Category: Berita

  • Kejar-kejaran di Bantul, Pemotor Celurit Tinggalkan Motor dan Senjata

    Kejar-kejaran di Bantul, Pemotor Celurit Tinggalkan Motor dan Senjata

    Aksi kejar-kejaran dramatis terjadi di ruas Jalan Imogiri Barat, Bantul. Melibatkan sebuah mobil Grand Livina dengan rombongan pemotor berbonceng tiga. Peristiwa menegangkan ini berujung pada penemuan motor dan dua bilah celurit yang ditinggalkan di Jalan Pedukuhan Bungas.

    Kasi Humas Polres Bantul, Iptu Rita Hidayanto, mengungkapkan kronologi kejadian. Insiden bermula saat mobil Grand Livina berisi lima orang melaju dari barat sekitar pukul 04.30 WIB.

    Setibanya di simpang empat Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, saat lampu lalu lintas hijau, mobil tersebut hendak berbelok ke kiri menuju Jalan Imogiri Barat.

    "Tapi belum sempat belok kiri, tepatnya dari arah utara muncul motor berboncengan tiga dan dua orang yang dibonceng mengayun-ayunkan celurit," kata Iptu Rita Hidayanto kepada wartawan di Bantul, Minggu (8/2/2026).

    Dari belakang, muncul pemotor lain yang diduga mengejar rombongan bercelurit tersebut. Mobil Grand Livina juga ikut melakukan pengejaran terhadap pemotor bercelurit itu.

    "Para saksi mengejar pemotor bercelurit itu sampai di Pedukuhan Bungas, Sumberagung, Jetis, Bantul," ujarnya.

    Penemuan Motor dan Dua Celurit

    Saat tiba di Pedukuhan Bungas, kondisi jalan gelap dan becek. Para saksi kemudian melanjutkan pencarian dengan berjalan kaki di lokasi tersebut.

    "Akhirnya saksi dan beberapa warga mendapati motor jenis matik ditinggal dalam kondisi menyala di Jalan Dusun. Selain itu ditemukan pula dua celurit di dekat motor tersebut," ucapnya.

    Motor yang ditemukan adalah Yamaha Aerox bernomor polisi AB 3708 WP. Warga yang tidak menemukan pemiliknya akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Jetis.

    "Lalu oleh polisi motor dan dua celurit itu dibawa ke Polsek Jetis," kata Rita.

    Berikut ringkasan barang bukti yang diamankan:

    Barang Bukti Jumlah Keterangan
    Sepeda Motor Yamaha Aerox AB 3708 WP 1 unit Ditinggalkan dalam kondisi menyala
    Celurit 2 bilah Ditemukan di dekat motor

    Dari hasil keterangan, pemotor bercelurit itu sebelumnya telah diikuti oleh pemotor lain dari arah Kota Jogja karena gelagat mencurigakan. Sementara itu, rombongan di dalam mobil baru saja selesai makan di sekitar Pasar Niten dan hendak pulang ke rumah.

    Mobil Grand Livina mengalami goresan pada bagian penutup mesin sisi kiri. Saat ini, polisi masih terus mencari pemilik motor dan dua bilah celurit yang tertinggal di Pedukuhan Bungas.

  • Terungkap Pembunuhan Eks Sekjen Pordasi DKI di Gumuk Pasir Bantul

    Terungkap Pembunuhan Eks Sekjen Pordasi DKI di Gumuk Pasir Bantul

    Penemuan mayat seorang pria di Gumuk Pasir, Bantul, Yogyakarta, Rabu (28/1), sempat menggemparkan warga. Korban diketahui adalah Herlan Matrusdi (68), mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) DKI Jakarta.

    Hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa Herlan tewas dibunuh. Dua pelaku, FM (61) dan RM (42), kini telah ditahan di Mapolres Bantul.

    Pembunuhan Herlan Matrusdi dilatarbelakangi masalah bisnis biro umrah. Ketiganya sempat berencana untuk membuka usaha travel haji dan umrah bersama.

    Pelaku RM berasal dari Boyolali, sementara FM warga Jakarta Selatan.

    "Jadi motifnya terkait adanya kekecewaan dari pelaku yaitu RM dan FM terhadap korban HM karena usaha umrah atau travel haji yang dijanjikan tidak kunjung dilaksanakan," terang Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto kepada wartawan di Mapolres Bantul, Minggu (1/2/2026).

    Menurut keterangan tersangka RM, ia telah menyetorkan modal sebesar Rp 1,2 miliar untuk bisnis tersebut. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, bisnis itu tidak kunjung terealisasi.

    Akhirnya, mereka bertiga sepakat untuk menyelesaikan masalah ini di Jogja. Peristiwa ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam dari para pelaku.

