Category: Ekonomi

  • Perbedaan Gaji, Jam Kerja, Tunjangan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu

    Perbedaan Gaji, Jam Kerja, Tunjangan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu

    Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) banyak diterapkan lembaga pemerintahan. PPPK merupakan bagian dari kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan waktu kerja tertentu.

    PPPK terbagi dua kategori, yakni PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu. Perbedaan dua skema ini sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

    Banyak calon pelamar ingin mengetahui sistem kerja, hak kepegawaian, hingga perbedaan gaji dan tunjangan. Informasi ini penting sebelum mengikuti seleksi PPPK.

    Mengacu PP Nomor 49 Tahun 2018, PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai pemerintah. Pengangkatan melalui perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.

    Status tersebut menjadikan PPPK sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Mereka menjalankan fungsi pemerintahan sesuai aturan.

    Kedudukan hukum PPPK diatur Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketentuan teknisnya dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 49 Tahun 2018.

    Selain itu, ada peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai petunjuk teknis pengadaan PPPK. Dalam praktiknya, PPPK bekerja sebagai pegawai kontrak di lingkungan pemerintah.

    Mereka menjalankan tugas pelayanan publik, administrasi, serta fungsi teknis. Hal ini sesuai kebutuhan instansi masing-masing. Walaupun berstatus kontrak, PPPK tetap berada dalam sistem ASN.

    PPPK memiliki hak dan kewajiban yang diatur negara. Masa kontrak PPPK paling singkat berlangsung satu tahun.

    Setelah masa kerja berakhir, instansi akan melakukan evaluasi. Evaluasi berdasarkan kinerja, kompetensi, serta kebutuhan organisasi.

    Bagi PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, kontrak dapat diperpanjang hingga lima tahun.

    Mengenal PPPK Paruh Waktu

    PPPK paruh waktu adalah ASN yang bekerja melalui perjanjian kerja dengan sistem jam kerja terbatas. Upah diterima disesuaikan beban kerja dan kemampuan anggaran instansi pemerintah.

    Skema ini hadir untuk memperjelas status pegawai non-ASN. Sebelumnya, mereka bekerja tanpa kepastian kepegawaian.

    Meski tidak bekerja penuh waktu, PPPK paruh waktu tetap berada dalam kerangka ASN. Mereka memiliki dasar hukum yang jelas.

    Dalam KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, pengadaan PPPK paruh waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN. Pegawai ini tercatat dalam database BKN.

    Selain itu, skema ini menyasar peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus. Termasuk peserta seleksi PPPK 2024 yang belum memperoleh formasi penuh waktu.

    Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memberikan kepastian status kerja. Ini dilakukan tanpa harus mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu.

    KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 juga menyebutkan pengadaan PPPK paruh waktu. Ini dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan beberapa jabatan tertentu.

    Jabatan tersebut meliputi guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Ada pula pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, serta penata layanan operasional.

    Masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu ditetapkan selama satu tahun. Kontrak dapat diperpanjang dan membuka peluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

    Pengangkatan terjadi apabila kinerja dinilai baik dan tersedia formasi.

    Perbedaan Utama PPPK dan PPPK Paruh Waktu

    PPPK dan PPPK paruh waktu sama-sama termasuk ASN berbasis kontrak. Namun, keduanya memiliki sistem kerja berbeda untuk menyesuaikan kebutuhan instansi.

    Perbedaan juga terlihat dari kemampuan anggaran dan strategi pengelolaan tenaga honorer. Terutama di sektor pemerintahan.

    Perbedaan utama terdapat pada durasi kerja, sistem penggajian, dan total penghasilan diterima. PPPK paruh waktu bekerja dengan jam lebih singkat.

    Oleh karena itu, gaji yang diterima lebih kecil dibandingkan PPPK penuh waktu. PPPK paruh waktu menerima gaji sesuai jumlah jam kerja.

    Penghitungan gaji ini ditetapkan dalam kontrak kerja. Sementara itu, PPPK penuh waktu bekerja dengan jam kerja standar ASN.

