Category: Berita

  • Kemenperin nonaktifkan pejabat terkait kasus korupsi ekspor CPO dan POME

    Kemenperin nonaktifkan pejabat terkait kasus korupsi ekspor CPO dan POME

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan tanggapan atas penetapan 11 tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan penyimpangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Mill Effluent (POME).

    Salah satu tersangka disebut berasal dari lingkungan Kemenperin. Pihaknya menyatakan menghormati dan mendukung penuh proses hukum.

    Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri, menegaskan langkah penegakan hukum ini penting untuk menciptakan efek jera.

    Hal ini juga untuk memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

    Kemenperin telah mengambil tindakan tegas terkait oknum pegawai yang terlibat dalam kasus tersebut.

    “Terkait oknum pegawai Kemenperin yang disebutkan dalam pemberitaan, sejak yang bersangkutan menjalani pemeriksaan beberapa bulan lalu, Menteri Perindustrian dengan tegas telah menonaktifkan yang bersangkutan dari seluruh jabatan di lingkungan Kemenperin bulan lalu melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026,” sebut Febri dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Langkah penonaktifan ini bertujuan untuk memperlancar proses pemeriksaan.

    Ini juga menjadi bentuk komitmen Kemenperin dalam mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

    Komitmen Kemenperin Dukung Penegakan Hukum

    Kemenperin menegaskan akan bersikap kooperatif penuh dengan aparat penegak hukum.

    Pihaknya siap memberikan dukungan dan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran proses penyidikan.

    “Ke depan, Bapak Menteri Perindustrian akan terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur dan menutup celah penyelewengan kebijakan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari,” tutur Febri.

    Kasus Korupsi Ekspor Limbah Sawit

    Dilansir dari detiknews, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 tersangka.

    Kasus ini terkait korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada tahun 2022.

    Kerugian negara akibat korupsi ini diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan modus operandinya.

    Modus tersebut adalah rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO) berkadar asam tinggi.

    CPO tersebut diklaim sebagai POME dengan menggunakan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO.

    Berikut daftar nama 11 tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi limbah sawit:

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1. LHB Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
    2. FJR Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).
    3. MZ Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.
    4. ES Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS.
    5. ERW Direktur PT BMM.
    6. FLX Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP.
    7. RND Direktur PT TAJ.
    8. TNY Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.
    9. VNR Direktur PT Surya Inti Primakarya.
    10. RBN Direktur PT CKK.
    11. YSR Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.
  • Pemprov Jabar Tetapkan Jam Kerja ASN Lebih Awal Selama Ramadan 1447 H

    Pemprov Jabar Tetapkan Jam Kerja ASN Lebih Awal Selama Ramadan 1447 H

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Pengaturan baru ini memajukan jam masuk kerja dan mempercepat jam pulang.

    Penyesuaian ini bertujuan menjaga efektivitas serta produktivitas kinerja ASN. Meskipun begitu, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Penyesuaian berlaku efektif mulai tanggal 1 Ramadan.

    Penyesuaian jam kerja tertuang dalam Surat Edaran Nomor 21/KPG.03.04/ORG. Surat ini berisi Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

    Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Penerbitannya memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023.

    Regulasi tersebut mengatur hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah serta pegawai ASN. Selain itu, Pergub Nomor 102 Tahun 2022 tentang waktu dan lokasi kerja ASN turut menjadi acuan.

    Fleksibilitas Pelayanan Publik

    Pemprov Jabar memastikan tugas pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar. Prinsip efektivitas dan produktivitas tetap terjaga selama Ramadan.

    Jumlah jam kerja efektif selama Ramadan ditetapkan minimal 32 jam 30 menit per minggu. Angka tersebut tidak termasuk jam istirahat. Hal ini untuk memastikan beban kerja ASN tetap proporsional.

    "Artinya, meski terjadi penyesuaian waktu masuk dan pulang, beban kerja ASN tetap diperhitungkan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Mas Adi Komar, Rabu (11/2/2026).

    Penyesuaian lebih fleksibel berlaku bagi unit kerja dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ini termasuk rumah sakit, perangkat daerah urusan kesehatan, dan satuan pendidikan.

    Untuk unit-unit tersebut, pengaturan hari dan jam kerja akan ditetapkan Kepala Perangkat Daerah. Penetapan ini atas rekomendasi Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana.

    "Artinya tidak akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat," kata Adi.

    Jadwal Jam Kerja ASN Selama Ramadan

    Bagi perangkat daerah dengan lima hari kerja, pengaturan jam kerja selama Ramadan diatur sebagai berikut:

    Hari Jam Masuk Jam Istirahat Jam Pulang
    Senin – Kamis 06.30 WIB 12.00 – 12.30 WIB 14.00 WIB
    Jumat 06.30 WIB 11.30 – 12.30 WIB 14.00 WIB

    "Detailnya, Senin sampai Kamis masuk kerja 06.30, istirahat 12.00-12.30 dan pulang kerja jam 14.00," kata Mas Adi Komar.