    "Jadi memang ini terkait masalah utang-piutang. Jadi utang-piutang senilai Rp1,2 miliar di mana ini akan dilakukan untuk bisnis travel, umrah, tetapi dari korban tidak bisa menjalankan sesuai dengan kesepakatan," ujarnya.

    Kronologi Penganiayaan

    Korban, yang merupakan warga Cakung, Jakarta Timur, berjanji bertemu RM di sebuah homestay di Kota Jogja pada 10 Januari 2026. Korban bahkan sempat tinggal bersama para tersangka.

    "Korban tinggal bersama dengan pelaku. Bersama dengan pelaku, istri pelaku, dan anak pelaku. (Tinggal bersama) FM dan RM," jelas Bayu.

    Penganiayaan terhadap korban dilakukan selama tiga hari, mulai Jumat (16/1) hingga Minggu (18/1). Tindak kekerasan ini dipicu emosi akibat penyampaian korban.

    Puncaknya, pada 26 Januari 2026, kedua tersangka membawa korban pindah ke sebuah guest house di daerah Sleman.

    Kondisi Korban Saat Dibuang

    "Jadi memang ini bentuk kekecewaan dari pelaku sehingga pelaku membuang korban di Gumuk Pasir dan ini sudah dilakukan pemukulan secara berulang-ulang. Baik di dada maupun menggunakan kaki," jelasnya.

    Korban yang berhari-hari dianiaya tak berdaya dan tak mampu menahan buang air kecil. Ia kemudian digotong ke dalam mobil Toyota Avanza untuk dibuang pada 27 Januari 2026.

    Saat dibuang di Gumuk Pasir, korban diketahui masih hidup, namun dalam kondisi kritis.

    "Pengakuan dari tersangka untuk korban pada saat itu masih hidup, tetapi memang kondisinya sudah kritis," ujarnya.

    Hasil visum luar menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul di dada korban. Ini mengakibatkan patahnya tulang iga secara berurutan dan memar di serambi jantung.

    Penangkapan Pelaku Pembunuhan

    Kedua tersangka menggunakan mobil rental untuk membuang jasad korban. Mobil ini terekam CCTV di sekitar lokasi kejadian.

    Rekaman CCTV menjadi salah satu petunjuk penting untuk melacak para pelaku.

    Hal ini terungkap saat jumpa pers kasus pembunuhan eks Sekjen Pordasi DKI di Mapolres Bantul, Minggu (1/2/2026).

    Detail Kasus Keterangan
    Korban Herlan Matrusdi (68), Eks Sekjen Pordasi DKI Jakarta
    Lokasi Penemuan Mayat Gumuk Pasir, Bantul, Yogyakarta
    Tanggal Penemuan Rabu, 28 Januari 2026
    Pelaku FM (61) dan RM (42)
    Motif Kekecewaan terkait bisnis umrah Rp 1,2 miliar
    Ancaman Hukuman Maksimal 15 tahun penjara

    "Kita sita juga STNK, di mana STNK ini diperoleh pelaku FM dan RM dengan cara merental, sehingga dari itulah kita melakukan penelusuran dan penyelidikan dan akhirnya kita lakukan penangkapan terhadap saudara RM dan FM di Yogyakarta," kata Bayu, kemarin.

    Kini kedua tersangka telah ditahan di Polres Bantul. Mereka dijerat Pasal 458 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 262 KUHP ayat (1) dan ayat (4), dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.

  • Hujan Deras Picu Tanah Bergerak di Kampung Sekip Semarang, Belasan Rumah Rusak

    Hujan Deras Picu Tanah Bergerak di Kampung Sekip Semarang, Belasan Rumah Rusak

    Hujan berintensitas tinggi memicu bencana tanah bergerak di Kampung Sekip, Semarang. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan parah pada belasan rumah warga. Akses transportasi masyarakat juga terputus karena jalan amblas.

    Peristiwa tanah bergerak tersebut terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras dalam waktu cukup lama. Kondisi ini membuat struktur tanah menjadi labil dan tidak mampu menahan beban.

    Bencana tanah bergerak di Kampung Sekip menimbulkan kerugian material yang signifikan. Belasan rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan ada yang tidak layak huni lagi.

    Selain itu, infrastruktur jalan yang amblas juga menghambat mobilitas warga. Petugas sedang berupaya membuka kembali akses yang terputus demi kelancaran aktivitas masyarakat setempat.

    Dampak Keterangan
    Kerusakan Rumah Belasan rumah rusak parah
    Akses Jalan Jalan amblas, akses terputus
    Mobilitas Warga Terhambat

    Pemerintah daerah bersama tim SAR dan relawan telah bergerak cepat untuk mengevakuasi warga yang terdampak. Mereka juga melakukan pendataan kerugian serta memberikan bantuan awal kepada korban bencana.

    Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan. Terutama mengingat curah hujan yang masih tinggi di wilayah Semarang dan sekitarnya.

