POLISI' dianggap mudah terbakar
    Tujuan Agar aksi demo menjadi lebih rusuh
    Barang Bukti Cat semprot merek "Pylox", korek api merek "Tokai"
    Kerugian Tenda milik Polda DIY hangus

    Perdana Arie diketahui membawa cat semprot merek "Pylox" warna abu-abu yang dibeli di Toko Merah dengan niat awal melakukan vandalisme. Namun, setibanya di halaman sisi timur Polda DIY, ia melihat tenda cokelat bertuliskan "POLISI".

    Jaksa menyebut, timbul niat terdakwa membakar tenda tersebut karena dianggap mudah terbakar. Terdakwa menyalakan korek api warna merah merek "Tokai" bersamaan dengan menyemprotkan cat ke dinding tenda.

    Pembakaran tenda tersebut bertujuan agar aksi demo bisa menjadi lebih rusuh. Akibat aksi tersebut, tenda milik Polda DIY hangus dan tidak dapat digunakan lagi.

    Sidang Lanjutan Pembelaan

    Setelah pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Ari Prabawa memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Penasihat hukum menyatakan akan mengajukan pledoi.

    Sidang kemudian ditutup. Agenda akan dilanjutkan pekan depan pada Rabu (18/2/2026) dengan pembacaan pledoi.

  • Hakim Tolak Nota Keberatan Empat Terdakwa Korupsi PTPN I Deli Serdang

    Hakim Tolak Nota Keberatan Empat Terdakwa Korupsi PTPN I Deli Serdang

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak nota perlawanan atau eksepsi empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan aset PTPN I Regional I. Aset senilai Rp 263 miliar tersebut dialihkan ke Citraland.

    Dengan penolakan ini, agenda persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Keempat terdakwa adalah mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Sumut, Askani; eks Direktur Utama PTPN II, Irwan Perangin-angin; Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Iman Subakti; dan eks Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang, Abdul Rahim Lubis.

    "Mengadili, menyatakan nota perlawanan para terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan persidangan sampai dengan putusan akhir," ujar Ketua Majelis Hakim M Kasim di PN Medan, Senin (9/2/2026).

    Tim penasihat hukum terdakwa menyatakan menghormati putusan hakim tersebut. Mereka berjanji akan memberikan tanggapan pada agenda pemeriksaan saksi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pada sidang lanjutan, Jumat 13 Februari 2026 mendatang.

    Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), keempat terdakwa diduga secara bersama-sama mengalihkan aset negara milik PTPN I Regional I. Pengalihan ini disebut untuk kepentingan bisnis properti perumahan Citraland.

    Akibat perbuatan ini, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 263,4 miliar. Dugaan korupsi ini melibatkan dua terdakwa dari unsur BPN yang disebut memuluskan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

    Sertifikat HGB diterbitkan di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II tanpa memenuhi kewajiban penyerahan minimal 20 persen lahan kepada negara. Ini sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku.

    Alih-alih mengembalikan lahan menjadi aset negara, lahan tersebut justru dikembangkan dan diperjualbelikan kepada PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR). Jaksa menilai rangkaian tindakan ini sebagai upaya sistematis menghilangkan aset negara.

    Peran Para Terdakwa

    Irwan Perangin-angin dan Iman Subakti disebut aktif mengajukan perubahan status lahan. Dari HGU menjadi HGB secara bertahap sepanjang 2022-2023.

    Perubahan status lahan ini membuka jalan bagi pemasaran perumahan Citraland di kawasan Helvetia, Sampali, hingga Tanjung Morawa. Dari total lahan seluas 8.077 hektare yang dikerjasamakan PT Nusa Dua Propertindo dengan PT Ciputra Land melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO), sekitar 93 hektare telah berstatus HGB dan dipasarkan kepada masyarakat.