    Dengan skema ini, ASN memulai aktivitas lebih pagi dibanding hari biasa. Pola tersebut diharapkan memberi ruang bagi pegawai untuk tetap produktif di pagi hari. ASN juga memiliki waktu lebih longgar menjelang berbuka puasa.

    "Ini efektif per tanggal 1 Ramadan," ucapnya.

  • Polres Gresik Gelar Operasi Keselamatan Semeru 2026, Sasar Pengemudi Ojek Online di Warkop Exceed Underpass GKB

    Polres Gresik Gelar Operasi Keselamatan Semeru 2026, Sasar Pengemudi Ojek Online di Warkop Exceed Underpass GKB

    Gresik, Satuan Lalu Lintas Polres Gresik menggelar sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada pengemudi ojek online (ojol). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Keselamatan Semeru 2026.

    Diskusi berlangsung santai di Warkop Exceed Underpass GKB. Polisi dan driver ojol terlibat dalam dialog mengenai keselamatan berkendara di jalan raya.

    Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Gresik AKP Nur Arifin menegaskan peran penting komunitas ojol. Mereka memiliki intensitas mobilitas tinggi sebagai pengguna jalan.

    Ojol diharapkan menjadi pelopor tertib berlalu lintas. Kesadaran bersama untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjadi fokus.

    "Driver ojol adalah mitra strategis kami di lapangan. Melalui dialog seperti ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran bersama untuk mewujudkan kamseltibcarlantas yang aman, tertib, dan nyaman di wilayah hukum Polres Gresik," kata Nur Arifin, Rabu (11/2/2026).

    Kolaborasi dan Perlindungan Asuransi

    Kegiatan ini melibatkan Jasa Raharja Kabupaten Gresik. Sosialisasi perlindungan asuransi kecelakaan lalu lintas diberikan kepada para pengguna jalan.

    Manajemen aplikator Gojek turut serta untuk menyelaraskan kebijakan layanan transportasi. Kebijakan ini berorientasi pada keselamatan seluruh pengguna.

    Sebagai bentuk kepedulian nyata, Sat Lantas Polres Gresik membagikan helm berstandar nasional (SNI). Helm diberikan kepada perwakilan driver ojol untuk mendorong budaya keselamatan berkendara.

    "Alhamdulillah rekan-rekan ojol bisa memahami tentang pentingnya keselamatan di jalan. Saling menghormati antara pengguna jalan, tidak ngebut, dan selalu menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara," imbuhnya.

    Rangkaian Kegiatan dan Harapan

    Rangkaian kegiatan meliputi sosialisasi keselamatan, penjelasan hak perlindungan asuransi Jasa Raharja, dan diskusi interaktif. Pembahasan mencakup kendala lalu lintas di lapangan.

    Acara tersebut juga dihadiri perwakilan manajemen Gojek area Surabaya Raya. Koordinator wilayah Gojek Lamongan-Gresik dan puluhan driver ojol dari berbagai komunitas turut hadir.

    Kegiatan Deskripsi
    Sosialisasi Keselamatan Berkendara Edukasi tentang pentingnya aturan lalu lintas dan penggunaan perlengkapan keselamatan.
    Penjelasan Hak Asuransi Jasa Raharja Informasi mengenai perlindungan asuransi kecelakaan lalu lintas.
    Diskusi Interaktif Forum tanya jawab dan pembahasan kendala lalu lintas.
    Pembagian Helm SNI Gratis Pemberian helm standar nasional kepada perwakilan ojol.

    "Kita berharap kegiatan ini bisa menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas selama Operasi Keselamatan Semeru 2026, sekaligus memperkuat kemitraan antara kepolisian dan masyarakat pengguna jalan," pungkas Nur Arifin.

  • Polres Blitar Kota Ajak Ojol Jadi Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

    Polres Blitar Kota Ajak Ojol Jadi Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

    Polres Blitar Kota secara aktif menjaga ketertiban masyarakat, berfokus pada keselamatan berkendara. Puluhan pengemudi ojek online (ojol) di Kota Blitar diajak berperan sebagai pelopor keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

    Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris T. Lalo mengunjungi sebuah warung kopi yang menjadi posko atau tempat berkumpul para ojol. Turut hadir Wakapolres Blitar Kota Kompol Subiyantana, Kasatlantas AKP Agus Prayitno, serta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Blitar Kota. Diskusi sederhana ini mendapat sambutan positif dari para pengemudi ojol.

