Category: Ekonomi

  • Airlangga Dorong Perluasan QRIS ke Negara APEC dalam ABAC Meeting I 2026 Jakarta

    Airlangga Dorong Perluasan QRIS ke Negara APEC dalam ABAC Meeting I 2026 Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendorong peningkatan penetrasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu metode pembayaran di negara-negara anggota APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Dorongan ini disampaikan dalam acara APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting I 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

    Menurutnya, metode pembayaran yang dikembangkan Bank Indonesia (BI) tersebut sudah bisa digunakan lintas negara. Terutama di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, dan Brunei.

    "Indonesia juga mendorong digitalisasi melalui ASEAN dan tentu kalau ini bisa terus didorong juga ke beberapa negara APEC," kata Airlangga, Sabtu (7/2/2026).

    Perluasan QRIS Lintas Batas

    Di luar ASEAN, QRIS lintas batas ini juga sudah bisa digunakan di Korea Selatan dan Jepang. Proses penjajakan masih terus dilakukan dengan China dan Arab Saudi di Timur Tengah.

    Airlangga sangat berharap penggunaan sistem pembayaran ini dapat semakin diperluas hingga ke seluruh negara anggota APEC.

    "Sebetulnya digitalisasi payment untuk Indonesia itu sudah juga masuk Korea, Jepang dan Timur Tengah tetapi dengan negara APEC yang lain tentu kita akan dorong," sambungnya.

    Negara/Kawasan Status QRIS Lintas Batas
    ASEAN (Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei) Sudah Bisa Digunakan
    Korea Selatan, Jepang Sudah Bisa Digunakan
    China, Arab Saudi Dalam Tahap Penjajakan
    Negara Anggota APEC Lainnya Dorongan Perluasan

    Peningkatan Ekspor Indonesia ke APEC

    Selain perluasan penggunaan QRIS, Airlangga juga mendorong peningkatan ekspor ke negara-negara APEC. Saat ini, 70% ekspor Indonesia ditujukan ke 21 negara yang tergabung dalam kelompok ekonomi tersebut.

    "Indonesia perlu mendukung agar APEC berjalan secara baik karena ini adalah salah satu ekonomi terbesar. Tentu Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan dengan negara-negara APEC ini bisa kita tingkatkan ekspor kita," jelasnya.

    Komoditas andalan ekspor Indonesia meliputi logam, kelapa sawit, dan produk industri padat karya. Contohnya tekstil, furnitur, pakaian, hingga alas kaki. Produk pertanian seperti udang juga menjadi bagian penting.

    "Kemudian produk daripada agrikultur juga, seperti udang dan yang lain," ucapnya.

    APEC sendiri merupakan forum internasional bagi negara-negara di lingkar Samudra Pasifik. Forum ini mewadahi kerja sama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Hingga saat ini, 21 negara menjadi anggota APEC. Mereka adalah Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.

  • Moody’s Pangkas Outlook Lima Bank Besar Indonesia

    Moody’s Pangkas Outlook Lima Bank Besar Indonesia

    Moody's Investors Service memangkas outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Keputusan ini secara langsung berdampak pada lima bank besar Tanah Air.

    Outlook lima bank tersebut turut dipangkas dari stabil menjadi negatif, sejalan dengan outlook peringkat negara.

    Bank yang terdampak adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, permasalahan penurunan outlook ini dapat diatasi. Penjelasan memadai dari masing-masing perbankan kepada lembaga pemeringkat internasional diperlukan.

    "Kalau itu kan nanti perlu penjelasan dari masing-masing perbankan kepada Moody's. Karena semua rating agency itu kuncinya juga perlu dijelaskan apa yang menjadi concern mereka dan concern itu tentu perlu diberikan jawaban yang memadai," kata Airlangga di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

    Airlangga menegaskan, secara nasional peringkat kredit Indonesia masih berada pada level investment grade. Moody's mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2.

    Level Baa2 ini satu tingkat di atas batas investment grade. Pemerintah memastikan komitmen menjaga fiskal negara.

