Category: Ekonomi

  • Airlangga Laporkan Stimulus Lebaran 2026 ke Presiden Prabowo di Jakarta

    Airlangga Laporkan Stimulus Lebaran 2026 ke Presiden Prabowo di Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/2/2026). Dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Airlangga melaporkan paket stimulus ekonomi. Stimulus tersebut akan berlaku selama periode libur Lebaran 2026.

    Paket stimulus ekonomi ini mencakup berbagai diskon. Tujuannya untuk mendorong pergerakan masyarakat. Harapannya, hal ini dapat menggerakkan roda perekonomian nasional.

    Airlangga merinci stimulus tersebut kepada Presiden. Ini merupakan kelanjutan dari pengumuman yang disampaikan sebelumnya di Stasiun Gambir.

    "Tadi juga dilaporkan kepada Bapak Presiden terkait apa yang diumumkan kemarin di Stasiun Gambir, yaitu diskon kereta api sebesar 30%, angkutan laut 30%, penyeberangan sebesar 100%, kemudian terkait dengan pesawat yang berkisar antara 17-18%. Selanjutnya ada pula diskon tarif tol," terang Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Diskon tarif ini diharapkan meringankan beban masyarakat. Selain itu juga dapat meningkatkan minat untuk melakukan perjalanan.

    Anggaran Stimulus Lebaran

    Untuk memuluskan program diskon ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang signifikan. Dana tersebut bersumber dari APBN dan non-APBN.

    "Estimasi anggarannya secara keseluruhan adalah Rp 911,16 miliar, di mana porsi APBN sebesar Rp 639,86 miliar dan non-APBN sebesar Rp 271,3 miliar," kata Airlangga.

    Berikut rincian estimasi anggaran diskon stimulus Lebaran 2026:

    Sumber Anggaran Jumlah (Miliar Rupiah)
    APBN 639,86
    Non-APBN 271,30
    Total 911,16

    Alokasi anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah. Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati fasilitas perjalanan dengan biaya lebih terjangkau.

    Penyaluran Bantuan Pangan

    Selain stimulus transportasi, Airlangga juga melaporkan penyaluran bantuan pangan. Bantuan ini akan dibagikan pada bulan ini.

    Bantuan pangan tersebut ditujukan bagi 35,04 juta keluarga penerima manfaat. Mereka masuk dalam kategori desil 1 sampai 4.

    Bantuan meliputi 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Total anggaran untuk bantuan pangan ini mencapai Rp 11,92 triliun.

    "Rupiah Total anggaran sebesar 11,92 triliun. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat menjaga kelancaran logistik," ucap Airlangga.

    Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan menjaga kelancaran logistik. Hal ini penting agar bantuan dapat tersalurkan tepat waktu dan merata.

  • Banyuwangi Bentuk Asosiasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Banyuwangi Bentuk Asosiasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Sebanyak 46 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Banyuwangi telah membentuk asosiasi. Pembentukan ini bertujuan memperkuat sinergi dan komitmen bersama untuk penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

    Asosiasi ini menjadi wadah bagi koperasi desa dan kelurahan. Fungsinya untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi, serta memperluas jaringan kerja sama usaha.

    Kehadiran asosiasi diharapkan menjadi ruang konsolidasi aspirasi pengurus koperasi. Hal ini agar lebih terarah dan terorganisasi.

    Ketua Umum Asosiasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (AKDKMP) Imam Maskun menjelaskan, deklarasi AKDKMP berlangsung pada Senin (9/2/2026). Acara tersebut dihadiri oleh 46 pengurus dari 46 KDKMP di Banyuwangi.

    Secara kelembagaan, AKDKMP diposisikan sebagai rumah besar bagi koperasi desa dan kelurahan.

    "Ada 46 koperasi yang deklarasi dan kami sepakat ini menjadi rumah besar sekaligus jembatan komunikasi antara pengurus koperasi dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun nasional," ungkap Imam, Rabu (12/2/2026).

    Program Unggulan Presiden

    Percepatan pembangunan KDKMP merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi cita-cita bersama yang memerlukan wadah legal.

    Wadah ini berfungsi memperkuat perlindungan hukum, akses informasi, serta pertukaran praktik baik antar koperasi anggota. Gerakan ini sejalan dengan orientasi pembangunan nasional.

    Pembangunan nasional menempatkan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Ini menjadi fokus kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Fokus tersebut terkait kemandirian ekonomi, penguatan sektor desa, serta pemerataan kesejahteraan.

