Category: Ekonomi

  • Asuransi Bencana di Indonesia Masih Minim, Ini Dampaknya

    Asuransi Bencana di Indonesia Masih Minim, Ini Dampaknya

    Indonesia dikenal sebagai negara yang rawan terhadap bencana alam. Lokasi geografisnya di kawasan cincin api Pasifik menyebabkan berbagai bencana seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor sering terjadi.

    Kondisi ini menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama pada aset fisik seperti rumah dan kendaraan. Asuransi menjadi instrumen penting untuk mitigasi risiko, namun penetrasinya di Indonesia masih rendah.

    Strategic Planning & Risk Management Group Head PT Reasuransi MAIPARK Indonesia, Ruben Damanik, menyebutkan bahwa perlindungan asuransi bencana untuk rumah tinggal masih sangat kecil. Dikutip dari Antara, kurang dari 0,1 persen rumah di Indonesia yang memiliki asuransi bencana. Dari 64 juta rumah, hanya sekitar 36.000 yang diasuransikan.

    Rendahnya penetrasi asuransi bencana menciptakan kesenjangan antara kerugian ekonomi akibat bencana dan nilai kerugian yang dijamin asuransi. Ruben menjelaskan, kondisi ini berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat setelah bencana.

    Sebagai contoh, kerugian akibat gempa dan tsunami Aceh 2004 mencapai Rp 41,4 triliun, namun nilai kerugian yang diasuransikan hanya sekitar Rp 650 miliar, atau 1,6 persen dari total kerugian.

    Kerugian akibat bencana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, menyampaikan estimasi awal klaim asuransi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera mencapai ratusan miliar rupiah.

    Menurut laporan dari 39 perusahaan asuransi anggota AAUI, estimasi awal nilai klaim mencapai Rp 567,02 miliar, terdiri dari klaim asuransi properti sebesar Rp 492,53 miliar dan klaim asuransi kendaraan bermotor sekitar Rp 74,49 miliar.

    Budi menjelaskan bahwa data klaim akan terus berkembang seiring proses pelaporan. Nilai klaim diperkirakan akan mendekati Rp 1 triliun seiring bertambahnya laporan dari perusahaan asuransi.

    Kerusakan rumah dan kendaraan menjadi dampak umum dari bencana. Banjir, misalnya, dapat merusak rumah dan menenggelamkan kendaraan. Perlindungan asuransi tersedia melalui produk asuransi properti dan kendaraan bermotor dengan perluasan jaminan terhadap bencana alam.

    Beberapa perusahaan asuransi menyediakan perlindungan terhadap risiko banjir melalui perluasan jaminan dalam polis asuransi kendaraan maupun properti, seperti diberitakan oleh Kontan. Dengan perlindungan tersebut, pemilik rumah atau kendaraan dapat memperoleh penggantian kerugian apabila aset mereka rusak akibat bencana.

    Industri asuransi menilai perlindungan terhadap risiko bencana memiliki peran penting dalam proses pemulihan ekonomi pascabencana.

    Dilansir dari Kontan, Budi mengatakan bahwa asuransi tidak hanya memberikan kepastian finansial tetapi juga mempercepat pemulihan ekonomi. Menurutnya, asuransi membantu masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah menanggung beban finansial akibat kerusakan aset.

    Dengan pembayaran klaim, pemilik rumah atau kendaraan dapat segera memperbaiki atau mengganti aset yang rusak, mempercepat aktivitas ekonomi.

    Budi menambahkan, perusahaan asuransi umumnya memiliki struktur perlindungan reasuransi, cadangan teknis, serta strategi manajemen risiko untuk menghadapi potensi klaim besar akibat bencana.

    Tingginya kerawanan bencana di Indonesia mendorong munculnya wacana perluasan perlindungan asuransi terhadap risiko bencana alam. Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai penerapan program asuransi wajib bencana semakin relevan.

    Irvan menuturkan, Indonesia menempati peringkat kedua negara paling rawan bencana di dunia menurut World Risk Report 2024. Menurutnya, dengan eksposur risiko sebesar ini, asuransi wajib bencana menjadi kebutuhan.

    Tantangan Literasi dan Akses Asuransi

    Tingkat literasi dan pemanfaatan asuransi bencana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor premi yang relatif tinggi, kompleksitas verifikasi klaim, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat asuransi menjadi beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya penetrasi asuransi bencana.

    Irvan menyebut, faktor premi yang relatif tinggi, kompleksitas verifikasi klaim, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat asuransi menjadi beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya penetrasi asuransi bencana.

    Meningkatnya frekuensi kejadian bencana dan dampak ekonomi yang semakin besar membuat kebutuhan terhadap perlindungan risiko semakin mendapat perhatian dari industri maupun regulator.

    Bagi masyarakat yang memiliki aset seperti rumah dan kendaraan bermotor, perlindungan asuransi dapat menjadi salah satu cara untuk mengelola risiko finansial akibat bencana yang tidak dapat diprediksi.

  • Simulasi KUR BRI: Tabel Angsuran Maret 2026, Pinjaman Rp 30 Juta

    Simulasi KUR BRI: Tabel Angsuran Maret 2026, Pinjaman Rp 30 Juta

    Informasi mengenai tabel Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Maret 2026 pinjaman Rp 30 juta banyak dicari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memerlukan tambahan modal. KUR dari BRI menjadi pilihan utama karena menawarkan bunga yang relatif rendah dan tenor pinjaman yang fleksibel.

    Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur sebaiknya memahami tabel KUR BRI Maret 2026 pinjaman Rp 30 juta beserta estimasi cicilan per bulan. Mengetahui estimasi ini penting agar pelaku usaha dapat memilih tenor yang tepat sehingga pembayaran angsuran tetap lancar tanpa mengganggu arus kas bisnis.

    Berikut ini adalah simulasi cicilan KUR BRI dengan pinjaman Rp 30 juta, menggunakan asumsi suku bunga 6 persen efektif per tahun, sesuai dengan ketentuan program KUR pemerintah:

    • Tenor 12 bulan: Rp 2.595.802 per bulan
    • Tenor 18 bulan: Rp 1.760.550 per bulan
    • Tenor 24 bulan: Rp 1.343.177 per bulan
    • Tenor 36 bulan: Rp 926.313 per bulan
    • Tenor 48 bulan: Rp 718.387 per bulan
    • Tenor 60 bulan: Rp 594.036 per bulan

    Jika memilih tenor paling panjang, yakni 60 bulan atau 5 tahun, cicilan yang harus dibayar setiap bulan akan menjadi lebih ringan. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa semakin lama tenor pinjaman, maka total bunga yang dibayarkan selama masa kredit juga akan semakin besar.

    Perlu dicatat, angka pada tabel tersebut bersifat simulasi. Besaran cicilan sebenarnya dapat sedikit berbeda tergantung biaya administrasi, hasil analisis kredit, serta kebijakan masing-masing kantor cabang Bank BRI.

    Selain pinjaman Rp 30 juta, KUR BRI 2026 juga menyediakan berbagai pilihan plafon pembiayaan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Berikut simulasi angsuran per bulan untuk beberapa nominal pinjaman dengan tenor 12 hingga 60 bulan:

    Simulasi Angsuran KUR BRI 2026
    Pinjaman 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
    Rp 1 Juta Rp 86.527 Rp 58.685 Rp 44.773 Rp 30.877 Rp 23.946 Rp 19.801
    Rp 5 Juta Rp 432.634 Rp 293.425 Rp 223.863 Rp 154.385 Rp 119.731 Rp 99.006
    Rp 10 Juta Rp 865.267 Rp 586.850 Rp 447.726 Rp 308.771 Rp 239.462 Rp 198.012
    Rp 20 Juta Rp 1.730.535 Rp 1.173.700 Rp 895.452 Rp 617.542 Rp 478.925 Rp 396.024
    Rp 30 Juta Rp 2.595.802 Rp 1.760.550 Rp 1.343.177 Rp 926.313 Rp 718.387 Rp 594.036
    Rp 40 Juta Rp 3.461.070 Rp 2.347.399 Rp 1.790.903 Rp 1.235.084 Rp 957.850 Rp 792.048
    Rp 50 Juta Rp 4.326.337 Rp 2.934.249 Rp 2.238.629 Rp 1.543.855 Rp 1.197.312 Rp 990.060

    Syarat dan Cara Pengajuan KUR BRI 2026

    Agar pengajuan KUR BRI 2026 dapat diproses, calon debitur harus memenuhi sejumlah persyaratan. Beberapa syarat tersebut antara lain:

    • Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
    • Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan.
    • Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan lain, kecuali KPR, KKB, atau kartu kredit.
    • Menyiapkan dokumen seperti e-KTP dan Kartu Keluarga.
    • Melampirkan buku nikah bagi yang sudah menikah.
    • Memiliki NIB, IUMK, atau Surat Keterangan Usaha (SKU).
    • NPWP wajib bagi pengajuan pinjaman di atas Rp 50 juta.

    Pengajuan KUR BRI 2026 dapat dilakukan dengan dua cara: datang langsung ke kantor cabang BRI terdekat atau mengajukan secara online melalui aplikasi BRImo. Setelah permohonan diajukan, pihak bank akan melakukan verifikasi dokumen dan survei usaha. Jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan pengajuan disetujui, dana pinjaman akan langsung dicairkan ke rekening pemohon.

    Dengan mengetahui estimasi angsuran sejak awal, pelaku UMKM dapat menentukan tenor pinjaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha, seperti dilansir dari Money.

  • DJP Integrasikan Layanan Pajak ke Sistem Coretax

    DJP Integrasikan Layanan Pajak ke Sistem Coretax

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi layanan perpajakan dengan menghadirkan Core Tax Administration System (Coretax). Sistem ini bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform digital.

    Dikutip dari Money, integrasi ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara daring, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan.

    Melalui Coretax, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan. Layanan tersebut meliputi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), pembaruan data, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hingga pembuatan kode billing.

    DJP melalui Coretaxpedia menyampaikan bahwa wajib pajak juga dapat mengajukan berbagai permohonan perpajakan secara online, seperti restitusi atau pemindahbukuan. Pernyataan ini dikutip Money pada Selasa (10/3/2026).

    Perbedaan Password dan Passphrase di Coretax

    Dalam sistem Coretax, terdapat dua fitur keamanan utama yang perlu dipahami wajib pajak, yaitu password dan passphrase. Password berfungsi sebagai kunci untuk masuk (log in) ke akun, sementara passphrase digunakan sebagai tanda tangan digital untuk mengesahkan dokumen elektronik.

