Category: Ekonomi

  • Bisnis Gorengan Bandung Tembus Rp808 Miliar, Jadi Pilihan Sarapan Hingga Lauk Utama Warga

    Bisnis Gorengan Bandung Tembus Rp808 Miliar, Jadi Pilihan Sarapan Hingga Lauk Utama Warga

    Warga Bandung memiliki kebiasaan unik dalam memilih santapan pagi, siang, atau malam. Bukan hidangan berat seperti bubur ayam atau nasi kuning, gorengan justru menjadi pilihan utama untuk mengganjal perut atau bahkan menjadi lauk pendamping nasi.

    Popularitas gorengan ini tidak main-main, bahkan berimbas pada perputaran uang yang fantastis setiap tahunnya di Kota Bandung. Data menunjukkan, konsumsi gorengan mencapai ratusan juta potong.

    Romadhan (23), seorang mahasiswa perantau asal Bandung Barat, memiliki rutinitas pagi yang sederhana. Setelah bersiap diri, ia langsung menuju gerbang indekosnya di kawasan Cikutra untuk mencari sarapan.

    Bukan makanan berat, Romadhan selalu mencari gorengan sebagai menu wajibnya. "Makan gorengan karena murah," ucap pria berambut ikal itu.

    Romadhan menjelaskan, mencari gorengan di pagi hari sangat mudah di sekitar indekosnya. Ada setidaknya tiga penjual gorengan dalam radius puluhan meter.

    Apabila makan sendirian, Romadhan bisa menghabiskan 5 hingga 7 potong gorengan. Bala-bala, gehu, dan cireng menjadi jenis favoritnya. Gorengan bukan hanya untuk sarapan, terkadang ia juga menyantapnya dengan nasi saat makan siang atau malam.

    "Seminggu 3-4 kali. Bisa buat sarapan pagi, tapi kadang pakai nasi," tambah Romadhan.

    Fenomena serupa juga terlihat pada Nugraha (28), warga Samoja, Kecamatan Batununggal. Ayah satu anak ini sering membeli gorengan sebagai lauk pendamping nasi, terutama jika istrinya sedang bekerja atau tidak sempat memasak.

    "Seminggu beli gorengan bisa tiga kali, belinya Rp5 ribu, isinya empat. Suka pakai nasi, sarapan pagi-pagi," ujar Nugraha.

    Nugraha sangat menyukai gorengan tempe, gehu, dan pisang goreng. Kemudahan akses menjadi alasan utamanya. "Saya beli gorengan karena simpel, carinya mudah, dekat rumah ada dua pedagang penjual gorengan," pungkasnya.

    Perputaran Uang Bisnis Gorengan di Bandung

    Kebiasaan Romadhan dan Nugraha menjadi cerminan betapa gorengan sangat digemari warga Bandung. Popularitas ini tercatat dalam data resmi.

    Berikut adalah estimasi perputaran uang dari konsumsi gorengan di Kota Bandung:

    Harga Per Potong Estimasi Perputaran Uang Tahunan
    Rp1.000 Lebih dari Rp404 miliar
    Rp2.000 Lebih dari Rp808 miliar

    Merujuk Survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung Tahun 2024, konsumsi gorengan di Kota Bandung mencapai sekitar 404,69 juta potong. Dengan harga rata-rata Rp1.000 per potong, perputaran uangnya mencapai lebih dari Rp404 miliar setiap tahun. Jika harga per potong mencapai Rp2.000, perputaran uang bisa menembus lebih dari Rp808 miliar.

  • MSCI Kirim Empat Surat ke Pemerintah RI Terkait Transparansi Pasar Modal

    MSCI Kirim Empat Surat ke Pemerintah RI Terkait Transparansi Pasar Modal

    Morgan Stanley Capital International (MSCI) disebut telah mengirim empat surat kepada pemerintah Indonesia. Surat-surat tersebut berkaitan dengan transparansi di pasar modal.

    Sebelumnya, MSCI menyoroti transparansi kepemilikan saham. Mereka bahkan mengancam akan menurunkan peringkat pasar modal Indonesia ke kategori frontier market.

    Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan pengumuman MSCI ini berdampak pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG sempat melemah hingga trading halt.

    Akibatnya, sejumlah petinggi otoritas pasar modal diminta mundur dari jabatannya.

