Category: Ekonomi

  • Kemenaker Minta Swasta Terapkan WFA Libur Lebaran 2026, Kecuali Sektor Esensial

    Kemenaker Minta Swasta Terapkan WFA Libur Lebaran 2026, Kecuali Sektor Esensial

    Menteri Tenaga Kerja Yassierli mengimbau perusahaan swasta untuk memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) selama periode libur Lebaran 2026. Kebijakan ini diharapkan berlaku pada waktu sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri mendatang.

    Yassierli juga meminta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meneruskan imbauan WFA ini kepada seluruh perusahaan di wilayah masing-masing. Jadwal WFA direncanakan pada 16 dan 17 Maret sebelum Lebaran.

    Pemerintah berharap WFA dapat diterapkan pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026. Hal ini disampaikan Yassierli saat jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Kebijakan WFA memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2026.

    “Pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja,” kata Yassierli, Selasa (10/2/2026).

    Selain itu, WFA juga diberlakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas arus mudik dan balik. Langkah ini diambil untuk mengurangi kepadatan lalu lintas selama momen Lebaran.

    Sektor yang Dikecualikan dan Ketentuan WFA

    Kebijakan WFA tidak berlaku untuk sektor-sektor tertentu yang esensial. Sektor-sektor ini vital bagi kelangsungan pelayanan dan produksi.

    Berikut adalah daftar sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFA:

    Sektor Jenis Pekerjaan
    Kesehatan Layanan medis dan rumah sakit
    Perhotelan Pelayanan penginapan dan akomodasi
    Pusat Perbelanjaan Operasional ritel dan perdagangan
    Manufaktur Produksi barang industri
    Industri Makanan & Minuman Produksi dan distribusi pangan
    Sektor Esensial Lainnya Pekerjaan berkaitan kelangsungan produksi/pabrik

    “Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik,” jelas Yassierli.

    Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA wajib tetap menjalankan tugas dan kewajibannya. Kebijakan ini tidak akan diperhitungkan sebagai cuti tahunan.

    Upah selama WFA akan diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat bekerja di tempat biasa. Jam kerja dan pengawasan diatur oleh perusahaan untuk menjaga produktivitas.

  • Menteri Zulkifli Hasan Apresiasi Peran Polri Jaga Stabilisasi Harga Pangan di Jakarta Timur

    Menteri Zulkifli Hasan Apresiasi Peran Polri Jaga Stabilisasi Harga Pangan di Jakarta Timur

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengapresiasi peran penting Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam percepatan program Swasembada Pangan dan menjaga stabilitas harga pangan. Apresiasi tersebut disampaikan Zulhas saat Rapim Polri 2026 di Jakarta Timur.

    Zulhas menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa harga pangan harus tetap terjaga, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional seperti Lebaran, Natal, serta Tahun Baru.

    Menurut Zulhas, jajaran kepolisian telah memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan-kebijakan fundamental Presiden terkait swasembada pangan. Hal ini menjadi kunci keberhasilan upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

    “Terima kasih jajaran kepolisian yang telah mendukung penuh, terutama kebijakan-kebijakan yang mendasar dari Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan,” kata Zulhas usai menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).

    Zulhas menambahkan bahwa perintah Presiden untuk menjaga dan menurunkan harga pangan merupakan tantangan yang tidak mudah diwujudkan.

    “Bapak Presiden ini perintahnya, Pak Mentan, harganya enggak boleh naik Pak, harus turun, harus turun. Itu sungguh tidak mudah,” lanjut dia.

    Peran Polri dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Selain swasembada pangan, Zulhas juga menyoroti peran besar Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polri berkontribusi dalam pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung program tersebut.

    Inisiatif awal program MBG menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam pembangunan dapur. Kepala BGN, Pak Dadan, menghadapi kendala saat membangun fasilitas tersebut.

    “Makanan bergizi, yang di awal-awal itu sulit sekali, tidak mudah. Pak Dadan (Kepala BGN) waktu pertama ya sungguh sulit untuk membangun dapur,” tutur Zulhas.