    Tujuan Utama AKDKMP

    Dalam deklarasi AKDKMP, enam tujuan utama ditetapkan. Berikut adalah rinciannya:

    Tujuan Deskripsi Singkat
    Peningkatan Peran dan Sinergi Memperkuat kolaborasi antar koperasi dan pemangku kepentingan.
    Pengembangan Usaha Mendorong pertumbuhan dan diversifikasi bisnis koperasi.
    Advokasi dan Iklim Kondusif Menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan koperasi.
    Kemitraan Strategis Membangun kerja sama dengan berbagai pihak.
    Pendidikan dan Pelatihan Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota.
    Peningkatan Kesejahteraan Anggota Mengupayakan dampak positif bagi anggota koperasi.

    "Enam poin penting tersebut telah menjadi arah gerakan bersama untuk mencapai tujuan bersama melalaikan AKDKMP," jelas Imam.

    Agenda Kerja Asosiasi Pertama di Indonesia

    AKDKMP disebut sebagai asosiasi pertama sejenis di Indonesia. Ke depan, asosiasi ini akan menyusun agenda kerja.

    Agenda tersebut dimulai dari konsolidasi anggota, pemetaan potensi usaha koperasi. Selanjutnya perumusan program bersama yang terintegrasi. Ini termasuk dengan arah pembangunan daerah dan kebijakan nasional di bidang perkoperasian serta ekonomi kerakyatan.

  • Harga Ayam Potong dan Telur di Indramayu Naik Jelang Ramadan

    Harga Ayam Potong dan Telur di Indramayu Naik Jelang Ramadan

    Menjelang Ramadan, warga Kabupaten Indramayu menghadapi kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Lonjakan paling terasa terjadi pada komoditas ayam potong dan telur ayam di pasar-pasar tradisional.

    Kondisi ini, menurut pedagang, dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat. Akibatnya, stok di tingkat produsen menipis dan berimbas pada harga jual ke konsumen.

    Darsinih (48), seorang pedagang ayam potong di Pasar Karangampel, Indramayu, mengaku harga sudah naik beberapa hari terakhir.

    "Saya jualnya sih Rp 40 ribu. Sebelumnya hanya kisaran Rp 36 sampai Rp 38 (ribu) saja," ujar Darsinih saat ditemui di lapaknya, Rabu (11/2/2026) pagi.

    Menurut Darsinih, lonjakan harga ini disebabkan permintaan yang melonjak. Hal itu membuat perputaran stok di tingkat peternak sangat cepat.

    "Kayak misalnya dari peternak jadi lebih banyak potong ayam, lebih banyak tenaga yang dihabiskan, terus juga stok ayamnya, tidak semua ayam di kandang statusnya siap potong semua," kata dia.

    Dampaknya, peternak menetapkan harga lebih tinggi saat menyuplai barang ke pedagang pasar.

    Situasi serupa juga dialami komoditas telur ayam. Roni (39), pedagang telur di pasar yang sama, melaporkan harga telur kini mencapai Rp 30.000 per kilogram.

    Harga ini naik Rp 1.000 dari sebelumnya Rp 29.000 per kilogram.

    "Kalau telur itu naiknya bareng sama ayam. Biasanya gitu. Di sini sekarang 1 kilogram itu 30 ribu," katanya.

    Roni menambahkan, banyak konsumen membeli telur dalam jumlah besar. Tujuannya sebagai persiapan bulan puasa.

    "Katanya buat stok sahur dan buka puasa," ucap Roni.

    Tindakan Pemerintah Kabupaten Indramayu

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu segera merespons fenomena ini. Pemkab mengantisipasi lonjakan harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu Sugeng Heryanto menjelaskan GPM adalah tindak lanjut dari High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

    Rapat tersebut digelar bersama Sekretaris Daerah Indramayu.

    "GPM sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah, serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Kabupaten Indramayu, menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026," kata Sugeng kepada detikJabar, Rabu (11/2/2026) siang.

    Pemkab telah memetakan sejumlah lokasi GPM. Kegiatan akan berlangsung selama Februari hingga Maret 2026.

    Berikut adalah jadwal dan lokasi GPM di Indramayu:

    Lokasi Tanggal
    Kantor Kecamatan Lohbener 12 Februari 2026
    Balai Desa Plumbon 19 Februari 2026
    Kantor DKPP 26 Februari 2026 & 9 Maret 2026
    Kantor Kecamatan Jatibarang 3 Maret 2026
    Alun-Alun Indramayu 12 Maret 2026

    Di lokasi-lokasi tersebut, bahan pokok tersedia mulai pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB, atau sampai stok habis. Sugeng menjamin harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding harga pasar.

    Berikut rincian harga di GPM:

    Komoditas Harga
    Beras SPHP Rp57.000/5kg
    Beras Medium Rp60.000/5kg
    Beras Premium Rp65.000/5kg
    Beras Organik Rp70.000/5kg
    Beras Sentra Ramos Rp73.000/5kg
    Terigu Rp8.500
    Gula Pasir Rp16.000/kg
    Daging Ayam Rp36.000/ekor
    Telur Ayam Rp28.000/kg
    Minyak Goreng Rp30.000/2 liter
    Daging Sapi Rp105.000/kg
    Aneka Cabai & Sayuran Mulai Rp5.000

    Selain GPM, Sekretaris Daerah Indramayu Aep Surahman menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan. Hal ini dilakukan melalui inspeksi dadakan (sidak) dan operasi pasar bersubsidi.