    Dengan kata lain, password adalah akses utama ke akun, sedangkan passphrase memberikan otorisasi pada dokumen digital.

    Cara Membuat Akun Coretax

    Bagi wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP Online, aktivasi Coretax dapat dilakukan dengan memasukkan NIK atau NPWP beserta password DJP Online yang sudah ada.

    Jika lupa password, gunakan menu “Lupa Kata Sandi” dan ikuti proses pemulihan melalui email atau nomor telepon yang terdaftar. Jika data pemulihan tidak aktif, disarankan untuk memperbarui data di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

    Bagi wajib pajak yang belum terdaftar, aktivasi dilakukan dengan memilih menu “Aktivasi Akun Wajib Pajak”, lalu masukkan NIK serta alamat email dan nomor telepon yang terdaftar.

    Sistem akan mengirimkan password sementara melalui email untuk login pertama. Setelah berhasil masuk, wajib pajak akan diminta membuat password baru dengan tingkat keamanan yang kuat, misalnya minimal delapan karakter, terdiri dari huruf besar dan kecil, angka, serta simbol.

    Setelah membuat password, wajib pajak juga perlu membuat passphrase sebagai bagian dari aktivasi keamanan akun. Caranya adalah dengan masuk ke menu “Portal Saya”, pilih menu “Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital”, lalu pilih jenis sertifikat digital “Kode Otorisasi DJP” dan masukkan passphrase sesuai ketentuan.

    Setelah membaca pernyataan wajib pajak, beri tanda centang pada kolom persetujuan dan klik tombol “Simpan” untuk menyelesaikan proses.

    Setelah seluruh proses selesai, akun Coretax akan aktif dan dapat digunakan untuk berbagai layanan perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan dan pembuatan kode billing.

    Wajib pajak diimbau membuat akun Coretax dan passphrase sesegera mungkin, terutama sebelum mendekati batas waktu pelaporan SPT Tahunan, untuk menghindari kendala seperti lupa password, kesulitan mengakses email pemulihan, atau gangguan teknis akibat tingginya trafik pengguna.

  • Fiskal Indonesia Dinilai Rentan pada 2026 Sebelum Konflik AS-Iran

    Fiskal Indonesia Dinilai Rentan pada 2026 Sebelum Konflik AS-Iran

    Kondisi fiskal Indonesia pada tahun 2026 diprediksi rentan, bahkan sebelum terjadinya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Hal ini dapat memperburuk tekanan terhadap anggaran negara melalui potensi lonjakan harga energi dan pangan.

    Awalil Rizky, ekonom Bright Institute, menyampaikan bahwa Indonesia telah menghadapi sejumlah tekanan sejak 2025, yang ditandai dengan penurunan pendapatan negara dan peningkatan kebutuhan belanja pemerintah. Kondisi ini membuat fiskal semakin berisiko terhadap guncangan eksternal.

    “Indonesia pada 2026 ini berdasar kinerja 2025 sebenarnya sudah cukup rentan, bahkan sebelum terjadinya perang. Pendapatan negara turun dan masih sulit ditingkatkan secara signifikan,” ujar Awalil kepada Kompas.com, Selasa (10/3/2026).

    Menurutnya, seperti dikutip dari Money, besarnya belanja negara yang disebabkan oleh birokrasi yang gemuk dan program prioritas pemerintah, serta beban pembayaran utang yang meningkat, turut membebani fiskal.

    Awalil menilai pemerintah telah mengetahui risiko global seperti kebijakan tarif perdagangan dan ketegangan geopolitik, namun mitigasi risiko fiskal yang dilakukan dinilai belum cukup kuat dibandingkan negara lain.

    Konflik yang sedang berlangsung berpotensi memperburuk kondisi tersebut dengan mendorong kenaikan harga energi dan pangan global. Kenaikan harga energi, terutama minyak, akan berdampak langsung pada APBN melalui peningkatan kebutuhan belanja subsidi energi.

    Dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026, pemerintah menyajikan analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, termasuk harga minyak. Simulasi menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak (ICP) sebesar 1 dollar AS per barel berpotensi menambah pendapatan negara sekitar Rp 3,5 triliun, tetapi juga meningkatkan belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun.

    Dengan demikian, kenaikan harga minyak tersebut justru dapat memperlebar defisit APBN sekitar Rp 6,8 triliun. Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 70 dollar AS per barel. Jika realisasi harga minyak rata-rata dalam setahun mencapai 90 dollar AS per barel, Awalil memperkirakan defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar Rp 136 triliun.

    Awalil juga menyoroti bahwa simulasi pemerintah hanya menghitung perubahan satu indikator secara terpisah. Pelemahan nilai tukar rupiah juga dapat memperbesar tekanan terhadap APBN. Dalam dokumen disebutkan bahwa setiap pelemahan kurs rupiah sebesar Rp 100 dari asumsi Rp 16.500 per dollar AS dapat menambah defisit sekitar Rp 0,8 triliun.

    Oleh karena itu, Awalil menyarankan pemerintah untuk memiliki model simulasi yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi perubahan signifikan pada beberapa asumsi ekonomi makro sekaligus.