    SPPG Polri Terbaik di Indonesia

    Zulhas mengakui keterlibatan aktif Polri yang turun tangan membantu pembangunan SPPG di berbagai wilayah. Saat ini, SPPG Polri bahkan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

    “Pak Kapolri jajarannya waktu itu mengambil alih. Mungkin sekarang sudah 500 lebih dapur, dan Polri dapurnya terbaik. Saya ke mana-mana ke daerah, saya selalu berkunjung, dan dapur yang SPPG-nya Polri termasuk yang terbaik,” pungkas Zulhas.

    Berikut adalah perbandingan peran Polri dalam berbagai program pangan:

    Program Peran Polri
    Swasembada Pangan Menjaga stabilitas harga pangan, mendukung kebijakan Presiden
    Makan Bergizi Gratis Mendirikan dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), membangun dapur di berbagai wilayah

    Rapat Pimpinan Polri 2026 ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapim TNI-Polri yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/2).

  • Menteri Zulkifli Hasan Ungkap Peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo Percepat Swasembada Pangan

    Menteri Zulkifli Hasan Ungkap Peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo Percepat Swasembada Pangan

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menggarisbawahi peran penting Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam upaya percepatan program Swasembada Pangan.

    Zulhas menyebut Kapolri sebagai figur kunci di balik dinamika stabilisasi harga gabah. Hal ini disampaikannya usai Rapat Pimpinan Polri 2026 yang digelar di Jakarta Timur pada Selasa (10/2/2026).

    Zulhas menceritakan kesulitan awal saat menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah sebesar Rp 6.500. Saat itu, harga di lapangan masih jauh di bawah target pemerintah.

    “Kami dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian) dulu kesulitan waktu menerapkan harga gabah HET Rp6.500. Di mana-mana masih harganya Rp6.000, Rp5.500,” kata Zulhas, Selasa (10/2/2026).

    Kondisi harga murah tersebut merugikan petani, sementara tengkulak justru meraup untung. Untuk mengatasi masalah ini, Zulhas meminta bantuan Kapolri.

    “Saya minta Pak Kapolri hadir datang ke Rapat Kemenko, kita atur jadwal, Pak Kapolri datang. Karena kalau Kapolri tampil, polisi tampil, ngomong sedikit, terus langsung biasanya di bawah itu ya yang biasa tengkulak-tengkulak terus reda,” jelasnya.

    Intervensi ini terbukti efektif. Pemerintah kini telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.

    “Kami waktu itu berhasil dan sekarang alhamdulillah termasuk harga eceran gabah itu sudah rata-rata di atas. Harga gabah kan sekarang sudah semua sesuai, itu juga atas dukungan Polri,” ungkap Zulhas.

    Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Astacita

    Zulhas menegaskan bahwa peran Kapolri tidak hanya simbolis, melainkan strategis. Kolaborasi ini menjembatani sinergi lintas sektor demi mewujudkan agenda utama Astacita.

    “Kadang-kadang hal kecil ya, tetapi itu sangat membantu. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih,” pungkas Zulhas.

    Tabel berikut menunjukkan perbandingan harga gabah sebelum dan sesudah intervensi:

    Kondisi Harga Gabah (per kg) Keterangan
    Sebelum Intervensi Rp 5.500 – Rp 6.000 Di bawah HET, merugikan petani
    Setelah Intervensi Rp 6.500 (sesuai HPP) Stabil, menguntungkan petani

    Komitmen Polri Dukung Rencana Kerja Pemerintah 2026

    Pada kesempatan yang sama, Jenderal Sigit menegaskan kesiapan Polri mengawal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Ini termasuk 18 arahan yang menjadi tugas pokok Polri.

    “Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah,” kata Jenderal Sigit.

    Beberapa tugas utama meliputi percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T. Ini untuk mendukung program MBG, ketahanan pangan (jagung), serta hilirisasi sampah menjadi energi.

    Polri juga mengawal ekonomi dengan mencegah kebocoran anggaran negara. Stabilitas pasar modal dari praktik 'saham gorengan' dan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan juga menjadi fokus utama Satgas Pangan.

    “Tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” tutur Jenderal Sigit.

    Jenderal Sigit menekankan, pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik jika stabilitas Kamtibmas terjaga. Kolaborasi ini krusial untuk menjadikan Indonesia negara berdaulat dan sejahtera.

    “Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,” pungkasnya.