    "Langkah ini untuk memastikan laju pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga sesuai potensi wilayah, sehingga tidak ada alasan harga sulit dijangkau, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat," ujar Aep saat dihubungi detikJabar.

    Meskipun ada fluktuasi di beberapa pasar, Aep menilai harga kebutuhan pokok di titik pantau utama masih terkendali.

    "Di empat titik pemantauan utama, yakni Pasar Jatibarang, Pasar Karangampel, Pasar Indramayu, dan Pasar Patrol, relatif masih stabil, tetapi bakal terus dipantau secara intens," pungkasnya.

  • Pasar Jaya Targetkan 500 Bazar Murah Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026 di Jakarta

    Pasar Jaya Targetkan 500 Bazar Murah Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026 di Jakarta

    Perumda Pasar Jaya memastikan kesiapan stok pangan dan menggandakan pelaksanaan bazar murah menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Perusahaan menargetkan hampir 500 kali pelaksanaan bazar murah. Ini untuk membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

    Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyatakan jumlah bazar murah meningkat hampir dua kali lipat. Pada tahun 2025, kegiatan serupa digelar sekitar 250 kali.

    Peningkatan ini menunjukkan komitmen Pasar Jaya dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Khususnya pada periode permintaan tinggi seperti Ramadan.

    "Tahun lalu pasar murah sekitar 250 kali, tahun ini kami tingkatkan hampir 100 persen menjadi kurang lebih 500 kali. Ini bagian dari upaya kami menjaga stabilitas pasokan dan harga selama Ramadan," kata Agus dalam Balkoters Talk bertajuk Kesiapan Tiga Pangan BUMD Pangan Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Bazar murah telah digelar sepanjang Februari di seluruh kelurahan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Kegiatan ini juga berlangsung di 116 gerai Pasar Jaya.

    Selain itu, bazar besar akan kembali digelar di Balai Kota pada pekan kedua Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya.

    Paket Sembako Terjangkau

    Untuk meringankan belanja warga, Pasar Jaya juga menyiapkan paket sembako dan paket hari raya. Harganya mulai Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu.

    Paket tersebut tersedia di gerai-gerai Pasar Jaya. Ini menjadi alternatif belanja hemat menjelang Lebaran.

    "Kami siapkan paket sembako dan paket hari raya dengan harga terjangkau agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan lebih ringan," ujarnya.

    Berikut adalah rincian penawaran paket sembako:

    Jenis Paket Estimasi Harga Ketersediaan
    Paket Sembako Mulai Rp 100.000 Gerai Pasar Jaya
    Paket Hari Raya Hingga Rp 300.000 Gerai Pasar Jaya

    Kondisi Stok Pangan dan Harga

    Dari sisi pasokan, Pasar Jaya mencatat stok pangan dalam kondisi aman. Sejak 9 Februari 2026, stok beras di gerai Pasar Jaya mencapai 331 ton, naik dari sebelumnya 261 ton.

    Selain itu tersedia gula pasir sebanyak 84,3 ton dan minyak goreng hampir 209 ton. Sementara di tingkat pedagang pasar yang berada di bawah pengelolaan Pasar Jaya, stok beras tercatat sekitar 186 ton, ditambah beras SPHP sekitar 10,1 ton.

    Agus menyebut secara umum harga komoditas pangan masih terkendali. Meski demikian, terdapat fluktuasi pada komoditas cabai merah.

    "Prinsipnya harga relatif stabil. Memang ada fluktuasi pada cabai merah, tetapi komoditas lainnya masih dalam kondisi terkendali," jelasnya.

    Distribusi ke Kepulauan Seribu

    Pasar Jaya juga meningkatkan distribusi pangan ke wilayah Kepulauan Seribu. Jika sebelumnya pengiriman dilakukan dua kali dalam sebulan, kini ditingkatkan menjadi hampir setiap minggu.

    "Kami tingkatkan frekuensi pengiriman ke Kepulauan Seribu menjadi hampir setiap minggu, sesuai arahan pimpinan daerah, agar pasokan pangan di wilayah kepulauan tetap aman selama Ramadan," tuturnya.

    Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto menambahkan Pemprov DKI terus mengkonsolidasikan BUMD pangan. Ini untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Ia mendorong BUMD terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan.

    "Kami berharap BUMD pangan di Jakarta benar-benar bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Jakarta," imbuhnya.