    Jika tekanan tersebut benar-benar terjadi dan defisit berpotensi melebar secara signifikan, pemerintah kemungkinan harus melakukan penyesuaian kebijakan fiskal. Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah melakukan efisiensi atau pemangkasan pada sejumlah belanja negara agar defisit tetap berada dalam batas yang ditetapkan undang-undang, yakni maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    “Jika simulasi menunjukkan defisit akan melebar signifikan, kemungkinan besar pemerintah akan memangkas belanja,” kata Awalil.

  • Penjualan Eceran Indonesia Februari 2026 Diprediksi Meningkat

    Penjualan Eceran Indonesia Februari 2026 Diprediksi Meningkat

    Kinerja penjualan eceran di Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan pada Februari 2026. Hal ini didorong oleh meningkatnya aktivitas belanja menjelang bulan Ramadhan dan persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

    Dikutip dari Money, Bank Indonesia (BI) melalui Survei Penjualan Eceran (SPE) memproyeksikan Indeks Penjualan Riil (IPR) Februari 2026 akan mencapai 233,5, atau tumbuh 6,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).

    Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Januari 2026 yang tercatat sebesar 5,7 persen. Peningkatan ini didorong oleh naiknya penjualan pada beberapa kelompok barang, terutama suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga, serta sandang.

    Secara bulanan (month to month/mtm), kinerja penjualan eceran juga diperkirakan meningkat. Setelah terkontraksi 2,7 persen pada Januari 2026, pertumbuhan Februari 2026 diproyeksikan menjadi 4,4 persen. Hampir semua kelompok barang diperkirakan mengalami peningkatan penjualan.

    Kenaikan tersebut didukung oleh penjualan peralatan informasi dan komunikasi, bahan bakar kendaraan bermotor, serta sandang.

    Sebelum peningkatan di Februari, kinerja penjualan ritel pada Januari 2026 masih menunjukkan pertumbuhan tahunan. IPR Januari 2026 tercatat sebesar 223,6, meningkat 5,7 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tahunan ini lebih tinggi dari Desember 2025 yang sebesar 3,5 persen.

    Survei menunjukkan bahwa peningkatan terutama berasal dari kenaikan penjualan barang budaya dan rekreasi, makanan, minuman, dan tembakau, serta subkelompok sandang. Kelompok barang budaya dan rekreasi memiliki indeks 64,0, tumbuh 15,9 persen (yoy). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki indeks 315,9, tumbuh 8,1 persen (yoy). Subkelompok sandang mencatat indeks 86,3 dengan pertumbuhan 3,4 persen (yoy).

    Meskipun tumbuh secara tahunan, penjualan ritel Januari 2026 mengalami kontraksi 2,7 persen secara bulanan, setelah tumbuh 3,1 persen pada bulan sebelumnya. Kontraksi ini sejalan dengan normalisasi setelah periode Natal dan Tahun Baru.

    Secara bulanan, hanya kelompok barang budaya dan rekreasi yang masih tumbuh 3,0 persen. Kelompok peralatan informasi dan komunikasi mengalami kontraksi 7,7 persen (mtm). Penurunan juga terjadi pada suku cadang dan aksesori (3,8 persen), makanan, minuman, dan tembakau (2,5 persen), serta subkelompok sandang (3,0 persen).

    Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, kinerja penjualan eceran menunjukkan peningkatan secara tahunan, didorong oleh pertumbuhan kelompok barang budaya dan rekreasi, makanan, minuman dan tembakau, serta subkelompok sandang. Hal itu disampaikan Ramdan dalam siaran pers, dikutip pada Selasa (10/3/2026).

    Peningkatan Penjualan di Berbagai Kota

    Survei BI juga mencatat pertumbuhan penjualan tahunan di beberapa kota. Semarang, termasuk Purwokerto, mencatat indeks 87,9 dengan pertumbuhan 17,0 persen (yoy). Surabaya memiliki indeks 491,9 dengan pertumbuhan 15,0 persen (yoy). Denpasar mencatat indeks 124,4 dengan pertumbuhan 6,7 persen (yoy). Makassar juga mencatatkan pertumbuhan dengan indeks 214,2 atau meningkat 2,0 persen (yoy).

    Di sisi lain, sejumlah kota mengalami perlambatan. Penurunan bulanan terdalam terjadi di Manado (31,9 persen). Penurunan juga tercatat di Jakarta (6,0 persen) dan Surabaya (4,9 persen). Beberapa kota masih mencatat pertumbuhan bulanan, seperti Semarang (19,2 persen), Banjarmasin (3,6 persen), dan Medan (3,1 persen).

    Prospek Penjualan Ritel ke Depan

    Responden survei memperkirakan penjualan akan stabil dalam tiga bulan mendatang. Indeks Ekspektasi Penjualan untuk April 2026 tercatat 146,7, relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya. Stabilnya ekspektasi penjualan dipengaruhi oleh normalisasi kegiatan ekonomi setelah periode 1447 Hijriah.

    Dalam jangka enam bulan ke depan, penjualan diperkirakan meningkat. Indeks Ekspektasi Penjualan untuk Juli 2026 tercatat 149,1, lebih tinggi dari periode sebelumnya (135,4). Peningkatan ekspektasi dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pada periode liburan sekolah dan berbagai program promosi.

    Ekspektasi Harga Barang

    Survei BI juga mencatat perkembangan ekspektasi harga barang di tingkat pedagang. Tekanan inflasi dalam tiga bulan ke depan diprakirakan menurun. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) April 2026 tercatat 153,9, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (175,7). Penurunan ini sejalan dengan normalisasi harga setelah Idulfitri 1447 Hijriah.