    "Morgan Stanley, krisis pasar saham, dan saya tidak tahu apakah Anda mengikuti, tapi itu menjadi topik panas minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri. Dan ada alasan untuk itu, karena tidak ada transparansi," ungkap Hashim dalam acara ASEAN Climate Forum (ACF), di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Pada saat itu, Hashim menerangkan, MSCI telah mengirimkan empat surat kepada pemerintah. Surat-surat tersebut mempertanyakan transparansi dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

    "Ternyata, Morgan Stanley telah mengirimkan empat surat kepada pemerintah Indonesia yang menanyakan semua hal ini," terangnya.

    IHSG sempat melemah 7,35% ke level 8.320,55 pada perdagangan Rabu (28/1). Pada hari yang sama, IHSG bahkan sempat mengalami trading halt atau penghentian sementara perdagangan saham di sesi II.

    Langkah trading halt juga diambil BEI setelah IHSG melemah 8% pada sesi I perdagangan Kamis (29/1). Meskipun terjadi trading halt, IHSG kembali menguat di penutupan perdagangan. Namun, masih terkoreksi 1,06% ke level 8.232,20.

    Perubahan Indeks Review MSCI

    MSCI telah menetapkan sejumlah perubahan indeks review bagi saham Indonesia pada Februari. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengurangi index turnover dan risiko kelayakan investasi.

    Tindakan ini juga memberikan waktu bagi otoritas pasar untuk menghadirkan perbaikan transparansi. Berikut rincian perubahan tersebut:

    Ketentuan Keterangan
    Pembekuan Kenaikan FIF & NOS Pembekuan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS).
    Pembekuan Penambahan Konstituen Pembekuan penambahan konstituen ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI).
    Pembekuan Perpindahan Antar-Indeks Pembekuan perpindahan naik antar-indeks segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

    Jika tidak ada perbaikan hingga Mei 2026, MSCI akan mengevaluasi kembali status akses pasar Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan penurunan bobot dalam Indeks Pasar Emergen MSCI. Penurunan bobot berlaku untuk semua sekuritas Indonesia.

    Potensi reklasifikasi Indonesia dari status Emerging Market ke Frontier Market juga akan dievaluasi. Hal ini menunjukkan urgensi perbaikan transparansi pasar modal Indonesia.

  • Ekspor Aceh Sumut Sumbar Menurun Drastis Imbas Banjir Longsor November 2025

    Ekspor Aceh Sumut Sumbar Menurun Drastis Imbas Banjir Longsor November 2025

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan penurunan signifikan pada realisasi ekspor dari Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Penurunan ini terjadi akibat bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada November 2025.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan, total ekspor Aceh sepanjang 2025 mencapai US$ 649,22 juta. Angka ini lebih rendah dibandingkan US$ 697,32 juta pada tahun sebelumnya.

    “Kinerja ekspor mengalami penurunan sebesar 6,90% yoy kalau dibandingkan dengan ekspor tahun 2024,” kata Budi Santoso dalam konferensi pers rehabilitasi pascabencana Sumatera di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Meskipun demikian, Budi Santoso, yang akrab disapa Busan, mencatat ekspor Aceh menunjukkan ketahanan pascabencana. Nilai ekspor pada November 2025 mencapai US$ 58,2 juta, tumbuh 20,16% dari Oktober 2025.

    Pada Desember 2025, ekspor Aceh kembali naik menjadi US$ 59,69 juta, meningkat 2,42% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan pemulihan yang relatif cepat.

    “Ini dari November ke Desember memang mengalami penurunan sedikit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun bencana alam ini dampak pada distribusi dan logistik di semua wilayah, secara agregat ekspor Aceh mampu pulih dengan relatif cepat,” ucapnya.

    Berbeda dengan Aceh, realisasi ekspor Sumatera Barat (Sumbar) pada 2025 tumbuh kuat. Ekspor naik dari US$ 2,18 miliar pada 2024 menjadi US$ 2,78 miliar pada 2025, atau tumbuh 27,64% secara tahunan.

    Namun, kinerja ekspor Sumbar pada November 2025 mengalami penurunan tajam. Ini menyoroti dampak besar bencana banjir dan longsor terhadap realisasi ekspor di wilayah tersebut.

    “Dibandingkan dengan Oktober, pada bulan November terjadi penurunan ekspor yang cukup tajam, yaitu minus 52,56%,” ucap Budi.

    Budi menambahkan, ekspor Sumbar menunjukkan pemulihan cepat pada bulan berikutnya. “Kemudian diikuti oleh pemulihan yang cukup cepat yaitu pada bulan Desember 2025 meningkat menjadi 174,15%,” katanya.

