Category: Ekonomi

  • Harga Emas Naik, Saatnya Jual atau Tambah Koleksi?

    Harga Emas Naik, Saatnya Jual atau Tambah Koleksi?

    Kenaikan harga emas hingga menembus Rp 3 juta per gram memicu pertanyaan: sebaiknya jual atau menambah koleksi? Financial Planner, Melvin Mumpuni, menekankan pentingnya tujuan awal investasi sebelum memutuskan.

    Menurut Melvin dalam acara 'Prima Talk Show' di Gade Tower, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026), penjualan emas sebaiknya didasarkan pada pencapaian tujuan keuangan yang telah ditetapkan, misalnya untuk biaya pendidikan.

    Melvin menambahkan, potensi kenaikan harga emas masih terbuka. Ia menyarankan investor untuk memiliki tujuan keuangan yang jelas agar tidak hanya mengikuti tren sesaat.

    "Emas itu sekarang sudah naik, sudah untung gede gitu, masih bisa naik lagi gak? Iya, masih bisa gitu, masih possible. Makanya kembali lagi, sekarang ada tujuan keuangan gak? Kalau memang itu enggak, ya kenapa harus dijual," tambahnya.

    Senada dengan Melvin, Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian, Yos Iman Jaya Dappu, memilih untuk menambah koleksi emas, baik digital maupun fisik. Baginya, emas adalah pelindung nilai masa depan.

    Yos memberikan contoh perbandingan nilai beli emas 1 kg di masa lalu dan sekarang. Dulu, 1 kg emas setara dengan motor Honda Astrea, kini setara dengan rumah senilai Rp 3 miliar.

    "Tapi 1 kilogram tahun ini itu ekuivalen dengan Rp 3 miliar, mungkin dapet rumah yang Rp 3 miliar rumahnya sudah bagus ya, Dari tadinya motor, (sekarang) dapetnya rumah," ujar Yos.

    Yos mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan kenaikan harga jangka pendek jika tidak ada kebutuhan mendesak untuk menjual atau menggadai.

    "Jadi tolong jangan tergoda ketika lihat, emas sudah naik nih, udah harga sekian nih, oh you are a trader. Not an investor, not thinking about your future, itu aja," tambah Yos.

  • Klaim Tunjangan Pengangguran AS Stabil di Akhir Februari

    Klaim Tunjangan Pengangguran AS Stabil di Akhir Februari

    Jumlah warga Amerika Serikat yang mengajukan klaim baru tunjangan pengangguran tidak mengalami perubahan pada minggu lalu, mengindikasikan pasar tenaga kerja yang masih menunjukkan kestabilan.

    Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim awal tunjangan pengangguran negara bagian tercatat sebanyak 213.000 untuk pekan yang berakhir pada 28 Februari, setelah dilakukan penyesuaian musiman. Angka ini tetap sama dibandingkan dengan minggu sebelumnya, sesuai dengan perkiraan para ekonom yang disurvei oleh Reuters yang memprediksi 215.000 klaim.

    Data ini muncul setelah pasar tenaga kerja sempat mengalami perlambatan pada tahun sebelumnya. Ketidakpastian yang meningkat disebabkan oleh tarif impor luas yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump berdasarkan undang-undang darurat nasional.

    Mahkamah Agung Amerika Serikat telah membatalkan tarif tersebut. Setelahnya, Trump menetapkan tarif global sebesar 10 persen dan mengumumkan rencana kenaikan menjadi 15 persen.

    Laporan Beige Book Federal Reserve yang dirilis pada hari Rabu lalu menyebutkan bahwa tingkat pekerjaan secara umum stabil dalam beberapa minggu terakhir, di mana tujuh dari dua belas distrik melaporkan tidak ada perubahan dalam perekrutan.

    Laporan tersebut juga mencatat bahwa beberapa distrik menyebutkan kenaikan biaya input non-tenaga kerja, permintaan yang lebih lemah, atau ketidakpastian tentang kondisi ekonomi secara keseluruhan sebagai alasan untuk tingkat pekerjaan yang datar atau lebih rendah.