    Terdakwa Jabatan Peran
    Askani Eks Kepala Kanwil BPN Sumut Diduga memuluskan penerbitan HGB tanpa kewajiban penyerahan lahan
    Irwan Perangin-angin Eks Dirut PTPN II Aktif mengajukan perubahan status lahan HGU ke HGB
    Iman Subakti Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Aktif mengajukan perubahan status lahan HGU ke HGB
    Abdul Rahim Lubis Eks Kepala Kantor BPN Deli Serdang Diduga memuluskan penerbitan HGB tanpa kewajiban penyerahan lahan

    Para terdakwa dijerat dengan dakwaan berlapis. Ini termasuk Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Alternatif kedua, mereka melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto ketentuan dalam UU KUHP baru.

  • Menteri PU Kunjungi Surabaya, Pastikan Dukungan Bangun Jawa Timur

    Menteri PU Kunjungi Surabaya, Pastikan Dukungan Bangun Jawa Timur

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Surabaya. Ia bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono di Kantor Gubernur Jawa Timur pada Selasa (10/2/2026).

    Kunjungan Doddy Hanggodo bertujuan untuk memastikan dukungan penuh Kementerian PU dalam upaya pembangunan dan penguatan infrastruktur di Jawa Timur.

    Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi yang sudah lama dinantikan antara kedua pejabat tersebut.

    "Saya sudah lama nggak silaturahmi dengan Pak Adhy, terakhir saat beliau Penjabat (Pj) Gubernur Jatim. Ya ada beberapa hal yang kita diskusikan, apa yang bisa kita bantu untuk memperkuat Jatim, ada saran dari Pak Sekda seperti Kali Lamong," kata Doddy di Surabaya, Selasa (10/2/2026).

    Menteri Doddy Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU untuk mendukung penanganan Kali Lamong. Normalisasi sungai menjadi fokus utama dalam upaya pengendalian banjir di wilayah tersebut.

    "Nanti akan kita support Kali Lamong dan beberapa tempat lain. Ada beberapa titik tadi kita bincangkan namun belum detail sekali, nanti akan dilanjutkan oleh Kepala Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) saya di Jawa Timur dan Kepala Balai Sungai kebetulan kalau Kali Lamong ikut Bengawan Solo tadi sudah saya telepon nanti akan koordinasi dengan dinas terkait di Jawa Timur," tambahnya.

    Kementerian PU juga akan terlibat dalam penanganan pintu air dan normalisasi anak sungai.

    "Nanti peran Kementerian PU itu soal pintu air, kita lakukan normalisasi Bengawan Solo, ada juga sungai anakannya kita normalisasi," jelasnya.

    Tabel berikut menunjukkan fokus dukungan Kementerian PU untuk Jawa Timur:

    Prioritas Rincian Dukungan
    Kali Lamong Normalisasi, Penanganan Pintu Air
    Sungai Anakan Bengawan Solo Normalisasi
    BBJN Jawa Timur Koordinasi Teknis Lanjutan
    Balai Sungai Bengawan Solo Koordinasi Lanjutan dengan Dinas Terkait

    "Harapan kami pada saat air-air tinggi di sungai itu, kita buka pintu air bisa dibuang ke Bengawan Solo. Tadi sudah kita bicarakan, nanti detail teknisnya biar antar dinas dan balai ya, Balai Bengawan Solo kalau Kali Lamong," tambahnya.

    Tantangan dan Relokasi Warga Kali Lamong

    Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengungkapkan bahwa perbaikan Kali Lamong memerlukan waktu panjang. Selain itu, terdapat potensi relokasi warga yang bermukim di daerah terdampak.

    "Efeknya ada pemukiman harus dipindahkan. Kalau di Gresik ya memang peningkatan batas juga, kalau pakai alternatif yang pembuangan itu, embung itu harus banyak dan mahal juga dan nggak permanen juga," jelasnya.

    Studi dan survei lokasi akan menentukan langkah relokasi yang tepat.

    "Yang direlokasi itu kita masih lihat dulu studinya hasil surveinya seperti apa, kalau ada masyarakat di lokasi yang memang bukan untuk pemukiman yang di bawah ketinggian air ya memang harus pindah. Yang di Lamongan yang parah, kalau Gresik ini kan pelimpahan," tandas Adhy Karyono.