    Mereka menerima gaji dan tunjangan penuh sesuai golongan dan jabatan. Berikut adalah perbandingan perbedaannya:

    Aspek PPPK Penuh Waktu PPPK Paruh Waktu
    Waktu Kerja 8 jam per hari, setara ASN normal Sekitar 4 jam per hari, lebih fleksibel
    Durasi Kontrak Lebih panjang, dapat diperpanjang Ditetapkan 1 tahun, dapat diperpanjang
    Gaji & Tunjangan Gaji pokok dan tunjangan penuh sesuai jabatan Dihitung proporsional sesuai jam kerja dan anggaran
    Fasilitas Pakaian dinas, cuti, perlindungan kerja Hak lebih terbatas, fasilitas tidak selalu sama
    Jalur Karir Jalur reguler dalam sistem ASN Peluang diangkat jadi PPPK penuh waktu jika kinerja baik

    Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK Penuh Waktu

    Besaran gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024. Peraturan tersebut menetapkan kenaikan gaji PPPK sebesar 8 persen.

    Kenaikan ini dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Nominal gaji PPPK berbeda berdasarkan golongan dan masa kerja.

    Berikut kisaran gaji PPPK tahun 2024:

    Golongan I: Rp1.938.500-Rp2.900.000
    Golongan II: Rp2.116.900-Rp3.071.200
    Golongan III: Rp2.206.500-Rp3.201.200
    Golongan IV: Rp2.299.800-Rp3.336.600
    Golongan V: Rp2.511.500-Rp4.189.900
    Golongan VI: Rp2.742.800-Rp4.367.100
    Golongan VII: Rp2.858.800-Rp4.551.800
    Golongan VIII: Rp2.979.700-Rp4.744.400
    Golongan IX: Rp3.203.600-Rp5.261.500
    Golongan X: Rp3.339.100-Rp5.484.000
    Golongan XI: Rp3.480.300-Rp5.716.000
    Golongan XII: Rp3.627.500-Rp5.957.800
    Golongan XIII: Rp3.781.000-Rp6.209.800
    Golongan XIV: Rp3.940.900-Rp6.472.500
    Golongan XV: Rp4.107.600-Rp6.746.200
    Golongan XVI: Rp4.281.400-Rp7.031.600
    Golongan XVII: Rp4.462.500-Rp7.329.000

    Selain gaji pokok, PPPK juga menerima berbagai tunjangan. Tunjangan tersebut seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural.

    Ada juga tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya sesuai kebijakan instansi.

    Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu

    Ketentuan gaji PPPK paruh waktu tahun 2026 diatur dalam KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Aturan ini menjelaskan upah minimal PPPK paruh waktu.

    Upah minimal paling sedikit sama dengan gaji sebelumnya sebagai pegawai non-ASN. Atau mengikuti upah minimum di daerah masing-masing.

    Hak yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan, gaji ke-13, THR, serta jaminan sosial. Namun besaran yang diterima tetap disesuaikan dengan jam kerja dan kebijakan instansi.

    Untuk wilayah Jawa Barat, upah minimum saat ini di kisaran Rp2.317.601. Sehingga, besaran nilai tersebut menjadi acuan dasar dalam menentukan gaji PPPK paruh waktu.

    Meskipun demikian, nominal akhir dapat berbeda. Perbedaan tergantung penempatan, tanggung jawab pekerjaan, serta jumlah jam kerja yang disepakati.

    Tunjangan bagi PPPK paruh waktu biasanya berkisar 5 hingga 20 persen dari gaji pokok. Perhitungan dilakukan secara proporsional sesuai beban kerja.

    Hal ini menyebabkan total penghasilan tidak sama dengan PPPK penuh waktu.

    Perbandingan Jam Kerja

    Jam Kerja PPPK Paruh Waktu

    PPPK paruh waktu umumnya bekerja sekitar 4 jam per hari. Atau 20 hingga 25 jam per minggu.

    Durasi kerja tersebut disepakati dalam kontrak. Ini memungkinkan pegawai memiliki aktivitas tambahan di luar jam kerja.

    Aktivitas tambahan ini tanpa mengganggu tugas utama. Gaji dihitung secara proporsional sesuai jam kerja yang dijalankan.

    Jam Kerja PPPK Penuh Waktu

    PPPK penuh waktu bekerja mengikuti jam operasional ASN pada umumnya. Durasi kerja berkisar 8 jam per hari.