  • PNS Solo Tunggu PP THR 2026, Pencairan Diprediksi Rabu, 25 Februari

    PNS Solo Tunggu PP THR 2026, Pencairan Diprediksi Rabu, 25 Februari

    Pemerintah menunda pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026. Hingga Rabu, 11 Februari 2026, regulasi tersebut belum diundangkan.

    Kondisi ini membuat kepastian jadwal serta besaran THR Lebaran 2026 untuk PNS masih belum jelas. Namun, gambaran dapat diperoleh dari pola penyaluran THR tahun-tahun sebelumnya.

    Jika merujuk pada jadwal pencairan tahun 2025, THR Lebaran 2026 akan dicairkan paling cepat 15 hari sebelum Idul Fitri. Kementerian Agama memprediksi 1 Syawal 1447 H atau Idul Fitri jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

    Dengan demikian, 15 hari kerja sebelum Idul Fitri diperkirakan jatuh pada Rabu, 25 Februari 2026. Tanggal ini menjadi proyeksi pencairan THR paling cepat.

    “Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya,” bunyi ayat (2) pasal 14 PP Nomor 11 Tahun 2025.

    Komponen dan Besaran THR PNS

    Besaran THR PNS bervariasi sesuai pangkat dan jabatan. Komponen THR secara umum mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan.

    Berikut adalah rincian perkiraan komponen THR 2026 berdasarkan status dan sumber pendapatan:

    Status Komponen THR
    PNS/TNI/Polri/Pejabat Negara Gaji pokok, Tunjangan keluarga, Tunjangan pangan, Tunjangan jabatan/umum, Tunjangan kinerja
    PNS Daerah (Tambahan Penghasilan) Gaji pokok, Tunjangan keluarga, Tunjangan pangan, Tunjangan jabatan/umum, Tambahan penghasilan (maksimal 1 bulan)
    CPNS 80% gaji pokok, Tunjangan keluarga, Tunjangan pangan, Tunjangan umum, Tunjangan kinerja
    CPNS Daerah (Tambahan Penghasilan) 80% gaji pokok, Tunjangan keluarga, Tunjangan pangan, Tunjangan jabatan/umum, Tambahan penghasilan (maksimal 1 bulan)

    Komponen tersebut mencerminkan bentuk penghargaan atas pengabdian PNS kepada negara. Meskipun PP terbaru belum terbit, proyeksi ini dapat menjadi acuan sementara.

    Penerima THR Lainnya

    Selain PNS aktif, pensiunan juga berhak menerima THR. Komponen untuk pensiunan PNS terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

    Pensiunan dari berbagai jabatan lain juga termasuk penerima THR. Ini meliputi pensiunan prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

    THR juga diberikan kepada keluarga pensiunan PNS. Rincian penerima adalah sebagai berikut:

    • Penerima pensiun janda/duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia.
    • Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas, yang tidak mempunyai istri/suami dan anak.

    Informasi mengenai prediksi jadwal pencairan dan besaran THR Lebaran 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran awal bagi para PNS dan penerima lainnya.

  • Muhaimin Iskandar Soroti Ekonomi Hijau dan Sirkular di ITB

    Muhaimin Iskandar Soroti Ekonomi Hijau dan Sirkular di ITB

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa ekonomi hijau dan sirkular merupakan peluang besar. Ini bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan instrumen pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

    Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya transisi ekonomi hijau melibatkan masyarakat luas. Hal ini harus menciptakan nilai tambah di tingkat akar rumput.

    "Green economy dan circular economy bukan sekedar agenda lingkungan melainkan peluang besar bagi tumbuh kembangnya ekonomi sekaligus pemberdayaan masyarakat kita," tegas Muhaimin, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/02/2026).

    Muhaimin menyampaikan pandangannya ini dalam Kuliah Umum (Studium Generale) di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat. Dia menyoroti sektor energi terbarukan dan mineral kritis.

    Selain itu, agroindustri sirkular dan waste-to-energy juga memiliki potensi besar. Semua sektor ini bisa menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat.

    Keterlibatan Masyarakat dalam Sektor Ekonomi Hijau

    Masyarakat dapat berperan dalam rantai pasok manufaktur komponen energi terbarukan. Mereka juga terlibat dalam operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan bioenergi berbasis komunitas.

    Pada agroindustri sirkular, limbah pertanian bisa diolah jadi bioenergi dan biomaterial bernilai tambah. Ini akan meningkatkan kelas petani dan koperasi.

    Sementara itu, skema waste-to-energy dan pengelolaan sampah modern membuka lapangan kerja baru. Sekaligus juga memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

    "Inilah peluang nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, bila pengelolaan pemilahan dan daur ulang e-waste ni dilakukan secara terorganisasi," ujarnya.

    Sebagai ilustrasi, Muhaimin Iskandar menyoroti peningkatan volume sampah elektronik (e-waste) global. Jumlahnya mencapai puluhan juta ton per tahun.

