Category: Ekonomi

  • Bendung Baja Murah Wuhan, Pemerintah Terapkan Bea Masuk Anti Dumping 17,5 Persen

    Bendung Baja Murah Wuhan, Pemerintah Terapkan Bea Masuk Anti Dumping 17,5 Persen

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 17,5 persen terhadap produk baja asal Wuhan, China. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan adanya arus impor baja yang sempat menikmati tarif nol persen, yang dinilai mengancam keberlangsungan industri baja domestik.

    Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Hernowo, mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat celah administrasi yang membuat baja dari Wuhan masuk ke Indonesia tanpa beban bea masuk. Padahal, produk tersebut berasal dari negara yang sama dengan importasi China lainnya yang telah dikenakan aturan ketat.

    "Iya dia kan 0 persen kan. Cuma satu tuh, dari Wuhan ke sini 0 persen," ujar Hernowo saat memberikan keterangan di kompleks pabrik Krakatau Steel, Cilegon, Banten, Kamis (19/2/2026). Ia menambahkan bahwa langkah Kemendag menaikkan tarif menjadi 17,5 persen bertujuan untuk menciptakan keadilan pasar melalui instrumen perlindungan industri.

    Penerapan BMAD ini menjadi respons pemerintah atas kondisi oversuplai yang dialami industri di China. Tingginya produktivitas manufaktur di Negeri Tirai Bambu tersebut tidak dibarengi dengan daya serap pasar domestik mereka, sehingga memicu ledakan ekspor ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menyasar sektor baja, tetapi juga merambah ke industri tekstil.

    Menurut Hernowo, banyak negara kini mulai memperketat proteksi perdagangan mereka untuk membendung produk-produk China. Indonesia pun mulai mengikuti langkah serupa guna memastikan persaingan usaha yang sehat bagi pemain lokal.

    Kondisi pasar yang tidak adil ini sebelumnya juga disoroti oleh Silmy Karim, mantan Direktur Utama Krakatau Steel. Sebagai Ketua Dewan Pengawas Iron and Steel Industry Association (IISIA), Silmy menekankan bahwa industri baja nasional telah lama tertekan oleh praktik curang para eksportir.

    Beberapa modus yang kerap ditemukan antara lain circumvention atau upaya penghindaran bea masuk, under-invoicing berupa manipulasi nilai faktur menjadi lebih rendah, hingga pemanfaatan tax rebate. Praktik dumping ini memungkinkan eksportir menjual barang di pasar internasional dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan biaya produksi atau harga jual di negara asal mereka.

  • Kredit Menganggur di Perbankan Tembus Rp2.506 Triliun pada Januari 2026

    Kredit Menganggur di Perbankan Tembus Rp2.506 Triliun pada Januari 2026

    Fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh debitur atau undisbursed loan di industri perbankan nasional mengalami peningkatan pada awal tahun 2026. Bank Indonesia (BI) mencatat nominal kredit menganggur tersebut menyentuh angka Rp2.506,47 triliun per Januari 2026, atau setara dengan 22,65% dari total plafon kredit yang tersedia.

    Jumlah ini menunjukkan tren kenaikan jika dibandingkan dengan posisi pada Desember 2025 yang berada di angka Rp2.439,2 triliun. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan pentingnya penguatan sisi permintaan agar fasilitas pembiayaan yang besar tersebut dapat terserap secara optimal oleh pelaku ekonomi.

    "Pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat terus ditingkatkan, terutama untuk mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan yang masih cukup besar," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (19/2/2026).

    Kondisi likuiditas perbankan saat ini dinilai sangat mumpuni untuk mendukung penyaluran kredit lebih lanjut. Hal ini terlihat dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang terjaga di level 27,54%. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tercatat tumbuh positif sebesar 13,48% secara tahunan (yoy).

    Meskipun angka kredit menganggur masih tinggi, penyaluran kredit secara keseluruhan pada Januari 2026 menunjukkan performa positif dengan pertumbuhan 9,96% (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian Desember 2025 yang sebesar 9,69% (yoy). Berikut adalah rincian pertumbuhan berdasarkan jenis penggunaan:

    Jenis Kredit Pertumbuhan (yoy)
    Kredit Investasi 22,38%
    Kredit Konsumsi 6,58%
    Kredit Modal Kerja 4,13%

    Perry menambahkan bahwa perbankan mulai melonggarkan persyaratan pemberian kredit (lending requirement) untuk mendorong minat debitur. Namun, kebijakan pengetatan masih diberlakukan pada sektor UMKM dan kredit konsumsi karena pertimbangan risiko kredit yang masih tinggi di kedua segmen tersebut.