    Laporan terpisah dari perusahaan konsultan ketenagakerjaan Challenger, Gray and Christmas menunjukkan bahwa perusahaan berbasis di Amerika Serikat mengumumkan 48.307 pemutusan hubungan kerja (PHK) pada bulan Februari. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 55 persen dibandingkan dengan bulan Januari dan 72 persen dibandingkan dengan bulan Februari tahun sebelumnya.

    Rencana perekrutan mengalami kenaikan sebesar 140 persen dibandingkan dengan bulan Januari, tetapi masih turun 63 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Penurunan angka PHK belum diikuti oleh percepatan dalam perekrutan. Kondisi ini menyebabkan sebagian pencari kerja harus menganggur lebih lama.

    Jumlah penerima tunjangan pengangguran lanjutan, yang mencerminkan kecepatan penyerapan tenaga kerja, naik sebesar 46.000 menjadi 1,868 juta pada pekan yang berakhir 21 Februari setelah penyesuaian musiman.

    Lulusan perguruan tinggi baru tidak termasuk dalam data klaim ini karena mereka belum memiliki riwayat kerja yang memenuhi syarat untuk menerima tunjangan.

    Data klaim ini tidak memengaruhi laporan ketenagakerjaan untuk bulan Februari yang akan dirilis pada hari Jumat, karena berada di luar periode survei.

    Survei Reuters memperkirakan bahwa jumlah pekerjaan sektor nonpertanian akan bertambah sebanyak 59.000 pada bulan Februari, setelah mengalami kenaikan sebesar 130.000 pada bulan Januari. Tingkat pengangguran diperkirakan akan tetap stabil di angka 4,3 persen.

    Sejumlah ekonom berpendapat bahwa pemotongan pajak berpotensi mendorong permintaan dan membantu pasar tenaga kerja untuk menguat pada tahun ini. Arah kebijakan fiskal dan moneter dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan daya tahan dari pemulihan tersebut.

  • Luhut Khawatir Pasokan Minyak China Terganggu Konflik Iran

    Luhut Khawatir Pasokan Minyak China Terganggu Konflik Iran

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi terganggunya pasokan minyak bumi ke China jika konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat terus berlanjut.

    Kekhawatiran ini muncul seiring pembahasan mengenai dampak perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat, yang dapat menyebabkan penutupan Selat Hormuz.

    “Yang saya takut tuh satu lagi, kalau berkelanjutan, China tidak akan dapat minyak lagi dari Iran,” kata Luhut melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (5/5/2026).

    Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi perdagangan energi global, terutama minyak dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Iran.

    Luhut menjelaskan bahwa selama ini China bergantung pada pasokan minyak dari Iran, Venezuela, dan Rusia. Ia juga menyinggung situasi Venezuela yang kini berada di bawah pengaruh Amerika Serikat setelah kasus yang melibatkan Presiden Nicolas Maduro.

    “Amerika maunya dia kontrol semua,” ujar Luhut.

    Luhut menambahkan, “Jadi ini pertikaian strategis dunia yang kita harus amati dengan baik dan dampaknya pada ekonomi juga ekonomi China akan juga luka.”

    Eskalasi konflik global ini diperkirakan akan berdampak pada Indonesia, terutama jika harga minyak melonjak. Luhut memperkirakan harga minyak dunia berpotensi naik hingga 100 dollar AS per barel.

    Saat ini, harga minyak telah melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipatok sebesar 70 dollar AS per barel.

    Luhut mengingatkan bahwa cadangan minyak Indonesia diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 30 hari. Kenaikan harga dan gangguan distribusi minyak akan memberikan tekanan pada anggaran negara.

    “Jadi ini yang harus kita amati. Kalau sampai ini berkelanjutan lama, harga minyak naik, itu betul-betul harus kita cermati,” kata dia.

    Luhut meminta pemerintah untuk menghitung ulang sumber impor minyak dan biaya yang harus ditanggung jika pasokan dialihkan ke negara lain.

    “Apakah dari negara-negara Afrika? Tapi kan laut lagi masalah angkutannya. Jadi yang mesti dicermati lah dengan baik,” tutur Luhut.