    Limbah e-waste mengandung logam bernilai tinggi seperti tembaga, nikel, dan kobalt. Ini adalah potensi ekonomi yang besar.

    E-Waste sebagai Sumber Ekonomi Baru

    Apabila pengelolaan, pemilahan, dan daur ulang e-waste dilakukan terorganisir, serta berbasis teknologi, itu dapat menjadi sumber ekonomi baru. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    "Inilah contoh konkrit bagaimana circular ekonomi menjadikan masalah sosial sebagai sumber kesejahteraan," jelasnya.

    Muhaimin menekankan, peluang besar ini dapat terwujud melalui orkestrasi ekosistem. Ini melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat.

    Peran Strategis ITB

    Dalam konteks ini, ITB memiliki peran strategis. ITB dapat membangun kapasitas SDM unggul, menetapkan standar teknologi, dan memastikan inovasi berdampak nyata.

    "Dari kampus ini circular ekonomi harus bergerak dari konsep ke sistem, dari proyek ke ekosistem, dari wacana menjadi kehidupan nyata kita," tegasnya.

    Muhaimin menegaskan, industrialisasi hijau dan sirkular harus jadi jalan Indonesia naik kelas. Tujuannya adalah Indonesia yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

    Sektor Ekonomi Hijau Potensi Pemberdayaan Masyarakat
    Energi Terbarukan Rantai pasok manufaktur, operasi dan pemeliharaan, bioenergi berbasis komunitas
    Agroindustri Sirkular Pengolahan limbah pertanian menjadi bioenergi dan biomaterial
    Waste-to-Energy Penciptaan lapangan kerja baru, perbaikan kualitas lingkungan
    Pengelolaan E-Waste Daur ulang terorganisir, sumber ekonomi baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah
  • Aset BPJS Kesehatan Terancam Minus 2026, Pemerintah Suntik Rp20 Triliun

    Aset BPJS Kesehatan Terancam Minus 2026, Pemerintah Suntik Rp20 Triliun

    Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memperingatkan bahwa rasio ketahanan aset BPJS Kesehatan terus menurun. Berdasarkan perhitungan aktuaria, kondisi ini mengkhawatirkan karena berpotensi di bawah batas sehat pada triwulan I atau II 2026.

    Sesuai regulasi, keuangan BPJS Kesehatan dianggap sehat jika aset bersihnya berada dalam rentang 1,5 hingga 6 bulan klaim. Penurunan ini memicu langkah cepat dari pemerintah untuk mencegah krisis.

    Pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah preventif dengan memberikan suntikan dana tambahan tahun ini. Hal ini diungkapkan Ketua DJSN Nunung Nuryartono dalam rapat dengar pendapat Komisi IX di Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    “Kapan kemudian mulai di bawah 1,5, itu perkiraan kami di triwulan I, triwulan II 2026. Oleh karenanya, pemerintah mengambil langkah tahun ini, dengan memberikan suntikan dana tambahan,” ujar Nunung Nuryartono, Rabu (11/2/2026).

    Nunung menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga langkah penanganan defisit aset neto. Opsi tersebut meliputi penyesuaian besar iuran, suntikan dana tambahan, dan penyesuaian manfaat. Untuk 2026, suntikan dana tambahan dipilih.

    Pilihan ini diambil demi menghindari pembebanan masyarakat dengan kenaikan iuran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli rakyat.

    “Tadi ada suntikan pemerintah karena diputuskan bahwa tidak sampai dari 2026 belum ada kenaikan iuran yang akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian,” terang Nunung.

    Potensi Pendanaan Lain dari Pajak Rokok

    Selain suntikan dana, Nunung juga menyebut potensi pendanaan lain, yaitu dari pajak rokok. Hal ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

    Penerimaan pajak rokok diperbolehkan untuk mendanai pelayanan kesehatan. Ini membuka peluang baru bagi BPJS Kesehatan untuk memperkuat keuangannya.

    “Kemudian juga di dalam PP nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah pasal 97, tentang pajak rokok juga bisa dialokasikan, untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Jadi ada ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk bisa menambah dari dua potensi yang digunakan tadi,” jelas Nunung.

    Alokasi Suntikan Dana Rp 20 Triliun

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengalokasikan suntikan dana tambahan. Ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan operasional BPJS Kesehatan.

    “Sudah diputuskan oleh Kemenkeu ada tambahan Rp 20 triliun. Sebanyak Rp 10 triliun melalui Kemenkes, Rp 10 triliun lagi melalui Kemenkeu untuk membantu BPJS,” ujar Budi saat ditemui di DPR, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

    Budi menegaskan bahwa angka Rp 20 triliun ini telah dihitung secara cermat. Dana tersebut dirancang untuk menjamin ketahanan keuangan BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini.