    Atau sekitar 37,5 hingga 40 jam dalam lima hari kerja per minggu. Mereka menerima gaji dan tunjangan penuh serta fasilitas seperti pakaian dinas.

  • BPI Danantara Jakarta Groundbreaking 10 Proyek Hilirisasi Baru Minggu Depan

    BPI Danantara Jakarta Groundbreaking 10 Proyek Hilirisasi Baru Minggu Depan

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bersiap meresmikan 10 proyek hilirisasi baru pekan depan. Langkah ini menyusul enam proyek hilirisasi yang telah sukses dilaksanakan di berbagai sektor sebelumnya.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan rencana ambisius ini dalam acara CNBC Economic Outlook 2026 di Jakarta Pusat.

    "Jadi ada 6 proyek yang kita selesaikan, yang sudah kita groundbreaking. Minggu depan kami akan groundbreaking lagi kurang lebih ada 10 proyek lagi," kata Dony Oskaria, Selasa (10/2/2026).

    Sepanjang tahun 2026, Danantara menargetkan total 21 proyek hilirisasi. Proyek-proyek ini bertujuan mendukung swasembada pangan dan energi nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

    Dony Oskaria menjelaskan, divisi Danantara Aset Manajemen yang dikelolanya membawahi 21 proyek hilirisasi. Total investasi untuk proyek-proyek ini mencapai hampir Rp 500 triliun.

    "21 proyek yang akan kita lakukan dan kita akan groundbreaking di tahun 2026 dan itu dampaknya tentu signifikan yang kita harapkan nanti, pertama tentu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, yang kedua tentu memberikan dampak lapangan pekerjaan yang signifikan bagi seluruh rakyat Indonesia," sambung Dony.

    Sebelumnya, BPI Danantara telah meresmikan enam proyek hilirisasi secara serentak di 13 lokasi di Indonesia. Proyek-proyek ini menelan investasi sebesar US$ 7 miliar atau setara Rp 118,14 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.878).

    Transformasi Ekonomi Nasional

    Proyek-proyek hilirisasi ini merupakan bagian integral dari agenda transformasi ekonomi nasional. Tujuannya adalah memperkuat sektor riil, meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Secara keseluruhan, proyek-proyek tersebut diperkirakan akan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung. Peresmian serentak ini menandai dimulainya implementasi proyek prioritas hilirisasi fase I.

    Daftar Proyek Hilirisasi Danantara (Fase I)

    Proyek-proyek ini dikelola secara terintegrasi lintas sektor, mencakup energi, pangan, serta mineral dan logam. Hal ini sebagai fondasi penguatan struktur industri nasional dan pengurangan ketergantungan impor secara bertahap.

    Sektor Jenis Proyek Lokasi
    Mineral & Logam Smelter Bauxite Alumina Mempawah
    Energi Biofuel (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Energi Bioaftur (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Energi Bioethanol (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Pangan Poultry (Peternakan Unggas) (Lokasi Spesifik Belum Disebutkan)
    Berbagai Sektor Lainnya 13 Lokasi di Indonesia

    "Minggu lalu kita menyediakan groundbreaking 6 proyek hilirisasi kita, di antaranya ada smelter bauxite Alumina di Mempawah, ada biofuel, bioaftur, ada bioethanol, kemudian ada poultry yang kita groundbreaking juga," jelas Dony.

  • OJK Cirebon Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon

    OJK Cirebon Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 9 Februari 2026.

    Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah ditemukannya permasalahan serius. Masalah tersebut terkait tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

    Permasalahan itu mencakup tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, ada juga penerapan manajemen risiko yang tidak memadai, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

    “Sehingga hal itu berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank,” kata Agus, Senin (9/2/2026).

    Agus menjelaskan, OJK telah menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan secara optimal sejak awal masalah teridentifikasi. Ini termasuk peningkatan intensitas pengawasan dan pemberian sanksi administratif.

    OJK juga memberikan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen hingga pengawalan rencana penyehatan juga telah dilakukan.

    “Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai,” kata dia.