    “Perubahan ini menegaskan bahwa bencana alam menjadi faktor utama yang memperdalam pelemahan ekspor pada bulan November 2025, meskipun secara keseluruhan pulih ekspor Sumatera Barat tetap terjaga dengan surplus year-on-year 27,64%,” sambung Busan.

    Kinerja Ekspor Provinsi Sumatera Utara

    Provinsi Sumatera Utara (Sumut) juga mencatat pertumbuhan ekspor tahunan. Ekspor naik dari US$ 10,66 miliar pada 2024 menjadi US$ 12,56 miliar pada 2025, atau meningkat 17,84%.

    Namun, seperti dua provinsi lainnya, ekspor Sumut juga mengalami penurunan tajam pascabencana. Pada November 2025, nilai ekspor Sumut tercatat US$ 0,88 miliar.

    “Angka tersebut turun atau minus 25,89% dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2025,” terang Budi.

    Penurunan drastis ini berkorelasi dengan bencana alam yang melanda Sumatera pada akhir November. Bencana tersebut mengganggu kelancaran logistik, distribusi, dan aktivitas produksi.

    “Penurunan yang tajam pada bulan November 2025 berkorelasi dengan bencana alam yang melanda Sumatra pada akhir November yang berdampak pada kelancaran logistik, distribusi, dan aktifitas produksi,” kata Busan.

    Beruntung, kinerja ekspor Sumut langsung membaik pada bulan berikutnya. Ekspor mencapai US$ 1,05 miliar, meningkat 18,89%.

    “Namun demikian, secara keseluruhan untuk Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 ekspornya meningkat 17,84% dibandingkan tahun 2024,” tegasnya.

    Rekapitulasi Data Ekspor Tiga Provinsi (2024-2025)

    Berikut adalah ringkasan kinerja ekspor dari tiga provinsi terdampak bencana, menunjukkan total nilai ekspor tahunan dan persentase perubahan year-on-year.

    Provinsi Ekspor 2024 (US$ Juta) Ekspor 2025 (US$ Juta) Perubahan yoy (%)
    Aceh 697,32 649,22 -6,90%
    Sumatera Barat 2.180,00 2.780,00 +27,64%
    Sumatera Utara 10.660,00 12.560,00 +17,84%
  • Harga Bawang Merah dan Minyak Goreng Merangkak Naik Jelang Ramadan di Pasar Sumber Cirebon

    Harga Bawang Merah dan Minyak Goreng Merangkak Naik Jelang Ramadan di Pasar Sumber Cirebon

    Suasana Pasar Sumber, Kabupaten Cirebon, pada Rabu (11/2/2026) sedikit berbeda. Menjelang bulan suci Ramadan, para pedagang dan ibu rumah tangga mulai mencermati label harga.

    Kenaikan harga mulai menyapa komoditas pokok di pasar tersebut. Sejumlah komoditas dilaporkan mengalami kenaikan harga dibandingkan hari sebelumnya.

    Pantauan menunjukkan bawang merah dan minyak goreng menjadi komoditas yang harganya merangkak naik.

    Amru, seorang pedagang bawang merah, mengungkapkan kenaikan harga ini terjadi secara mendadak. Dalam semalam, harga bawang merah melonjak Rp900 per kilogram.

    Jika sebelumnya ia menjual Rp38.700, hari ini harga bawang merah sudah mencapai Rp39.600.

    "Naiknya baru hari ini. Pasokannya lagi kurang, jadi dari sananya memang sudah tinggi harganya. Saya hanya mengikuti arus," keluh Amru, Rabu (11/2/2026).

    Kenaikan Harga Minyak Goreng

    Di kios yang tak jauh dari Amru, Siti Sulastri juga merasakan keresahan serupa. Harga minyak goreng curah dan premium terus merangkak naik dalam dua hari terakhir.

    Minyak goreng curah kini naik Rp400 per liter. Sementara itu, minyak goreng premium mengalami kenaikan Rp300 per liter.

    "Minyak goreng curah sekarang udah naik Rp400 perliternya, kalau dari minyak goreng premiumnya naik Rp300 perliter sekarang harganya Rp21.300 perliter. Kalo kemarin harga minyak goreng curah Rp19.700 sama minyak goreng premium Rp21.000 perliternya," ungkap Siti Sulastri, Rabu (11/2/2026).

    "Sudah dua hari ini merangkak naik. Mau tidak mau pembeli harus maklum, meski banyak yang mengeluh," tambah Siti.