  • Pameran Kampung Hukum 2026 di Mahkamah Agung Resmi Ditutup

    Pameran Kampung Hukum 2026 di Mahkamah Agung Resmi Ditutup

    Pameran Kampung Hukum 2026 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) RI di Jakarta Pusat telah resmi berakhir. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di Gedung Mahkamah Agung ini menarik perhatian tinggi dari mahasiswa dan masyarakat umum.

    Berbagai rangkaian acara edukasi hukum dari beragam lembaga, termasuk MPR RI, turut meramaikan pameran. Hal ini bertujuan memperluas literasi hukum dan ketatanegaraan di tengah masyarakat.

    Pustakawan Madya, Yusniar, menekankan bahwa Pameran Kampung Hukum terbukti sangat efektif. Kegiatan ini menjadi media untuk mendekatkan produk hukum kepada publik.

    "Melalui pameran ini, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat bertanya langsung kepada perwakilan lembaga mengenai berbagai produk hukum yang dihasilkan," ujar Yusniar, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Dia menjelaskan, layanan paling diminati di booth MPR RI adalah produk publikasi. Buku sosialisasi, risalah amandemen, serta buku kajian dari Badan Pengkajian MPR RI sangat diminati.

    Pengunjung booth MPR RI juga mendapatkan buku-buku tersebut secara gratis. Ini merupakan bagian dari upaya peningkatan literasi hukum ketatanegaraan dan konstitusi.

    "Buku sosialisasi dan buku kajian kami berikan secara gratis kepada masyarakat. Selain itu, di booth MPR RI juga menyediakan permainan edukasi tanya jawab seputar pengetahuan masyarakat tentang MPR RI yang menjadi daya tarik tersendiri karena dilengkapi dengan hadiah dan souvenir menarik," tambahnya.

    Membumikan Peran MPR RI

    Yusniar berharap keikutsertaan MPR RI dalam Pameran Kampung Hukum mampu memperkenalkan peran, fungsi, dan kewenangan MPR RI. Ini termasuk sebagai lembaga negara serta penghasil produk penting seperti konstitusi dan risalah.

    "Kita ingin membumikan lembaga MPR RI kepada masyarakat. Dengan mengikuti pameran Kampung Hukum ini, diharapkan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dihafal dan dipahami saja," ujarnya.

    Apresiasi dari Mahkamah Agung

    Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) sekaligus Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) RI, Sobandi, menyampaikan apresiasi. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada seluruh peserta dan mitra lembaga, termasuk MPR RI, yang telah berpartisipasi.

    "Pameran Kampung Hukum tidak hanya menjadi ajang sosialisasi hukum, tetapi juga sarana membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas lembaga," ungkap Sobandi.

    Dengan ditutupnya Pameran Kampung Hukum 2026, diharapkan kegiatan serupa dapat terus dikembangkan. Agenda strategis ini penting dalam meningkatkan pemahaman dan pelayanan hukum bagi masyarakat di tahun-tahun mendatang.

    Rangkaian Kegiatan Pameran

    Sebelumnya, pada hari pertama, pameran dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Sunarto. Acara pembukaan ini dihadiri para pejabat dan pegawai di lingkungan kerja MA.

    Pameran ini melibatkan sekitar 16 institusi dan internal MA, serta 5 bank dan mitra. Berikut adalah daftar peserta pameran:

    ão

    Institusi/Lembaga Keterangan
    Bank Indonesia Mitra
    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Institusi
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Institusi
    Kejaksaan Agung Institusi
    Kementerian Hukum Institusi
    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institusi
    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Institusi
    MPR RI Institusi
    Internal MA Bagian dari Mahkamah Agung
    Bank dan Mitra lainnya Lain-lain

    Di hari kedua, pameran diisi berbagai rangkaian kegiatan. Ini meliputi laporan kegiatan pameran, pembagian plakat kepada peserta, dan pemberian penghargaan booth terbaik serta terfavorit. Acara ditutup dengan penampilan grup band Andra and the BackBone.

  • Warga Ciputat Timur Bekuk Pemuda Jajan Bakso Pakai Uang Palsu

    Warga Ciputat Timur Bekuk Pemuda Jajan Bakso Pakai Uang Palsu

    Seorang pemuda berinisial ANA (20) harus berurusan dengan pihak berwajib usai kedapatan menggunakan uang palsu saat membeli bakso di Ciputat Timur.

    Peristiwa ini terjadi setelah pedagang bakso, Aris, curiga dengan uang pecahan Rp 50 ribu yang diserahkan pelaku karena luntur saat terkena air.

    Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodiq, menjelaskan insiden itu terjadi pada Senin (9/2) sekitar pukul 17.30 WIB. ANA mendatangi warung bakso milik Aris di Jalan Sukamulya Raya, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan.