    Kronologi Pengawasan dan Resolusi Bank

    Pada tanggal 2 Agustus 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

    Selain itu, Tingkat Kesehatan (TKS) bank tersebut dengan predikat Tidak Sehat. Berikut adalah kronologi status pengawasan BPR Bank Cirebon:

    Tanggal Status Pengawasan Keterangan
    2 Agustus 2024 BPR Dalam Penyehatan (BDP) KPMM < 12%, TKS Tidak Sehat
    1 Agustus 2025 BPR Dalam Resolusi (BDR) Gagal penyehatan permodalan
    3 Februari 2026 Keputusan LPS LPS tidak menyelamatkan bank
    9 Februari 2026 Pencabutan Izin Usaha OJK mencabut izin usaha bank

    Pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR).

    Pertimbangan OJK adalah telah memberikan waktu yang cukup bagi pengurus dan pemegang saham. Waktu tersebut untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya mengatasi masalah permodalan.

    Aturan ini sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Peraturan tersebut tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

    “Namun demikian, pengurus dan pemegang saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” kata dia.

    Peran LPS dan Penjaminan Dana Nasabah

    Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026, LPS tidak melakukan penyelamatan.

    LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. “Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon,” kata dia.

    Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi. Hal ini sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004.

    UU tersebut tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Perubahan ini terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

    Agus menegaskan, semua kebijakan dan langkah pengawasan OJK berlandaskan integritas dan profesionalisme. Juga berdasarkan independensi dan akuntabilitas.

    OJK memastikan setiap tindakan dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan aturan perundang-undangan. “OJK secara konsisten menjaga agar industri jasa keuangan tetap sehat, stabil, terpercaya, serta memberikan perlindungan optimal bagi nasabah dan masyarakat,” ujarnya.

    OJK juga mengimbau nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang. Dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Agus.

    detikJabar telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Perumda BPR Bank Cirebon. Namun, hingga kini belum ada jawaban yang diterima.

  • Kementan Susun Regulasi Atasi Fluktuasi Harga Cabai dan Tomat

    Kementan Susun Regulasi Atasi Fluktuasi Harga Cabai dan Tomat

    Kementerian Pertanian (Kementan) berencana menyusun regulasi baru. Langkah ini diambil untuk menstabilkan harga komoditas cabai dan tomat.

    Regulasi tersebut bertujuan agar petani tidak lagi mengalami kerugian akibat fluktuasi harga yang ekstrem. Harga cabai dan tomat di Nusa Tenggara Barat (NTB) sempat menyentuh rentang Rp 3.000-Rp 5.000 per kilogram (kg).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa fluktuasi harga cabai belakangan ini sangat tinggi. Hal ini merugikan petani di berbagai daerah.

    "Harganya, cabai, tomat, Rp 3.000-5.000. Jadi, petani cabai itu, kita mau coba gimana mengatur regulasinya, sehingga petani cabai jangan rugi. Sekali-sekali untung, jadi fluktuasinya tinggi banget. Nah, ini kita mau mengatur ke depan," ujar Amran di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga cabai menunjukkan kenaikan. Per Selasa (10/2/2026), rata-rata nasional harga cabai merah keriting mencapai Rp 44.800/kg.

    Harga ini naik 3,94% dibandingkan hari sebelumnya yang sebesar Rp 43.100/kg. Kenaikan serupa juga terjadi pada jenis cabai lainnya.

    Harga cabai rawit merah juga naik 1,86% menjadi Rp 71.200/kg dari sebelumnya Rp 69.900/kg. Cabai merah besar juga mengalami kenaikan tipis 0,22% menjadi Rp 46.200/kg dari Rp 46.100/kg.

    "Bawang juga demikian di sana. Tapi terutama cabai dengan tomat," tambah Amran.

    Cabai Rawit Lampaui Harga Acuan Penjualan

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai rawit secara nasional naik signifikan hingga pekan pertama Februari 2026. Kenaikan mencapai 9,82% dibandingkan Januari.

    Posisi harga cabai rawit ini juga masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Rata-rata nasional harga cabai rawit pada Februari 2026 adalah Rp 63.138 per kilogram (kg), melampaui HAP sebesar Rp 57.000 per kg.