    AKBP Kalfaris T. Lalo menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan silaturahmi untuk membangun sinergi antara kepolisian dan ojol. Fokus utama diskusi adalah komitmen bersama menjaga keselamatan masyarakat, khususnya bagi pengendara.

    "Kami bersilaturahmi dengan ojol di Kota Blitar. Tujuannya agar terjalin sinergi dengan baik, kemudian kami juga membahas tentang komitmen menjaga keselamatan masyarakat, khususnya bagi pengendara," kata Lalo kepada detikJatim, Rabu (11/2/2026).

    Ojol Sebagai Pelopor Keselamatan

    Lalo mengajak ojol untuk menjadi pelopor keselamatan lalu lintas. Hal ini ditekankan agar tidak hanya ojol yang mengutamakan keselamatan penumpang, tetapi penumpang juga ikut menjaga keselamatan mereka sendiri, baik saat menggunakan ojol maupun kendaraan pribadi.

    "Jadi tidak hanya ojol saja yang harus tertib, tapi penumpang juga harus menggunakan helm dan sebagainya. Tujuannya agar sama-sama mengutamakan keselamatan berkendara. Kemudian juga teman-teman ojol dapat selalu menjadi pelopor tertib lalu lintas," jelasnya.

    Pentingnya Kampanye Keselamatan Lalu Lintas

    Lalo menegaskan bahwa kampanye keselamatan berlalu lintas sangat penting. Ini bukan hanya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, tetapi juga sebagai upaya menekan angka kecelakaan yang diakibatkan oleh pengendara tidak patuh aturan.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait inisiatif keselamatan lalu lintas ini:

    Aspek Keterangan
    Tujuan Utama Menekan angka kecelakaan lalu lintas.
    Sasaran Utama Pengemudi ojek online (ojol) dan penumpang.
    Peran Ojol Pelopor keselamatan dan tertib lalu lintas.
    Peran Penumpang Turut menjaga keselamatan diri (misal, memakai helm).
    Lokasi Diskusi Warung kopi (warkop) sebagai posko ojol.
  • Ananda Riastanto Lumpuh 9 Tahun Usai Digigit Ular Weling di Kulon Progo

    Ananda Riastanto Lumpuh 9 Tahun Usai Digigit Ular Weling di Kulon Progo

    Ananda Yue Riastanto, 16 tahun, telah menghabiskan sebagian besar hidupnya terbaring di kasur. Ia lumpuh sembilan tahun lalu, tepatnya pada 5 Januari 2017, setelah digigit ular weling di Padukuhan Dhisil, Kalurahan Salamrejo, Kapanewan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

    Nanda dan keluarganya tinggal di sebuah rumah sederhana. Kamar berukuran 3×4 meter menjadi dunia utamanya. Sesekali ia keluar dengan kursi roda untuk berjemur.

    Di kamar bercat biru, Nanda menerima kehangatan dari ibu, ayah, dan adik. Tubuhnya kurus, ditopang bantal, dengan tisu menampung liur di pipi kirinya. Meski lumpuh, pendengarannya masih berfungsi baik.

    Selang nasogastric tube (NGT) terpasang di hidungnya untuk menyuplai makanan dan obat. Hidup remaja itu kini bergantung pada orang lain, terutama sang ibu, Deni Rianingsih (41).

    Deni Rianingsih mengenang kejadian sembilan tahun lalu.

    "Dulu, 9 tahun lalu ya, tanggal 5 Januari 2017," kata Deni membuka perbincangan dengan detikJogja, Rabu (11/2/2026).

    Pukul 03.00 WIB, Deni terbangun karena Nanda, yang saat itu kelas 1 SD, mengaku digigit ular.

    "Jadi tiba-tiba bangun aja gitu. Terus dia ngomong, 'Bu, aku digigit ular' gitu. Aku tak tanya toh 'Mana?'. (Dijawab Nanda) 'Lah itu lari'. Memang ada di situ (ularnya)," katanya.

    Bersama suaminya, Sugianto (42), Nanda segera dibawa ke RSUD Wates. Deni belum menyadari dampak peristiwa itu karena kondisi Nanda masih ceria. Di rumah sakit, Nanda tidak langsung diberi anti bisa.

    Setengah jam kemudian, bisa ular weling bereaksi. Nanda mual, muntah, dan sempat henti napas.

    "Tapi alhamdulillah sama dokter masih bisa (diselamatkan)," ujarnya.

    Paginya, Nanda dirujuk ke RSUP Dr Sardjito dan dirawat selama 32 hari. Hari ke-33, ia diperbolehkan pulang.

    Kenyataan Pahit dan Perjuangan Ibu

    Deni mengira Nanda sudah pulih, namun kenyataan pahit dihadapinya.

    "Saya dulu nggak expect. Tak kira disuruh pulang tuh kayak sehat gitu loh sampai sehat. Ternyata bedrest total makan pakai NGT seperti itu," ujarnya.