  • Kemenaker Imbau Perusahaan Terapkan WFA saat Libur Lebaran 2026 di Jakarta Pusat

    Kemenaker Imbau Perusahaan Terapkan WFA saat Libur Lebaran 2026 di Jakarta Pusat

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau seluruh perusahaan memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi karyawan atau buruh selama periode libur lebaran. Kebijakan ini bertujuan menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak dan produktivitas kerja terjaga.

    Yassierli meminta para gubernur, bupati, dan wali kota mendorong perusahaan memberi kesempatan WFA pada 16 dan 17 Maret 2026. Langkah ini diharapkan dapat membantu pengaturan mobilitas masyarakat pada periode libur Hari Raya Idul Fitri.

    Pemerintah menyoroti pentingnya penerapan WFA pada tanggal-tanggal tertentu yang berpotensi memicu lonjakan mobilitas.

    “Oleh karena itu, kami mengimbau kepada gubernur, bupati, wali kota untuk mengimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Selain itu, pemerintah juga berharap perusahaan menerapkan WFA pada 25, 26, dan 27 Maret 2026. Kebijakan tersebut mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik pemudik setelah perayaan Idul Fitri.

    “Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memperlakukan WFA pada tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2026. Hal ini dengan mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik para pemudik setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri,” tambah Yassierli.

    Sektor Pengecualian WFA

    Meski demikian, Yassierli menegaskan pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor-sektor tertentu. Pengecualian berlaku bagi bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lain.

    Berikut adalah daftar sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFA:

    Sektor Keterangan
    Kesehatan Layanan vital yang memerlukan kehadiran fisik
    Perhotelan & Hospitality Melayani kebutuhan wisatawan dan pengunjung
    Pusat Perbelanjaan Operasional retail dan layanan konsumen
    Manufaktur Proses produksi yang membutuhkan kehadiran di pabrik
    Industri Makanan & Minuman Produksi dan distribusi produk pangan
    Sektor Esensial Lainnya Bidang yang berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi atau operasional pabrik

    Sektor-sektor tersebut berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi atau operasional pabrik dan pelayanan publik. Kebijakan ini diharapkan tidak mengganggu stabilitas pelayanan dan produksi nasional.

    “Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman sektor esensial lainnya atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik,” tutupnya.

  • Kapolri Listyo Sigit Prabowo Atensi Stabilitas Harga Bapokting Jelang Ramadan di TMII

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo Atensi Stabilitas Harga Bapokting Jelang Ramadan di TMII

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting). Hal ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan untuk mencegah lonjakan harga yang membebani masyarakat.

    Jenderal Sigit menginstruksikan Satgas Pangan Polri agar segera bergerak. Intervensi harus dilakukan untuk mencegah kenaikan harga. Arahan ini disampaikan di sela-sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur.

    Jenderal Sigit menyatakan bahwa setiap menjelang Ramadan, potensi peningkatan harga cenderung ada. Oleh karena itu, isu ini menjadi pembahasan penting dalam Rapim Polri.

    "Kita menyadari bahwa di setiap mendekati bulan Ramadan, kecenderungannya ada potensi harga meningkat, sehingga kemudian itu juga menjadi pembahasan kami," ujar Jenderal Sigit, Selasa (10/2/2026).

    Polri tidak ingin momentum Ramadan terganggu oleh oknum. Mereka yang mencoba memainkan harga atau menghambat distribusi akan ditindak. Jajarannya diminta memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasar. Harga juga harus tetap aman dan terjangkau.

    Kolaborasi Satgas Pangan Polri

    Untuk mengawal kebijakan ini, Satgas Pangan Polri diperintahkan meningkatkan koordinasi. Kolaborasi ini dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya memetakan jalur distribusi dan titik rawan kelangkaan barang.

    "Selama bulan Ramadan seoptimal mungkin kita jaga agar harga-harga, khususnya sembilan bahan pokok, bisa kita jaga. Ini juga menjadi pembahasan yang akan dilakukan oleh Polri, yang di dalamnya ada Satgas Pangan, dengan kementerian terkait," tegasnya.