    Komoditas Harga Sebelumnya (Rp/kg) Harga Sekarang (Rp/kg) Kenaikan (%)
    Cabai Merah Keriting 43.100 44.800 3,94
    Cabai Rawit Merah 69.900 71.200 1,86
    Cabai Merah Besar 46.100 46.200 0,22

    Dari sisi sebaran wilayah, BPS mencatat sebanyak 189 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cabai rawit. Jumlah ini meningkat tajam dari pekan sebelumnya yang hanya 82 daerah.

    "Kalau kita mencermati perkembangan di cabai rawit sampai dengan minggu pertama Februari 2026, harga cabai rawit mengalami peningkatan 9,82 persen. Kalau kita bandingkan dengan HAP, maka kondisi sampai dengan Februari 2026 berada di atas HAP," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (9/2), dikutip dari CNN Indonesia.

  • Danantara Kaji Ulang Bisnis Pertamina dan PGN, Fokuskan Bisnis Inti Migas

    Danantara Kaji Ulang Bisnis Pertamina dan PGN, Fokuskan Bisnis Inti Migas

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah melakukan peninjauan ulang model bisnis perusahaan pelat merah di sektor minyak dan gas (migas). PT Pertamina (Persero) dan salah satu anak usahanya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), menjadi sorotan utama dalam kajian ini.

    Danantara berencana memisahkan bisnis non-migas dari Pertamina. Langkah ini bertujuan agar BUMN energi tersebut lebih fokus pada bisnis inti migasnya.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa seluruh bisnis Pertamina yang tidak terkait migas akan dilepaskan atau di-spin off.

    "Kita lakukan review, masalah komersialisasi Pertamina tidak akan punya lagi yang non related oil and gas, seluruhnya akan spin off Pertamina. Dia akan keluar dari Pertamina," kata Dony dalam acara Economic Outlook 2026, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Keputusan ini diambil Danantara setelah sukses menggabungkan tiga anak usaha Pertamina. Ketiganya yaitu PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping. Penggabungan tersebut membentuk Subholding Downstream.

    "Kami baru selesai merger bulan Februari, merger di downstream. Kita konsolidasi Patra Niaga, PIS, dan Kilang karena ini kan satu perusahaan harusnya. Tak bisa dicacah yang menyebabkan inefficiency," tegas Dony.

    Fokus PGN pada Distribusi Gas

    Sementara itu, Danantara juga menetapkan arah baru bagi PGN. Perusahaan ini akan dilarang berbisnis di sektor hulu migas atau upstream. Fokus usaha PGN akan diarahkan pada distribusi gas bumi melalui jaringan pipa.

    "PGN itu ke depan, mulai tahun ini sudah saya larang tidak main lagi di upstream. Mereka khusus main di midstream dan downstream. Tugas mereka adalah menyalurkan gas sampai ke rumah-rumah. Kita akan trial mulai di Batam," ucap Dony.

    Dony menambahkan bahwa di Batam akan dilakukan pipanisasi gas ke seluruh rumah. Hal ini untuk mewujudkan visi PGN sebagai perusahaan gas negara yang mendistribusikan gas.

    "Dengan demikian nanti, dia tidak main lagi di upstream," sambung Dony.

    Struktur Bisnis BUMN Migas Pasca Restrukturisasi

    Berikut adalah perbandingan fokus bisnis BUMN migas sebelum dan sesudah peninjauan Danantara:

    Entitas Fokus Bisnis Sebelumnya Fokus Bisnis Baru (Rencana)
    Pertamina Migas dan Non-Migas Fokus Bisnis Inti Migas
    PGN Hulu, Midstream, Downstream Midstream dan Downstream (Distribusi Gas)
    Subholding Downstream Terpisah (Patra Niaga, Kilang, PIS) Terintegrasi (Patra Niaga, Kilang, PIS)
  • Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 di Stasiun Gambir

    Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 di Stasiun Gambir

    Pemerintah secara resmi meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026. Kebijakan ini diberlakukan menjelang momen penting Ramadan dan Idul Fitri.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan, stimulus tersebut bertujuan mendukung mobilitas. Selain itu, kebijakan ini juga untuk memperkuat daya beli masyarakat di seluruh Indonesia.

    Hal ini disampaikan Teddy dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri terkait. Lokasinya adalah Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    Teddy menjelaskan, kebijakan utama stimulus adalah pemberian insentif di sektor transportasi. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 911 miliar untuk diskon tarif ini.