    Awalnya, Deni sulit menerima kondisi anaknya. Ia banyak melamun, kesehatannya menurun, dan emosinya tidak stabil.

    "Dukanya awal-awal itu susah banget terima, kayak anak-anak sehat tiba-tiba kayak gitu gimana sih? Di saat itu banyak bengongnya. Pulang masih banyak bengongnya," kenangnya.

    Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi Deni untuk berdamai dengan keadaan.

    "Sekitar 5 tahun di belakang ini lah mulai mulai mulai menata diri, menata hati, pikiran, semuanya seperti itu pelan-pelan menerima. Ya, kalau memang jalannya begini, ya udah. Ayo dijalanin aja, dinikmatin aja, berusaha, pasrah, ikhlas, sabar," ujarnya.

    Tabel Perjalanan Kesehatan Ananda

    Berikut adalah ringkasan perjalanan kondisi Ananda sejak insiden gigitan ular:

    Tanggal Kejadian Peristiwa Kondisi Awal Perkembangan Selanjutnya
    5 Januari 2017 Digigit ular weling Ceria, belum ada gejala Mual, muntah, henti napas
    5 Januari 2017 Dirawat di RSUD Wates Stabil setelah diselamatkan Dirujuk ke RSUP Dr Sardjito
    32 hari setelahnya Dirawat di RSUP Dr Sardjito Bedrest total Diperbolehkan pulang
    Saat ini (11 Februari 2026) Lumpuh total Bergantung pada orang lain Tulang belakang skoliosis, ada kemajuan kecil (tidur, gerak tangan, bersuara)

    Menulis Novel sebagai Terapi Mental

    Di tengah kesibukan merawat Nanda, Deni menemukan cara menjaga kesehatan mentalnya: menulis novel.

    "Menulis itu biar saya nggak stres. Saya diam di rumah, tapi pikiran saya bisa ke mana-mana lewat cerita," ujar Deni.

    Kondisi Nanda kini menunjukkan sedikit kemajuan, meskipun tulang belakangnya skoliosis.

    "Keadaannya iki tetep ada kemajuan, tapi dari fisik itu yang kena. Tapi kalau misal dari segi dia bisa tidur, terus dia bisa gerakin tangan, dia lebih banyak bersuara itu ada kemajuan," ucapnya.

    Deni tidak mau berharap terlalu banyak, karena harapan bisa membebani.

    "Kecil kemungkinan untuk sembuh total itu, tapi harapan itu masih tetap ada, terus berdoa, terus meminta (kepada Tuhan)," pungkasnya.

  • BPBD DKI Jakarta Peringatkan Banjir Pesisir 11-16 Februari 2026

    BPBD DKI Jakarta Peringatkan Banjir Pesisir 11-16 Februari 2026

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan banjir pesisir atau rob. Fenomena ini berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jakarta mulai tanggal 11 hingga 16 Februari 2026. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan.

    Peringatan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi BPBD DKI Jakarta (@bpbddkijakarta). Pasang maksimum air laut bertepatan dengan fase Bulan Baru. Kondisi ini dapat meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum.

    Banjir pesisir diperkirakan akan melanda wilayah pesisir utara Jakarta. Puncak pasang maksimum diprediksi terjadi antara pukul 05.00 hingga 10.00 WIB setiap harinya.

    Beberapa wilayah yang berpotensi terdampak banjir rob meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu.

    Masyarakat di daerah tersebut diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan kondisi air laut. Penting juga menghindari aktivitas di daerah pesisir yang berisiko terkena banjir rob, terutama saat pasang tinggi.

    BPBD DKI Jakarta juga menyarankan masyarakat memastikan sistem drainase di sekitar rumah berfungsi baik. Hal ini untuk menghindari genangan air yang dapat memperparah dampak rob.

    Kanal Informasi dan Darurat

    Untuk memantau peringatan dini gelombang pasang, masyarakat dapat mengakses situs bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut. Buku Panduan Kesiapsiagaan juga tersedia di tiny.cc/bukusakusiagabanjir.

    Warga diimbau melaporkan potensi genangan atau banjir melalui aplikasi JAKI. Informasi terkini terkait banjir dapat diakses di pantaubanjir.jakarta.go.id. Dalam kondisi darurat, hubungi Jakarta Siaga 112.

    Kanal Resmi Fungsi
    pantaubanjir.jakarta.go.id Informasi terkini banjir dan penanganan
    JAKI Pelaporan genangan/banjir melalui fitur Laporan Warga
    @infobmkg & @bpbddkijakarta Peringatan dini bencana dan data tinggi muka air
    Jakarta Siaga 112 Penanganan darurat banjir

    Potensi banjir pesisir ini secara umum dapat berdampak pada aktivitas masyarakat. Terutama yang berada di sekitar pelabuhan dan pesisir.