  • Imlek 2026 Jatuh pada 17 Februari, Memasuki Kongzili ke-2577

    Imlek 2026 Jatuh pada 17 Februari, Memasuki Kongzili ke-2577

    Perayaan Tahun Baru Imlek 2026 akan tiba pada Selasa, 17 Februari 2026. Banyak masyarakat penasaran mengenai penanggalan Kongzili yang bertepatan dengan momen tersebut.

    Imlek merupakan perayaan tahun baru masyarakat Tionghoa. Ini adalah hari pertama bulan pertama menurut kalender Tionghoa, sebagaimana dijelaskan dalam buku Seri Penemuan: Kalender karya Amelia F.

    Kongzili sering diidentikkan dengan budaya Tiongkok. Penanggalan ini merujuk pada Nabi Kongzi. Nabi Kongzi adalah tokoh agung agama Konghucu. Ia menyampaikan ajaran kehidupan, khususnya konsep cinta dan kasih.

    Penanggalan Kongzili dikenal juga sebagai penanggalan Yangli atau Yinli. Yangli berarti matahari, sementara Yinli berarti bulan. Penanggalan ini berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Siklusnya selama 12 bulan dengan waktu 29 setengah hari.

    Imlek 2026 Masuk Kongzili Berapa?

    Tahun Baru Imlek 2026 akan memasuki Kongzili ke-2577. Informasi ini tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.

    SKB tersebut meliputi Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. SKB itu terbit pada Tahun 1947 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025. Isinya tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

    Perhitungan Kongzili ke-2577 diperoleh dengan menjumlahkan tahun 2026 dengan angka 551. Hasilnya menunjukkan tahun Kongzili ke-2577. Tahun baru Imlek 2026 ini jatuh pada 17 Februari.

    Penentuan Tahun Baru Imlek

    Penentuan Tahun Baru Imlek berbeda dengan perhitungan Kongzili. Kalender Tionghoa menjadi acuan utama. Masyarakat Tionghoa menggunakan kalender lunisolar.

    Perbedaan Kalender Lunisolar dan Kalender Umum
    Fitur Kalender Lunisolar Kalender Umum (Masehi)
    Dasar Perhitungan Bulan dan Matahari Matahari
    Jumlah Hari Per Bulan Bervariasi (29/30 hari) Tetap (30/31 hari, Februari 28/29)
    Jumlah Hari Per Tahun 354 atau 355 hari 365 atau 366 hari
    Bulan Kabisat Setiap 3 tahun sekali Setiap 4 tahun sekali

    Kalender lunisolar adalah kombinasi kalender bulan dan matahari. Sistem ini menghitung bulan berdasarkan rotasi bulan pada bumi. Hari pertama setiap bulan terjadi saat bulan berada di antara bumi dan matahari. Permulaan hari dimulai pada tengah malam, pukul 23.00.

    Jumlah hari dalam kalender lunar adalah 354 atau 355 hari. Jumlah ini lebih sedikit dibanding kalender lain. Oleh karena itu, bulan kabisat ditambahkan setiap 3 tahun sekali. Saat tahun kabisat, kalender lunisolar memiliki 13 bulan.

    Penentuan Tahun Baru Imlek menggabungkan pergerakan matahari, bulan, dan siklus lainnya. "Penentuan Tahun Baru Imlek didasarkan pada bulan baru kedua atau terdekat setelah titik balik musim dingin," dikutip dari laman Wake Forest University. Tanggalnya berbeda setiap tahun, antara 21 Januari hingga 20 Februari.

    Penanggalan Kongzili bertepatan dengan kelahiran Nabi Kongzi. Ia lahir pada tanggal 27 bulan 8 Kongzili tahun 551 SM. Oleh karena itu, perhitungan tahun Kongzili menambahkan angka 551 setiap tahunnya.

  • Aborsi di Mojokerto: Pasangan Kumpul Kebo Divonis Penjara

    Aborsi di Mojokerto: Pasangan Kumpul Kebo Divonis Penjara

    Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menjatuhkan vonis 15 bulan dan 14 bulan penjara kepada Faisal Akhsanul Basyari (34) serta Makhmudah (42). Pasangan ini dinyatakan bersalah atas tindak pidana aborsi di hadapan majelis hakim.