    Dalam jangka enam bulan ke depan, tekanan harga diprakirakan meningkat. IEH Juli 2026 tercatat 157,1, lebih tinggi dari periode sebelumnya (156,3), didorong oleh kenaikan harga yang biasanya terjadi pada awal tahun ajaran baru.

    Survei Penjualan Eceran BI

    Survei Penjualan Eceran adalah survei bulanan yang dilakukan BI sejak September 1999 untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan dan perkembangan permintaan domestik. Sejak Januari 2015, survei dilakukan terhadap sekitar 700 pengecer di 10 kota dengan metode purposive sampling.

    Indeks Penjualan Riil dihitung menggunakan komoditas berdasarkan tabel input-output dan bobot kota yang mencerminkan pangsa konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik regional bruto. Melalui survei ini, BI memantau dinamika konsumsi masyarakat dan memproyeksikan perkembangan penjualan ritel dan ekspektasi harga pada periode mendatang.

  • BI Sesuaikan Jadwal Operasional selama Libur Lebaran 2026

    BI Sesuaikan Jadwal Operasional selama Libur Lebaran 2026

    Bank Indonesia (BI) melakukan penyesuaian jadwal operasional selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026. Penyesuaian ini, dilansir dari Money, dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, serta untuk memastikan kesiapan infrastruktur layanan perbankan bagi masyarakat selama masa libur Lebaran.

    Penyesuaian operasional ini berlaku mulai Rabu, 18 Maret 2026 hingga Selasa, 24 Maret 2026. Selama periode tersebut, beberapa layanan akan dihentikan sementara, sementara yang lain tetap beroperasi.

    Berikut ini rincian pengaturan kegiatan operasional BI selama periode libur Lebaran:

    1. Layanan BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP

    Seluruh layanan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), serta Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP) tidak akan beroperasi selama periode libur Lebaran, yaitu dari tanggal 18 hingga 24 Maret 2026.

    2. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

    Seluruh layanan SKNBI juga tidak beroperasi pada tanggal 18-24 Maret 2026. Namun, seluruh warkat debit di Zona 4 yang telah diserahkan pada 17 Maret 2026 (H-1) akan diselesaikan proses setelmennya pada 25 Maret 2026.

    3. BI-FAST

    Berbeda dengan layanan lainnya, BI-FAST akan tetap beroperasi secara penuh selama periode libur Lebaran. Ini berarti layanan transfer antarbank melalui BI-FAST tetap dapat digunakan 24 jam sesuai jadwal yang berlaku.

    4. Layanan Kas

    Selama periode 18-24 Maret 2026, seluruh kegiatan layanan kas Bank Indonesia ditiadakan.

    5. Transaksi Operasi Moneter Rupiah dan Valas

    Seluruh transaksi operasi moneter rupiah maupun valuta asing (valas) ditiadakan selama periode libur Lebaran tersebut. Selain itu:

    • Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) tidak diterbitkan
    • Kurs acuan non-USD/IDR tidak diterbitkan
    • Kurs menggunakan referensi dari kurs hari kerja terakhir

    6. Indonesia Overnight Index Average (INDONIA)

    Publikasi INDONIA, Compounded INDONIA, dan INDONIA Index tidak diterbitkan selama periode tersebut.

    Bank Indonesia menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional BI akan kembali berjalan normal pada Rabu, 25 Maret 2026. Sementara itu, pelaksanaan operasional di institusi sektor keuangan lainnya, seperti perbankan atau lembaga keuangan, akan menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing institusi. Masyarakat disarankan untuk memantau informasi dari bank atau lembaga keuangan yang digunakan terkait layanan selama periode libur.

  • Perjanjian Dagang AS-Indonesia Picu Polemik TKDN

    Perjanjian Dagang AS-Indonesia Picu Polemik TKDN

    Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diteken pada 19 Februari 2026, memicu perdebatan. Pasal pembebasan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi produk AS menjadi sorotan.

    Kebijakan ini berpotensi memperluas impor, terutama pada sektor yang selama ini dilindungi. Namun, dilansir dari Money, hal ini memunculkan paradoks terkait kebijakan industri AS.

    Amerika Serikat dikenal sebagai pendukung pasar bebas. Namun, negara ini memiliki aturan local content yang protektif. Aturan "Buy American" dan "Buy America" mewajibkan penggunaan produk domestik dalam pengadaan pemerintah dan proyek infrastruktur.

    Kebijakan kandungan lokal di AS berawal dari upaya melindungi industri domestik dan memaksimalkan manfaat ekonomi dari belanja negara. Buy American Act disahkan pada 1933, saat Depresi Besar.

    Undang-undang tersebut memprioritaskan produk AS dalam pengadaan barang pemerintah. Aturan ini kemudian berkembang menjadi sistem yang kompleks, bergantung pada jenis pengeluaran, sektor ekonomi, dan lembaga pemerintah.

    Beberapa aturan berlaku untuk pengadaan langsung pemerintah federal, sementara yang lain berlaku untuk proyek yang dibiayai melalui hibah federal ke pemerintah daerah.

    Buy American Act mengatur pengadaan barang dan material konstruksi. Barang manufaktur yang dibeli pemerintah harus diproduksi di AS dan memenuhi ambang batas kandungan domestik. Preferensi harga juga diberikan untuk produk lokal.