    Beberapa aktivitas yang mungkin terganggu antara lain bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga mengantisipasi pasang maksimum air laut. Perhatikan pula pembaruan informasi cuaca maritim dari BMKG.

  • Terungkap Peran EO HUT ke-80 RI Banyumas Usai Hadiah Mobil Brio Diklaim Prank

    Terungkap Peran EO HUT ke-80 RI Banyumas Usai Hadiah Mobil Brio Diklaim Prank

    PURWOKERTO – Pihak Event Organizer (EO) kegiatan jalan sehat HUT ke-80 RI di Menara Teratai, Purwokerto, Banyumas, angkat bicara. Ini setelah adanya keluhan warga terkait 'prank' hadiah utama mobil Honda Brio.

    Direktur Boss Event Organizer, Najmudin, menjelaskan posisinya. Ia mengaku sejak awal tidak terlibat langsung dalam teknis acara.

    Acara jalan sehat tersebut digelar pada 24 Agustus 2025. Nama perusahaannya hanya dipinjam.

    Ada seseorang yang mengaku memiliki investor untuk membiayai kegiatan tersebut.

    Najmudin menceritakan awal mula keterlibatannya. Ia dikenalkan oleh seorang kawan.

    Orang tersebut mengatakan ingin meminjam bendera perusahaannya. Dijanjikan ada investor sebesar Rp 150 juta.

    Namun, dana investor yang dijanjikan tidak pernah terealisasi. "Awal dikenalkan kawan, orang itu bilang pinjam bendera. Katanya nanti ada investor Rp 150 juta. Tapi selama perjalanan tidak ada apa-apa (soal investor yang dijanjikan). Saya juga bingung," kata Najmudin saat dihubungi wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Sebagai pemilik perusahaan, Najmudin hanya menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Sedangkan teknis pelaksanaan acara, termasuk perekrutan kru, dilakukan oleh pihak lain.

    "Sebagai pemilik perusahaan otomatis saya yang melakukan MoU. Rekrutmen juga dari sana semua. Saya cuma datang pas hari H," ujarnya.

    Najmudin juga mengakui ada kejanggalan sejak awal. Terutama soal laporan keuangan yang dinilai tidak transparan.

    "Laporan keuangannya tidak jelas," ucap dia.

    Ketika mulai curiga adanya masalah, Najmudin sempat meminta dibuatkan surat pernyataan. Surat itu menegaskan penanggung jawab acara adalah pelaksana di lapangan.

    "Waktu perjalanan sudah mulai meragukan, saya minta dibuatkan surat pernyataan bahwa penanggung jawab acara adalah pelaksana. Tapi dia tidak mau menandatangani," kata dia.

    Najmudin membantah adanya aliran dana dari kegiatan jalan sehat ke rekening perusahaan atau pribadinya. "Semua transaksi tidak ada yang masuk ke rekening perusahaan dan rekening pribadi saya," ujarnya.

    Mengenai hadiah mobil Honda Brio, Najmudin tidak tahu teknis kerja sama dengan dealer. "Lobi dengan dealer Honda juga saya tidak dilibatkan," pungkasnya.

    Pemenang Hadiah Ancam Gugat

    Hadiah utama berupa mobil Honda Brio hingga kini belum diserahkan. Pemenang hadiah, Yulia Nurul, mengancam akan mengajukan gugatan hukum.

    Suami pemenang, Muskinul Fuad, mengetahui hadiah belum bisa diambil setelah menghubungi dealer. "Waktu itu saya tanya ke pihak dealer, kenapa mobil belum bisa diambil. Jawabannya, dari pihak panitia belum melakukan pelunasan," kata Fuad saat dihubungi wartawan, Selasa (10/2).

    Panitia baru membayarkan sebagian harga mobil tersebut. Fuad menjelaskan informasi yang diterimanya. "Kalau yang saya tahu, dari pihak panitia itu baru melunasi sekitar Rp 95 juta. Kekurangannya itu sekitar Rp 64 jutaan," ujar dia.

    Fuad mengaku hanya membeli kupon jalan sehat. Ia membeli 100 lembar tiket. "Saya beli tiketnya 100 lembar, satu bendel. Harganya Rp 2.000 per lembar," jelas Fuad.

    Setelah dinyatakan menang, Fuad diminta menyerahkan KTP. Namun mobil belum juga diserahkan. "Dari pihak EO menghubungi saya awal September. Katanya nanti hadiah diambil tanggal sekian. Tapi sampai waktunya tiba, kok belum bisa diambil," ujarnya.