    Dampak Kenaikan Harga pada Pedagang Masakan

    Kenaikan harga bawang merah dan minyak goreng memberikan dampak besar bagi pedagang masakan matang seperti Ajeng. Kedua komoditas ini merupakan bahan utama bagi usahanya.

    Bawang merah penting untuk bumbu masakan, sedangkan minyak goreng krusial untuk proses penggorengan. Kenaikan harga keduanya otomatis menggerus margin keuntungan Ajeng.

    "Kalau harga-harga mulai naik begini, kami yang jualan makanan jadi repot. Mau naikkan harga porsi makanan takut pelanggan lari, tapi kalau tidak dinaikkan, kami yang rugi," tutur Ajeng dengan nada cemas.

    Data Kenaikan Harga di Pasar Sumber (11/2/2026)

    Berikut adalah rincian kenaikan harga komoditas pokok di Pasar Sumber, Cirebon:

    Komoditas Kenaikan Harga (per hari) Harga Sebelumnya Harga Terbaru
    Bawang Merah Rp900/kg Rp38.700/kg Rp39.600/kg
    Minyak Goreng Curah Rp400/liter Rp19.700/liter Rp20.100/liter
    Minyak Goreng Premium Rp300/liter Rp21.000/liter Rp21.300/liter

    Ajeng berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengendalikan harga. Intervensi pemerintah sangat dinanti agar stabilitas harga dapat terjaga menjelang bulan Ramadan.

    "Ini mau bulan Ramadhan juga, maunya sih pemerintah cepet turun tangan buat ngendaliin harga," pungkas Ajeng.

  • KKP Bangun Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu, Sumba Timur

    KKP Bangun Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu, Sumba Timur

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memulai pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Proyek ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Tb Haeru Rahayu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, menyatakan bahwa program ini merupakan inisiatif strategis pemerintah. Tujuannya adalah memperkuat industri perikanan budidaya nasional secara berkelanjutan.

    "Program ini merupakan program strategis pemerintah untuk memperkuat industri perikanan budidaya nasional secara berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," Tb Haeru Rahayu dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Kawasan tambak udang ini mengusung konsep Integrated Shrimp Farming (ISF). Pengembangannya mencakup fasilitas hulu dan hilir yang lengkap.

    Fasilitas tersebut meliputi intake air laut, tandon utama, kolam budidaya, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Juga tersedia fasilitas kawasan, penghijauan, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Proyek ini membentang di lahan seluas kurang lebih 2.150 hektare. Total investasi yang dialokasikan mencapai US$ 500 Juta atau setara Rp 7,2 triliun.

    Pembangunan kawasan ini dirancang sebagai contoh pengembangan budidaya udang nasional. Konsepnya modern, ramah lingkungan, dan berdaya saing global.

    Target produktivitas mencapai 55 ton per hektare per siklus. Total produksi udang diperkirakan mencapai 52.800 ton per tahun.

    "Pembangunan kawasan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi udang nasional, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penerapan standar akuakultur yang baik (Good Aquaculture Practices) dan berkelanjutan," ujarnya.

    Lokasi pembangunan terletak di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur.

    Tahap awal konstruksi telah berjalan dengan dukungan puluhan alat berat. Penyerapan tenaga kerja lokal terus meningkat seiring progres pembangunan.

    Dukungan Penuh dari Masyarakat Lokal

    Kepala Desa Palakahembi, Arif Maramba, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Ia optimistis proyek ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi desa.

    Proyek strategis ini juga diharapkan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

    "Kami optimistis pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi ini akan menjadi penggerak ekonomi baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di Sumba Timur," pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menetapkan udang sebagai komoditas ekspor unggulan. Produksi udang akan terus ditingkatkan.

    Selain mendorong produktivitas budidaya oleh masyarakat dan pelaku usaha, KKP juga membangun model dan kawasan tambak terintegrasi skala besar. Ini akan menjadi motor penggerak budidaya udang modern di Indonesia.