    Sidang pembacaan vonis digelar secara terbuka di ruangan Cakra, PN Mojokerto, sekitar pukul 11.25 WIB. Ketua Majelis Hakim Ardhi Wijayanto memimpin jalannya persidangan tersebut.

    Hakim anggota Tri Sugondo dan Luqmanulhakim turut mendampingi dalam persidangan. Keduanya hadir langsung untuk mendengarkan putusan.

    Faisal dan Makhmudah juga dihadirkan langsung di ruang sidang. Vonis terhadap keduanya dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Melvin Andita Manap hadir mengawal persidangan. Proses hukum ini menarik perhatian publik.

    Ardhi menyatakan Faisal terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 77A ayat (1) juncto Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut terkait dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak dalam kandungan.

    "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan," kata Ardhi saat membacakan vonis, Selasa (10/2/2026).

    Sementara itu, Makhmudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 463 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang Aborsi. Ia terbukti melakukan aborsi terhadap kandungannya sendiri.

    "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan," tegas Ardhi.

    Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada Selasa (27/1). Faisal sebelumnya dituntut 20 bulan penjara, sedangkan Makhmudah dituntut 18 bulan penjara.

    Tanggapan atas Vonis

    Menanggapi vonis ini, JPU menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. Opsi yang terbuka adalah menerima putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

    Faisal juga menyatakan pikir-pikir terkait putusan tersebut. Berbeda dengan keduanya, Makhmudah seketika menangis sambil menyatakan menerima putusan.

    "Terima Yang Mulia," ujarnya singkat ketika ditanya majelis hakim.

    Kronologi Hubungan dan Aborsi

    Faisal adalah pria beristri dari Dusun/Desa Kebaron, Tulangan, Sidoarjo. Sementara Makhmudah adalah seorang janda beranak tiga, warga Dusun Sumberpiji, Desa Sumberkembar, Pacet, Mojokerto.

    Keduanya menjalin hubungan asmara sejak tahun 2022. Hubungan ini kemudian mengakibatkan Makhmudah hamil.

    Makhmudah mengabarkan kehamilannya dan meminta pertanggungjawaban Faisal pada 31 Agustus 2024. Ia memastikan kehamilannya menggunakan testpack pada 6 September 2024.

    Keluarga Makhmudah tidak setuju jika Makhmudah menikah dengan Faisal karena status Faisal yang sudah beristri. Oleh sebab itu, Faisal menawari Makhmudah untuk menggugurkan kandungannya menggunakan obat.

    Makhmudah menyetujui tawaran tersebut. Untuk mendapatkan obat Cytotec, Faisal meminta bantuan saudaranya, Rahma Aulia (25), warga Dusun/Desa Gading, Jatirejo, Mojokerto.

    Rahma kemudian membelikan 4 butir Cytotec seharga Rp300.000 menggunakan uang Faisal.

    Berikut adalah rincian tahapan kejadian:

    Tanggal Kejadian
    31 Agustus 2024 Makhmudah mengabarkan kehamilan kepada Faisal
    6 September 2024 Makhmudah memastikan kehamilan dengan testpack
    28 Oktober 2024 Faisal memberikan 4 butir Cytotec kepada Makhmudah
    30 Oktober 2024 Makhmudah mulai mengonsumsi Cytotec
    2 November 2024 Makhmudah kembali mengonsumsi Cytotec
    4 November 2024 Makhmudah mengalami keguguran

    Dua hari setelah penggunaan obat kedua, Makhmudah mengalami keguguran. Saat itu, usia kehamilannya sekitar 4 bulan.

    Ia diantar kerabatnya berinisial YL ke bidan Desa Kuripansari. Setelah janinnya dikeluarkan, terdakwa menjalani perawatan di RS Mawaddah.

    Makhmudah meminta bantuan kerabatnya berinisial UF dan ST untuk menguburkan janinnya. Janin tersebut dikuburkan di Pemakaman Dusun Sumberpiji, di sebelah makam ponakan Makhmudah.

