Category: Ekonomi

  • Stok Minyakita Ditambah Jadi 70 Ribu KL, Bulog Jamin Harga Stabil Jelang Lebaran 2026

    Stok Minyakita Ditambah Jadi 70 Ribu KL, Bulog Jamin Harga Stabil Jelang Lebaran 2026

    Pemerintah memperketat pengawasan distribusi Minyakita guna memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga menjelang Ramadan serta Idulfitri 2026. Harga minyak goreng subsidi tersebut dipastikan tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 15.700 per liter.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa pihaknya kini memiliki peran sentral dalam rantai distribusi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Melalui aturan teranyar ini, Bulog bersama ID Food dan Agrinas Palma mendapatkan alokasi Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 35 persen dari total nasional.

    Perubahan signifikan terjadi pada mekanisme penyaluran. Jika sebelumnya dikelola pihak swasta, kini distribusi dilakukan langsung dari gudang BUMN ke pengecer di pasar-pasar tradisional. Langkah ini diambil untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang dan menjaga harga di tingkat konsumen.

    "Untuk Minyakita sesuai dengan Permendag yang baru, jadi aturan Minyakita itu di mana Bulog, ID Food, dan Agrinas Palma mendapatkan DMO 35% dari total nasional. Yang dulunya diserahkan ke pihak swasta, sekarang diserahkan ke BUMN," ujar Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau Pasar Jatinegara.

    Menghadapi lonjakan permintaan pada momen hari besar keagamaan, Bulog melakukan penambahan stok secara signifikan. Dari kuota rutin sebesar 30.000 kiloliter (KL) per bulan, persediaan ditingkatkan menjadi 70.000 KL khusus untuk periode Ramadan dan Lebaran 2026.

    Mengenai isu adanya pedagang yang mengeluhkan keterbatasan pasokan di lapangan, Bulog menegaskan bahwa sistem distribusi dilakukan secara merata. Sebagai komoditas bersubsidi, Minyakita tidak diperbolehkan dikuasai oleh satu toko dalam jumlah besar guna menghindari kelangkaan bagi pedagang lain.

    "Jadi, itu kan minyak subsidi, jadi pembagiannya harus rata. Harus dibagi rata ke masing-masing toko. Jadi, tidak mungkin dipenuhi satu toko sendiri penuhin minyaknya," pungkas Rizal menekankan prinsip keadilan distribusi dalam pengawasan stok nasional.

  • Kementan Operasi Pasar Cabai Rawit di PIKJ, Targetkan Harga Turun ke Rp65.000

    Kementan Operasi Pasar Cabai Rawit di PIKJ, Targetkan Harga Turun ke Rp65.000

    Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah cepat untuk menekan lonjakan harga cabai rawit yang menyentuh angka Rp120.000 per kilogram. Melalui skema aksi 'Guyur Pasokan', pemerintah mulai mendistribusikan stok besar-besaran ke Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) sejak Jumat (20/2/2026).

    Intervensi pasar ini dilakukan dengan menyuplai komoditas dari berbagai sentra produksi seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Sebelumnya, pada Kamis (19/2/2026), sebanyak 980 kg cabai asal Magelang telah masuk ke PIKJ, yang disusul dengan pengiriman dari wilayah Bandung, Sumedang, dan Cianjur.

    Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Muhammad Agung Sunusi, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan menyeimbangkan margin keuntungan bagi petani sekaligus memberikan harga yang wajar bagi konsumen. Dalam aksi ini, harga cabai rawit merah di tingkat petani dipatok Rp50.000 per kg dan Rp55.000 per kg di tingkat pasar induk.

    "Kami harapkan di tingkat konsumen dan pengecer maksimal di harga Rp65.000 per kilogram," ujar Agung dalam keterangan resminya.

    Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura, Muhammad Taufiq Ratule, menegaskan bahwa stok nasional saat ini dalam posisi surplus. Operasi pasar di PIKJ direncanakan berlangsung secara konsisten selama dua pekan ke depan.

    "Aksi Guyur Pasokan ini akan berlangsung hingga 14 hari ke depan atau hingga harga stabil. Kementan bersama semua pihak akan mengawal penuh dan memastikan suplai dari sentra produksi ke PIKJ," jelas Taufiq.