    Fuad yang berdomisili di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, menyebut upaya yang dilakukan masih sebatas komunikasi. "Upaya saya ya masih komunikasi. Harapan saya, ini bisa segera diselesaikan. Tapi kalau memang tidak ada penyelesaian, saya akan menempuh upaya hukum, saya akan gugat," tegasnya.

    Tanggapan Pemerintah Kabupaten Banyumas

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadie, membenarkan kegiatan HUT ke-80 RI diisi berbagai lomba. Masing-masing dikelola oleh penanggung jawab dan EO berbeda.

    "Ada lomba macam-macam, ada bulutangkis, catur, paduan suara, nyanyi, termasuk jalan sehat. Masing-masing ada penanggung jawab dan EO-nya masing-masing," kata Agus.

    Agus mengatakan, meskipun perjanjian kerja sama dilakukan antara panitia dengan EO, teknis pelaksanaan berada di masing-masing seksi kegiatan. "Walaupun perjanjian EO-nya dengan kami, tapi teknisnya ada seksinya sendiri. Saya malah tidak tahu kalau hadiah mobil itu belum diserahkan. Soal itu sudah kami serahkan ke EO," ujarnya.

    Agus juga menyebutkan komunikasi antara pemenang dan pihak EO telah dilakukan. Ia bahkan menyebut adanya persoalan internal di pihak EO.

    Informasi dari Pemkab Banyumas:

    Pihak Terlibat Peran Status
    Najmudin (Direktur Boss EO) Menandatangani MoU, nama perusahaan dipinjam Tidak terlibat teknis langsung, merasa dibingungkan
    Pelaksana Acara Bertanggung jawab atas teknis, rekrutmen kru Tidak diketahui keberadaannya oleh Najmudin
    Muskinul Fuad (Suami Pemenang) Pemenang hadiah utama Honda Brio Mengancam gugatan hukum
    Pemkab Banyumas Panitia HUT RI, memfasilitasi kerja sama dengan EO Mendorong penyelesaian, menyerahkan ke EO

    "Informasinya, EO-nya dilomboni pegawainya, digondol sama pegawainya. Tapi EO-nya menyatakan tetap bertanggung jawab, cuma memang butuh waktu," jelasnya.

    Hadiah lain dalam rangkaian kegiatan tersebut telah diserahkan. "Yang lain seperti motor sudah diterima, umrah juga sudah. Tinggal yang mobil ini," kata Agus.

    Menurutnya, saat hendak membelikan mobil, pihak EO mengalami kendala. Orang yang memegang dana tidak diketahui keberadaannya. "Yang pegang uangnya dicari tidak tahu minggat ke mana," ungkapnya.

    Agus menegaskan, pemerintah daerah hanya berperan sebagai panitia peringatan HUT RI. Mereka juga memfasilitasi kerja sama dengan EO. "Pemda itu mendorong, membantu, dan mencarikan EO. Perjanjian hitam di atas putih itu antara panitia, dalam hal ini seksi jalan sehat, dengan EO," terangnya.

    Pemerintah daerah telah mempertemukan pemenang dengan EO. Ini dilakukan untuk mencari solusi. "Panitia 17-an, seksi jalan sehat sudah mempertemukan antara Pak Fuad dengan EO. Kalau nanti tidak selesai, ya laporkan ke polisi EO-nya," pungkas Agus.

  • Kejagung Tetapkan Kasubdit Kemenperin Tersangka Korupsi Ekspor Limbah Sawit

    Kejagung Tetapkan Kasubdit Kemenperin Tersangka Korupsi Ekspor Limbah Sawit

    Kejaksaan Agung telah menetapkan Lila Harsyah Bakhtiar (LHB), Kasubdit pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sebagai tersangka. Penetapan ini terkait dugaan korupsi ekspor limbah sawit atau palm oil mill effluent (POME).

    Kemenperin menyatakan bahwa Lila telah dinonaktifkan dari jabatannya. Penonaktifan dilakukan untuk memperlancar proses pemeriksaan.

    "Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sudah menonaktifkan jabatan tersangka kasus dugaan penyimpangan ekspor crude palm oil (CPO) dan palm oil mill effluent (POME) sejak yang bersangkutan menjalani pemeriksaan bulan lalu. SK pemberhentian ditandatangani oleh Menperin tertanggal 8 Januari 2025," kata juru bicara Kemenperin, Febri Hendri, seperti dikutip dari akun Instagram resmi Kemenperin RI, Rabu (11/2/2026).

    Kemenperin menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung.

    "Menperin akan terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur, serta menutup celah penyelewengan kebijakan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari," ujarnya.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan modus perkara ini. Modus yang digunakan adalah rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO).

    CPO berkadar asam tinggi diklaim sebagai POME dengan menggunakan kode HS. Kode ini sebenarnya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO.