    "Diskon tarif transportasi, dengan total estimasi anggaran sebesar Rp 911,16 miliar dari APBN dan dukungan non-APBN," kata Teddy.

    Diskon tarif transportasi berlaku untuk berbagai moda angkutan umum. Ini termasuk kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, hingga angkutan udara.

    Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen akan berlangsung dari 14 sampai 29 Maret 2026. Kebijakan ini menargetkan 1,2 juta penumpang.

    "Diskon angkutan laut sebesar 30 persen, periode 11 Maret-5 April 2026, target 445 ribu penumpang. Diskon angkutan penyeberangan sebesar 100 persen dari tarif jasa kepelabuhanan, periode 12-31 Maret 2026, target 945 ribu unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang," ujar Teddy.

    Untuk perjalanan udara domestik, diskon sebesar 17-18 persen diberikan untuk kelas ekonomi. Periode ini berlangsung pada 14-29 Maret 2026, dengan target 3,3 juta penumpang. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung mobilitas udara domestik.

    Berikut rincian insentif transportasi dalam Paket Stimulus Ekonomi I-2026:

    Moda Angkutan Diskon Periode Target Penumpang/Kendaraan
    Kereta Api 30% 14-29 Maret 2026 1,2 juta penumpang
    Angkutan Laut 30% 11 Maret-5 April 2026 445 ribu penumpang
    Angkutan Penyeberangan 100% (tarif jasa kepelabuhanan) 12-31 Maret 2026 945 ribu unit kendaraan & 2,4 juta penumpang
    Angkutan Udara (Domestik) 17-18% (kelas ekonomi) 14-29 Maret 2026 3,3 juta penumpang

    Pengaturan Kerja dan Bansos

    Teddy berharap berbagai kebijakan ini dapat membantu masyarakat. Mereka dapat memperoleh akses perjalanan dengan biaya lebih terjangkau selama Ramadan dan Idul Fitri.

    Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan pengaturan kerja. Tujuannya mengantisipasi kepadatan perjalanan dan mengatur distribusi mobilitas masyarakat.

    Dalam paket stimulus ini, dicantumkan skema work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA).

    "Work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA) selama lima hari yaitu pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026," kata Teddy.

    Di luar sektor transportasi dan pengaturan kerja, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos). Bantuan ini berupa bantuan pangan 10 Kg beras dan 2 liter minyak goreng.

    Bansos ini akan diberikan sekaligus untuk dua bulan.

    "Bantuan ini ditargetkan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1-4, dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 11,92 triliun," ucap Teddy.

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibayar APBN

    Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibayar APBN

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh, akan dilunasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses negosiasi pembayaran utang tersebut saat ini sedang memasuki tahap finalisasi antara BPI Danantara dan pihak Tiongkok.

    Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembahasan teknis dipimpin langsung oleh Rosan, CEO Danantara. Hal ini diungkapkannya di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    “Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” ungkap Prasetyo Hadi.

    “Iya (utang Whoosh tetap dibayar dengan APBN),” tegasnya memastikan ketika ditanya nasib pembayaran utang Whoosh dengan APBN.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak menjadi masalah. Menurutnya, besaran utang yang harus dibayar per tahun untuk proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini adalah Rp 1,2 triliun.

    Prabowo menganggap nilai tersebut tidak memberatkan karena manfaat Whoosh bagi masyarakat sangat besar. Manfaat tersebut meliputi pengurangan kemacetan dan percepatan waktu perjalanan.

    “Pokoknya nggak ada masalah karena itu kita bayar Rp 1,2 triliun per tahun. Tapi manfaatnya kan banyak, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, itu semuanya mesti dihitung,” ungkap Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025) silam.

    Pemerintah di bawah kepemimpinannya diklaim masih memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk membayar utang tersebut. Dana yang tersedia juga didukung oleh penindakan hukum terhadap penyelewengan anggaran dan korupsi.

    “Kita mampu dan kita kuat, duitnya kita ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat tak saya kasih kesempatan. Saudara harus bantu kita semua, jangan kasih kesempatan koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita untuk rakyat kita semua,” tegas Prabowo.