    Pengungkapan Kasus

    Pulang dari rumah sakit, Makhmudah mengubur pakaian dan perlak bernoda darah di pekarangan belakang rumahnya pada 6 November 2024. Kejahatan yang tersimpan rapi ini akhirnya terbongkar.

    Warga menemukan makam janin di Pemakaman Dusun Sumberpiji dan melaporkannya ke polisi pada 29 Agustus 2025. Laporan ini menjadi titik awal penyelidikan.

    Unit Resmob Satreskrim Polres Mojokerto meringkus Makhmudah di rumahnya pada Sabtu (30/8) sekitar pukul 14.00 WIB. Penangkapan ini mempercepat pengungkapan kasus.

    Pada hari yang sama, polisi menangkap Faisal di Jalan Raya Simpang 3 Taman Mojosari, Mojokerto sekitar pukul 22.30 WIB. Kemudian, tengah malam, giliran Rahma yang dijemput polisi di rumahnya.

  • PT Aneka Intipersada Langgar UU Lingkungan Hidup di Koto Gasib, Sungai Pingai Tercemar

    PT Aneka Intipersada Langgar UU Lingkungan Hidup di Koto Gasib, Sungai Pingai Tercemar

    PT Aneka Intipersada (AIP) terbukti melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup. Perusahaan yang beroperasi di Koto Gasib, Siak, ini membuang air limbah di luar titik penaatan.

    Kecerobohan tersebut diakibatkan oleh jebolnya flatbed, yang menyebabkan air limbah larian (run off) masuk ke Sungai Pingai. Insiden ini mengakibatkan pencemaran serius pada ekosistem sungai.

    Selain itu, perusahaan dengan area kerja mencapai 11 ribu hektare ini juga tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan. Akibatnya, kualitas air Sungai Pingai melampaui baku mutu.

    Bupati Siak, Afni, menanggapi serius laporan masyarakat mengenai pencemaran tersebut. Ia turun langsung ke lapangan pada Senin (9/2/2026) untuk melihat kondisi.

    "Saya menerima banyak laporan, nelayan kehilangan ikan dan air tercemar. Ini bukan kejadian pertama kali limbah perusahaan mencemari sungai. Saya akan mengawal tuntutan masyarakat agar PT AIP bertanggung jawab karena telah merusak sumber kehidupan rakyat khususnya nelayan di Koto Gasib," kata Afni, Senin (9/2/2026).

    Agus, seorang nelayan setempat, mengeluhkan sulitnya mencari ikan saat ini. Dahulu, nelayan dapat menangkap banyak ikan, namun kini sulit bahkan untuk beberapa ekor saja.

    "Kami menuntut perusahaan melepas bibit ikan. Sejak puluhan tahun PT AIP beroperasi, hanya merusak mata pencarian nelayan tanpa ada kompensasi," kata Agus.

    Kesepakatan ganti rugi keramba yang dijanjikan tiga bulan lalu pun tak kunjung dipenuhi. Nelayan merasa dirugikan secara berkelanjutan.

    Sanksi Administratif dan Denda untuk PT Aneka Intipersada

    Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau telah menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dan denda kepada PT Aneka Intipersada. Sanksi ini diberikan atas pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup di Desa Tulang Timur, Kecamatan Tualang Perawang, Kabupaten Siak.

    Sanksi tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala DLHK Provinsi Riau Nomor 600.4/1/DLHK/2025. Keputusan itu tentang Penerapan Paksaan Pemerintah dan Denda Administratif kepada PT Aneka Intipersada, yang ditetapkan di Pekanbaru pada 24 November 2025.

    Berdasarkan pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLHK Riau pada 4 dan 17 November 2025, perusahaan terbukti melakukan pelanggaran. PT Aneka Intipersada adalah perusahaan yang bergerak di bidang pabrik dan perkebunan kelapa sawit.

    Perusahaan diketahui membuang air limbah di luar titik penaatan. Ini terjadi akibat jebolnya flatbed, sehingga air limbah masuk ke Sungai Pingai dan menimbulkan pencemaran lingkungan.