    “Angka itu dihitung untuk menjaga ketahanan BPJS tahun ini,” tambahnya.

    Statistik BPJS Kesehatan dan Peningkatan Klaim

    Data DJSN menunjukkan jumlah peserta terdaftar jaminan kesehatan nasional mencapai 281,88 juta jiwa atau 98,3% dari total penduduk. Namun, peserta aktif hanya 228,67 juta jiwa atau 79,8%.

    Peningkatan utilisasi layanan kesehatan telah menyebabkan klaim bulanan melonjak. Ini menjadi salah satu faktor utama yang menekan ketahanan aset BPJS Kesehatan.

    Berikut adalah perbandingan jumlah peserta dan rata-rata klaim bulanan:

    Deskripsi Jumlah/Rata-rata
    Peserta Terdaftar (2025) 281,88 juta jiwa (98,3% penduduk)
    Peserta Aktif (2025) 228,67 juta jiwa (79,8% penduduk)
    Rata-rata Klaim Bulanan (2025) Rp 16,75 triliun
    Peningkatan Klaim (2014-2025) 5 kali lipat

    “Rata-rata klaim bulanan di 2025 sekitar Rp 16,75 triliun, ini meningkat lima kali lipat (dibandingkan 2014) karena utilisasinya meningkat, masyarakat yang mendapat akses pelayanan kesehatan meningkat, kunjungan meningkat,” kata Nunung dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (13/11/2025).

  • Kemnaker Gandeng Shopee Luncurkan Pelatihan Shopee Affiliate di BBPVP Bekasi

    Kemnaker Gandeng Shopee Luncurkan Pelatihan Shopee Affiliate di BBPVP Bekasi

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Shopee Indonesia resmi meluncurkan program Training of Trainers (ToT): Shopee Affiliate. Program ini bertujuan memperkuat kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi digital.

    Peluncuran program dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini akan membekali 100 instruktur Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta BBPVP Kemnaker.

    Para instruktur tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Mereka akan mengikuti pelatihan intensif selama tiga hari, mulai 11 hingga 13 Februari 2026.

    Materi komprehensif akan dibawakan oleh trainer dari Akademi Pengajar Kampus UMKM Shopee. Para trainer ini telah tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

    Program ini membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan seputar ekosistem affiliate marketing. Tujuannya agar mereka mampu mengimplementasikan pelatihan serupa di balai vokasi daerah masing-masing.

    Peluncuran program dan pelatihan dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

    Yassierli mengatakan kolaborasi ini merupakan langkah strategis menyiapkan tenaga kerja adaptif. Adaptasi ini diperlukan terhadap perkembangan ekonomi digital yang terus bergerak.

    Menurutnya, pelatihan berbasis keterampilan digital seperti affiliate dapat menjadi alternatif peluang kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

    "Alhamdulillah kita di Kemnaker melihat ini (bekerja sama dengan Shopee) adalah sebuah entitas job title yang disebut dengan affiliator, yang menurut kami harus menjadi salah satu bagian dari pelatihan kita," ujar Yassierli, Rabu (11/2/2026).

    "Tantangan kita jelas terkait dengan memperluas kesempatan kerja yang dulu mungkin banyak pekerjaan informal yang sifatnya tradisional dan tentu dengan perubahan sekarang yang kemudian menjadi informal digital istilahnya," tambahnya.

    Yassierli melanjutkan, "Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita wujudkan, peluang yang harus kita raih dan insyaallah teman-teman yang menjadi peserta pada siang hari ini yang akan memulai transformasi itu."

    Melalui pelatihan ini, instruktur balai vokasi tidak hanya dibekali pemahaman teknis affiliate marketing. Mereka juga dipersiapkan menjadi agen perubahan di daerah masing-masing.

    Mereka diharapkan menularkan pengetahuan dan keterampilan ini kepada masyarakat. Khususnya generasi muda dan pencari kerja, guna membuka peluang usaha dan penghasilan baru secara mandiri.

    Berikut adalah target pelatihan dan dampaknya:

    Aspek Detail
    Target Peserta ToT 100 instruktur UPTP Kemnaker
    Target Pelatihan Lanjutan 60.000 afiliator baru (komunitas)
    Durasi Pelatihan Lanjutan 10 bulan (Maret hingga akhir tahun)
    Frekuensi Pelatihan (per bulan per UPTP) 2 kali (2 batch)
    Jumlah Peserta (per batch) 30 orang
    Total Peserta (per UPTP per bulan) 60 orang

    "Alhamdulillah kita berada di awal tahun, sekarang awal Februari, sehingga lebih mudah nanti kita akan monitor sampai akhir tahun," kata Yassierli.

    Ia menambahkan, "Yaitu ToT 100 dari masing-masing UPTP balik ke masing-masing UPTP berarti bulan depan, bulan Maret mulai pelatihan. Satu bulan dua kali dua batch pesertanya 30, berarti satu bulan 60. Sekitar 10 bulan 60 x 10, 600. 600 x 100 orang yang ada di sini, 60 ribu."