    "Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara," kata Syarief saat jumpa pers di gedung Kejagung, Selasa (10/2).

    Perkiraan kerugian keuangan negara dari kasus ini mencapai Rp 14 triliun. Kejaksaan Agung masih melakukan penghitungan.

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Kasus korupsi ekspor POME ini terjadi pada tahun 2022. Tiga tersangka merupakan penyelenggara negara, sementara sisanya dari pihak swasta.

    Daftar Tersangka Korupsi Ekspor POME

    Berikut adalah daftar nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME):

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1. Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
    2. FJR Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).
    3. MZ Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.
    4. ES Direktur PT SMP, PT SMA, dan PT SMS.
    5. ERW Direktur PT BMM.
    6. FLX Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP.
    7. RND Direktur PT TAJ.
    8. TNY Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.
    9. VNR Direktur PT Surya Inti Primakarya.
    10. RBN Direktur PT CKK.
    11. YSR Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.
  • Kemenag Aceh Prediksi 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada Kamis 19 Februari, Hilal Masih di Bawah Ufuk

    Kemenag Aceh Prediksi 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada Kamis 19 Februari, Hilal Masih di Bawah Ufuk

    Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh memperkirakan awal Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Prediksi ini didasarkan pada posisi hilal yang saat pemantauan nanti, dipastikan masih berada di bawah ufuk.

    Ketua Tim Falakiyah Kanwil Kemenag Aceh, Alfirdaus Putra, menjelaskan, ijtimak awal bulan Ramadan 1447 H akan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026, bertepatan dengan 29 Sya'ban 1447 H, pukul 19.01.07 WIB. Peristiwa ijtimak ini terjadi setelah matahari terbenam.

    Menurut Alfirdaus, matahari pada 29 Sya'ban 1447 H akan terbenam pukul 18.52 WIB dengan azimut 258 derajat. Sementara itu, bulan telah lebih dahulu terbenam sebelum waktu Magrib, yaitu pukul 18.48 WIB, dengan azimut 257 derajat dari utara searah jarum jam.

    “Ketika matahari terbenam pada posisi 258 derajat, posisi hilal di markaz rukyat Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang, Lhoknga, berada pada minus 0,97 derajat di bawah ufuk dengan elongasi 0,93 derajat," kata Alfirdaus, Rabu (11/2/2026).

    Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Posisi hilal diperkirakan antara minus 1 derajat di Sumatra hingga minus 2,4 derajat di Papua.

    Penentuan Awal Ramadan

    Dengan posisi hilal yang berada di bawah ufuk, Alfirdaus memastikan hilal tidak mungkin terlihat di Aceh maupun seluruh Indonesia. Oleh karena itu, bulan Sya'ban 1447 H harus digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari. Ini berarti 1 Ramadan 1447 H akan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

    “1 Ramadan tahun ini diperkirakan jatuh pada Kamis 19 Februari. Kami menyampaikan selamat menyambut Ramadan 1447 H kepada seluruh umat Islam di Aceh. Mari kita persiapkan diri, baik fisik maupun mental, untuk menyambut rangkaian ibadah Ramadan tahun ini,” kata Kakanwil Kemenag Aceh Azhari.

    Berikut adalah perkiraan penentuan 1 Ramadan 1447 H:

    Uraian Tanggal/Waktu Keterangan
    Ijtimak Awal Bulan Ramadan Selasa, 17 Februari 2026 Pukul 19.01.07 WIB Terjadi setelah matahari terbenam
    Matahari Terbenam (29 Sya'ban) 18.52 WIB (Azimut 258 derajat)
    Bulan Terbenam (29 Sya'ban) 18.48 WIB (Azimut 257 derajat) Sebelum Magrib
    Posisi Hilal di Aceh Minus 0,97 derajat di bawah ufuk Tidak terlihat
    Estimasi 1 Ramadan 1447 H Kamis, 19 Februari 2026 Setelah Sya'ban diistikmalkan 30 hari

    Azhari menjelaskan, rukyatulhilal tetap menjadi acuan dalam menentukan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tanggal 29 bulan berjalan.

    Edukasi Hilal di Observatorium

    Meskipun perhitungan menunjukkan hilal tidak akan terlihat, Kanwil Kemenag Aceh tetap akan menggelar kegiatan edukasi mengenai kondisi hilal. Acara ini akan berlangsung di Gedung Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang, Lhoknga, Aceh Besar.

    “Kami mengajak umat Islam untuk menyiapkan fisik serta meningkatkan kualitas ibadah di akhir bulan Sya'ban sebagai persiapan menuju Ramadan. Penting untuk memahami amalan-amalan utama di bulan Ramadan agar pelaksanaan ibadah berjalan optimal dan mencapai derajat takwa di akhir Ramadan,” jelas Azhari.