    "Tetapi dari segi pemerintah fiskal kita commit untuk budget deficit maksimum 3% dan loan to PDB itu sekitar di bawah 40%, nah itu secara makro kita jaga," sambung Airlangga.

    Berikut adalah daftar bank yang outlooknya dipangkas Moody's:

    No. Nama Bank Outlook Sebelumnya Outlook Baru
    1 PT Bank Mandiri Tbk Stabil Negatif
    2 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Stabil Negatif
    3 PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Stabil Negatif
    4 PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Stabil Negatif
    5 PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Stabil Negatif

    Rekomendasi Moody's dan Tindak Lanjut Pemerintah

    Laporan Moody's menyoroti pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan. Komunikasi publik dan koordinasi antarkementerian/lembaga juga perlu diperhatikan di tengah perubahan tata kelola ekonomi.

    Moody's menekankan pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk belanja prioritas. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

    Menanggapi hal tersebut, Airlangga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menjelaskan arah fiskal. Penjelasan ini ditujukan kepada lembaga pemeringkat Moody's.

    "Ya artinya ketidakpastian itu kan membutuhkan penjelasan, jadi dijelaskan saja karena tahun ini tentu ada perbedaan di dalam anggaran terutama terkait dengan investasi karena dividen dan yang lain kan sekarang semuanya masuk di Danantara dan Danantara memerankan fungsi juga untuk investasi, nah ini yang perlu penjelasan," tegasnya.

  • Danantara Gelar Groundbreaking Hilirisasi Ayam di Enam Lokasi

    Danantara Gelar Groundbreaking Hilirisasi Ayam di Enam Lokasi

    Proyek hilirisasi ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir secara resmi dimulai. Inisiatif strategis ini ditandai dengan seremoni Groundbreaking Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Fase I di enam titik oleh Danantara pada Jumat (6/2).

    Melalui proyek ini, pemerintah memproyeksikan adanya tambahan produksi signifikan. Targetnya adalah 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur per tahun.

    Pasokan protein tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sekitar 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, proyek ini juga berkontribusi pada penurunan angka stunting dan kemiskinan.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan pembangunan ekosistem perunggasan nasional yang terintegrasi. Lingkupnya mencakup dari hulu hingga hilir.

    Kementerian Pertanian, menurut Agung, mendukung penuh program hilirisasi ini. Program tersebut menjadi instrumen pemerataan produksi antarwilayah dan stabilisasi harga. Selain itu, juga menjamin kepastian pasokan daging ayam dan telur untuk MBG.

    "Hilirisasi ayam terintegrasi ini merupakan inisiatif langsung Bapak Menteri Pertanian sebagai langkah strategis negara untuk memastikan swasembada protein berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat," kata Agung dikutip dari keterangannya, Sabtu (7/2/2026).

    Dampak Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

    Program hilirisasi ini diperkirakan akan menciptakan sekitar 1,46 juta lapangan kerja baru. Selain itu, juga akan meningkatkan pendapatan bruto peternak hingga Rp 81,5 triliun per tahun.

    Meskipun Indonesia secara teknis telah mencapai swasembada daging dan telur ayam, pemerintah melihat pentingnya penguatan struktur pasokan. Hal ini seiring dengan lonjakan permintaan untuk Program Makan Bergizi Gratis.

    Kebutuhan tambahan untuk mendukung MBG diperkirakan mencapai 1,1 juta ton daging ayam dan 774 ribu ton telur per tahun.

    Berikut adalah proyeksi produksi daging dan telur ayam nasional:

    Jenis Produk Proyeksi Produksi 2025 (Ton)
    Telur Ayam Nasional 6.520.000
    Daging Ayam Nasional 4.250.000

    Kementan mencatat, pada 2025 produksi telur ayam nasional diperkirakan mencapai 6,52 juta ton atau sekitar 104,17 miliar butir telur. Sementara produksi daging ayam diketahui mencapai 4,25 juta ton.

    Ekosistem Terintegrasi dan Dukungan Pembiayaan

    Agung menjelaskan, ekosistem yang dibangun mencakup penguatan pembibitan ayam dari hulu (GPS, PS, FS). Juga pengembangan pakan berbasis bahan baku dalam negeri, serta peningkatan kesehatan hewan.

    Pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU) dan cold chain turut menjadi bagian penting. Begitu pula pengolahan daging dan telur, hingga logistik dan pemasaran.

    Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyiapkan dukungan investasi sekitar Rp 20 triliun melalui Danantara. Selain itu, akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 50 triliun disiapkan bagi peternak dan koperasi.

    Skema Koperasi Desa Merah Putih juga termasuk dalam pembiayaan ini. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, menyampaikan bahwa BUMN pangan akan berperan menyerap hasil produksi peternak rakyat sekaligus menjaga keseimbangan pasar.

    Lokasi Pengembangan dan Komitmen Pemerintah

    Pada tahap awal, pengembangan dilakukan di enam lokasi. Lokasi tersebut meliputi Malang (Jawa Timur), Bone (Sulawesi Selatan), Gorontalo Utara (Gorontalo), Paser (Kalimantan Timur), Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), dan Lampung Selatan (Lampung).

    Ini adalah bagian dari rencana pengembangan nasional di 30 titik. Dengan percepatan hilirisasi ayam terintegrasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya membangun swasembada protein nasional yang kokoh dan berkeadilan.

    Sinergi lintas kementerian, BUMN, pemerintah daerah, serta pelibatan aktif peternak rakyat menjadi kunci. Ini untuk memastikan produksi, distribusi, dan keterjangkauan pangan bergizi semakin merata.

    Langkah ini tidak hanya memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Namun juga menjadi fondasi penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan peternak, dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan unggul.

  • Menteri Koperasi Resmikan TORASERA di Kubu Raya, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Menteri Koperasi Resmikan TORASERA di Kubu Raya, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meresmikan Toko Rakyat Serba Ada (TORASERA) Pondok Pesantren Abdussalam di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Peresmian ini menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

    Kehadiran TORASERA juga bertujuan mendorong penguatan usaha rakyat berbasis koperasi. Program ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

    Ferry Juliantono menegaskan TORASERA dirancang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem koperasi yang kuat. Kolaborasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjadi kunci.

    Koperasi pesantren akan berperan sebagai mitra sekaligus kakak asuh bagi koperasi desa. Ini terutama dalam penguatan manajemen, model bisnis, dan operasional usaha.

    “TORASERA bukan sekadar toko ritel, tetapi menjadi pusat distribusi, agregator, sekaligus hub ekonomi rakyat,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    “Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan koperasi mampu membuka lapangan kerja, memperluas pasar produk lokal, memanfaatkan teknologi, dan memberi manfaat langsung yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen utama ekonomi kerakyatan. Hal ini sejalan amanat Pasal 33 UUD 1945.

    TORASERA sebagai Model Nasional

    Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah menargetkan pembentukan 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Tantangan terbesar adalah operasionalisasi koperasi sebagai entitas bisnis yang sehat.

    Oleh karena itu, keberadaan TORASERA di Kubu Raya diproyeksikan menjadi model nasional. Model ini akan direplikasi di berbagai daerah.

    “TORASERA ini akan kita susun sebagai model bisnis dan pedoman operasional yang bisa diterapkan di kabupaten dan kota lain,” jelasnya.

    Fungsinya tidak hanya menjual kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, tetapi juga menjadi offtaker produk petani, nelayan, UMKM. Selain itu, menyalurkan program-program pemerintah agar lebih tepat sasaran.

    Keberpihakan Daerah dan Solusi Ekonomi Desa

    Ferry menekankan pentingnya keberpihakan daerah terhadap koperasi. Kebijakan tata kelola distribusi dan ritel diperlukan agar koperasi desa dapat tumbuh.

    Manfaat ekonomi harus kembali ke masyarakat, bukan terserap ke pemegang saham besar. Koperasi desa dan TORASERA diharapkan menjadi solusi persoalan ekonomi masyarakat desa.