    Selain pengadaan langsung, kebijakan kandungan lokal juga diterapkan pada proyek yang didanai melalui bantuan keuangan federal.

    Build America, Buy America Act (BABA) yang disahkan pada 2021 memperluas penerapan preferensi produk domestik ke proyek infrastruktur yang dibiayai federal.

    Dalam sektor transportasi, proyek jalan raya yang dibiayai program Federal-aid highway tunduk pada ketentuan Buy America, mewajibkan besi dan baja diproduksi di AS.

    Proyek transportasi publik yang didanai Federal Transit Administration juga tunduk pada aturan serupa.

    Sektor pertahanan juga menerapkan pembatasan pengadaan untuk memastikan komponen dan material strategis diproduksi di dalam negeri. Aturan seperti Berry Amendment dan Specialty Metals Restriction menetapkan persyaratan ketat terkait asal produksi material.

    Kebijakan kandungan lokal di AS dilengkapi mekanisme pengecualian (waiver) jika produk domestik tidak tersedia atau tidak memenuhi syarat.

    Pengecualian "Local Content"

    Diskusi mengenai penghapusan dalam perjanjian perdagangan AS–Indonesia memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengecualian dalam ketentuan local content.

    Meskipun ketat, rezim Buy American dan Buy America menyediakan mekanisme waiver yang memungkinkan penggunaan produk impor dalam kondisi tertentu. Tujuannya adalah memastikan proyek publik tetap berjalan ketika pasokan domestik tidak tersedia atau tidak layak secara ekonomi.

    Proses pemberian waiver dilakukan secara transparan, melibatkan publikasi resmi dan kesempatan bagi industri domestik untuk memberikan tanggapan.

    Pemerintah federal menggunakan tiga dasar utama untuk memberikan waiver dalam rezim local content.

    Pertama, non-availability waiver, yaitu ketika produk tidak diproduksi di AS dalam jumlah yang cukup. Kedua, unreasonable cost waiver, yaitu ketika penggunaan produk domestik akan menyebabkan kenaikan biaya proyek. Ketiga, public interest waiver, yaitu ketika penerapan ketentuan local content bertentangan dengan kepentingan publik.

    Dalam program Federal Highway Administration (FHWA) Buy America, permintaan waiver sering diumumkan melalui Federal Register. Produsen domestik diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Jika tidak ditemukan pemasok domestik, pemerintah dapat mengeluarkan keputusan waiver secara resmi.

    Pendekatan ini menyeimbangkan prioritas industri domestik dan kelancaran pembangunan proyek publik.

    Menata Kebijakan TKDN

    Praktik kebijakan local content di AS memberikan perspektif penting dalam melihat kembali kebijakan di Indonesia.

    Penggunaan produk domestik menjadi instrumen utama untuk memastikan belanja publik memberikan dampak pada penguatan kapasitas industri nasional.

    Sistem tersebut juga menyediakan fleksibilitas melalui mekanisme waiver yang transparan. Pengecualian diberikan setelah verifikasi bahwa industri domestik tidak mampu memasok produk yang dibutuhkan.

    Kebijakan kandungan lokal adalah instrumen untuk memastikan belanja publik dan investasi pembangunan berdampak pada penguatan industri nasional. Tantangannya adalah menata implementasinya agar lebih efektif dan transparan."

  • Penjualan Eceran di Indonesia Bervariasi pada Awal 2026

    Penjualan Eceran di Indonesia Bervariasi pada Awal 2026

    Kinerja penjualan eceran di berbagai kota besar di Indonesia menunjukkan perkembangan yang bervariasi pada awal tahun 2026, seperti dilansir dari Money.

    Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dirilis Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa beberapa kota mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi secara tahunan, sementara yang lain mengalami perlambatan atau bahkan kontraksi.

    Data ini tercermin dari perkembangan Indeks Penjualan Riil (IPR) yang menggambarkan kinerja penjualan ritel di berbagai wilayah.

    Secara nasional, IPR Januari 2026 tercatat sebesar 223,6, atau tumbuh 5,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa kinerja penjualan eceran pada awal tahun masih menunjukkan peningkatan secara tahunan.

    Menurut Ramdan, peningkatan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan penjualan pada kelompok barang budaya dan rekreasi, makanan, minuman dan tembakau, serta subkelompok sandang.

    Namun, secara bulanan, kinerja penjualan eceran pada Januari 2026 mengalami kontraksi 2,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/mtm). Kondisi ini sejalan dengan normalisasi konsumsi masyarakat setelah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

    Ramdan menjelaskan, kontraksi secara bulanan tersebut terjadi setelah tingginya aktivitas konsumsi masyarakat pada periode akhir tahun.

    Survei ini juga menunjukkan dinamika yang berbeda-beda antar kota di tingkat daerah.

    Beberapa kota mencatat pertumbuhan penjualan ritel yang cukup kuat pada awal 2026. Surabaya menjadi salah satu yang menonjol. Penjualan ritel di Surabaya pada Januari 2026 tercatat memiliki indeks sekitar 491,9 dengan pertumbuhan 15,0 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi di antara sejumlah kota yang disurvei BI.