    Upaya stabilisasi harga ini melibatkan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan Bareskrim, hingga dinas daerah terkait. Langkah ini sejalan dengan komitmen Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menjaga stabilitas pangan nasional, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

  • Harga Emas Hartadinata Abadi (HRTA) Meroket Rp 28.000, Cek Rinciannya per 20 Februari 2026

    Harga Emas Hartadinata Abadi (HRTA) Meroket Rp 28.000, Cek Rinciannya per 20 Februari 2026

    Nilai jual emas batangan di PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) mengalami lonjakan signifikan pada perdagangan Jumat (20/2/2026) siang. Berdasarkan pembaruan data dari aplikasi HRTA Gold pukul 14.30 WIB, harga emas naik sebesar Rp 28.000 per gram dibandingkan posisi pada pagi hari tadi.

    Saat ini, harga emas ukuran 1 gram dipatok pada level Rp 2.912.000, meningkat dari harga sebelumnya yang tercatat senilai Rp 2.884.000 per gram. Kenaikan ini juga diikuti oleh tren positif pada harga beli kembali atau buyback.

    Harga buyback emas Hartadinata kini berada di angka Rp 2.750.000 per gram, atau naik Rp 25.000 dari posisi pagi hari yang sebesar Rp 2.725.000 per gram. Sebagai informasi, harga buyback merupakan nominal yang akan diterima oleh pemilik emas ketika menjual kembali aset mereka ke perusahaan.

    Berikut adalah rincian harga beli dan harga buyback untuk beberapa ukuran emas lainnya yang tersedia di HRTA:

    Jenis Ukuran Harga Jual (Rp) Harga Buyback (Rp)
    Emas 0,5 Gram 1.511.000 1.375.000
    Emas 1 Gram 2.912.000 2.750.000
    Emas 2 Gram 5.784.000 5.500.000

    Perusahaan menyediakan ketersediaan stok emas mulai dari denominasi terkecil 0,1 gram hingga ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram. Variasi ukuran ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyesuaikan strategi investasi sesuai kemampuan finansial masing-masing.

    Manajemen Hartadinata Abadi menegaskan bahwa fluktuasi harga produk mereka dilakukan secara real-time dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar mata uang dan harga emas di pasar global. Oleh karena itu, para investor dan calon pembeli sangat disarankan untuk melakukan pengecekan harga secara berkala sebelum melakukan transaksi jual-beli.

  • Ekonomi RI Solid, Pelemahan Rupiah Dinilai Belum Berdampak Luas bagi Masyarakat

    Ekonomi RI Solid, Pelemahan Rupiah Dinilai Belum Berdampak Luas bagi Masyarakat

    Kondisi nilai tukar rupiah yang saat ini dinilai undervalued oleh Bank Indonesia (BI) diprediksi tidak akan memberikan dampak langsung secara masif kepada masyarakat umum. Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menjelaskan bahwa fluktuasi kurs saat ini lebih banyak dirasakan oleh segmen tertentu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap valuta asing.

    Masyarakat yang tidak memiliki kebutuhan mendesak terkait dollar AS, seperti pelaku impor atau orang tua yang membiayai pendidikan anak di luar negeri, diimbau untuk tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan kurs tersebut. Josua menegaskan bahwa faktor eksternal atau sentimen global menjadi pemicu utama tekanan terhadap rupiah, bukan karena masalah domestik.

    "Urgensinya untuk kita panik itu tidak ada sama sekali. Apalagi kalau memang kita tidak terpapar risiko nilai tukar," ujar Josua dalam acara Economic Outlook 2026 yang digelar pada Jumat (20/02/2026).

    Stabilitas ekonomi nasional sejauh ini masih ditopang oleh fundamental yang kuat. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,39 persen pada Kuartal IV 2025 dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Selain itu, cadangan devisa negara berada pada posisi yang memadai untuk menjaga ketahanan eksternal dari guncangan pasar global.

    Meskipun masyarakat luas relatif aman, Josua mengakui adanya dinamika yang berbeda di sektor bisnis. Pelemahan rupiah menjadi pisau bermata dua bagi para pelaku usaha, tergantung pada model bisnis yang mereka jalankan.

    Sektor Usaha Dampak Pelemahan Rupiah
    Eksportir Mendapat keuntungan tambahan saat konversi pendapatan dollar AS ke rupiah.
    Importir Menghadapi kenaikan biaya produksi akibat harga bahan baku yang lebih mahal.

    Kekhawatiran muncul jika penguatan dollar AS berlangsung dalam durasi yang lama, karena berpotensi memicu kenaikan harga barang di tingkat konsumen (pass-through effect). Namun, Josua menyebut risiko ini dapat dimitigasi oleh pelaku usaha melalui instrumen lindung nilai atau hedging yang tersedia di sektor perbankan.