    Persoalan tersebut mulai dari mahalnya harga kebutuhan pokok, panjangnya rantai distribusi, hingga jeratan pinjaman ilegal. Dengan koperasi, masyarakat didorong menjadi pelaku ekonomi.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah program strategis nasional,” tegasnya.

    “Kita ingin menciptakan perputaran uang di desa, menumbuhkan ekonomi lokal, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional,” lanjut Ferry.

    Dukungan Pemerintah Daerah dan Pengusaha Lokal

    Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi berdirinya TORASERA. Ia melihatnya sebagai wujud eksistensi pengusaha lokal.

    Ria meyakini, kehadiran TORASERA akan menjadi inspirasi bagi pengusaha lokal. Ini membantu mereka bersaing di tengah menjamurnya ritel modern.

    “Dengan munculnya TORASERA Abdussalam ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi juga untuk dikembangkan di daerah-daerah seluruh Indonesia,” tegas Ria.

    Berikut adalah daftar pihak yang hadir dalam peresmian TORASERA:

    Jabatan Nama Pejabat
    Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus
    Pengasuh Pesantren Abdussalam Hifni Hafiluddin Muhammad Yusuf
    Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Ria Norsan
    Anggota DPR RI Komisi V Juliansyah
    Bupati Kubu Raya Sujiwo
    Direktur Perekonomian Ponpes Abdussalam Anas Al Hifni

    Ketua Pengurus TORASERA Abdussalam, Gus Anas mengatakan, sedikitnya 100 Kepala Desa bersama ketua koperasi desa hadir. Mereka menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama distribusi barang melalui TORASERA.

    “Kami ingin TORASERA ini menjadi pusat ekonomi bersama,” kata Gus Anas.

    “Pesantren bisa menyuplai produk, koperasi desa berbelanja grosir, dan UMKM sekitar menjadi tenant,” tambahnya.

    Gus Anas menjelaskan konsep TORASERA tidak hanya sebagai pusat belanja. Namun, dilengkapi fasilitas pendukung seperti ATM perbankan, restoran berbasis pembayaran nontunai (cashless), hingga pujasera yang diisi UMKM lokal tanpa biaya sewa, listrik, maupun air.

    Apresiasi dan Sejarah Baru Ekonomi Kerakyatan

    Ferry menyampaikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Abdussalam, Koperasi Pondok Pesantren, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang berkontribusi.

    Mereka telah mewujudkan TORASERA pertama di Indonesia tersebut. Ini bukan hanya kebanggaan Kubu Raya dan Kalimantan Barat, tetapi juga gerakan koperasi nasional.

    “Dengan keberhasilan TORASERA, kita sedang membangun sejarah baru ekonomi kerakyatan Indonesia,” kata Ferry.

  • Jakarta: Pekerja Kena PHK Dapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan

    Jakarta: Pekerja Kena PHK Dapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan

    Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi momok menakutkan bagi pekerja, khususnya mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Dampak PHK tidak hanya pada individu, tetapi juga memengaruhi kelangsungan hidup keluarga.

    Untuk meringankan beban tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP menjadi jaring pengaman sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Lantas, bagaimana cara mengajukannya?

    Menurut situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, PHK harus sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. UU ini mengatur agar perusahaan tidak sewenang-wenang melakukan PHK.

    Perusahaan tidak boleh menggunakan alasan pribadi untuk memberhentikan karyawan. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan perusahaan melakukan PHK. Berikut rinciannya:

    • Karyawan melanggar kontrak kerja yang telah disepakati.
    • Perusahaan sedang melakukan efisiensi.
    • Perusahaan mengalami pailit.
    • Perusahaan mengalami kerugian.
    • Perusahaan ditutup.
    • Adanya peleburan, pengambilalihan, penggabungan, atau pemisahan perusahaan.

    Karyawan yang di-PHK berhak mendapatkan pesangon dan hak lain sesuai masa kerja. Namun, jika perusahaan PHK karena merugi atau pailit, perhitungan hak bisa berbeda.