    Detail Proyek Kawasan Tambak Udang Terintegrasi Waingapu
    Aspek Detail
    Lokasi Waingapu, Sumba Timur
    Konsep Integrated Shrimp Farming (ISF)
    Luas Lahan 2.150 hektare
    Nilai Investasi US$ 500 Juta (Rp 7,2 triliun)
    Target Produktivitas 55 ton/hektare/siklus
    Target Produksi 52.800 ton/tahun
    Lokasi Detail Desa Palakahembi & Kelurahan Watumbaka, Kec. Pandawai
  • Gelombang Migrasi Warga Selandia Baru ke Australia Meningkat, Ekonomi Jadi Pemicu Utama

    Gelombang Migrasi Warga Selandia Baru ke Australia Meningkat, Ekonomi Jadi Pemicu Utama

    Lebih dari 70.000 warga Selandia Baru telah meninggalkan negara itu dalam satu tahun terakhir. Jumlah ini hampir setara dengan 1,4% dari total 5,1 juta penduduk Selandia Baru. Arus keluar warga terbesar dalam beberapa dekade ini mulai menimbulkan kekhawatiran serius di negara tersebut.

    Australia menjadi tujuan utama bagi sebagian besar warga Selandia Baru yang memilih pindah. Fenomena ini bukan hal baru, namun intensitas dan konteksnya kini berbeda, jauh melampaui tren migrasi sebelumnya.

    Selandia Baru sebenarnya telah mencatat kepergian warganya dalam jumlah moderat selama beberapa dekade. Umumnya, arus kepergian ini diimbangi oleh kedatangan imigran dari luar negeri. Namun, dalam dua tahun terakhir, kepergian warga Selandia Baru meningkat tajam.

    Peningkatan ini bertepatan dengan pasar tenaga kerja yang lemah dan persepsi stagnasi ekonomi di Selandia Baru. Kondisi ini membuat perbandingan dengan Australia semakin sering muncul di media sosial dan surat kabar.

    Dulunya, migran yang pergi adalah kaum muda pencari pengalaman. Kini, semakin banyak pekerja berpengalaman yang pergi tanpa rencana kembali. Pergeseran ini menunjukkan Selandia Baru mungkin menghadapi lebih dari sekadar siklus migrasi biasa.

    Angka-angka menunjukkan eksodus warga Selandia Baru telah memasuki fase luar biasa. Sebelum pandemi, Selandia Baru mencatat kehilangan sekitar 3.000 warga per tahun, menurut data Stats NZ.

    Namun, lebih dari 71.000 warga Selandia Baru beremigrasi dalam periode 12 bulan hingga Oktober 2025. Hanya sekitar 26.000 orang yang kembali pada periode yang sama.

    Situasi serupa pernah terjadi selama dua tahun krisis keuangan global pada 2011–2012. Saat itu, Selandia Baru kehilangan lebih dari 40.000 warga, namun momen tersebut bersifat sementara dan terkait keadaan sulit global.

    Perbedaannya, menurut para analis, adalah arus kepergian saat ini tetap tinggi dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.

    Paul Spoonley, profesor emeritus di Universitas Massey, Selandia Baru, menganggap jumlah kepergian ini "mengkhawatirkan". Hal ini karena, meskipun angkanya mirip 2011–2012, lebih banyak warga asing di Selandia Baru juga turut pergi.

    Fakta ini "memperkuat tren [kepergian] yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat," kata Spoonley.

    Australia Jadi Tujuan Favorit

    Australia adalah tujuan bagi sekitar 60% warga Selandia Baru yang meninggalkan negara mereka, berdasarkan data resmi beberapa tahun terakhir. Lebih dari 700.000 warga Selandia Baru, sekitar 13% dari populasi, saat ini tinggal di Australia.

    Ada juga sekitar 100.000 orang yang lahir di Australia tetapi memiliki kewarganegaraan Selandia Baru. "Hal itu adalah daya tarik besar bagi banyak orang yang memiliki koneksi sosial di sana," kata sosiolog Francis Collins kepada media Selandia Baru, 1News.

    Faktor Ekonomi Mendorong Migrasi

    Peningkatan jumlah warga Selandia Baru yang meninggalkan negara mereka sebagian besar disebabkan oleh alasan ekonomi.

    "Faktor yang menjelaskan kepergian tersebut adalah lemahnya pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran 5,3% (tertinggi dalam hampir satu dekade) dan pengurangan jumlah pekerjaan di sektor publik," jelas sosiolog Paul Spoonley kepada BBC Mundo.

    Perekonomian yang melambat, dengan pertumbuhan PDB sekitar 1% pada 2025 menurut perkiraan resmi, diperparah oleh kemerosotan daya beli. Upah tumbuh lebih lambat dibandingkan harga kebutuhan pokok dan perumahan.

    Warga Selandia Baru semakin tergoda oleh "upah yang lebih baik di negara lain, perekrutan aktif oleh sektor dan perusahaan tertentu yang menawarkan berbagai insentif seperti biaya relokasi yang ditanggung," papar Spoonley.