    Selain itu, perusahaan juga dinilai tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha. Kewajiban tersebut berkaitan dengan persetujuan lingkungan.

    Parameter Pencemaran dan Kewajiban Perusahaan

    Hasil analisis laboratorium terhadap sampel air permukaan Sungai Pingai menunjukkan beberapa parameter melampaui baku mutu. Berikut rinciannya:

    Parameter Baku Mutu (mg/L) Hasil Analisis (mg/L)
    Total Suspended Solid (TSS) – 84
    BOD5 – 3.3
    COD – 29.1
    Warna – 464 Pt-Co Unit

    Atas temuan tersebut, DLHK Riau menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi ini mewajibkan perusahaan menguras dan memompa kembali air limbah ke flatbed dalam satu hari. Perusahaan juga harus melaksanakan SOP pemanfaatan air limbah sesuai izin.

    Kewajiban lain adalah melakukan perawatan dan peninggian tanggul flatbed paling lama 10 hari. Perusahaan juga diwajibkan mendata dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak akibat pencemaran tersebut.

    Selain paksaan pemerintah, DLHK Riau mengenakan denda administratif sebesar Rp 28.261.118,50. Denda itu terdiri atas Rp 3.261.118,50 akibat pelanggaran baku mutu air limbah dan Rp 25 juta karena tidak melaksanakan kewajiban perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan.

    "Angka ini masih terlalu kecil dari dampak yang sangat besar dirasakan masyarakat. Dulu air sungai bisa kami minum, sekarang mandi saja pun gatal-gatal. Ikan kami hilang. Sungai juga tertutup gulma," keluh Suyono.

    Kesepakatan Mediasi dengan Masyarakat

    Di akhir pertemuan mediasi, beberapa kesepakatan dihasilkan. PT AIP akan melakukan pembersihan gulma di Sungai Gasib sepanjang 8 km.

    Selain itu, PT AIP akan menebar benih ikan di Sungai Gasib dengan rincian: gurami 1.000 ekor, patin 7.000 ekor, dan baling 3.000 ekor. Perusahaan juga akan memberikan kompensasi kepada 45 KK sebesar Rp 100.000 per hari selama 12 bulan, dengan total Rp 1,6 miliar.

  • Pendaki Hilang di Bukit Mongkrang Karanganyar Ditemukan Meninggal Dunia di Aliran Sungai Bukit Mitis

    Pendaki Hilang di Bukit Mongkrang Karanganyar Ditemukan Meninggal Dunia di Aliran Sungai Bukit Mitis

    Yasid Ahmad Firdaus (26), pendaki Bukit Mongkrang, Karanganyar, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Warga Desa Gawanan, Kecamatan Colomadu ini dilaporkan hilang sejak Minggu (18/1/2026).

    Jenazah Yasid ditemukan di aliran sungai kawasan Bukit Mitis, yang berjarak sekitar 6 kilometer dari Bukit Mongkrang. Kedua bukit memiliki vegetasi yang sangat rapat.

    Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar, Hendro Prayitno, mengkonfirmasi penemuan tersebut. Korban ditemukan oleh relawan sekitar pukul 08.00 WIB pada Selasa (10/2/2026).

    "Kita temukan di sungai wilayah Mitis. Kita temukan jam sekira 08.00 WIB, ini dievakuasi ke bawah," kata Hendro, Selasa (10/2/2026).

    Penemuan ini merupakan hasil pencarian mandiri oleh tim relawan gabungan. Kondisi korban telah meninggal dunia dan berhasil dikenali sebagai Yasid.

    Rencana Evakuasi dan Koordinasi

    Saat ini, jenazah Yasid sedang dalam proses evakuasi dari lokasi penemuan. Hendro menyebut bahwa evakuasi membutuhkan waktu karena kondisi medan.

    Hasil koordinasi dengan keluarga, jenazah rencananya akan dibawa ke RSUD Karanganyar. Hal tersebut dilakukan setelah seluruh proses evakuasi selesai dilakukan.