    Langkah Klaim JKP Online

    Pekerja yang terkena PHK dapat mengajukan klaim JKP secara daring. Proses ini dirancang untuk memudahkan para pekerja. Berikut adalah tahapan lengkapnya:

    Langkah Deskripsi
    1 Kunjungi situs JKP (jkp.go.id).
    2 Klik "Ajukan Klaim" di sudut kanan atas halaman.
    3 Gulir ke bawah hingga menemukan tombol "Ajukan Klaim" lagi.
    4 Anda akan dialihkan ke situs SiapKerja.
    5 Masuk dengan akun Anda; jika belum punya, registrasi dengan data valid.
    6 Pilih "Lapor PHK" setelah berhasil masuk.
    7 Isi data sesuai kondisi dan situasi Anda.
    8 Lakukan swafoto, pastikan foto jelas dan sesuai instruksi.
    9 Pilih "Kirim Laporan" untuk menyelesaikan proses.

    Setelah laporan terkirim, Anda akan menerima informasi mengenai manfaat JKP. Manfaat tersebut meliputi uang tunai, asesmen, dan informasi lowongan pekerjaan.

  • Pariwisata Indonesia Sumbang PDB, Dorong Pemanfaatan AI untuk Dongkrak Ekonomi

    Pariwisata Indonesia Sumbang PDB, Dorong Pemanfaatan AI untuk Dongkrak Ekonomi

    Sektor pariwisata di Indonesia terus menunjukkan perannya sebagai penopang ekonomi. Kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja menjadi bukti nyata potensi besar yang dimiliki.

    Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data impresif pada September 2025. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 1,39 juta, menunjukkan pertumbuhan positif 9,04% dibandingkan September 2024.

    Secara kumulatif, total kunjungan wisman dari Januari hingga September 2025 menembus angka 11,43 juta. Angka ini naik 10,22% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dominasi wisman berasal dari negara-negara ASEAN, menyumbang 35,22% dari total kunjungan. Sementara itu, kawasan Asia lainnya berada di posisi kedua dengan kontribusi sebesar 27,57%.

    Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Pada Triwulan III tahun 2025, ekonomi Indonesia secara keseluruhan tumbuh 5,04%. Sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 3,96% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Meski menunjukkan dampak positif, pengembangan sektor pariwisata perlu terus didorong. Salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital.

    Pemanfaatan AI dalam Perjalanan Wisata

    Tren global menunjukkan bahwa wisman semakin mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Mereka menggunakan AI untuk merencanakan perjalanan mereka secara efektif.

    Menurut Indonesia Tourism Outlook, EY Future Travel Behaviors Observatory: 2025, diproyeksikan 48% wisatawan akan memanfaatkan asisten virtual berbasis AI. Bantuan AI ini mencakup rekomendasi destinasi, akomodasi, pilihan makanan, hingga estimasi waktu perjalanan.

    Berikut rincian persentase asal wisatawan mancanegara pada periode Januari-September 2025:

    Asal Negara/Kawasan Persentase Kunjungan
    ASEAN 35,22%
    Asia Lainnya 27,57%
    Eropa 15,80%
    Amerika 9,10%
    Oseania 7,30%
    Afrika & Timur Tengah 5,01%

    Potensi besar ini harus dimaksimalkan oleh para pelaku sektor pariwisata di Indonesia. Dengan memanfaatkan AI, diharapkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian dapat lebih optimal.

    'Apresiasi Konektivitas Digital 2026' dari detikcom

    detikcom berupaya memperkuat ekosistem digital di daerah melalui 'Apresiasi Konektivitas Digital 2026'. Ajang ini memberikan penghargaan bagi individu, komunitas, atau lembaga.

    Mereka yang berkontribusi nyata dalam memperluas akses teknologi dan informasi, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), akan mendapatkan apresiasi.

    Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap dedikasi serta inovasi penggerak komunitas digital. Selain itu, ajang ini juga mendorong partisipasi publik dalam memperkuat infrastruktur dan literasi digital di seluruh Nusantara.

    Cara Pengajuan Nominasi

    Periode pengajuan nominasi 'Apresiasi Konektivitas Digital' dibuka dari 15 November 2025 hingga 28 Februari 2026. Publik dapat mengajukan nominasi untuk individu, komunitas, atau lembaga.