    "Kita sudah sepakat dengan Shopee bahwa kita menargetkan akan bangun komunitas afiliator 60 ribu tahun ini, kita akan monitor setiap bulan," ujarnya.

    Kemnaker berharap kolaborasi ini membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat. Peluang untuk belajar, bekerja, dan berkembang di tengah pertumbuhan ekosistem digital Indonesia yang pesat.

    Dukungan Shopee untuk Talenta Digital Daerah

    Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, menyatakan program ini krusial. Shopee tidak hanya berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di ekosistem affiliate.

    Namun, juga mendukung peran balai vokasi sebagai pusat pengembangan talenta digital hingga ke daerah.

    "Program Shopee Affiliate hadir sebagai inovasi untuk menciptakan peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat," tutur Radynal.

    "Melalui pelatihan ini, kami tidak sedang menciptakan profesi baru secara instan, kami sedang menciptakan manusia yang mampu beradaptasi agar mampu memanfaatkan ekosistem digital secara bertanggung jawab dan berkelanjutan," jelasnya.

    Radynal juga memberikan gambaran mengenai efektivitas format digital.

    "Sebagai gambaran, untuk riset 65 persen video itu jauh lebih efektif untuk membuat orang check out atau tidak ketika belanja di e-commerce. Ini menegaskan bahwa format yang lebih dinamis, engagement, dan memang rasa kedekatan antara pengguna dan pembuat konten kreator itu menjadi penentu," ujarnya.

    Di Shopee sendiri, tercatat 50 persen peningkatan penjualan produk lokal melalui Shopee Live dan Shopee Video selama 2025. "Transformasi digital bisa dimulai dari sebuah kelas, dari satu pelajar dan dari sebuah komunitas di daerah," kata Radynal.

    Komitmen Jangka Panjang Kampus UMKM Shopee

    Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, Akademi Pengajar Kampus UMKM Shopee menargetkan melatih 500 pengajar hingga akhir tahun 2026. Para pengajar ini akan tersebar di berbagai kota di Indonesia.

    Target ini diharapkan memperluas jangkauan program ke lebih banyak balai pelatihan vokasi. Hal ini juga mempercepat proses penguatan kapasitas instruktur agar lebih banyak masyarakat mengakses pelatihan keterampilan digital berkelanjutan.

    Sejak diluncurkan pada 2021, Kampus UMKM Shopee telah memberikan pendampingan dan edukasi kepada jutaan UMKM. Hingga saat ini, Kampus UMKM Shopee telah menyelenggarakan lebih dari 350.000 jam pelatihan.

    Program ini didukung hampir 400 modul pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan talenta digital.

    Dalam rangkaian pelatihan di Akademi Pengajar dan Kampus UMKM Shopee, Shopee Affiliate kerap diperkenalkan. Ini sebagai salah satu modul pembelajaran yang memberikan gambaran nyata peluang ekonomi di sektor digital.

    Modul ini juga membuka alternatif sumber penghasilan yang relevan dengan perkembangan dunia kerja saat ini. Kemnaker dan Shopee berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pelatihan vokasi berbasis keterampilan digital.

    Pelatihan ini relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan menciptakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia yang adaptif, berdaya saing, dan mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital secara produktif dan berkelanjutan.

    Selain Menteri Ketenagakerjaan dan Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, acara tersebut dihadiri beberapa pejabat. Mereka antara lain Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Herry Nugraha, serta Anggota BNSP Adi Mahfudz Wuhadji.

  • Harga Komoditas di Malang Meroket Jelang Ramadan, Cabai Tembus Rp 100 Ribu

    Harga Komoditas di Malang Meroket Jelang Ramadan, Cabai Tembus Rp 100 Ribu

    Kota Malang menghadapi lonjakan harga sejumlah komoditas pangan menjelang bulan suci Ramadan. Kenaikan signifikan terlihat pada harga cabai, terutama cabai rawit, yang kini mencapai Rp 100.000 per kilogram.

    Kenaikan ini dilaporkan terjadi dalam beberapa hari terakhir di pasar-pasar tradisional Kota Malang. Pedagang memprediksi harga akan terus merangkak naik hingga Idul Fitri.

    Agus, seorang pedagang cabai di Pasar Besar Malang, mengonfirmasi harga cabai rawit telah menyentuh Rp 100.000 per kilogram per hari Rabu (11/2/2026).

    "Dua hari kemarin, harga cabai rawit masih Rp 90 ribu, sekarang naik Rp 100 ribu per kilonya," ujar Agus ditemui wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Kenaikan ini sebesar Rp 10.000 dibandingkan harga sehari sebelumnya. Sementara itu, harga cabai keriting dan cabai merah besar masih stabil di kisaran Rp 35.000 per kilogram.