    "Dari keterangan korban, terduga pelaku modusnya membelikan uang palsu tersebut ke Pak Aris, pedagang bakso, dengan menggunakan uang pecahan Rp 50 ribu," kata Bambang, Selasa (10/2/2026).

    Pelaku membeli semangkuk bakso seharga Rp 10 ribu dan membayarnya dengan uang Rp 50 ribu. Pedagang bakso kemudian memberikan kembalian Rp 40 ribu.

    "Setelah uang itu diterima oleh korban, uang tersebut terkena air, lalu warnanya luntur atau berubah," imbuhnya.

    Mengetahui kejanggalan tersebut, Aris langsung berteriak bahwa uang yang diterimanya palsu. Pelaku berusaha melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh warga sekitar.

    "Tetapi terduga pelaku bisa diamankan oleh warga dan kemudian dibawa ke rumah Pak RT berikut uang palsunya," imbuhnya.

    Barang Bukti dan Proses Hukum

    Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku kedapatan membawa uang palsu dengan total Rp 460 ribu. Uang palsu tersebut terdiri dari pecahan Rp 20 ribu dan Rp 100 ribu.

    Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Ciputat Timur. Pihak kepolisian masih mendalami asal usul uang palsu tersebut.

    Berikut rincian uang palsu yang ditemukan pada pelaku:

    Nominal Pecahan Jumlah Lembar Total (Rp)
    Rp 20.000 X Y
    Rp 100.000 A B
    Total Keseluruhan 460.000

    "Kami masih mendalami yang bersangkutan ini dapat uang palsu dari mana," kata Kompol Bambang Askar Sodiq, Selasa (10/2/2026).

    Atas perbuatannya, ANA terancam dijerat dengan Pasal 374 dan/atau Pasal 375 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ancaman pidana penjara maksimal untuk kasus ini adalah 15 tahun.

  • Karawang Salurkan Ambulans dan Donasi Rp236 Juta untuk Palestina

    Karawang Salurkan Ambulans dan Donasi Rp236 Juta untuk Palestina

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menunjukkan kepeduliannya terhadap krisis kemanusiaan di Palestina. Pemkab Karawang menyalurkan satu unit ambulans dan donasi uang tunai sebesar Rp236 juta.

    Penyerahan bantuan ini berlangsung di Mesir pada Senin (9/2). Bantuan tersebut diterima langsung oleh Gazze Destek Dernegi (GDD). Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Asep Aang Ramatullah menjelaskan, langkah ini menjadi simbol solidaritas.

    Solidaritas kuat tersebut dari masyarakat dan jajaran ASN di lingkungan Pemkab Karawang untuk warga Palestina. Mereka tengah berjuang dalam kondisi krisis yang berkepanjangan.

    “Alhamdulillah, bantuan dari warga Karawang dan donasi para ASN, saya mewakili Pak Bupati, telah diserahkan langsung di Kedutaan Besar Palestina. Bantuan ini berupa uang tunai serta satu unit ambulans,” kata Aang, dalam keterangan resmi kepada awak media, Selasa (10/2/2026).

    Sumbangan uang senilai Rp236 juta terkumpul khusus dari kontribusi para ASN. Mereka berasal dari lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Program tersebut merupakan inisiasi langsung dari Bupati Karawang Aep Syaepuloh.

    Ambulans untuk Layanan Medis di Palestina

    “Selain uang tunai, ada satu unit ambulans, yang merupakan sumbangan kolektif dari masyarakat Karawang. Ambulans ini diharapkan dapat meningkatkan layanan medis di Palestina,” kata dia.

    Aang menambahkan, fasilitas kesehatan di sana sangat terbatas akibat konflik berkepanjangan. Sumbangan dana ini adalah cerminan empati mendalam dari para pendidik di Karawang. Mereka merasakan penderitaan sesama manusia.

    Momentum Penyaluran Bantuan

    Penyaluran bantuan dilakukan pada momen sakral, yaitu bulan Sya'ban. Momen ini dinilai tepat untuk beramal. Bulan Sya'ban mengajarkan kita untuk memperbanyak amal kebaikan, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan.

    Jenis Bantuan Jumlah/Detail Asal Donasi Penerima
    Uang Tunai Rp236 Juta ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karawang Warga Palestina (melalui GDD)
    Ambulans 1 Unit Masyarakat Karawang Warga Palestina (melalui GDD)

    Dengan penyaluran bantuan tersebut, Pemkab Karawang berharap bantuan tidak sekadar donasi. Melainkan memberikan manfaat nyata yang meringankan beban warga Palestina. Khususnya di tengah keterbatasan akses kesehatan dan kebutuhan dasar.

    “Kami harap bantuan ini menjadi amal kebaikan bagi seluruh masyarakat Karawang dan membawa keberkahan, khususnya menjelang Ramadan. Kami juga berharap masyarakat Palestina diberikan kekuatan dan keselamatan,” pungkasnya.