    Azhari menegaskan, keputusan resmi awal Ramadan tetap menunggu pengumuman Menteri Agama. Pengumuman tersebut dijadwalkan disiarkan secara langsung pada 17 Februari 2026, pukul 19.00 WIB.

  • Fandy Yulianto Ungkap Ketakutan Jadi Tersangka Usai Amankan Penjambret di Umbulharjo Jogja

    Fandy Yulianto Ungkap Ketakutan Jadi Tersangka Usai Amankan Penjambret di Umbulharjo Jogja

    Fandy Yulianto, warga Pakel Baru, Umbulharjo, Kota Jogja, sempat dihantui kekhawatiran bakal terjerat masalah hukum usai mengamankan seorang penjambret. Ia teringat kasus Hogi Minaya yang sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu.

    Fandy khawatir bernasib sama dengan Hogi Minaya yang justru ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, Hogi Minaya (43) saat itu mencoba membela diri dan istrinya dari aksi penjambretan. Insiden tersebut terjadi pada April tahun lalu di Sleman.

    Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh penyidik Polresta Sleman usai terlibat kecelakaan. Kecelakaan itu menewaskan dua orang yang menjambret tas istrinya. Kasus Hogi ini sempat mendapat atensi masyarakat luas hingga dirapatkan oleh DPR RI.

    Kisah Hogi tersebut terngiang dalam benak Fandy saat berhasil mengamankan penjambret berinisial WY (38). Pelaku yang juga dikenal sebagai Koko atau Siheng itu terjatuh usai dipepet korban, Senin (9/2) kemarin.

    Namun, ketakutan Fandy tersebut tidak terjadi. Ia justru menjadi salah satu dari empat orang yang mendapat piagam penghargaan dari Polresta Jogja. Penghargaan ini diberikan atas aksinya membantu menumpas kejahatan.

    Penghargaan tersebut membuat Fandy semakin yakin bahwa tindakan yang ia lakukan adalah hal yang benar. Ia tidak lagi takut akan menjadi tersangka.

    “Nggih mantap lah (tindakan yang Fandy lakukan adalah hal yang benar), tidak takut lagi jadi tersangka, nggak kayak di Sleman (kasus Hogi),” jelas Fandy usai menerima penghargaan di Mapolresta Jogja, Rabu (11/2/2026).

    Fandy juga menambahkan bahwa ia berupaya mencegah aksi main hakim sendiri oleh warga. Ia menahan warga agar tidak melakukan pemukulan massa terhadap pelaku.

    “Ya sempat (khawatir akan bernasib sama dengan Hogi), makanya kemarin kan (penjambret) saya tahan, saya amankan, saya tahan lah teman-teman tuh warga kampung tuh biar nggak melakukan pemukulan massa itu biar nggak terjadi seperti yang di Sleman dan lain-lain itu jadi tersangka,” sambungnya.

    Fandy meyakini, tindakan warga yang mengamankan penjambret tanpa main hakim sendiri adalah hal yang benar. Kuncinya adalah penanganan yang tepat.

    “Yang penting diamankan. Jangan melakukan tindakan sendiri lah, takutnya jadi tersangka, gitu aja. Ya Alhamdulillah ya berpikir dingin,” ungkapnya.

    Penerima Penghargaan Polresta Jogja

    Fandy menjadi salah satu dari empat orang yang mendapat piagam penghargaan dari Polresta Jogja. Mereka dianggap telah membantu kerja polisi dengan inisiatif yang tinggi.

    Nama Penerima Peran
    Eviana Korban Penjambretan
    Ayunda Rekan Korban
    Fandy Yulianto Warga yang membantu penangkapan
    Handoko Warga yang membantu penangkapan

    Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kapolresta Jogja Kombes Eva Guna Pandia di Mapolresta Jogja, siang ini. Kombes Eva Guna Pandia menegaskan bahwa korban tidak akan dipidana atas tindakan memepet jambret hingga terjatuh.

    Ia juga menegaskan pihaknya tak akan menerima jika pelaku melaporkan balik korban atas insiden ini. Polresta Jogja sangat mengapresiasi keberanian masyarakat.

    “Tidak ada, tidak ada (korban tidak akan dipidana). Saya jamin tidak ada. Kita mengapresiasi mereka membela, benar kita apresiasi. (Jika pelaku melaporkan balik) Akan kita tolak, karena dia merupakan pelaku,” tegas Pandia.

    Pihak kepolisian berharap masyarakat tidak perlu khawatir untuk membantu. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan.

    “Tidak perlu khawatir kalau masyarakat membantu kepolisian kita akan apresiasi. Dan itu yang kita harapkan karena itu tadi, adanya sinergitas kita dengan masyarakat bahwa polisi itu adalah pelayan, pelindung, pengayom masyarakat,” pungkasnya.