    Calon nominasi adalah mereka yang aktif berkontribusi dalam memperluas akses digital dan pemanfaatan internet secara positif. Proses pengajuan dilakukan secara daring dan mudah.

    Nominasi dapat diajukan melalui situs resmi https://detik.com/apresiasikonektivitasdigital. Pengisi nominasi perlu mengisi formulir serta data diri, termasuk memilih kategori nominasi yang sesuai.

    Melalui ajang ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, media, komunitas, dan masyarakat terus berkembang. Tujuannya adalah pemerataan konektivitas digital di seluruh Indonesia.

    Dengan demikian, pelaku ekonomi kreatif di daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Mereka dapat bersaing dan menciptakan dampak sosial-ekonomi yang lebih besar di era digital.

    Segera daftarkan individu atau komunitas yang telah berkontribusi nyata dalam memperluas konektivitas digital di sekitarmu!

  • Mendagri Tito Karnavian Pastikan Inflasi Januari 2026 Terkendali di Jakarta

    Mendagri Tito Karnavian Pastikan Inflasi Januari 2026 Terkendali di Jakarta

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa inflasi Januari 2026 masih dalam kondisi terkendali. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara year on year (YoY) pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55%. Angka ini memang sedikit di atas target inflasi nasional yang berada di rentang 1,5-3,5%.

    Namun, Tito menekankan pentingnya melihat kondisi ini secara lebih komprehensif agar tidak terjadi kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat.

    "Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Tito menjelaskan bahwa penyumbang terbesar inflasi YoY Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dengan kontribusi sebesar 1,72%.

    Dari kelompok tersebut, tarif listrik menjadi penyumbang paling signifikan, yakni 1,49%. Hal ini disebabkan oleh normalisasi harga listrik tanpa subsidi pada Januari 2026.

    "Karena harga listrik di bulan Januari (2026) normal tanpa subsidi, dibandingkan dengan harga listrik pada saat bulan Januari tahun 2025 itu 50% disubsidi pemerintah, sehingga seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak," jelas Tito.

    Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah rincian kontribusi inflasi Januari 2026:

    Kelompok Pengeluaran Kontribusi Inflasi YoY (%)
    Perumahan, Air, Listrik, Bahan Bakar Rumah Tangga 1,72
    Tarif Listrik 1,49
    Sektor Lainnya 0,31

    Inflasi Bulanan Mengalami Deflasi

    Untuk memahami kondisi riil di lapangan, Tito juga menyoroti inflasi dari sisi month to month (MtM). Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 secara MtM justru mengalami deflasi sebesar 0,15% dibandingkan Desember 2025.

    Sektor makanan, minuman, dan tembakau menyumbang paling besar pada deflasi ini, yaitu minus 0,30%. Ini menunjukkan adanya penurunan harga barang dan jasa setelah periode Natal dan Tahun Baru.

    "Berita bagus, artinya apa? Barang dan jasa terkendali dari tadinya naik didorong oleh Natal dan Tahun Baru itu turun di Januari menjadi minus 0,15%," kata Tito.

    Mewaspadai Kenaikan Harga Komoditas

    Meski inflasi nasional relatif terkendali, Tito mengingatkan sejumlah daerah yang inflasinya terbilang tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin untuk menjaga stabilitas harga.

    Tito juga meminta pemerintah daerah (Pemda) mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas esensial. Ini meliputi cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, serta beras di beberapa wilayah.

    Pentingnya Ketahanan Pangan Daerah

    Di sisi lain, Tito mengingatkan Pemda untuk membangun ketahanan pangan, khususnya di daerah rawan bencana. Pengalaman di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi contoh.

    Wilayah-wilayah tersebut pernah mengalami gangguan infrastruktur akibat bencana, yang menyebabkan kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pangan. Ini menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain.

    "Belajar dari pengalaman ini, daerah-daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa-apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok. Yang mandiri itu maksudnya menanam sendiri memproduksi sendiri, minimal (untuk) tiga bulan," jelas Tito.