    "Faktor lain adalah kekuatan pasar tenaga kerja di negara-negara yang lebih besar. Mereka punya lebih banyak pilihan dalam hal sektor pekerjaan dan kemungkinan untuk berkembang," tambah Spoonley.

    Australia menawarkan kondisi yang lebih menarik bagi pencari kerja. Pasar tenaga kerja di sana dinamis, dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah dan upah rata-rata yang jauh lebih tinggi.

    Ditambah lagi dengan kondisi kerja yang lebih baik, seperti pembayaran tambahan untuk lembur, akhir pekan, dan hari libur yang tidak dijamin oleh hukum di Selandia Baru.

    Perbandingan Peluang Kerja Selandia Baru vs. Australia

    Sektor Gaji Rata-rata Australia (per tahun) Kondisi Kerja Australia
    Perawat A$85.000 – A$90.000 (Rp1,01 M – Rp1,07 M) Pembayaran tambahan untuk lembur, akhir pekan, hari libur
    Polisi US$75.000+ (per bulan) Perumahan gratis atau subsidi
    Pertambangan & Konstruksi Upah kompetitif Ekonomi tumbuh >2% tahun lalu, kebutuhan tenaga kerja terampil tinggi

    Ambil contoh sektor kesehatan, gaji rata-rata seorang perawat di Australia sekitar A$85.000 hingga A$90.000 per tahun, atau sekitar Rp1,01 miliar hingga Rp1,07 miliar, menurut data platform Seek. Pada tahun lalu saja, lebih dari 10.000 perawat Selandia Baru mendaftar untuk bekerja di Australia.

    Hal serupa terjadi di sektor keamanan. Sebanyak 212 polisi Selandia Baru meninggalkan negara itu antara Januari 2023 dan April 2025, sebagaimana dikonfirmasi oleh kepolisian Selandia Baru.

    Para polisi itu menerima tawaran dari lembaga-lembaga Australia, yang dalam beberapa kasus menawarkan gaji lebih dari US$75.000 per bulan, ditambah perumahan gratis atau subsidi. Pertambangan dan konstruksi juga termasuk sektor-sektor yang menarik tenaga kerja terampil dari Selandia Baru.

    Ekonomi Australia tumbuh lebih dari 2% tahun lalu dan terus-menerus membutuhkan tenaga kerja terampil. Ini menjadikannya daya tarik yang signifikan bagi warga Selandia Baru.

  • SKK Migas Targetkan Groundbreaking Blok Masela Sebelum Lebaran

    SKK Migas Targetkan Groundbreaking Blok Masela Sebelum Lebaran

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan pelaksanaan groundbreaking Blok Masela sebelum lebaran. Lapangan Abadi di Blok Masela dioperasikan oleh Inpex Masela Ltd, perusahaan asal Jepang.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa Blok Masela akan segera menerima sertifikat Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup. Produksi Blok Masela ditargetkan mulai pada tahun 2030.

    Persiapan groundbreaking Blok Masela saat ini sedang berlangsung intensif. Djoko Siswanto optimistis kegiatan penting ini dapat terlaksana sebelum hari raya Idulfitri.

    "Mudah-mudahan ini bisa groundbreaking juga sebelum lebaran. Sekarang sedang persiapan untuk groundbreaking," ungkap Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Blok Masela diperkirakan memiliki kandungan kondensat sebanyak 35.000 barel per hari (BCPD). Kapasitas produksi gas mencapai 1.600 MMSCFD, dengan alokasi 150 MMSCFD untuk kebutuhan lokal dan sisanya untuk LNG.

    "Nanti bisa berproduksi insyaallah di 2030 atau lebih cepat, investasinya hampir US$ 21 miliar. Ada kondensatnya 35.000 barel kondensat per day (BCPD). Untuk kapasitas produksi gasnya, 1.600 (MMSCFD). 150 (MMSCFD) untuk lokal, lainnya untuk LNG," pungkas Djoko.

    Berikut rincian perkiraan kapasitas Blok Masela:

    Produk Kapasitas
    Kondensat 35.000 BCPD
    Gas 1.600 MMSCFD
    Alokasi Gas Lokal 150 MMSCFD

    Pencarian Mitra dan Percepatan Pemasaran

    Pada kesempatan terpisah, Djoko menjelaskan bahwa Inpex masih aktif mencari mitra pembiayaan untuk proyek Blok Masela. Sejumlah perbankan meminta kepastian pembeli LNG yang akan diproduksi.