    Untuk sepanjang tahun 2026, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit berada pada rentang 8% hingga 12%. BI berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna memperbaiki struktur suku bunga dan mengakselerasi pembiayaan nasional.

  • Krakatau Steel Siap Pasok Baja 4,5 Juta Ton untuk Proyek Kapal Nasional PT PAL

    Krakatau Steel Siap Pasok Baja 4,5 Juta Ton untuk Proyek Kapal Nasional PT PAL

    PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menyatakan kesiapannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku baja bagi PT PAL Indonesia (Persero). Komitmen ini menyusul kebijakan strategis pemerintah yang menginstruksikan agar seluruh proyek pembuatan kapal BUMN dikerjakan oleh PT PAL.

    Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio Krakatau Steel, Hernowo, menegaskan bahwa posisi kedua perusahaan yang kini berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memperkuat sinergi ini. Krakatau Steel akan menyuplai komponen vital seperti badan kapal hingga pelat baja.

    Kapasitas produksi Krakatau Steel tahun ini diproyeksikan mencapai 4,5 juta ton. Volume tersebut dinilai sangat mencukupi untuk mendukung operasional galangan kapal PT PAL sekaligus memenuhi kebutuhan industri lainnya. "Produksi Krakatau Steel tahun ini 4,5 juta ton baja," ujar Hernowo di kompleks pabrik Cilegon, Kamis (19/2/2026).

    Peningkatan output produksi ini didorong oleh kembali beroperasinya pabrik pengerolan baja Hot Strip Mill (HSM) 1 yang sempat mengalami kebakaran. Dengan aktifnya kembali fasilitas tersebut, terdapat tambahan kapasitas sekitar satu juta ton yang membuat seluruh instrumen produksi perusahaan kini berfungsi optimal.

    Langkah kolaborasi ini sejalan dengan mandat BPI Danantara sebagai super holding BUMN. Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mewajibkan perusahaan negara di sektor maritim seperti PT Pelni, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pertamina International Shipping (PIS) untuk memesan armada mereka di PT PAL.

    Dony menekankan bahwa kebijakan proteksi ini merupakan instrumen penting untuk memacu pertumbuhan industri nasional. "Tanpa ada keberpihakan dan proteksi, impossible kita bisa tumbuh, karena itu saya mewajibkan Pelni, ASDP, PIS untuk membuat seluruh kapalnya di situ," tegas Dony dalam diskusi di kawasan GBK, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

    Selain menyasar sektor perkapalan, total produksi 4,5 juta ton baja milik Krakatau Steel tersebut juga dialokasikan untuk menyokong proyek konstruksi, manufaktur pipa minyak dan gas, serta berbagai produk logam strategis lainnya di tanah air.

  • Negosiasi Tarif Ekspor RI-AS: Tekan Hingga 19 Persen demi Daya Saing UMKM

    Negosiasi Tarif Ekspor RI-AS: Tekan Hingga 19 Persen demi Daya Saing UMKM

    Peluang penetrasi pasar global bagi pelaku industri dan UMKM Indonesia semakin terbuka lebar menyusul kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS). Salah satu capaian strategis dalam kunjungan tersebut adalah penandatanganan kesepakatan tarif yang bertujuan memperkuat performa ekspor nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

    Indonesia berhasil mengamankan posisi tawar yang signifikan melalui serangkaian proses negosiasi. Meskipun awalnya menghadapi ancaman tarif resiprokal sebesar 32 persen dari Washington, pemerintah sukses menekan angka tersebut menjadi 19 persen. Besaran tarif ini diklaim sebagai salah satu yang paling kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

    Kesepakatan ini melibatkan skema timbal balik berupa perluasan akses pasar domestik bagi produk-produk asal Negeri Paman Sam. Langkah tersebut mencakup penyesuaian tarif tertentu serta pengurangan hambatan non-tarif sebagai upaya menjaga stabilitas hubungan dagang bilateral serta daya saing produk lokal di pasar Amerika.

    Executive Director Segara Institute, Piter Abdullah, memberikan catatan bahwa keseriusan pemerintah dalam kesepakatan ini memberikan angin segar bagi neraca perdagangan. Ia menekankan pentingnya memprioritaskan sektor-sektor unggulan yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor ke AS.