    Berikut rincian informasi terkait penemuan jenazah Yasid:

    Deskripsi Detail
    Nama Korban Yasid Ahmad Firdaus
    Usia 26 tahun
    Alamat Desa Gawanan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar
    Lokasi Hilang Bukit Mongkrang
    Lokasi Penemuan Aliran Sungai Bukit Mitis
    Waktu Penemuan Selasa, 10 Februari 2026, pukul 08.00 WIB

    Perpanjangan Operasi SAR

    Yasid dilaporkan hilang setelah mendaki Bukit Mongkrang pada Minggu (18/1/2026). Operasi SAR gabungan telah dibuka sejak Senin (19/1) selama tujuh hari.

    Pencarian awal berlangsung hingga Minggu (25/1) namun tidak membuahkan hasil. Tim SAR gabungan belum berhasil menemukan korban.

    Proses pencarian kemudian diperpanjang dua kali. Pertama, tiga hari hingga Rabu (28/1), lalu diperpanjang lagi tiga hari hingga akhirnya ditutup pada Sabtu (31/1/2026).

  • Pedagang Dawet di Mojokerto Teror Medsos Usai Bantu Siswi Menyeberang

    Pedagang Dawet di Mojokerto Teror Medsos Usai Bantu Siswi Menyeberang

    Slamet Riyadi (61), penjual dawet di Lapangan Desa Jetis, Mojokerto, mengalami guncangan hebat. Niat tulusnya membantu siswi menyeberang jalan berujung teror di media sosial.

    Ia difitnah melecehkan siswi tersebut, bahkan sejumlah warganet mengancam akan membunuhnya.

    Kamis (5/2/2026) malam menjadi awal teror bagi pria yang tidak memiliki smartphone itu. Ia mengetahui kabar dirinya viral dari cucunya, Danik (24).

    Melalui ponsel sang cucu, Slamet melihat wajahnya viral dengan narasi yang menyudutkan. Trauma yang dialami Slamet begitu hebat.

    Danik menceritakan bagaimana kakeknya pulang lebih awal pada Kamis itu dengan kondisi tidak stabil. Tubuh pria tua itu sampai gemetar hebat.

    “Waktu itu kakek siang sudah pulang, tangannya gemetar, bawa gelas sampai jatuh dan pecah dua. Beliau diam, tidak mau cerita khawatir istrinya kaget karena sakit stroke ringan dan punya sesak napas. Sampai tiga hari tidak jualan karena takut dibunuh,” jelas Danik kepada detikJatim, Selasa (9/2/2026).

    Tuduhan Palsu dan Ancaman Pembunuhan

    Selama lima tahun berjualan, Slamet dikenal peduli dengan anak sekolah. Lapaknya di pinggir jalan raya yang ramai kendaraan besar.

    Ia sering menyeberangkan siswa-siswi SDN setempat demi keselamatan mereka. Namun, tindakan tulus itu disalahartikan.

    Dia difitnah dan diviralkan melalui video tuduhan yang disebar akun bernama Knayas Umak. Akibatnya, Slamet menjadi viral.

    Danik mengungkapkan, teror di media sosial membuat kakeknya ketakutan. Slamet bahkan sampai tidak berani berjualan selama tiga hari.

    “Tidak jualan selama tiga hari karena komentar-komentar di Facebook mau membunuh kakek saya. Kemarin baru (berani) jualan lagi,” ujar Danik.

    Klarifikasi Memulihkan Nama Baik

    Tak ingin nama baik kakeknya hancur, Danik dan empat anak Slamet bergerak cepat. Kamis malam itu, mereka mendatangi rumah orang tua siswi bersangkutan di Kecamatan Jetis.

    Di hadapan ketua RT, kebenaran akhirnya terungkap. Slamet sama sekali tidak melakukan pelecehan seperti yang dituduhkan.

    Keesokan harinya, Jumat (6/2) pagi, ibu dari siswi itu mendatangi lapak Slamet untuk menyampaikan maaf secara langsung.

    “Saat mereka klarifikasi juga ada ibu yang biasa jualan kue di sini. Ibu ini siap menjadi saksi kalau kakek saya memang sering dan tulus menyeberangkan anak-anak pulang sekolah, tidak punya niat apa-apa,” tandas Danik.