  • TANGIS GUNUNG SALAK: Yuddy Chrisnandi Colek Presiden Prabowo Soroti Kerusakan Hutan

    TANGIS GUNUNG SALAK: Yuddy Chrisnandi Colek Presiden Prabowo Soroti Kerusakan Hutan

    Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengungkapkan keprihatinannya atas kerusakan hutan di kawasan Gunung Salak, Kabupaten Sukabumi. Ia bahkan secara langsung mencolek Presiden Prabowo Subianto melalui akun media sosial X miliknya, mendesak agar Presiden turun tangan.

    Yuddy membagikan video pada 28 Januari 2026 yang menunjukkan kondisi hutan gundul dan aktivitas penebangan pohon. Video tersebut, menurutnya, diambil pada Sabtu, 24 Januari 2026, di jalur pendakian arah Javana Resort via Desa Cidahu.

    "Bpk Presiden Prabowo, mohon lindungi Hutan-Hutan yang tersisa di Pegunungan sebagai sumber kehidupan. Hentikan semua penebangan Pohon di wilayah Taman Nasional Gunung Nusantara," tulis Yuddy dalam cuitannya yang dilihat detikJabar, Selasa (10/2/2026).

    Dengan narasi emosional, Yuddy menggambarkan kondisi tersebut sebagai "Gunung Salak menangis". Ia khawatir dampak kerusakan di hulu akan memicu bencana alam hingga ke ibu kota.

    Yuddy mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak terkait di wilayah tersebut. "Periksa Perhutani-Kepala Desa-Camat-Polsek-Koramil!!" tegasnya dalam unggahan terpisah yang disertai video lahan terbuka.

    Menanggapi video yang viral, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) memberikan klarifikasi resmi. Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo, menyatakan timnya telah memverifikasi lokasi dan melakukan rapat koordinasi di Cidahu pada 2 Februari 2026.

    Didid menjelaskan bahwa berdasarkan pengecekan dan acuan hukum, lokasi tersebut berada di luar kawasan TNGHS. Pihak TNGHS merinci tiga dasar hukum batas wilayah mereka:

    Dasar Hukum Batas Wilayah TNGHS Nomor/Keterangan
    Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003
    SK Menteri LHK Nomor 327/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016
    Keputusan Dirjen KSDAE SK.158/KSDAE/RKK/KSA.0/8/2023

    "Berdasarkan hal tersebut di atas, lokasi yang diunggah oleh Mantan Menteri PAN-RB, Bapak Yuddy Chrisnandi di media sosial pada tanggal 24 Januari 2026, berada di luar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)," tegas Didid dalam keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Selasa (10/2/2026).

    Didid mengungkapkan status tanah tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL). Lokasi itu merupakan bekas lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik swasta.

    "Berupa Area Penggunaan Lain (APL) dengan status spesifik Eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perbakti. Sehingga, pengelolaan terhadap area tersebut bukan menjadi kewenangan Balai TNGHS maupun Perum Perhutani, meskipun area tersebut termasuk jalur yang dilalui oleh para pendaki menuju Kawah Ratu dan Puncak Salak 1," paparnya.

    Kewenangan Penegakan Hukum

    Terkait desakan Yuddy untuk penindakan hukum oleh Gakkum KLHK dan kepolisian, TNGHS mengaku tidak berwenang. Hal ini karena lokasi penebangan berada di luar kawasan negara.

    "Kementerian Kehutanan hanya dapat melakukan upaya penegakan hukum di dalam kawasan TNGHS sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ujar Didid.

    "Oleh karena itu, kami selaku Pengelola kawasan TNGHS di bawah otoritas Kementerian Kehutanan, tidak dapat mengambil langkah kongkret dalam hal penegakan hukum dimaksud," tambahnya. TNGHS tidak dapat menyelidiki lebih lanjut izin aktivitas penebangan tersebut karena di luar kewenangan mereka.

    Upaya Mitigasi TNGHS

    Meski tidak bisa menindak secara hukum, TNGHS menyatakan tetap peduli terhadap area tersebut. Lokasi itu masih satu hamparan ekosistem Pegunungan Salak.

    Didid menjelaskan, langkah mitigasi yang selama ini dilakukan adalah melalui pendekatan edukasi dan koordinasi. "Pihak Balai TNGHS telah melakukan edukasi kepada masyarakat agar menjaga kelestarian area preservasi/kawasan hulu di sekitar kawasan TNGHS melalui pendidikan lingkungan (visit to school), sosialisasi, penyuluhan, anjangsana dan pembuatan berita atau konten," jelas Didid.

    Dalam setiap koordinasi, pihak TNGHS menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam untuk mencegah bencana. "Menyampaikan pentingnya menjaga kelestarian alam dengan melakukan penanaman pohon dan tidak menebang pohon atau pembukaan lahan, karena dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor," pungkasnya.