  • Purbaya Pastikan Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan Cukup dan Siap Cair di Senayan

    Purbaya Pastikan Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan Cukup dan Siap Cair di Senayan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah memiliki anggaran memadai untuk membiayai iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Purbaya memastikan tidak ada pengurangan alokasi dana untuk program penting tersebut.

    Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia secara tegas membantah anggapan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperlambat pencairan dana karena keterbatasan kas negara.

    Purbaya merinci alokasi anggaran PBI JK untuk tahun 2026. Total dana yang disiapkan mencapai puluhan triliun rupiah.

    "Jadi kita sudah alokasikan iuran untuk PBI JK tahun 2026 itu sebesar Rp56,464 triliun. Yang Rp46,464 triliun sudah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan," kata Purbaya.

    Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp10 triliun juga telah tercantum dalam DIPA Kementerian Kesehatan. Namun, anggaran tersebut masih diblokir karena menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya.

    "Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah," ujarnya.

    "Tapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar," sambung dia.

    Anggaran Cadangan PBI JK

    Selain anggaran yang dialokasikan, pemerintah juga masih mencadangkan dana tambahan. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap program PBI JK.

    Pemerintah masih mencadangkan anggaran bantuan iuran PBI-JK sebesar Rp10 triliun dalam pos Bendahara Umum Negara (BA BUN). Anggaran ini juga masih menunggu keputusan kebijakan lebih lanjut.

    "Jadi kalau Anda kurang, cepat-cepat minta ke Kementerian Kesehatan biar dibereskan kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada," ujar Purbaya.

    Kondisi Keuangan Negara Kuat

    Purbaya menepis isu bahwa pencairan dana tersendat karena masalah kas negara. Ia memastikan posisi keuangan pemerintah dalam kondisi yang sangat kuat dan stabil.

    "Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya nggak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu aja Rp270 triliun nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya," katanya.

    "Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta, saya kasih. Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear, jangan sampai saya bayar terus nggak jelas uangnya dipakai apa," imbuh dia.

    Berikut rincian alokasi dan status anggaran PBI JK BPJS Kesehatan 2026:

    Pos Anggaran Jumlah (Triliun Rupiah) Status Keterangan
    DIPA Kemenkes (Siap Digunakan) 46,464 Tersedia Siap digunakan untuk pembiayaan PBI JK.
    DIPA Kemenkes (Blokir) 10 Menunggu Kebijakan Menunggu keputusan Kemenkes terkait pemanfaatan (pembiayaan PBI atau modal iuran).
    Cadangan BA BUN 10 Menunggu Kebijakan Anggaran cadangan di Bendahara Umum Negara, menunggu keputusan kebijakan lebih lanjut.
    Total Alokasi 66,464
  • OJK Pastikan Fundamental Ekonomi Jakarta Tetap Kuat Usai Moody’s Ubah Outlook Indonesia Menjadi Negatif

    OJK Pastikan Fundamental Ekonomi Jakarta Tetap Kuat Usai Moody’s Ubah Outlook Indonesia Menjadi Negatif

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapan resmi terkait keputusan Moody’s Investors Service yang mengubah outlook Republik Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Jumat (6/2/2026).

    Meskipun outlook mengalami perubahan, Moody’s tetap mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada level Baa2. OJK menilai penyesuaian ini bukan disebabkan oleh pelemahan kondisi ekonomi domestik di Jakarta maupun nasional.

    Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa afirmasi peringkat Baa2 merupakan bukti nyata kuatnya fondasi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian kondisi global saat ini.

    Penyebab Perubahan Outlook

    Menurut Friderica Widyasari Dewi, perubahan outlook menjadi negatif lebih disebabkan oleh faktor risiko eksternal global yang meningkat, bukan karena memburuknya kinerja ekonomi di dalam negeri.

    "OJK memandang keputusan Moody’s downgrade Indonesia dari sisi outlook sebagai penyesuaian terhadap dinamika global. Namun, penegasan rating Baa2 menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid," ujar Friderica Widyasari Dewi, Jumat (6/2/2026).