    Komoditas lain seperti cabai hijau atau cabai acar juga mengalami kenaikan. Harga cabai hijau naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 55.000 per kilogram.

    Faktor Penyebab Kenaikan Harga Cabai

    Agus menjelaskan, kenaikan harga cabai rawit ini dipicu oleh curah hujan tinggi. Kondisi cuaca tersebut melanda sentra-sentra penanaman cabai.

    Daerah-daerah yang terdampak antara lain Kabupaten Malang, Pasuruan, dan Nganjuk. Cuaca tidak menentu ini mengakibatkan pasokan cabai dari petani berkurang drastis.

    "Karena cuaca hujan, jadi stok lombok juga tidak banyak, terbatas," akunya.

    Selain faktor cuaca, Agus menambahkan bahwa momen perayaan hari besar turut mempengaruhi kenaikan harga. Peningkatan permintaan yang tidak diimbangi pasokan memicu lonjakan harga.

    "Ini juga mau puasa, biasanya harga bahan pokok cenderung banyak yang naik," tuturnya.

    Harga Ayam Potong Ikut Merangkak Naik

    Tidak hanya cabai, harga ayam potong di Pasar Besar Malang juga mengalami kenaikan. Saat ini, harga ayam potong berkisar antara Rp 45.000 hingga Rp 48.000 per kilogram.

    Hamzah, pedagang ayam potong di Pasar Besar Malang, menyatakan ketersediaan stok masih cukup banyak meskipun harga naik.

    "Jelang bulan puasa (Ramadan), harga ayam pasti naik. Tapi stok banyak," tegasnya ditemui terpisah.

    Agus memprediksi harga ayam potong akan terus melonjak. Kenaikan diperkirakan berlanjut hingga awal Ramadan dan mencapai puncaknya saat Hari Raya Idul Fitri.

    Berikut adalah perbandingan harga beberapa komoditas di Pasar Besar Malang:

    Komoditas Harga Sebelumnya (Rp/Kg) Harga Hari Ini (Rp/Kg) Keterangan
    Cabai Rawit 90.000 100.000 Naik signifikan
    Cabai Keriting 35.000 35.000 Stabil
    Cabai Merah Besar 35.000 35.000 Stabil
    Cabai Hijau/Acar 50.000 55.000 Naik
    Ayam Potong Tidak Disebutkan 45.000 – 48.000 Naik

    "Akan terus naik sampai awal puasa dan Idul Fitri. Itu sudah biasa," tandasnya.

  • Ketua Dewas BPJS Abdul Kadir Usul Dana Abadi Jaga Keberlanjutan di Kompleks Parlemen

    Ketua Dewas BPJS Abdul Kadir Usul Dana Abadi Jaga Keberlanjutan di Kompleks Parlemen

    Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS, Abdul Kadir, mengusulkan pembentukan dana abadi. Usulan ini diajukan untuk menjaga keberlanjutan finansial BPJS Kesehatan.

    Kadir menyampaikan ide ini dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI. Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    "Ada satu usulan bu, untuk menjaga sustainability dari dana BPJS Kesehatan ini, apakah kita tidak memungkinkan untuk membuat semacam endowment fund misalnya pak, dana abadi," kata Abdul Kadir, Rabu (11/2/2026).

    Abdul Kadir mencontohkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). LPDP saat ini memiliki dana abadi hingga ratusan triliun rupiah.

    Menurutnya, skema serupa dapat diterapkan untuk BPJS Kesehatan. Ini akan mengurangi ketergantungan pada iuran atau premi semata.

    "LPDP saja mempunyai dana abadi sekian berapa ratus triliun yang dengan demikian untuk melakukan pembayaran dana BPJS Kesehatan ini tidak cuma bergantung pada iuran atau premi," ujarnya.

    Dengan adanya dana abadi, BPJS bisa lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan. Ini memberikan sumber pendanaan alternatif.

    "Tapi kita bisa memanfaatkan dana abadi itu," sambung dia.

    Pertimbangan dan Harapan Usulan

    Dia meminta usulan ini mulai dipertimbangkan secara serius. Harapan besar agar usulan pembentukan dana abadi ini dapat diterima.

    "Jadi saya kira ada pemikiran-pemikiran yang out of the box ini harus kita jalankan," tuturnya.

    Usulan ini dianggap sebagai langkah inovatif. Tujuannya memperkuat stabilitas keuangan BPJS Kesehatan jangka panjang.

    Entitas Status Dana Abadi Manfaat Potensial bagi BPJS
    LPDP Sudah ada, ratusan triliun rupiah Model pendanaan alternatif
    BPJS Kesehatan Diusulkan Mengurangi ketergantungan pada iuran, menjaga keberlanjutan