  • Pemkab Bandung dan TNI Benahi Jalan Akses Pertanian di Rancabali

    Pemkab Bandung dan TNI Benahi Jalan Akses Pertanian di Rancabali

    Jalan berbatu yang membelah perbukitan di Kampung Simpang Gunung Leutik, Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, kini mulai diperbaiki. Selama puluhan tahun, warga terbiasa melintasi jalur ini dengan perjuangan.

    Pada Selasa (10/2/2026), kondisi jalur perkampungan itu masih sulit dilalui. Batu-batu tajam menonjol, bercampur tanah merah yang basah usai diguyur hujan. Genangan air membuat jalan licin dan becek.

    Pengendara sepeda motor harus berjalan pelan, sering oleng, dan kadang dipaksa meraung keras saat menaklukkan tanjakan. Jalur ini merupakan akses utama bagi petani teh dan sayuran menuju kebun mereka.

    Jalan tersebut juga menjadi jalur distribusi hasil panen. Beberapa kendaraan warga bahkan dimodifikasi dengan ban lebih besar dan rangka diperkuat untuk menghadapi medan.

    Bagi Encep Saepuloh (46), kondisi ini sudah akrab sejak kecil. "Saya dari kecil juga sudah gini kondisinya. Memang ini jalan buat warga kalau mau ke kebun sayur dan kebun teh. Kondisi jalan rusak gini jadi susah kalau ngangkut hasil tani," ujar Encep.

    Kampung ini berbatasan langsung dengan Desa Karangjaya, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur. Hal ini menjadikan jalur tersebut sebagai penghubung aktivitas ekonomi antarwilayah.

    Hasil kebun warga sering dibawa melintasi jalan ini sebelum dijual ke warung atau pasar.

    Sejarah Panjang Kerusakan Jalan Cipelah

    Warga lain, Sukmana (67), mengingat betul kerusakan jalan sudah berlangsung sejak lama. "Sebetulnya jalan rusak ini sudah lama, dari sekitar tahun 1980-an," ujarnya.

    Menurutnya, jalan ini sejak dulu menjadi jalur utama membawa hasil perkebunan. Meski kini mulai diperbaiki, kenangan sulitnya melintas masih membekas.

    "Ini suka dipakai bawa hasil kebun. Cuma dulu kondisinya susah, jalannya rusak. Sekarang sudah diperbaiki. Sebelumnya kesulitan lewat jalan sini. Jalan bisa tembus ke Cianjur, ke wilayah Citambur," kata Sukmana.

    Harapan warga akan perbaikan kini perlahan menemukan jawaban. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Kodim 0624 Kabupaten Bandung melakukan perbaikan.

    Program TMMD ke-127 di Cipelah

    Perbaikan dilakukan melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127. Alat berat didatangkan, personel TNI dan warga bahu-membahu mengerjakan badan jalan.

    Jalan yang dibangun memiliki panjang kurang lebih 1,5 kilometer dengan lebar sekitar tiga meter.

    Dandim 0624 Kabupaten Bandung, Letkol Kav Samto Betah, menjelaskan medan pengerjaan cukup sulit. Lokasi berada di wilayah perbukitan.

    "Kondisi jalannya perbukitan. Ini untuk kondisi jalan sasaran fisik yang kita kerjakan dalam TMMD ini kondisi jalan sebagian besar adalah bebatuan dan sedikit tanah lempung," ucap Samto.

    Program ini dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, mulai 10 Februari hingga 11 Maret 2026. Desa Cipelah dipilih karena keterbatasan akses jalan, terutama sebagai penghubung antar desa di dataran tinggi.

    "Cipelah ini berada di dataran tinggi. Sehingga dengan posisi di ketinggian ini memang beberapa akses jalan yang menghubungkan antar desa itu masih terbatas. Ini yang menjadi dasar untuk kegiatan TMMD ini dilaksanakan di desa ini," kata Samto.

    Akses jalan menjadi kebutuhan vital. Mayoritas warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan.

    "Mata pencarian untuk masyarakat di desa ini dominan adalah pertanian, perkebunan, kemudian komoditas lokal serta didukung pekerjaan lain seperti pedagang kecil dan sektor informal," ungkap Samto.

    Dampak dan Dukungan Pemerintah Daerah

    Selain pembangunan jalan, personel TMMD juga menjalankan berbagai program sosial. Program tersebut meliputi bantuan logistik, pembangunan saluran air, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penanganan stunting, penanaman pohon, hingga perbaikan fasilitas MCK.