    Komoditas utama seperti minyak sawit (CPO), tekstil, alas kaki, dan karet menjadi fokus utama karena keterkaitannya yang erat dengan rantai pasok UMKM di tanah air. "Sejumlah sektor unggulan Indonesia perlu menjadi prioritas dalam negosiasi dagang dengan AS," ujar Piter saat menanggapi dinamika tersebut.

    Piter juga menambahkan bahwa penurunan tarif ini akan berdampak langsung terhadap aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah. Meski perang tarif global terus berkecamuk, efektivitas negosiasi ini diharapkan mampu mempertahankan tren surplus neraca perdagangan Indonesia di masa mendatang.

  • Rupiah dan IHSG Kompak Melemah Tertekan Data Ekonomi AS yang Solid

    Rupiah dan IHSG Kompak Melemah Tertekan Data Ekonomi AS yang Solid

    Pasar keuangan domestik mengalami tekanan pada penutupan perdagangan Kamis (19/2/2026). Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kompak berakhir di zona merah seiring dengan penguatan dollar Amerika Serikat (AS) yang dipicu oleh data ekonomi Negeri Paman Sam yang tetap tangguh.

    Berdasarkan data Bloomberg, mata uang rupiah di pasar spot merosot 0,06 persen atau sebesar 10 poin ke posisi Rp 16.894 per dollar AS. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia menetapkan posisi nilai tukar di level Rp 16.925 per dollar AS.

    Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai koreksi rupiah tidak lepas dari rilis data sektor perumahan, manufaktur, hingga penjualan barang tahan lama di AS yang melampaui ekspektasi pasar. Kondisi ini mempersempit peluang pelonggaran kebijakan moneter dalam waktu dekat karena ekonomi AS dinilai masih sangat resilien.

    Sentimen negatif bagi mata uang Garuda juga datang dari sikap hawkish Federal Reserve melalui risalah pertemuan FOMC. Bank sentral AS tersebut mengisyaratkan kehati-hatian dalam memangkas suku bunga demi menjaga stabilitas inflasi. Di sisi lain, pelaku pasar domestik cenderung bersikap wait and see menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia.

    Sejalan dengan pelemahan nilai tukar, IHSG juga ditutup terkoreksi 0,43 persen atau turun 36,146 poin ke level 8.274,081. Meski sempat menguat di awal sesi hingga mencapai level tertinggi 8.376,199, indeks berbalik arah akibat tekanan jual yang meningkat pada sesi kedua perdagangan.

    Indeks Pembukaan 8.357,445
    Level Tertinggi 8.376,199
    Level Terendah 8.251,812
    Nilai Transaksi Rp 26,239 Triliun

    Data perdagangan menunjukkan sebanyak 366 saham melemah, sementara 326 saham menguat, dan 127 saham lainnya tidak bergerak. Volume transaksi harian mencapai 53,303 miliar saham dengan frekuensi perdagangan sebanyak 3,3 juta kali. Dengan hasil tersebut, kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia kini tercatat sebesar Rp 14.998,295 triliun.

  • Investasi Hilirisasi Nikel Tembus Rp49,2 Triliun, Tata Kelola Morowali Jadi Sorotan

    Investasi Hilirisasi Nikel Tembus Rp49,2 Triliun, Tata Kelola Morowali Jadi Sorotan

    Sektor mineral nikel mengukuhkan posisinya sebagai tulang punggung hilirisasi nasional dengan capaian investasi sebesar Rp49,2 triliun pada kuartal IV 2025. Angka ini menjadi kontributor utama dari total investasi sektor mineral yang mencapai Rp81,6 triliun, sekaligus mendorong realisasi investasi hilirisasi secara keseluruhan ke angka Rp152,7 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa realisasi investasi hilirisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 13,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Selain nikel, sektor lain yang turut menyumbang angka signifikan adalah bauksit senilai Rp9,9 triliun, besi baja Rp8,2 triliun, timah Rp6,3 triliun, dan tembaga sebesar Rp4,6 triliun.

    Di tengah masifnya arus modal tersebut, penataan ekosistem industri di Morowali, Sulawesi Tengah, kini menjadi prioritas untuk menjaga daya saing Indonesia dalam rantai pasok mineral kritis global. Beniyanto Tamoreka, Anggota Komisi XII DPR RI, menilai penguatan tata kelola di wilayah tersebut sangat krusial mengingat kedudukannya sebagai salah satu pusat pengolahan nikel terbesar di dunia.

    "Negara perlu memastikan bahwa ekosistem industri yang terbentuk tetap terbuka, kompetitif, dan memberikan manfaat luas bagi perekonomian nasional maupun daerah," ujar Beniyanto. Menurutnya, percepatan pembangunan smelter tidak hanya membutuhkan suntikan modal, tetapi juga transparansi tata kelola serta kepastian regulasi yang kuat bagi seluruh pelaku usaha.