    Secara keseluruhan, pelemahan rupiah saat ini ditegaskan belum bersifat sistemik. Selama lonjakan inflasi akibat harga barang impor dapat diredam, daya beli masyarakat luas dipastikan akan tetap terjaga di tengah fluktuasi nilai tukar.

  • Indonesia Teken Kesepakatan Impor Migas US$ 15 Miliar dari AS, ESDM Jamin Kemandirian Energi

    Indonesia Teken Kesepakatan Impor Migas US$ 15 Miliar dari AS, ESDM Jamin Kemandirian Energi

    Kesepakatan dagang baru antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada Kamis (19/2). Kerja sama bertajuk Agreements on Reciprocal Trade (ART) ini mencakup komitmen Indonesia untuk mengimpor minyak dan gas (migas) senilai US$ 15 miliar atau setara Rp 253,32 triliun per tahun dari Negeri Paman Sam.

    Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi menyeimbangkan tarif perdagangan (resiprokal) antara kedua negara. Meski volume impor migas meningkat secara nilai, Anggia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu peta jalan kemandirian energi nasional yang sedang dikerjakan pemerintah.

    "Ini sesuai dengan kesepakatan dalam rangka menyeimbangkan tarif perdagangan kedua belah pihak. Namun, hal ini tidak melepaskan komitmen kita untuk mengedepankan kemandirian energi, seperti target setop impor solar yang tetap berjalan," ujar Dwi Anggia di Jakarta, Jumat (20/2).

    Pemerintah optimistis dapat menghentikan ketergantungan pada sejumlah produk BBM impor mulai tahun ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah memaparkan strategi swasembada energi dalam rapat kerja bersama DPR RI. Fokus utama adalah menghentikan impor solar jenis C48 pada tahun 2026 melalui optimalisasi program mandatori biodiesel dan operasional Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi solar nasional mencapai 38 hingga 39 juta kiloliter (KL) per tahun. Dengan beroperasinya kilang Balikpapan dan penerapan B40, Indonesia diprediksi akan memiliki surplus produksi sebesar 1,4 juta KL.

    "Oleh karena kita surplus 1,4 juta kiloliter, maka 2026 kita tidak lagi melakukan impor solar," tegas Bahlil dalam keterangannya. Sementara itu, untuk solar jenis C51, impor direncanakan berhenti pada semester kedua 2026.

    Strategi penghentian impor ini juga akan diperluas ke produk bahan bakar lainnya. Kementerian ESDM memproyeksikan penghentian impor bensin nonsubsidi seperti RON 92, 95, dan 98, serta avtur pada tahun 2027. Sebagai alternatif, pemerintah akan lebih memprioritaskan impor minyak mentah (crude) untuk diolah di dalam negeri ketimbang mengimpor produk jadi. Khusus untuk avtur, pemerintah tengah berupaya mengonversi kelebihan produksi solar menjadi bahan baku avtur guna mencapai target bebas impor pada 2027.

  • Pemerintah Percepat Pencairan THR PNS 2026 ke Awal Ramadan, Anggaran Tembus Rp55 Triliun

    Pemerintah Percepat Pencairan THR PNS 2026 ke Awal Ramadan, Anggaran Tembus Rp55 Triliun

    Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS, TNI, dan Polri dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal pada tahun 2026. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk kebutuhan tersebut, meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang berjumlah Rp49,9 triliun.

    Berbeda dengan pola tahun-tahun sebelumnya yang mencairkan tunjangan pada H-10 Lebaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa target penyaluran kali ini digeser ke minggu pertama Ramadan 2026. Dengan estimasi awal puasa jatuh pada 19 Februari 2026, maka dana THR diperkirakan mulai masuk ke rekening penerima pada rentang 28 Februari hingga 10 Maret 2026.

    Kebijakan percepatan ini bertujuan memperkuat kesiapan finansial para pegawai sejak awal bulan suci, jauh sebelum Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 21–22 Maret 2026. Dana jumbo sebesar Rp55 triliun tersebut diperuntukkan bagi PNS pusat dan daerah, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga para pensiunan.

    Secara teknis, pemberian THR ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Komponen yang diterima mencakup gaji pokok, tunjangan tetap, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi personel TNI-Polri, hakim, dan ASN di tingkat pusat.

    Untuk ASN di lingkup pemerintah daerah, besaran tunjangan akan disesuaikan dengan kemampuan kas daerah masing-masing namun tetap mengikuti skema serupa. Sementara itu, kelompok purnabakti atau pensiunan akan menerima THR dengan nominal yang setara dengan pembayaran gaji pensiun bulanan mereka.