    Moody’s juga mengakui bahwa perekonomian Indonesia tetap memiliki daya tahan yang baik. Hal ini didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang sangat hati-hati serta struktur ekonomi yang kuat.

    Pertumbuhan Ekonomi Solid

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan fakta positif dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11 persen sepanjang tahun 2025, angka ini tercatat lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan tersebut memperkuat keyakinan bahwa permintaan domestik masih sangat terjaga. OJK memastikan bahwa sektor keuangan nasional tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan tanpa gangguan langsung dari isu rating.

    "OJK melihat prospek perekonomian nasional tetap positif dan berkelanjutan. Perubahan outlook Moody’s bukan berarti terjadi penurunan kinerja ekonomi, melainkan lebih kepada antisipasi risiko global yang meningkat," jelas Friderica Widyasari Dewi, Jumat (6/2/2026).

    Komitmen Stabilitas Sektor Keuangan

    Guna menghadapi gejolak global, OJK berkomitmen memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam program prioritas tahun 2026.

    Langkah ini mencakup penguatan ketahanan industri keuangan dan pendalaman pasar keuangan demi menjaga kepercayaan para investor di tengah ketegangan geopolitik dunia yang sedang berlangsung.

    "Seluruh agenda OJK diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan program prioritas pemerintah, dan memastikan kepercayaan investor tetap terjaga meskipun muncul isu Moody’s downgrade Indonesia," katanya Friderica Widyasari Dewi, Jumat (6/2/2026).

  • Harga Emas Perhiasan di Jakarta Merosot ke Rp2,415 Juta per Gram pada 6 Februari 2026

    Harga Emas Perhiasan di Jakarta Merosot ke Rp2,415 Juta per Gram pada 6 Februari 2026

    Harga emas perhiasan di pasar domestik mengalami penurunan signifikan pada perdagangan Jumat, 6 Februari 2026. Penurunan harga ini tercatat di dua platform utama penyedia emas perhiasan, yakni Rajaemas dan Lakuemas.

    Di gerai Rajaemas, harga emas perhiasan dengan kadar 24 karat kini dibanderol sebesar Rp2.535.000 per gram. Sementara itu, untuk masyarakat yang mencari kadar lebih rendah, harga emas 5 karat dipatok Rp456.000 per gram.

    Rincian Harga Emas Perhiasan di Rajaemas

    Penurunan harga ini memberikan pilihan bervariasi bagi konsumen tergantung pada kadar karat yang diinginkan. Berikut adalah daftar lengkap harga emas perhiasan di Rajaemas per 6 Februari 2026.

    Kadar Karat Harga per Gram
    K24* Rp2.535.000
    K24 Rp2.400.000
    K22 Rp2.002.000
    K18 Rp1.639.000
    K10 Rp910.000
    K5 Rp456.000

    Kondisi serupa juga terjadi di platform Lakuemas. Pada hari ini, harga jual emas perhiasan di Lakuemas berada di level Rp2.415.000 per gram untuk kadar 24 karat atau kemurnian 99 persen.

    Perbandingan Harga Emas Berdasarkan Kadar di Lakuemas

    Lakuemas menawarkan struktur harga yang berbeda untuk setiap tingkatan kadar emas. Pergerakan harga ini dipantau secara berkala untuk memudahkan para investor dan konsumen perhiasan dalam mengambil keputusan finansial.

    Kadar (Karat) Harga Jual per Gram
    24K (99%) Rp2.415.000
    22K Rp2.004.000
    18K Rp1.638.000
    14K Rp1.270.000
    10K Rp904.000

    Tren penurunan ini merupakan kelanjutan dari fluktuasi harga pekan ini. Sebelumnya, pada 5 Februari 2026, harga emas perhiasan sempat mengalami kenaikan hingga menyentuh angka Rp2,455 juta per gram sebelum akhirnya kembali merosot.

    Para pelaku pasar terus mengamati pergerakan aset aman ini di tengah kondisi ekonomi global. Harga buyback atau jual kembali juga turut menyesuaikan dengan penurunan harga jual yang terjadi di berbagai gerai perhiasan hari ini.