    Program TMMD Cipelah Jumlah / Anggaran
    Pembangunan Jalan 1,5 km (Rp1,2 miliar)
    Rehabilitasi MCK 5 titik
    Rehabilitasi Rutilahu 12 titik
    Ketahanan Pangan 1 hektare

    "Ini rehab MCK di lima titik, rutilahu sebanyak 12 titik. Kemudian pembangunan jalan dengan panjang 1,5 kilometer alokasi anggarannya mencapai Rp1,2 miliar. Kemudian ketahanan pangan seluar 1 hektare," beber Samto.

    Dukungan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang Supriatna menilai pembangunan jalan melalui TMMD akan berdampak langsung pada ekonomi warga.

    "Karena APBD kita berpihak untuk pembangunan jalan kepada masyarakat itu melalui dua skema dan bisa berguna bagi masyarakat," kata Dadang.

    Perbaikan akses akan mempercepat distribusi hasil pertanian yang selama ini terhambat. "Maka dengan dibuatkannya jalan ini, tentu ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tentu di Kecamatan Rancabali, terutama di Desa Cipelah ini masih menemukan jalan-jalan yang harus kita dapat perhatikan," kata Dadang.

    Dadang menyebut TMMD sebagai bentuk pembangunan kolaboratif yang efektif. Ini tidak hanya secara fisik, tetapi juga sosial.

    "Kami menempatkan desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Melalui TMMD, pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong antara TNI, pemerintah, dan masyarakat," jelas Dadang.

    Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran Rp10 miliar melalui APBD 2026. Anggaran ini untuk mendukung kegiatan TMMD dan karya bakti TNI di sembilan desa lokus, termasuk Cipelah.

  • Pria di Blora Dikeroyok dan Ditelanjangi Warga usai Diduga Selingkuh

    Pria di Blora Dikeroyok dan Ditelanjangi Warga usai Diduga Selingkuh

    MM (23) alias Cimut, seorang pria di Kabupaten Blora, melaporkan dugaan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Cimut mengaku dipukuli, ditelanjangi, dan diarak ke balai desa oleh warga. Perlakuan tidak menyenangkan ini terjadi setelah dirinya diduga menjadi selingkuhan wanita bersuami.

    Peristiwa tragis itu berlangsung di rumah seorang perempuan berinisial RR di Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, pada Senin (2/2) dini hari. Cimut mengungkapkan bahwa ia sedang bertamu ke rumah RR sebelum digerebek massa.

    "Sebelum dikeroyok divideoin dulu, setelah itu digerebek, setelah itu langsung ditonjokin di dalam rumah," kata MM, seperti dikutip dari detikJateng.

    Ia mengklaim dihajar oleh sekitar 30 orang dan sempat diancam akan dibakar serta dibunuh. Cimut juga menjelaskan bahwa setelah dipukuli, ia ditelanjangi dan diarak dalam kondisi tangan terikat.

    Kuasa hukum Cimut, Yusuf Nurbaidi, akrab disapa Mbah Yus, menyatakan fokus laporan mereka adalah pada dugaan penganiayaan yang dialami kliennya. Pihaknya tidak mempermasalahkan dugaan perselingkuhan yang melatarbelakangi insiden tersebut.

    "Kita bicara dalam konteks penyiksaannya. Kalau hal-hal di luar itu silahkan tanya ke Kepolisian, suwun," kata Mbah Yus.

    Mbah Yus menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan warga tidak dapat dibenarkan. Apalagi, kliennya diperlakukan secara kejam.

    "Ini bukan pemerkosaan lho. Delik aduannya absolut itu. Kita fokus pada penganiayaan aja. Penyiksaan lebih dari 20 orang. Ini bukan pemerkosaan, klien saya dihajar, disiksa, ditelanjangi, diarak 30-an orang," bebernya.

    Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum dan tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri. Kliennya diarak dalam kondisi telanjang bulat sejauh sekitar satu kilometer.

    "Bukan selingkuhnya, tapi penganiayaannya. Perlakuan biadabnya. Bugil lo mas. Sampai telanjang bulat. Digebukin baru diarak sampai tiang bendera," ungkapnya.

    Dampak dan Proses Hukum

    Akibat insiden tersebut, Cimut dilaporkan mengalami luka berat dan gangguan dalam berkomunikasi. Kondisi ini membuat Mbah Yus menduga ada cedera serius di kepala kliennya.

    "Sampai detik ini, kalau diajak komunikasi klien saya nggak nyambung, mungkin ada bagian tertentu di kepala atau gimana kita nggak tahu, biar pihak kepolisian yang memeriksa," katanya.

    Berikut ringkasan kronologi dan tindakan hukum yang diambil:

    Waktu Kejadian Detail Peristiwa Laporan Polisi
    Senin (2/2) dini hari Cimut digerebek, dipukuli, ditelanjangi, diarak oleh warga di Desa Srigading, Ngawen, Blora. STTLP/44/II/2026/Res Blora/Jateng
    Minggu (lalu) Laporan dugaan penganiayaan masuk ke Polres Blora. Diterima Polres Blora
    Saat ini Penyelidikan kasus oleh kepolisian, pemanggilan terlapor dan saksi-saksi. Sedang Berlangsung

    Cimut, didampingi kuasa hukumnya, telah melapor ke Polres Blora. Laporan ini tercatat dengan nomor STTLP/44/II/2026/Res Blora/Jateng, mengenai dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat.