    Selain Surabaya, kota lain yang juga menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah Banjarmasin. Penjualan ritel di kota ini tercatat memiliki indeks sekitar 115,6 dengan pertumbuhan 14,7 persen secara tahunan. Semarang (termasuk Purwokerto) juga menunjukkan kinerja yang cukup kuat, dengan indeks sekitar 87,9 dan pertumbuhan 10,1 persen secara tahunan.

    Kinerja di sejumlah kota tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan eceran pada awal tahun.

    Pertumbuhan Moderat dan Kontraksi di Kota Lain

    Di samping kota-kota dengan pertumbuhan tinggi, beberapa kota lain mencatat kenaikan penjualan ritel dengan laju yang lebih moderat. Di Denpasar, penjualan ritel tercatat memiliki indeks sekitar 124,4 dengan pertumbuhan 6,4 persen secara tahunan. Makassar menunjukkan pertumbuhan positif dengan indeks sekitar 214,2 dan pertumbuhan 3,6 persen secara tahunan.

    Penjualan ritel di Jakarta juga tercatat meningkat dengan pertumbuhan sekitar 4,9 persen secara tahunan, sementara Medan mencatat pertumbuhan sekitar 1,3 persen secara tahunan.

    Namun, Bandung mengalami kontraksi penjualan ritel sekitar minus 3,9 persen secara tahunan. Penurunan yang lebih dalam terjadi di Manado, yang mencatat kontraksi sekitar minus 13,3 persen secara tahunan. Perbedaan kinerja antar kota tersebut menunjukkan adanya variasi kondisi aktivitas konsumsi masyarakat di berbagai daerah.

    Ekspektasi Penjualan dan Harga

    BI menyatakan bahwa kinerja pada Januari 2026 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil Januari 2026 yang tercatat 223,6, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 3,5 persen pada Desember 2025.

    Berdasarkan kelompok barangnya, peningkatan penjualan terutama berasal dari kelompok barang budaya dan rekreasi yang memiliki indeks 64,0 dengan pertumbuhan sekitar 15,9 persen secara tahunan.

    Dalam survei yang sama, BI memperkirakan Indeks Penjualan Riil pada Februari 2026 akan mencapai sekitar 233,5. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan 6,9 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Januari 2026. Secara bulanan, penjualan ritel pada Februari 2026 juga diperkirakan tumbuh sekitar 4,4 persen, meningkat dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya.

    Ramdan mengatakan peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang bulan Ramadhan serta persiapan menghadapi Hari Raya 1447 Hijriah.

    Responden memperkirakan penjualan eceran dalam tiga bulan ke depan relatif stabil, tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) April 2026 sebesar 146,7. Sementara itu, untuk enam bulan ke depan, pelaku usaha memperkirakan penjualan akan meningkat. Hal ini tercermin dari IEP Juli 2026 sebesar 149,1.

    Tekanan inflasi dalam tiga bulan ke depan diperkirakan menurun. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) April 2026 sebesar 153,9. Namun demikian, tekanan harga diperkirakan meningkat dalam enam bulan ke depan. Hal ini tercermin dari IEH Juli 2026 sebesar 157,1.

  • Harga Emas Antam Naik Rp43.000, Jadi Rp3.047.000 per Gram 10 Maret 2026

    Harga Emas Antam Naik Rp43.000, Jadi Rp3.047.000 per Gram 10 Maret 2026

    Harga emas Antam kembali menunjukkan tren positif. Pada perdagangan hari Selasa, 10 Maret 2026 pukul 08.30 WIB, harga emas Antam mencapai Rp3.047.000 per gram. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp43.000 dibandingkan harga pada hari Senin, 9 Maret 2026 yang berada di posisi Rp3.004.000. Hal ini dilansir dari Bansos.

    Emas batangan Antam tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Dengan demikian, investor dapat menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing.

    Berikut adalah daftar lengkap harga emas Antam pada tanggal 10 Maret 2026 untuk setiap ukuran:

    Rincian Harga Emas Antam Hari Ini (10/3/2026)
    Berat Harga
    0,5 gram Rp1.573.500
    1 gram Rp3.047.000
    2 gram Rp6.034.000
    3 gram Rp9.026.000
    5 gram Rp15.010.000
    10 gram Rp29.965.000
    25 gram Rp74.787.000
    50 gram Rp149.495.000
    100 gram Rp298.912.000
    250 gram Rp747.015.000
    500 gram Rp1.493.820.000
    1.000 gram (1 kg) Rp2.987.600.000

    Ketentuan Pajak Pembelian dan Buyback Emas Antam

    Berikut adalah ketentuan pajak yang berlaku untuk pembelian dan penjualan kembali (buyback) emas Antam:

    Pajak Pembelian (PPh 22)

    • Pemilik NPWP: 0,45%
    • Tanpa NPWP: 0,9%

    Pajak Penjualan Kembali (Buyback) untuk Transaksi > Rp10 juta

    • Pemilik NPWP: 1,5%
    • Tanpa NPWP: 3%

    Pajak buyback akan dipotong langsung dari nilai transaksi. Setiap pembelian emas disertai bukti potong PPh 22 untuk keperluan pelaporan pajak.

    Harga emas Antam ini menjadi referensi penting bagi masyarakat dan investor yang berminat melakukan transaksi jual beli emas batangan. Pergerakan harga emas Antam dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan dinamika pasar emas global.