    Ia juga mendorong pembentukan satuan tugas khusus untuk menyusun strategi ketahanan energi yang terukur.

    Konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat meluas setelah pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal dunia akibat serangan Israel. Iran kemudian menyerang pangkalan militer dan kantor intelijen Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk serta menutup Selat Hormuz pada Sabtu (28/2/2026).

  • Klaim Pengangguran AS Stabil, Pasar Tenaga Kerja Kuat

    Klaim Pengangguran AS Stabil, Pasar Tenaga Kerja Kuat

    Pasar tenaga kerja Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda stabilitas. Hal ini tercermin dari pengajuan tunjangan pengangguran yang cenderung stabil pada pekan lalu.

    Data Departemen Tenaga Kerja yang dirilis Kamis menunjukkan klaim awal tunjangan pengangguran tidak mengalami perubahan, tetap berada di angka 213.000 untuk pekan yang berakhir 28 Februari. Angka ini sedikit di bawah perkiraan median para ekonom dalam survei Bloomberg yang memprediksi 215.000 klaim.

    Setelah sempat terdistorsi oleh musim liburan dan cuaca musim dingin dalam beberapa bulan terakhir, jumlah klaim kini berada di kisaran level terendah dalam setahun terakhir. Hal ini semakin memperkuat indikasi bahwa pasar tenaga kerja terus beroperasi dengan tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang rendah.

    Sebelumnya, data dari perusahaan penempatan tenaga kerja Challenger, Gray & Christmas Inc. juga menunjukkan penurunan pengumuman PHK pada Februari, setelah mengalami lonjakan pada bulan sebelumnya. Selain itu, laporan dari Bureau of Labor Statistics menunjukkan peningkatan produktivitas pada kuartal keempat, melampaui perkiraan.

  • 27 Bank Wajib Setor Data Kartu Kredit ke DJP Mulai 2027

    27 Bank Wajib Setor Data Kartu Kredit ke DJP Mulai 2027

    Pemerintah mewajibkan 27 bank yang menyediakan layanan kartu kredit untuk mulai melaporkan data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Maret 2027. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperluas kewajiban pelaporan data dan informasi oleh berbagai instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, serta pihak lainnya kepada DJP.

    Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 27 Februari 2026.

    Sesuai beleid tersebut, penyampaian data pertama kali paling lambat Maret 2027. Data yang dilaporkan meliputi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit.

    Otoritas pajak akan mengakses berbagai informasi, termasuk nama bank atau lembaga yang bertindak sebagai penerbit kartu (issuer), identitas merchant, tahun penyelesaian (settlement) transaksi, total nilai settlement transaksi, hingga total transaksi yang dibatalkan.

    Regulasi ini juga mencakup ketentuan baru yang memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada ILAP terkait laporan pemanfaatan data, selain mengatur bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit.

  • KPPU Dorong Persaingan Usaha Sehat untuk Kesejahteraan

    KPPU Dorong Persaingan Usaha Sehat untuk Kesejahteraan

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperingati Hari Persaingan Usaha yang keempat pada Kamis (5/3/2026) dengan fokus pada persaingan sehat sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

    Tema peringatan tahun ini, "Persaingan Sehat di Keseharian Kita", menekankan bahwa persaingan yang adil bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga esensi dari produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan.

    Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa, menyatakan bahwa Indonesia memerlukan kebijakan pengawasan yang adaptif guna memajukan ekonomi melalui persaingan usaha yang sehat.

    Menurutnya, penguatan budaya persaingan yang sehat adalah prioritas nasional. Tujuannya agar pasar efisien dapat memberikan manfaat nyata bagi konsumen, UMKM, serta investor.

    “Peringatan Hari Persaingan Usaha ini juga relevan karena indikator makroekonomi dan indeks internasional menunjukkan adanya titik perhatian sekaligus peluang,” ujar Fanshurullah, atau Ifan, dalam keterangan tertulis.

    Ia mencontohkan, persaingan sehat terwujud saat UMKM memiliki akses yang adil ke platform digital, konsumen memperoleh produk berkualitas dengan harga bersaing, dan pelaku inovasi dapat berinvestasi tanpa hambatan praktik usaha tidak sehat.