    Tahun Anggaran Alokasi Dana THR
    2025 Rp49,9 Triliun
    2026 Rp55 Triliun

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi baru pemerintah untuk memastikan distribusi kesejahteraan bagi abdi negara berjalan lebih efektif guna mendukung kebutuhan selama bulan Ramadan hingga hari raya.

  • Menaker Yassierli: Peserta Magang Harus Punya Nilai Tambah untuk Hadapi Persaingan Kerja

    Menaker Yassierli: Peserta Magang Harus Punya Nilai Tambah untuk Hadapi Persaingan Kerja

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan para peserta Program Magang Nasional agar tidak sekadar menuntaskan kewajiban administratif. Menurutnya, di tengah persaingan dunia kerja yang kian kompetitif, setiap individu dituntut memiliki nilai keunikan dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan tempat mereka menimba ilmu.

    Harapan tersebut disampaikan Yassierli saat meninjau langsung jalannya praktik kerja di kantor Transmedia, Jakarta, pada Jumat (20/2/2026). Ia menekankan bahwa ketekunan dan kemauan untuk memberikan dampak positif akan membuka peluang besar bagi para peserta untuk direkrut secara permanen di masa depan.

    "Persaingan sekarang semakin berat, Anda harus menjadi peserta magang yang unik. Memberikan kontribusi yang jelas kepada tempat magangnya. Kalau sudah berusaha terbaik, terlihat tekun, berkontribusi, dan prospek, maka kemudian tempat magang akan siap menerima kalian," ujar Yassierli.

    Selain menuntut keaktifan peserta, Yassierli juga memberikan instruksi khusus kepada lembaga maupun perusahaan penyelenggara magang. Ia mendorong agar pihak pemberi kerja memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi para peserta sebagai bukti otentik atas keterampilan yang telah mereka pelajari selama program berlangsung.

    Yassierli menargetkan setiap lulusan magang nantinya mengantongi dua dokumen penting, yakni sertifikat bukti magang dan sertifikat kompetensi. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat profil profesional peserta sebelum terjun sepenuhnya ke pasar tenaga kerja.

    Dalam kunjungan tersebut, Menaker juga memberikan apresiasi kepada Transmedia atas keterbukaannya melibatkan peserta magang dalam proses produksi konten secara langsung. Ia menilai pengalaman praktis seperti memproduksi artikel merupakan metode efektif dalam membentuk kompetensi baru yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

  • Diplomasi Prabowo Percepat Perjanjian Dagang RI-AS dan Penurunan Tarif Impor

    Diplomasi Prabowo Percepat Perjanjian Dagang RI-AS dan Penurunan Tarif Impor

    Kelincahan diplomasi internasional Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi faktor kunci di balik cepatnya penyelesaian berbagai negosiasi perdagangan global Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa banyak kesepakatan dagang yang sebelumnya berjalan alot kini mencapai titik temu berkat peran langsung Kepala Negara.

    Salah satu pencapaian terbaru adalah penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) oleh Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump pada Jumat (20/2/2026). Kesepakatan ini memberikan dampak signifikan pada struktur biaya ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam, di mana tarif impor terpangkas dari sebelumnya 32 persen menjadi hanya 19 persen.

    Menteri Perdagangan yang akrab disapa Busan itu menjelaskan bahwa selain dengan Amerika Serikat, tren positif ini juga terlihat pada rampungnya perundingan besar lainnya. Beberapa di antaranya meliputi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang menghapus 98 persen tarif perdagangan dengan Uni Eropa, serta kesepakatan dengan Kanada dan Eurasian Economic Union (I-EAEU FTA).

    Pemerintah optimistis bahwa perjanjian ART dengan Amerika Serikat akan membuka keran investasi besar-besaran, terutama pada sektor manufaktur yang berorientasi ekspor. "Kalau mereka investasi dan memproduksi barang-barang kompetitif, terutama manufaktur, ekspor kita akan cepat meningkat," ujar Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan.

    Berdasarkan data teknis, terdapat 1.819 produk asal Indonesia yang kini mendapatkan fasilitas tarif 0 persen atau bebas bea masuk ke pasar AS. Komoditas tersebut mencakup sektor perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan rempah-rempah, hingga produk teknologi tinggi seperti semikonduktor, elektronik, dan komponen pesawat terbang.