    Penguasaan Teknologi dan Kerja Sama dengan Tiongkok

    Selain manfaat transportasi, Prabowo juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi perkeretaapian canggih bagi Indonesia. Hal ini terwujud berkat kerja sama strategis dengan Tiongkok.

    “Yang penting adalah kita kuasai teknologi. We are at the edge of best practice. Dan ini ingat ya ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” pungkas Prabowo.

    Aspek Keterangan
    Penanggung Jawab Pembayaran Pemerintah Indonesia (APBN)
    Pihak Negosiator BPI Danantara (CEO Rosan) & Pihak Tiongkok
    Pembayaran Utang Tahunan Rp 1,2 triliun
    Manfaat Proyek Mengurangi kemacetan, polusi, mempercepat perjalanan
    Tujuan Lain Penguasaan teknologi perkeretaapian modern
  • Pemerintah Diskon Tarif Kereta Api 30% untuk Mudik Lebaran 2026

    Pemerintah Diskon Tarif Kereta Api 30% untuk Mudik Lebaran 2026

    Pemerintah menyiapkan kebijakan diskon tarif transportasi untuk periode libur Hari Besar Keagamaan Nasional, termasuk Idul Fitri 2026. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendorong pariwisata.

    Langkah ini juga diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Diskon berlaku untuk moda kereta api.

    Untuk perjalanan kereta api, pemerintah menetapkan diskon tarif sebesar 30%. Diskon ini berlaku pada periode 14 hingga 29 Maret 2026.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan melaksanakan penugasan ini. Fokus utamanya adalah kesiapan kapasitas, kelancaran perjalanan, serta implementasi kebijakan pemerintah.

    Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyatakan, KAI memastikan diskon ini dapat diakses masyarakat. Akses tersebut melalui sistem penjualan resmi secara tertib.

    “Dalam mendukung kebijakan diskon stimulus 30% dari pemerintah, KAI menyiapkan lebih dari 1,2 juta tempat duduk selama Angkutan Lebaran yang dapat dimanfaatkan masyarakat melalui kanal resmi penjualan mulai sore ini,” ujar Anne, Selasa (10/2/2026).

    Penambahan Kursi dan Jadwal Pemesanan Tiket

    Seiring kebijakan diskon, KAI juga menyiapkan 660 ribu kursi kereta api tambahan. Kursi ini tersedia selama Angkutan Lebaran. Penambahan ini untuk memperluas pilihan perjalanan dan membantu pengelolaan arus mudik dan balik.

    “Tiket kereta api tambahan mulai dapat dipesan melalui platform penjualan resmi seperti aplikasi Access by KAI, mulai 11 Februari 2026 pukul 00.01 WIB,” tambah Anne.

    Hingga 10 Februari 2026 pukul 07.00 WIB, sebanyak 848.188 tiket kereta api reguler telah terjual. Tiket tersebut untuk periode keberangkatan 11-27 Maret 2026. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal.

    Data Penjualan Tiket dan Relasi Favorit

    Berdasarkan data sementara, volume pemesanan tertinggi tercatat pada beberapa tanggal keberangkatan.

    Volume Pemesanan Tiket Kereta Api Terfavorit (10 Februari 2026)
    Tanggal Keberangkatan Jumlah Tiket Terjual
    24 Maret 2026 69.724
    23 Maret 2026 68.904
    19 Maret 2026 66.201
    18 Maret 2026 64.127

    Di luar tanggal-tanggal tersebut, ketersediaan tiket masih terbuka. Relasi favorit sementara didominasi koridor utama Jawa.

    Beberapa relasi yang paling diminati meliputi Gambir-Yogyakarta, Gambir-Semarang Tawang, dan Pasarsenen-Lempuyangan. Ini mencerminkan peran kereta api sebagai tulang punggung mobilitas antarkota saat mudik.

    “KAI mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Angkutan Idul Fitri 2026. Kami mengajak masyarakat merencanakan perjalanan sejak dini agar mudik berlangsung tertib, aman, dan nyaman,” tutup Anne.