    "Mereka pertama mencari financing-nya sudah dapat. Nah, pihak-pihak bank yang akan membiayai proyek Masela, kan besarnya US$ 20 bilion, kan? Minta jaminan pembeli gasnya. Nah, itu kita tuntut, gitu. Saya yakin mereka lagi cari," ungkap Djoko kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Pemerintah telah memberikan dukungan penuh dalam percepatan proses perizinan. Kini, pemerintah menuntut Inpex untuk juga mempercepat proses pemasaran produknya.

    "Inpex juga harus cepat memasarkan. Itu yang kita tuntut. Dia nuntut kita sebuah perizinan, insentif. Kita kasih semua. Sekarang kita nuntut, 'you jual cepat,' gitu. Jadi paralel. Jangan sampai nanti kita disalahkan terus, gitu, 'Oh, pemerintah izinnya belum ada, kita lamban'. Nah, sekarang semua udah kita kasih. Nah, sekarang tinggal kuncinya ada di dia. Bagaimana dia cepat mencari buyer-nya," pungkas Djoko.

  • Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan IUP Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara

    Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan IUP Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara

    Pemerintah tengah mengkaji ulang keputusan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Tambang yang dikelola PT Agincourt Resources ini sebelumnya diumumkan akan dicabut izinnya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengindikasikan kemungkinan IUP Martabe tidak jadi dicabut. Pihaknya kini sedang mendalami kembali keputusan tersebut sebagai regulator utama.

    Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses kajian ulang ini setelah berdiskusi dan meminta arahan Presiden. Kajian ini difokuskan pada temuan pelanggaran yang dituduhkan.

    "Untuk beberapa perkembangan menyangkut dengan tambang yang di Sumatera Utara apa namanya? Martabe. Saya sudah melakukan diskusi dan sudah meminta arahan dari Bapak Presiden dan kita sekarang lagi melakukan kajian," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Pencabutan IUP Martabe sebelumnya karena dinilai sebagai penyebab parahnya bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera akhir tahun 2025 lalu. Namun, Bahlil menyebut pemerintah akan mempertimbangkan kembali jika operator tidak terbukti melakukan pelanggaran berat.

    "Artinya kalau memang itu tidak ditemukan adanya sebuah pelanggaran yang berat, maka penting untuk kita juga membijaksanai dengan cara yang baik," papar Bahlil.

    Berikut adalah tabel ringkasan status IUP Martabe:

    Status Keterangan
    Pengumuman Pencabutan Sudah diumumkan
    Pencabutan Administratif Belum dilakukan
    Proses Berjalan Kajian ulang oleh Kementerian ESDM

    Langkah ini diambil dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan menjaga pertumbuhan ekonomi di kawasan pertambangan. Kepastian investasi di sektor mineral dan batu bara juga menjadi pertimbangan.

    Sanksi Tegas Jika Terbukti Bersalah

    Secara administratif, pencabutan IUP Martabe belum dilakukan oleh Kementerian ESDM. Bahlil menegaskan bahwa nasib tambang Martabe akan diputuskan setelah kajian mendalam selesai.

    "Martabe itu diumumkan untuk dicabut tetapi pencabutannya itu kan dilakukan oleh Kementerian ESDM, artinya sampai dengan sekarang itu belum ada pencabutan untuk urusan administrasinya," jelas Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa jika operator tambang Martabe terbukti melakukan pelanggaran berat, sanksi tegas akan diterapkan sesuai aturan. Pemerintah tidak akan ragu menindak.

    "Kita lagi melakukan kajian yang mendalam kajian yang mendalam dan tim saya lagi melakukan kajian itu. Insyaallah kalau mereka dinyatakan ada kesalahan maka itu tetap akan dilakukan sanksi, tapi kalau tidak kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Bahlil.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan pentingnya membangun strategi untuk menjamin kepastian investasi. Hal ini berlaku khususnya di sektor energi dan sumber daya alam.

    "Kita sekarang lagi membangun sebuah strategi yang kemudian bahwa stabilitas dan kepastian investasi pun bisa dilakukan khususnya di sektor mineral batu bara dan oil and gas," pungkas Bahlil.

  • BPJS Kesehatan Tunggu Restu Presiden Prabowo untuk Pemutihan Utang Iuran

    BPJS Kesehatan Tunggu Restu Presiden Prabowo untuk Pemutihan Utang Iuran

    Rencana pemutihan utang atau tunggakan tagihan BPJS Kesehatan masih menanti restu Presiden Prabowo Subianto. Implementasi program ini memerlukan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

    Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR hari ini.