    Langkah ini dianggap strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik energi serta persaingan ketat di sektor baterai dan kendaraan listrik global. DPR RI berkomitmen untuk memperketat fungsi pengawasan guna memastikan agenda hilirisasi ini tetap selaras dengan upaya perlindungan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

  • Survei Deloitte 2025: Biaya Hidup Jadi Ancaman Utama Kebahagiaan Gen Z dan Milenial

    Survei Deloitte 2025: Biaya Hidup Jadi Ancaman Utama Kebahagiaan Gen Z dan Milenial

    Kecemasan terhadap stabilitas finansial menjadi isu krusial yang membayangi generasi muda di seluruh dunia. Berdasarkan laporan Deloitte Global 2025 Gen Z and Millennial Survey, biaya hidup (cost of living) tetap menduduki peringkat pertama sebagai kekhawatiran utama bagi kedua generasi tersebut selama empat tahun berturut-turut.

    Data yang dihimpun dari 23.482 responden di 44 negara menunjukkan bahwa 42 persen milenial dan 39 persen Gen Z menempatkan tekanan ekonomi di atas isu lingkungan, kesehatan mental, maupun dinamika politik. Tingginya biaya hidup ini berkontribusi langsung pada penurunan rasa aman finansial secara drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

    Indikator Finansial Gen Z (2025) Milenial (2025)
    Merasa Tidak Aman Secara Finansial 48% 46%
    Hidup dari Gaji ke Gaji (Paycheck to Paycheck) 52% 52%
    Kesulitan Membayar Kebutuhan Bulanan 37% 35%
    Khawatir Tidak Bisa Pensiun dengan Nyaman 41% 44%

    Kondisi ekonomi ini berdampak signifikan pada tingkat kesejahteraan psikologis. Survei tersebut mengungkap korelasi kuat antara saldo tabungan dan kebahagiaan. Hanya 28 persen Gen Z yang merasa tidak aman secara finansial mengaku bahagia, berbanding terbalik dengan mereka yang merasa aman secara finansial di mana tingkat kebahagiaannya mencapai 60 persen. Pola serupa juga ditemukan pada generasi milenial.

    Selain menurunkan kualitas hidup harian, tekanan keuangan menjadi pemicu stres utama bagi delapan dari sepuluh responden. Kekhawatiran mencakup pengelolaan uang harian hingga rencana keuangan jangka panjang. Hal ini menjadi catatan penting mengingat Gen Z dan milenial diprediksi akan mengisi 74 persen struktur tenaga kerja global pada tahun 2030 mendatang.

  • Rupiah Tertekan Sentimen Global, BI Tegaskan Fundamental Ekonomi RI Tetap Solid

    Rupiah Tertekan Sentimen Global, BI Tegaskan Fundamental Ekonomi RI Tetap Solid

    Bank Indonesia (BI) menilai posisi nilai tukar rupiah saat ini berada di bawah nilai wajarnya atau undervalued jika dikomparasi dengan kekuatan fundamental ekonomi domestik. Berdasarkan data per 18 Februari 2026, mata uang Garuda tercatat di level Rp 16.880 per dollar AS, mengalami depresiasi sebesar 0,56 persen secara point to point dibandingkan akhir Januari 2026.

    Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa tekanan terhadap nilai tukar lebih banyak dipicu oleh dinamika eksternal, terutama meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global serta lonjakan permintaan valuta asing dari sektor korporasi dalam negeri.

    "Faktor-faktor teknikal dan premi risiko yang terjadi secara global menjadi pemicu tekanan jangka pendek terhadap nilai tukar," ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Kamis (19/2/2026).

    Meskipun terjadi fluktuasi, kondisi fundamental ekonomi nasional dilaporkan masih terjaga kuat. Pertumbuhan ekonomi pada Kuartal IV 2025 mampu menyentuh angka 5,39 persen dengan laju inflasi yang terkendali pada rentang sasaran 1,5 hingga 2,5 persen. Indikator-indikator makro tersebut memperkuat keyakinan bank sentral bahwa rupiah memiliki ruang untuk lebih stabil dan bergerak menguat.

    Guna meredam dampak negatif ketidakpastian global, BI mengintensifkan strategi intervensi di berbagai lini pasar. Langkah ini mencakup intervensi pada pasar Non-Deliverable Forward (NDF) di luar negeri, serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di dalam negeri.