  • Kemenkeu Bentuk Pansel OJK, Ini Kriteria Pejabat Baru yang Dicari Istana

    Kemenkeu Bentuk Pansel OJK, Ini Kriteria Pejabat Baru yang Dicari Istana

    Kementerian Keuangan telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk pemilihan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukan pansel ini merupakan langkah awal dalam mencari figur-figur terbaik untuk memimpin lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

    Istana menetapkan sejumlah kriteria ideal bagi calon pejabat OJK yang baru. Kriteria ini diharapkan dapat menjamin stabilitas dan integritas sektor keuangan nasional ke depannya.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan dua kriteria utama yang menjadi fokus pemerintah dalam memilih pejabat OJK. Kriteria ini menekankan pada kapabilitas dan pemahaman mendalam terhadap fungsi OJK.

    Pertama, calon pejabat OJK harus memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman luas di sektor keuangan. Kemampuan teknis ini dinilai krusial untuk menghadapi dinamika pasar yang kompleks.

    "Kita harus berhasil menemukan pimpinan OJK yang betul-betul, satu, jelas menguasai ya, bidangnya gitu ya, bidang keuangan," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Kedua, calon pemimpin OJK wajib memahami pentingnya peran OJK dalam menjaga stabilitas ekosistem jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya insiden yang dapat mengguncang pasar modal.

    "Yang kedua juga harus mengerti bahwa OJK peranannya sangat penting di dalam menjaga ekosistem jasa keuangan kita. Ini supaya kejadian seperti kemarin, bursa kita ada sedikit masalah, itu tidak terulang kembali," ungkap Prasetyo.

    Proses Pembentukan Pansel

    Prasetyo menambahkan, pihaknya sudah menerima beberapa nama yang diusulkan untuk menjadi anggota pansel. Anggota pansel berasal dari berbagai unsur, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan.

    Kriteria Utama Penjelasan
    Penguasaan Sektor Keuangan Calon harus memiliki pengetahuan dan pengalaman luas di bidang keuangan.
    Pemahaman Peran OJK Calon harus mengerti vitalnya OJK dalam menjaga stabilitas ekosistem jasa keuangan.

    Proses seleksi diharapkan berjalan transparan dan menghasilkan pemimpin OJK yang kompeten. Pemilihan ini menjadi krusial untuk memastikan sektor keuangan Indonesia tetap kuat dan terpercaya.

  • Pemerintah Siapkan Insentif PPN 100% Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah Siapkan Insentif PPN 100% Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian tiket pesawat selama periode Lebaran 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan harga tiket agar lebih terjangkau.

    Insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut secara resmi berlaku sejak ditetapkan pada 6 Februari 2026.

    Pemerintah menanggung penuh 100% PPN atas tarif dasar (base fare) serta fuel surcharge tiket pesawat ekonomi domestik. Insentif ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

    Periode penerbangan yang mendapatkan fasilitas ini dimulai dari 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik Lebaran 1447 Hijriah.

    "Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," tulis bagian pertimbangan PMK Nomor 4 Tahun 2026.

    Kewajiban Maskapai Penerbangan

    Badan usaha angkutan udara diwajibkan untuk tetap menerbitkan Faktur Pajak. Dokumen ini juga dapat berupa dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.

    Selain itu, maskapai wajib melaporkan PPN DTP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Laporan ini merupakan bagian dari kepatuhan administrasi perpajakan.

    Maskapai juga harus menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik. Laporan disampaikan melalui laman yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Mei 2026.

    Apabila kewajiban pelaporan tidak dipenuhi sesuai batas waktu, fasilitas PPN DTP ini akan dinyatakan gugur. Hal ini ditekankan dalam PMK tersebut.

    "Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," tulis Pasal 4 Ayat 1.

    Layanan yang Tidak Termasuk Insentif

    Penting untuk diketahui, fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini tidak berlaku untuk layanan tambahan. Contohnya adalah bagasi tambahan (extra baggage) dan pemilihan kursi (seat selection).

    Atas layanan tambahan tersebut, PPN tetap akan dipungut kepada penumpang. Pemungutan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

    Periode Insentif PPN DTP Tiket Pesawat 2026
    Item Periode
    Pemberlakuan PMK Nomor 4 Tahun 2026 6 Februari 2026
    Pembelian Tiket 10 Februari – 29 Maret 2026
    Periode Penerbangan 14 Maret – 29 Maret 2026
    Batas Pelaporan Maskapai 31 Mei 2026