    Ghufron menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan matang dari sisi internal. Namun, pelaksanaan program ini tetap harus menunggu payung hukum dari pemerintah.

    "Semua sudah kami siapkan, tapi gong-nya dan kapannya itu ya kan tergantung Peraturan Presiden, dan itu yang tahu ya tentu Presiden," ujar Ghufron, Rabu (11/2/2026).

    Ghufron membeberkan sejumlah langkah yang telah dilakukan dalam persiapan pelaksanaan penghapusan tunggakan iuran peserta. Langkah-langkah tersebut mencakup aspek regulasi, data, sistem, hingga komunikasi.

    Berikut adalah rincian persiapan internal yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan:

    Aspek Detail Persiapan
    Regulasi Penyusunan aturan petunjuk teknis.
    Data Identifikasi data peserta menunggak sesuai ketentuan.
    Sistem IT Integrasi sistem iuran dengan lebih dari 1 juta channel pembayaran perbankan dan non-perbankan.
    Informasi Peserta Penyiapan mekanisme informasi status tunggakan.
    Aturan Internal Penyusunan draf peraturan direksi tentang penghapusan tunggakan.
    Digitalisasi Pengembangan situs web untuk pengecekan penghapusan piutang.

    "(Ketiga) kita siapkan sistem IT-nya Koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan. Yang sekarang jumlahnya panel payment channel itu sudah lebih dari 1 juta," imbuh Ghufron.

    Langkah Lanjut dan Sosialisasi

    Selain persiapan inti, BPJS Kesehatan juga fokus pada penyusunan alur layanan dan strategi komunikasi. Tujuannya adalah memastikan peserta dapat memahami dan memanfaatkan program pemutihan ini dengan baik.

    "Nah yang segera penyusunan alur layanan peserta penghapusan piutang iuran di KC dan channel layanan lainnya. Pengembangan sistem pengajuan penghapusan piutang iuran untuk kategori tertentu. Penyusunan strategi sosialisasi dan komunikasi penghapusan piutang," tambah Ghufron.

  • Menkeu Purbaya Akui Anggaran Produksi Kapal Belum Cair di Istana Jakarta

    Menkeu Purbaya Akui Anggaran Produksi Kapal Belum Cair di Istana Jakarta

    Polemik anggaran produksi kapal antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memasuki babak baru. Purbaya kini mengakui bahwa anggaran tersebut memang belum cair.

    Sebelumnya, Purbaya sempat menyebut bahwa anggaran kapal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah cair, namun industri galangan belum menerima pesanan. Pernyataan ini lantas dikritik terbuka oleh Trenggono yang meminta Purbaya mengecek kembali anak buahnya di Kemenkeu.

    Purbaya menjelaskan bahwa anggaran produksi kapal ini akan menggunakan skema pinjaman dari Inggris. Meski demikian, ia menekankan pentingnya perencanaan terstruktur dalam memproduksi ribuan unit kapal.

    Menurutnya, belum ada pergerakan signifikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait rencana tersebut. Hal ini menjadi sorotan di tengah harapan percepatan pembangunan armada kapal nasional.

    "Emang belum (cair anggarannya). Sekarang kan gini kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masak nunggu ada anggarannya dulu. Kan ada anggaran depannya kan? Itu aja belum kelihatan gerakannya yang di depan," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Rincian Anggaran Produksi Kapal

    Situasi ini menyoroti kompleksitas dalam alur birokrasi dan koordinasi antar kementerian terkait proyek strategis nasional. Berikut adalah gambaran singkat tahapan perencanaan dan pembiayaan proyek produksi kapal:

    Tahapan Proyek Deskripsi Singkat Status Anggaran
    Perencanaan Konseptual Penentuan kebutuhan, jenis, dan jumlah kapal Belum Terlihat
    Pengajuan Anggaran Proposal ke Kemenkeu Dalam Proses
    Pencairan Pinjaman Negosiasi dengan pihak Inggris Belum Cair
    Pelaksanaan Proyek Pemesanan ke galangan kapal Tertunda

    Purbaya berharap KKP dapat segera menunjukkan rencana terstruktur yang lebih konkret terkait produksi kapal. Perencanaan matang menjadi kunci agar pinjaman yang akan diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan industri maritim nasional.