    “Persaingan yang sehat adalah budaya ekonomi yang memberi pilihan, menurunkan harga, dan mendorong inovasi demi kesejahteraan publik,” ucap Ifan.

    Dalam menjalankan fungsi pengawasan, KPPU terus memproses perkara persaingan usaha, menjatuhkan sanksi, serta mengawasi pelaksanaan kemitraan untuk melindungi UMKM dari praktik usaha yang merugikan.

    Ifan menambahkan bahwa persaingan sehat memberikan keuntungan bagi berbagai pihak. Konsumen mendapat pilihan produk berkualitas dengan harga kompetitif, sementara UMKM dapat berkembang melalui inovasi dan pemasaran digital.

    Perusahaan besar juga terdorong meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan agar tetap relevan dalam pasar yang dinamis.

    KPPU menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem persaingan usaha yang sehat.

    Pertama, memperluas edukasi publik mengenai hak dan etika dalam persaingan usaha melalui program nasional bersama kementerian terkait.

    Kedua, memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemitraan serta memperluas akses pasar bagi UMKM.

    Ketiga, mempercepat penyelesaian perkara serta menyebarluaskan putusan agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.

    Keempat, menyusun kode etik atau panduan persaingan sektoral serta membangun mekanisme dialog berkala antara regulator, asosiasi usaha, dan platform digital.

  • Pemerintah Percepat Konversi Kompor LPG ke Listrik

    Pemerintah Percepat Konversi Kompor LPG ke Listrik

    Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengurangi penggunaan liquified petroleum gas (LPG) dengan mempercepat konversi kompor gas ke kompor listrik.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan hal ini usai menghadiri rapat terbatas pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi.

    Brian Yuliarto berharap langkah ini dapat menekan beban subsidi LPG 3 Kg.

    “Kita diminta mempercepat juga bagaimana kompor listrik itu bisa mengantikan kompor dari LPG, sehingga nanti ketika harga LPG naik, ketergantungan kita terhadap LPG, subsidi kita, beban subsidi LPG listrik itu intinya harus kita kurangi, sehingga APBN kita lebih stabil,” kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026).

    Kemendiktisaintek, lanjut Brian, akan mendukung kajian terkait percepatan konversi kompor gas ke kompor listrik.

  • 6 Juta SPT Tahunan PPh 2025 Diterima DJP per 5 Maret 2026

    6 Juta SPT Tahunan PPh 2025 Diterima DJP per 5 Maret 2026

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, hingga Kamis (5/3/2026) pukul 08.00 WIB, sebanyak 6 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2025 telah dilaporkan.

    Menurut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, mayoritas pelaporan dilakukan melalui sistem Coretax DJP. Sebanyak 5,8 juta laporan berasal dari wajib pajak (WP) orang pribadi.

    Pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 129.231 SPT untuk badan yang menggunakan mata uang rupiah dan 113 SPT untuk badan dengan mata uang dolar AS.

    "Alhamdulillah in total sudah masuk di SPT tahunan, tahun pajak 2025 ini 6.002.570. SPT tahunan yang terdiri dari SPT orang pribadi ini memang mayoritas ada 5.872.158 SPT tahunan orang pribadi," jelas Bimo dalam Media Briefing di Kantornya, Kamis (5/3/2026).

    Bimo menambahkan, hingga 5 Maret 2026, sebanyak 15.268.493 wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax DJP. Sementara itu, sekitar 12.514.829 wajib pajak orang pribadi telah melakukan registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik.

    Masih ada sekitar 9 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT mereka, meskipun sudah memiliki akun Coretax.

    "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain. Aktivitas per hari sudah menunjukkan rata-rata 250 ribu wajib pajak yang melaporkan pajaknya per hari. Memang ini mungkin belum peak. Peak yang kami catat di sebulan terakhir ini ada 370 ribu dalam satu hari," terangnya.

    DJP juga memperkenalkan kanal layanan tambahan dalam ekosistem Coretax, yaitu Coretax Form dan Coretax Mobile (M-Pajak), untuk memperluas akses layanan perpajakan.