    Kenaikan harga emas Antam menunjukkan sentimen positif terhadap nilai logam mulia di pasar domestik. Investor memiliki fleksibilitas dalam memilih ukuran emas yang diinginkan, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram. Harga emas diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

  • Permintaan Emas di Indonesia Naik Jelang Ramadhan 2026

    Permintaan Emas di Indonesia Naik Jelang Ramadhan 2026

    Permintaan emas di Indonesia menunjukkan peningkatan pada Februari 2026 seiring dengan momentum menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Situasi ini terjadi bersamaan dengan kenaikan harga emas global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik serta ketidakpastian ekonomi dunia.

    Sepanjang Februari 2026, harga rata-rata emas tercatat sebesar 5.015 dollar AS per ounce atau sekitar Rp 2,71 juta per gram, meningkat 17 persen secara tahunan dan 6 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Bahkan, harga emas sempat menyentuh 5.278 dollar AS per ounce, mendekati rekor tertinggi yang tercapai pada Januari lalu.

    Direktur Investor Relations PT Abadi Tbk, Thendra Crisnanda, menyampaikan bahwa dinamika geopolitik dan ekonomi global kembali mengukuhkan peran emas sebagai instrumen penyimpan nilai jangka panjang. "Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, seperti konflik geopolitik maupun tekanan inflasi, masyarakat cenderung melihat emas sebagai sarana menabung nilai yang relatif stabil," ujar Thendra, melalui keterangan pers, Selasa (10/3/2026).

    Menurut Thendra, minat terhadap kepemilikan emas tetap kuat, baik dari masyarakat maupun institusi. Hal ini dilansir dari Money.

    Kenaikan harga emas di pasar domestik juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia mencatat bahwa rupiah berada pada kondisi undervalued di tengah ketidakpastian global. Kondisi ini menyebabkan harga emas menjadi lebih tinggi dalam rupiah, meskipun perubahan fundamental di pasar emas global tidak terlalu signifikan.

    Sebagai gambaran pasar dalam negeri, harga emas pada 10 Maret 2026 pukul 08.40 WIB tercatat sebesar Rp 2.893.000 per gram.

    Selain faktor global, momentum musiman juga memperkuat permintaan emas di Indonesia. Perayaan Tahun Baru Imlek yang berdekatan dengan Ramadhan dan Idul Fitri secara tradisional menjadi periode peningkatan pembelian emas. Pembelian biasanya dilakukan dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan yang dijadikan hadiah atau tabungan keluarga.

    Thendra menjelaskan bahwa menjelang Ramadhan dan Idul Fitri biasanya terjadi peningkatan aktivitas pembelian emas. Selain sebagai hadiah, masyarakat juga semakin melihat emas sebagai salah satu cara menabung untuk menjaga nilai aset dalam jangka panjang.

    Tren positif terhadap emas juga terlihat dari langkah bank sentral. Bank Indonesia menambah 7 ton emas ke dalam cadangan nasional sepanjang 2025, sehingga total cadangan emas mencapai 85 ton pada akhir tahun tersebut. Pembelian kembali sekitar 2 ton emas pada Januari 2026 menandakan meningkatnya kepercayaan terhadap emas sebagai aset lindung nilai dalam cadangan negara.

    Di sisi kebijakan, pemerintah juga mengambil langkah untuk memperkuat ekosistem emas domestik. Kementerian Keuangan mulai memberlakukan bea ekspor produk emas sejak Desember 2025, berkisar 7,5–12,5 persen. Tarif tersebut meningkat menjadi 10–15 persen ketika harga emas melampaui 3.200 dollar AS per ounce. Kebijakan ini bertujuan menjaga pasokan emas di dalam negeri sekaligus mendorong pengolahan bernilai tambah di dalam negeri.

    Sementara itu, tarif PPh 22 untuk transaksi emas batangan ritel dipangkas menjadi 0,25 persen, sehingga membantu menekan biaya perdagangan bagi konsumen.

    Proyeksi Harga Emas

    Ke depan, pelaku pasar akan mencermati sejumlah katalis dari Amerika Serikat, seperti rilis data tenaga kerja, inflasi CPI, serta keputusan FOMC yang berpotensi memengaruhi arah harga emas global.

    Sejumlah institusi keuangan global bahkan menaikkan proyeksi harga emas. Goldman Sachs meningkatkan target harga emas menjadi 5.400 dollar AS per ounce untuk 2026 dari sebelumnya 4.900 dollar AS per ounce. Sementara JP Morgan memproyeksikan harga emas dapat mencapai 6.000 dollar AS per ounce dalam jangka panjang.

    Thendra menyimpulkan bahwa dengan kombinasi faktor geopolitik, kebijakan moneter, serta momentum permintaan domestik menjelang Ramadhan, emas diperkirakan akan tetap menjadi pilihan aset lindung nilai bagi masyarakat untuk ditabung dalam jangka panjang.

    Informasi harga emas Gold beserta harga buyback dapat diakses melalui situs hrtagold.id/en/gold-price maupun aplikasi . Dalam rangka memperingati HUT HRTA Gold ke-22, HRTA menghadirkan program HRTA Gold Festival Emas Terbesar yang berlangsung pada 2–29 Maret 2026. Program ini menawarkan potongan harga emas batangan hingga Rp 22 ribu per gram, serta diskon hingga 20 persen untuk perhiasan emas Ardore Special Collection yang tersedia di Abadi Store maupun melalui platform digital perusahaan.