    Sektor padat karya juga mendapatkan angin segar melalui skema tariff-rate quota (TRQ) untuk produk tekstil dan apparel yang kini dikenakan tarif 0 persen. Kebijakan ini diproyeksikan memberikan manfaat langsung bagi keberlangsungan kerja sekitar 4 juta buruh di sektor tersebut.

  • Intervensi Harga Pangan di Jawa Tengah: Operasi Pasar dan Subsidi Cabai Digelar

    Intervensi Harga Pangan di Jawa Tengah: Operasi Pasar dan Subsidi Cabai Digelar

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah cepat untuk menekan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang bulan Ramadan. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, sebanyak 308 agenda Gerakan Pangan Murah (GPM) disiapkan di seluruh kabupaten dan kota hingga Maret 2026 mendatang.

    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan Direktur Jateng Agro Berdikari (JTAB) untuk segera melaksanakan operasi pasar. Langkah ini diambil usai meninjau langsung kondisi harga di Pasar Projo Ambarawa, Kabupaten Semarang, pada Jumat (20/2/2026). Dalam pantauan tersebut, ditemukan kenaikan harga pada komoditas bawang merah dan cabai rawit merah yang telah melampaui harga acuan pembelian (HAP).

    Luthfi menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. "Koordinasi dengan dinas atau instansi terkait," ujar Luthfi saat memberikan arahan untuk memastikan stabilitas pasokan bahan pokok penting (bapokting) tetap terjaga.

    Meskipun terjadi fluktuasi harga, stok 12 komoditas pangan strategis di wilayah Jawa Tengah dipastikan dalam kondisi aman. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Jateng, Sri Broto Rini, mengungkapkan bahwa Jawa Tengah sebenarnya mengalami surplus pangan yang signifikan, terutama pada komoditas beras.

    Namun, tingginya permintaan dari luar daerah seperti Jakarta turut memicu lonjakan harga di tingkat lokal. Sebagai perbandingan, harga cabai di Jakarta yang menembus Rp 100 ribu per kilogram menarik pedagang untuk mengirim pasokan ke sana, sehingga harga di Jawa Tengah ikut terangkat ke kisaran Rp 80 ribu per kilogram.

    Sebagai bentuk intervensi langsung, pemerintah melakukan subsidi harga di tingkat konsumen. Melalui penugasan JTAB, cabai dipasarkan dengan harga Rp 65 ribu per kilogram agar lebih terjangkau. Selain cabai, beberapa komoditas seperti daging ayam dan daging sapi juga mulai menunjukkan tren kenaikan harga, namun statusnya dinilai masih aman karena belum melewati batas HAP.

  • Pemerintah Percepat Pencairan THR ASN 2026 Sejak Awal Ramadan, Anggaran Naik Jadi Rp55 Triliun

    Pemerintah Percepat Pencairan THR ASN 2026 Sejak Awal Ramadan, Anggaran Naik Jadi Rp55 Triliun

    Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal pada tahun 2026. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa distribusi dana tunjangan tersebut direncanakan mulai mengalir sejak pekan pertama bulan Ramadan.

    Langkah percepatan ini berbeda dari pola tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dilakukan mendekati Idulfitri. Purbaya menegaskan perubahan jadwal tersebut saat memberikan keterangan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Kamis (19/2/2026). "Minggu pertama puasa," ungkapnya mengenai target pencairan dana tersebut.

    Selain jadwal yang lebih maju, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran THR secara signifikan. Pada tahun 2026, dana yang disiapkan mencapai Rp55 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang berada di angka Rp49,9 triliun. Kenaikan ini ditujukan untuk menjaga daya beli sekitar 9,4 juta penerima yang mencakup ASN pusat dan daerah, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, hingga pensiunan.

    Meskipun regulasi teknis khusus untuk tahun 2026 masih dalam proses penerbitan, acuan pemberian tunjangan ini diprediksi tetap merujuk pada ketentuan tahun sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

    Komponen THR ASN Pusat & TNI-Polri Gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja 100%
    Komponen THR ASN Daerah Gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja (sesuai kemampuan fiskal daerah)
    Total Anggaran 2025 Rp49,9 Triliun
    Total Anggaran 2026 Rp55 Triliun

    Skema pembayaran THR 2026 rencananya akan tetap menyertakan komponen gaji ke-13 secara penuh bagi pegawai pusat. Sementara untuk pegawai di tingkat daerah, besaran tunjangan kinerja akan sangat bergantung pada kapasitas anggaran masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan pencairan di awal Ramadan ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi aparatur negara dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sejak awal bulan suci hingga perayaan Lebaran mendatang.