    Selain itu, bank sentral mengoptimalkan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk mendongkrak daya tarik imbal hasil bagi investor. Perry menambahkan bahwa arus modal asing (net flow) terus masuk dalam dua bulan terakhir, yang tercermin dari pertumbuhan uang primer yang konsisten di angka double digit.

    Optimisme penguatan rupiah ke depan turut didukung oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang positif dan realisasi investasi portofolio asing yang tetap mengalir ke pasar domestik.

  • Bukan Karena Krisis, Perusahaan Raksasa Jepang Pangkas Ribuan Karyawan Demi Restrukturisasi

    Bukan Karena Krisis, Perusahaan Raksasa Jepang Pangkas Ribuan Karyawan Demi Restrukturisasi

    Tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jepang mengalami pergeseran paradigma. Jika sebelumnya pengurangan staf identik dengan upaya penyelamatan dari kebangkrutan, kini sejumlah korporasi besar yang mencatatkan laba justru memilih untuk memangkas jumlah tenaga kerja mereka.

    Mitsubishi Electric Corp menjadi salah satu entitas yang memimpin langkah ini dengan membuka program pensiun sukarela. Kebijakan tersebut menyasar karyawan berusia 53 tahun ke atas untuk periode Desember 2025 hingga Januari 2026. Data internal menunjukkan sebanyak 2.378 staf telah mendaftarkan diri, sementara total pelamar di seluruh grup afiliasi Mitsubishi Electric diperkirakan menyentuh angka 4.700 orang.

    Langkah strategis ini bukan dipicu oleh tekanan finansial, melainkan sebagai persiapan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Fenomena ini sekaligus menandai berakhirnya era sistem kerja seumur hidup yang selama ini menjadi pondasi budaya kerja di Negeri Sakura tersebut.

    Selain Mitsubishi, gelombang restrukturisasi juga melanda raksasa elektronik lainnya. Panasonic Holdings Corp diprediksi akan mengurangi sekitar 12.000 pekerja di tingkat grup melalui skema pensiun dini. Di sektor peralatan medis dan optik, Olympus Corp berencana memangkas 2.000 pegawai meskipun perusahaan tetap dalam kondisi profit.

    Data dari Tokyo Shoko Research mengonfirmasi bahwa tren ini bersifat masif. Sepanjang tahun lalu saja, tercatat ada 43 perusahaan publik di Jepang yang menawarkan program pengunduran diri sukarela atau pensiun dini. Pergeseran ini menunjukkan bahwa efisiensi melalui perampingan struktur organisasi kini menjadi instrumen utama perusahaan untuk mempertahankan pertumbuhan jangka panjang di tengah ketatnya persaingan global.

  • Debut di RDG Bank Indonesia, Thomas Djiwandono Pastikan Ketahanan Perbankan Solid

    Debut di RDG Bank Indonesia, Thomas Djiwandono Pastikan Ketahanan Perbankan Solid

    Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono, resmi tampil perdana dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Kamis (19/2/2026). Kehadiran ini menandai kemunculan pertamanya di hadapan publik sejak dilantik oleh Mahkamah Agung pada awal Februari lalu.

    Dalam kesempatan tersebut, Thomas memaparkan hasil pengujian ketahanan sektor keuangan yang dilakukan Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market (DMSS). Melalui instrumen liquidity stress test, Bank Indonesia memastikan bahwa posisi kas dan aset lancar perbankan nasional berada dalam kondisi yang sangat terjaga.

    "Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Gubernur tadi, ketahanan likuiditas dan permodalan perbankan tetap kuat," ujar Thomas. Ia menambahkan bahwa hasil uji beban tersebut membuktikan sektor perbankan Indonesia tetap tangguh meski dihadapkan pada skenario tekanan eksternal yang dinamis.

    Selain fokus pada stabilitas internal, Thomas menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara otoritas moneter dan pemerintah. Saat ini, BI tengah merancang koordinasi intensif bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Danantara, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Langkah ini bertujuan untuk menyusun narasi tunggal yang terintegrasi mengenai pertumbuhan ekonomi nasional. Thomas menjelaskan bahwa sinkronisasi kebijakan ini krusial untuk menjaga kepercayaan investor global serta lembaga pemeringkat kredit (credit rating agency) yang akan melakukan penilaian terhadap Indonesia.

    Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur, Thomas sebenarnya bukan sosok baru di forum RDG. Ia tercatat pernah dua kali menghadiri rapat tersebut sebagai perwakilan pemerintah saat masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.