    Mbah Yus berharap kepolisian dapat menemukan dalang atau inisiator kejadian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi seluruh pelaku yang turut serta, melakukan, atau membiarkan peristiwa ini terjadi.

    Tanggapan Kepolisian

    Kasat Reskrim Polres Blora, Zaenul Arifin, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan bahwa MM datang ke Polres Blora bersama kuasa hukumnya untuk mengadukan dugaan penganiayaan.

    "Laporan sudah masuk Polres minggu kemarin mas," ucap Zaenul.

    "Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perkara penganiayaan. Mungkin dia laporan merasa dikeroyok itu," tambahnya.

    Saat ini, polisi tengah melakukan penyelidikan dengan memeriksa terlapor dan saksi-saksi.

    "Prosesnya penyelidikan. Kita panggil teradu sama saksi, mas," katanya.

    Sementara itu, Kapolsek Ngawen AKP Lilik Eko Sukaryono juga membenarkan adanya penggerebekan warga di rumah RR. Kejadian itu pada Senin (2/2) sekitar pukul 00.30 WIB.

    "Benar. Di rumah si perempuan (RR). Di Desa Srigading, Ngawen," ujarnya, Senin (9/2/2026).

    Ia menyebut polisi menerima laporan terkait dugaan perbuatan asusila sebelum mengamankan Cimut. Anggota menemukan luka-luka pada Cimut saat proses pengamanan.

    "Setelah kami menerima laporan ada tindakan asusila, kejadian dugaan perbuatan perzinaan. Anggota mengamankan pelaku dan membawanya ke Polsek. Ya memang ada luka-luka saat menangani itu," jelasnya.

  • Dishub Cianjur Kebut Perbaikan Ribuan PJU Mati Jelang Mudik Lebaran 2026

    Dishub Cianjur Kebut Perbaikan Ribuan PJU Mati Jelang Mudik Lebaran 2026

    Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur melaporkan sekitar 1.000 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan protokol dan jalur alternatif dalam kondisi mati. Perbaikan sedang dikebut agar PJU berfungsi normal menjelang momen mudik dan arus balik Lebaran 2026. Hal ini untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pemudik yang melintasi 'Kota Santri' ini.

    Kepala Dishub Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto, mengungkapkan total terdapat 11.000 unit PJU yang tersebar di seluruh kecamatan. Namun, sekitar 10 persen dari jumlah tersebut mengalami kerusakan.

    "Sebanyak 10 persennya yang rusak atau tidak menyala," kata Aris saat ditemui di Terminal Pasirhayam, Selasa (10/2/2026).

    Aris menjelaskan, matinya PJU disebabkan oleh berbagai faktor. Ini meliputi usia lampu yang sudah tua, putusnya kabel, hingga kerusakan pada perangkat lampu.

    "Yang pasti umur lampu dan biasanya nonteknis. Mulai dari kabel putus, tertimpa pohon, ataupun adanya NCB yang sudah mati," jelasnya.

    Proses pemeliharaan PJU menghadapi sejumlah kendala. Terutama terkait keterbatasan sarana dan mobilitas petugas, sementara jumlah PJU yang rusak cukup banyak.

    "Untuk pemeliharaan butuh proses sehingga tidak bisa langsung semuanya diperbaiki," ujar Aris.

    Meskipun demikian, Dishub menargetkan pemeliharaan dapat dimaksimalkan. Pihaknya berupaya agar PJU yang mati sudah menyala kembali saat arus mudik dan arus balik Idulfitri 2026.

    "Kami upayakan saat momen mudik dan arus balik PJU yang mati sudah nyala lagi. Supaya pemudik nyaman," katanya.

    Untuk penanganan PJU di jalur provinsi dan jalan nasional, Dishub Cianjur akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.

    Lokasi PJU Rusak Jumlah Estimasi Penyebab Utama
    Jalur Protokol Sekitar 500 unit Usia lampu, kabel putus
    Jalur Alternatif Sekitar 500 unit Tertimpa pohon, NCB mati
    Total PJU Rusak 1.000 unit Beragam (teknis & non-teknis)

    Penambahan PJU di Jalur Wisata

    Selain perbaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur juga akan menambah 44 unit PJU baru. Pemasangan PJU ini akan difokuskan di jalur menuju destinasi wisata.

    "Untuk awal tahun ini kami fokus ke pemasangan PJU di jalur wisata, untuk mendongkrak wisata. Membuat wisatawan tidak lagi khawatir saat melintas di malam hari," tambah Aris.