    Berikut adalah beberapa instansi terkait yang akan berkolaborasi:

    ulu>

    Instansi Peran Kunci
    Satgas Pangan Polri Intervensi dan pengawasan harga
    Kementerian Pertanian Memastikan ketersediaan pasokan
    Kementerian Perdagangan Mengawasi distribusi dan harga pasar
    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Stabilisasi ekonomi makro
    Perum Bulog Cadangan pangan nasional

    Selain fokus pada harga di pasar, Kapolri juga menyoroti stabilitas ekonomi makro. Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Penanganan bapokting menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

    Penguatan Ekosistem Pangan Nasional

    Korps Bhayangkara akan mengawal penuh RKP 2026. Pantauan di lokasi Rapim Polri 2026 menunjukkan sejumlah menteri hadir. Menteri Pertanian dan Menko Bidang Pangan memberikan paparan. Hal ini memperkuat sinyal fokus pemerintah dan Polri pada penguatan ekosistem pangan nasional. Terutama dalam menghadapi tantangan fluktuasi harga di hari besar keagamaan.

  • Pemerintah Gelontorkan Rp 911 Miliar Stimulus Diskon Transportasi Libur Idul Fitri 2026

    Pemerintah Gelontorkan Rp 911 Miliar Stimulus Diskon Transportasi Libur Idul Fitri 2026

    Pemerintah Indonesia mengumumkan gelontoran stimulus ekonomi besar-besaran melalui diskon tarif transportasi. Kebijakan ini berlaku pada periode libur Idul Fitri tahun 2026.

    Langkah ini bertujuan mendongkrak mobilitas masyarakat. Sekaligus, strategi jitu memacu sektor pariwisata dan konsumsi domestik.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi, pemerintah menyiapkan anggaran fantastis. Dana sebesar Rp 911,16 miliar dialokasikan untuk stimulus tersebut.

    Anggaran ini berasal dari APBN dan non-APBN. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai moda transportasi.

    "Nah, untuk itu pada tahun ini dalam rangka libur hari besar nasional pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi total anggarannya adalah Rp 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN," kata Airlangga di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Rincian Diskon Berbagai Moda Transportasi

    Stimulus diskon tarif transportasi ini menyasar beberapa moda. Besaran diskon bervariasi tergantung jenis angkutan.

    Kereta Api

    Pemerintah memberikan diskon tarif 30% bagi penumpang kereta api. Diskon berlaku pada 14-29 Maret 2026.

    "Khusus untuk ditempat ini PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30% sekali lagi 30% dari harga tiket targetnya 1,2 juta penumpang," sebut Airlangga.

    Angkutan Laut

    PT Pelni juga menawarkan diskon tarif 30% dari tarif dasar. Program ini berjalan dari 11 Maret hingga 5 April 2026, menargetkan 445.000 penumpang.

    Angkutan Penyeberangan

    Angkutan penyeberangan yang dioperasikan ASDP menerima stimulus diskon 100%. Diskon ini berlaku untuk jasa kepelabuhanan.

    Program ini berlangsung pada 12-31 Maret 2026. Targetnya mencapai 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

    Transportasi Udara

    Diskon tiket pesawat diberikan sebesar 17-18% untuk penerbangan kelas ekonomi domestik. Program ini berlaku dari 14-29 Maret 2026.

    Target penumpang yang dijangkau mencapai 3,3 juta orang. Ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan konektivitas udara.

    "Angkutan udara untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan diskon tarif antara 17-18% untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri targetnya 3,3 juta penumpang," ujar Airlangga.

    Efektivitas Kebijakan di Periode Sebelumnya

    Kebijakan diskon transportasi telah terbukti efektif pada periode sebelumnya. Ini mengacu pada data mobilitas dan realisasi penumpang.

    Berikut adalah data efektivitas kebijakan diskon transportasi:

    Periode Mobilitas Masyarakat (Orang) Penumpang Pesawat (Juta) Penumpang Kereta Api (Juta) Penumpang Angkutan Laut (Ribu) Penumpang Penyeberangan (Ribu) Kendaraan Penyeberangan (Juta)
    Libur Lebaran & Idul Fitri 2025 154,62 juta 3,14 3,58 797,994 518,210 1,1
    Libur Natal & Tahun Baru 2025 110,43 juta – – – – –

    Airlangga menjelaskan, pada libur Lebaran dan Idul Fitri 2025, mobilitas masyarakat mencapai 154,62 juta orang. Periode Natal dan Tahun Baru mencatat 110,43 juta orang.