    Dampak Media Sosial dalam Kasus Slamet

    Aspek Keterangan
    Pemicu Viral Video berisi tuduhan pelecehan
    Penyebar Akun media sosial 'Knayas Umak'
    Dampak Psikologis Trauma, gemetar, ketakutan
    Dampak Ekonomi Libur berjualan 3 hari
    Pihak yang Terlibat Slamet Riyadi, siswi, Danik (cucu), ibu siswi, Ketua RT, pedagang kue
    Resolusi Klarifikasi dan permintaan maaf
  • Pemkot Mataram Bangun Mercusuar Modern Antisipasi Bencana Pesisir

    Pemkot Mataram Bangun Mercusuar Modern Antisipasi Bencana Pesisir

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berencana membangun mercusuar di sepanjang pesisir pantai. Pembangunan ini bertujuan mengantisipasi potensi bencana dan memperkuat sistem peringatan dini bagi masyarakat pesisir.

    Mercusuar yang akan dibangun tidak seperti mercusuar pada umumnya. Fasilitas ini dilengkapi dengan sejumlah perangkat super canggih untuk memberikan informasi secara real time.

    Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menjelaskan bahwa mercusuar tersebut memiliki fungsi ganda. Selain sebagai titik pengawasan, juga berfungsi sebagai sumber suara untuk menyampaikan situasi secara cepat.

    "Tidak hanya berfungsi sebagai titik pengawasan, tapi juga sebagai sumber suara untuk menyampaikan situasi secara cepat kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa waspada," kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Senin (9/2/2026).

    Mercusuar ini akan dilengkapi perangkat teknis untuk pembaruan informasi secara real time dan kamera pengawas (CCTV).

    "Nanti (alatnya) lengkapi lah, ada alat pantau juga. Nanti dinas teknis yang eksekusi," ujarnya.

    Anggaran pembangunan mercusuar akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Mohan akan membahas rencana ini dengan Sekda Mataram.

    "Di perubahan ya, kami siapkan anggaran untuk itu. Karena (mercusuar) itu sangat penting sekali. Belajar dari pengalaman yang kemarin, saya lihat ini menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan di kawasan itu (pesisir)," tandasnya.

    Dampak Cuaca Ekstrem Sebelumnya

    Pembangunan mercusuar ini menjadi penting setelah Mataram dilanda cuaca ekstrem. Pekan lalu, ribuan warga terdampak banjir rob dan luapan Sungai Jangkok.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mencatat 800 kepala keluarga (KK) atau sekitar 4.000 warga terdampak. Lokasi terdampak meliputi Kopajali, Jempong Baru, Tanjung Karang, Ampenan Selatan di Penghulu Agung, hingga Kelurahan Bintaro, Ampenan.

    Data Dampak Bencana di Mataram
    Lokasi Jenis Bencana Jumlah Terdampak (KK)
    Kopajali, Jempong Baru, Tanjung Karang, Ampenan Selatan (Penghulu Agung), Bintaro Banjir rob, luapan Sungai Jangkok, abrasi 800
    Lingkungan Bugis dan Bintaro Ampenan Kerusakan rumah berat 20

    "Kalau kami totalkan ada 800 KK yang terdampak, ada juga yang karena abrasi, banjir rob, dan luapan Sungai Jangkok. (Lokasinya) di Kopajali, Jempong Baru, Tanjung Karang, Ampenan Selatan di Penghulu Agung hingga di Kelurahan Bintaro, Ampenan," kata Plt Kalak BPBD Mataram, Muzaki.

    Muzaki menyebutkan kerusakan rumah terparah terjadi di Lingkungan Bugis dan Bintaro Ampenan. Sebanyak 20 rumah rusak berat di sana, menyebabkan warga terpaksa tinggal di tenda sementara.

    "Rumah warga yang rusak berat rata-rata berada di bibir pantai. Posko hingga dapur umum yang kami bangun di sana akan diperpanjang hingga pekan ini, guna mempercepat proses perbaikan," tandasnya.