    Coretax Form

    Coretax Form merupakan saluran tambahan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dengan status nihil. Wajib pajak dapat mengunduh formulir elektronik dari sistem Coretax, mengisi secara offline, dan mengunggahnya kembali.

    Fasilitas ini ditujukan bagi wajib pajak yang terbiasa menggunakan formulir atau memiliki keterbatasan akses internet.

    Fitur Coretax Form telah tersedia sejak 25 Februari 2026 dan dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu, seperti memiliki penghasilan dari pekerjaan atau kegiatan usaha, menyampaikan SPT dengan status nihil, serta tidak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

    Coretax Mobile (M-Pajak)

    DJP meluncurkan aplikasi Coretax Mobile atau M-Pajak yang memungkinkan wajib pajak melakukan aktivasi akun Coretax serta registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik melalui perangkat seluler. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store maupun App Store.

    Dengan penambahan kanal ini, Bimo berharap angka pelaporan SPT akan terus meningkat seiring semakin dekatnya batas waktu pelaporan.

    "Jadi kami menargetkan kalau bisa setiap hari kegiatan aktivitas dari wajib pajak yang melapor itu di atas 250.000. Sehingga kekurangan yang sekitar 9 juta wajib pajak berikutnya, setelah 6 juta ini masuk per pagi ini, itu bisa kami selesaikan tepat waktu 31 Maret untuk orang pribadi, 30 April untuk wajib pajak badan," pungkasnya.

  • Investasi PLTS 50 GW Senilai US$1,4 Miliar Masuk Indonesia

    Investasi PLTS 50 GW Senilai US$1,4 Miliar Masuk Indonesia

    Investasi di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar US$1,4 miliar telah masuk ke Indonesia. Dana ini akan digunakan untuk membangun PLTS berkapasitas 50 gigawatt (GW) yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah berencana membangun PLTS di berbagai desa, dengan prioritas diberikan kepada daerah yang sudah memiliki jaringan listrik. Dari usulan awal sebesar 100 GW, pemerintah akan memprioritaskan pengembangan 13 GW terlebih dahulu.

    "Kebetulan sudah ada masuk untuk investasi di Indonesia akhir tahun ini untuk pembangunan pabrik, investasi 1,4 miliar dolar dengan kapasitas 50 gigawatt. Akhir tahun ini akan selesai. Jadi itu juga akan membantu untuk kita bisa pakai produksi dalam negeri kita untuk proyek PLTS ini," kata Rosan kepada media di Istana, Kamis (5/3/2026).

    Persiapan pembangunan PLTS ini akan melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kemendiktisantek. Danantara, tempat Rosan menjabat sebagai CEO, telah memiliki prototipe PLTS di Sumenep, Jawa Timur, dengan kapasitas 1 megawatt (MW) yang baru saja selesai dibangun.

    "Nah, juga prototipe itu akan ditinjau, akan dilihat langsung oleh tim, baik oleh ESDM dan juga Mendikti untuk kemudian itu bisa di-roll out [bangun]," bebernya.

  • Storage Minyak RI Akan Dibangun di Sumatra, Bukan Nipa

    Storage Minyak RI Akan Dibangun di Sumatra, Bukan Nipa

    Pemerintah akan membangun tangki penyimpanan atau storage minyak di Sumatra. Keputusan ini mengubah rencana awal yang semula akan dibangun di Pulau Nipa.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan hal tersebut kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026). Namun, Bahlil masih enggan menyebutkan lokasi spesifik pembangunan tangki penyimpanan minyak mentah tersebut.

    "Di Sumatra [lokasi tangki minyak bakal dibangun]," kata Bahlil.

    Menurut Bahlil, Pulau Nipa tidak lagi menjadi pilihan karena keterbatasan lahan. Pembangunan tangki minyak membutuhkan area yang cukup luas.

    "Pulau Nipa kemungkinan besar tidak karena arealnya yang tidak terlalu besar, sementara kan kita butuhkan area yang cukup besar," tegas Bahlil.