    Diskon transportasi Idul Fitri tahun lalu dimanfaatkan oleh 3,14 juta penumpang pesawat. Serta 3,58 juta penumpang kereta api, dan 797.994 penumpang angkutan laut.

    Untuk penyeberangan, tercatat 518.210 penumpang dan 1,1 juta kendaraan menggunakan layanan tersebut.

    Dampak pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi

    Kebijakan ini tidak hanya mendorong mobilitas. Tetapi juga berdampak positif pada sektor pariwisata.

    Pada Desember 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,41 juta orang. Pergerakan wisatawan nusantara mencapai 105,98 juta perjalanan.

    Pemerintah menilai stimulus transportasi sebagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Khususnya pada kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39%.

    Dengan skema serupa tahun ini, pemerintah berharap efek pengganda terhadap konsumsi dan pariwisata tetap terjaga.

    "Lalu peningkatan mobilitas pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 itu mencapai mobilitas masyarakat 154,62 juta orang dan libur Nataru 110,43, dan secara year on year 1 tahun di tahun 2025 itu 5,11%," tutup Airlangga.

  • Kapolri Jenderal Listyo Sigit Peringatkan Pelaku Saham Gorengan di TMII Jakarta Timur

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Peringatkan Pelaku Saham Gorengan di TMII Jakarta Timur

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan peringatan keras kepada para pelaku kejahatan di sektor keuangan. Ia secara khusus menyoroti praktik manipulasi atau 'saham gorengan' di pasar modal yang dinilai merugikan investor.

    Peringatan ini disampaikan Listyo Sigit dalam rangkaian Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Polri, lanjutnya, kini memantau ketat pergerakan pasar modal.

    Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri akan terus memperhatikan dan mengikuti fluktuasi pasar modal. Pihaknya akan memantau individu yang berpotensi melakukan tindakan mencurigakan.

    "Kita terus perhatikan dan mengikuti bagaimana fluktuasi pasar modal. Kita terus ikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut," kata Jenderal Sigit, Selasa (10/2/2026).

    Praktik saham gorengan dinilai sangat merusak iklim investasi di Indonesia. Polri berkomitmen untuk menjaga fundamental pasar saham tetap sehat dari spekulan curang.

    "Khususnya terkait dengan tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan ya, yang tentunya itu tidak bagus," tegasnya.

    Perlindungan Investor dan Pertumbuhan Ekonomi

    Mantan Kabareskrim ini menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan demi melindungi investor. Tujuannya juga untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil.

    Polri ingin saham-saham dengan fundamental baik dapat tumbuh alami tanpa tekanan manipulatif. "Di satu sisi kita mendorong untuk saham-saham fundamental terus bisa terjaga dengan baik. Sehingga kemudian fundamental dari pasar saham juga betul-betul bisa terjaga," tambah Sigit.

    Teknis pengusutan tindak pidana pasar modal akan ditangani tim khusus di bawah jajaran Reserse. Polri akan berkoordinasi intensif untuk memetakan potensi pelanggaran.

    "Kalau pengusutan tindak pidana pasar modal, saya kira nanti itu segmen tersendiri ya di Reserse," jelasnya.

    Agenda Strategis Rapim Polri 2026

    Selain isu pasar modal, Rapim Polri 2026 juga membahas agenda strategis lainnya. Agenda tersebut mencakup pengamanan program ketahanan pangan dan pengawasan lifting minyak.

    Antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan juga menjadi sorotan. Kapolri menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara mengawal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

    Agenda Strategis Fokus Utama
    Pengawasan Pasar Modal Mencegah 'saham gorengan'
    Pengamanan Ketahanan Pangan Mendukung swasembada pangan
    Pengawasan Lifting Minyak Mendukung swasembada energi
    Antisipasi Harga Pokok Menjelang bulan Ramadan

    Polri berkomitmen penuh mendukung program kerja pemerintah, khususnya swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi. Komitmen ini selaras dengan program prioritas rencana kerja pemerintah.

    "Intinya, tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi," kata Jenderal Sigit.

    Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik jika stabilitas Kamtibmas tetap terjaga. Kolaborasi ini sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

    "Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera," sambungnya.

  • Pemprov DKI Jakarta Waspadai Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadan 2026

    Pemprov DKI Jakarta Waspadai Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadan 2026

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mewaspadai potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang Ramadan. Minyak dan cabai disebut sebagai komoditas yang paling rentan mengalami lonjakan harga.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, dua komoditas tersebut menjadi perhatian utama Pemprov DKI. Antisipasi kenaikan harga terus dilakukan.

    "Yang utama minyak sebenarnya. Jadi yang biasa naik itu minyak sama cabai. Dua komoditas itu yang selalu mengalami kenaikan," kata Pramono usai Rapat Pimpinan (Rapim) Paripurna membahas kesiapan menghadapi Ramadan di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah antisipasi menekan gejolak harga. Pemantauan rutin harga dan ketersediaan stok pangan di pasar menjadi prioritas.

    Pemprov DKI juga mengandalkan sistem peringatan dini (early warning system). Sistem ini berfungsi membaca pergerakan harga komoditas strategis di wilayah Jakarta.

    Selain pengawasan, Pemprov menyiapkan langkah intervensi pasar. Program pasar murah siap digelar jika terjadi gejolak harga signifikan di pasaran.

    "Kalau kemudian ada gejolak di pasar, kami setujui untuk dilakukan pasar murah di Jakarta," ujarnya.

    Berdasarkan laporan jajaran terkait, stok pangan di Jakarta secara umum terpantau aman. Ketersediaan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri.

    Berikut adalah beberapa komoditas pangan strategis yang dipantau:

    Komoditas Keterangan
    Minyak Goreng Rentan kenaikan harga, dipantau ketat
    Cabai Sering alami lonjakan harga, diantisipasi
    Beras Stok umum aman dan mencukupi
    Daging Stok umum aman dan mencukupi
    LPG 3 kg Stok umum aman dan mencukupi

    Upaya Penanaman Cabai dan Imbauan Warga

    Untuk membantu menahan tekanan harga cabai, Pemprov DKI berencana menggalakkan program penanaman cabai. Meskipun lahan urban farming di Jakarta terbatas, kegiatan ini akan dimaksimalkan.

    "Walaupun Jakarta urban farming-nya areanya terbatas, kegiatan untuk menanam cabai nanti akan kami galakkan," ucapnya.

    Pramono juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Pemerintah menjamin pasokan pangan pokok di Jakarta mencukupi selama Ramadan dan Lebaran.

  • OJK Pertemukan Moody’s Klarifikasi Pemangkasan Outlook Lima Bank di Jakarta

    OJK Pertemukan Moody’s Klarifikasi Pemangkasan Outlook Lima Bank di Jakarta

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menggelar pertemuan dengan Moody's Investors Service. Langkah ini menyusul keputusan lembaga pemeringkat internasional itu yang memangkas outlook lima bank besar Indonesia dari stabil menjadi negatif.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan pemangkasan outlook tersebut tidak mencerminkan pelemahan kondisi perbankan secara individual. Ia menambahkan bahwa tidak ada persoalan struktural maupun fundamental di sektor perbankan nasional.

    "Kita sih nggak khawatir karena secara struktural tidak ada isu, secara fundamental juga tidak ada isu yang terkait dengan bank-bank kita itu," ujar Dian di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Dian menilai hanya diperlukan komunikasi berupa data dan informasi yang jelas yang disampaikan kepada Moody's. Oleh karena itu, pihaknya akan bertanggung jawab dengan melakukan pertemuan untuk menjelaskan lebih lanjut kondisi saat ini.

    Pertemuan dengan Moody's akan menjadi ajang klarifikasi bersama. Tidak hanya oleh OJK, melainkan juga melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Komunikasi berbasis data dan informasi dinilai menjadi kunci dalam menjelaskan kondisi perbankan nasional.

    "Jadi saya sih optimis tidak akan ada dampak yang signifikan, itu memang sebagaimana disampaikan Moody's ini adalah konsekuensi penurunan outlook secara menyeluruh. Jadi memang saya kira bisa dimaklumi karena memang outlook-nya sudah berubah Indonesia," tutur Dian.

    "Memang tentu itu tanggung jawab kita untuk bagaimana menjelaskan secara bersama-sama kepada mereka, nanti mereka juga tentu akan ketemu kita," tambahnya.

    Dampak dan Penjelasan Outlook Bank

    Sebelumnya, Moody's memangkas outlook lima bank besar Indonesia dari stabil menjadi negatif. Bank-bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

    Meskipun demikian, peringkat kredit masing-masing bank tetap dipertahankan. OJK berharap pertemuan ini dapat memberikan pemahaman komprehensif kepada Moody's mengenai kondisi perbankan Indonesia yang sebenarnya.

    Ringkasan Pemangkasan Outlook Bank oleh Moody's
    Bank Outlook Sebelumnya Outlook Baru Peringkat Kredit
    Bank Mandiri (BMRI) Stabil Negatif Dipertahankan
    Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Stabil Negatif Dipertahankan
    Bank Negara Indonesia (BBNI) Stabil Negatif Dipertahankan
    Bank Central Asia (BBCA) Stabil Negatif Dipertahankan
    Bank Tabungan Negara (BBTN) Stabil Negatif Dipertahankan
  • Wamenkeu Juda Agung Targetkan Ekonomi Kuartal I-2026 Tumbuh 5,6% di Jakarta

    Wamenkeu Juda Agung Targetkan Ekonomi Kuartal I-2026 Tumbuh 5,6% di Jakarta

    Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 mencapai 5,6% secara tahunan (yoy). Angka ini melampaui target awal sebesar 5,5% yang ditetapkan sebagai titik acuan.

    Strategi utama untuk mencapai target ini adalah mempercepat belanja pemerintah di kuartal pertama. Langkah ini krusial untuk mendongkrak pertumbuhan awal tahun, mengingat realisasi kuartal I-2025 hanya 4,87% akibat tertahannya belanja.

    Pemerintah berencana menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 melalui percepatan berbagai pengeluaran. Hal ini diharapkan mampu mendorong laju ekonomi lebih tinggi dari target baseline.

    "Kuartal I baseline kita di bidang keuangan itu 5,5%. Kita akan dorong ke 5,6% dengan beberapa pengeluaran yang memang bisa dilakukan di kuartal I ini," kata Juda saat ditemui dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Salah satu sektor yang akan dipercepat pengeluarannya adalah belanja bantuan sosial (bansos) dan berbagai jenis insentif. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung konsumsi masyarakat.

    "Itu tetap dilakukan. Semua, kan ada beberapa program perlinsos ya, yang bisa kita lakukan di kuartal I, ya kita lakukan segera," ungkapnya.

    Juda menambahkan, tambahan 0,1% dari baseline 5,5% ke 5,6% ini merupakan akselerasi pertumbuhan yang signifikan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencapai target yang lebih tinggi.

    Berikut adalah perbandingan target pertumbuhan ekonomi:

    Periode Target Baseline (%) Target Optimis (%) Realisasi Sebelumnya (%)
    Kuartal I-2026 5,5 5,6 –
    Kuartal I-2025 – – 4,87

    Perbaikan Daya Beli Masyarakat Jadi Fokus

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi di kuartal I-2026. Perbaikan daya beli masyarakat juga menjadi perhatian utama.

    Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak demi menjaga daya beli. Kebijakan ini penting agar konsumsi masyarakat tetap kuat.

    "Pajak belum akan saya naikkan juga. Karena kita kan memperbaiki daya beli juga, artinya tidak memperburuk daya beli. Karena saya lihat, walaupun 5,4 di tiga sembilan (5,39%), belum cukup kuat untuk mengalami kenaikan pajak yang terlalu signifikan," jelas Purbaya saat ditemui wartawan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

    Ia juga memastikan belanja kementerian/lembaga akan terealisasi tepat waktu di awal tahun. Insentif di bulan Ramadan, yang jatuh pada kuartal I tahun ini, juga akan diberikan.

    "Nanti untuk triwulan pertama, nanti kan ada bulan puasa, lebaran, dan segala macam, insentif di bulan itu akan kita berikan juga sesuai dengan perintah presiden. Jadi di triwulan pertama ini akan kita dorong pertumbuhan lebih cepat dari konsumsi juga utamanya," jelasnya.