Category: Ekonomi

  • Inflasi Januari 2026 Jakarta Capai 3,55%, Melampaui Target Pemerintah

    Inflasi Januari 2026 Jakarta Capai 3,55%, Melampaui Target Pemerintah

    Inflasi tahunan (year on year/yoy) di Jakarta pada Januari 2026 tercatat masih tinggi, mencapai 3,55% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini melebihi target pemerintah sebesar 2,5% plus minus 1%.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, inflasi 3,55% berada di luar rentang target nasional 1,5% hingga 3,5%. Hal ini ia sampaikan dalam Rakor Pengendalian Inflasi, Senin (9/2/2026).

    Secara bulanan (month to month/mtm), BPS justru mencatat deflasi sebesar 0,15% pada Januari 2026.

    Tito Karnavian memaparkan bahwa kenaikan harga pada kategori perumahan, air, listrik, dan bahan bakar menjadi kontributor terbesar inflasi. Sektor ini menyumbang andil 1,72% dari total inflasi 3,55%.

    Dari total andil 1,72% tersebut, kenaikan harga listrik menyumbang 1,49% sendiri. "Nah dari 3,55% itu, mana yang tertinggi? Itu adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar itu 1,72%. Dan dari 1,72% itu, 1,49% adalah dari tarif listrik," papar Tito.

    Kenaikan Tarif Listrik Akibat Perhitungan BPS

    Tito menjelaskan bahwa kenaikan tarif listrik yang terlihat sebenarnya tidak terjadi akibat kebijakan baru pemerintah atau PLN. Kenaikan harga ini merupakan efek perhitungan BPS yang membandingkan secara tahunan.

    Pada Januari dan Februari 2025, pemerintah memberikan diskon listrik 50% kepada masyarakat. Setelah masa diskon berakhir, harga listrik kembali normal. BPS menghitung inflasi dengan membandingkan harga Januari 2026 dengan harga Januari 2025.

    "Kenapa tarif listrik bisa naik? Pada kenyataannya tidak dinaikkan. PLN tidak menaikkan. Danantara tidak menaikkan. Karena di tahun 2025, bulan Januari dan Februari, pemerintah mengambil kebijakan saat itu untuk mensubsidi listrik bagi masyarakat," jelas Tito.

    Pemberian diskon tersebut membuat harga listrik pada awal 2025 jauh lebih rendah. Perbandingan dengan harga normal di Januari 2026 menciptakan kesan seolah-olah terjadi kenaikan harga.

    "Nah, cara menghitung dari BPS nanti bisa menjelaskan, itu melihat year-on-year, membandingkan antara tahun periode yang sama, Januari 2026, itu dibandingkan dengan harga di Januari tahun 2025. Yang saat itu ada subsidi listrik 50%, harganya 50%. Nah, itu mengakibatkan, metodologi ini mengakibatkan terjadi inflasi," sebut Tito.

    Menurutnya, hal ini membuat kenaikan harga listrik seolah-olah menjadi penyumbang terbesar inflasi. "Seolah-olah terjadi inflasi, kenaikan harga listrik. Itu sebanyak penyumbangnya 1,49%," ujarnya menekankan.

    Faktor Lain Penyebab Inflasi

    Selain listrik, kategori perawatan pribadi dan jasa lainnya juga menyumbang andil inflasi sebesar 1%. Dalam kategori ini, pembelian perhiasan emas berkontribusi 0,93%.

    Kenaikan harga emas, menurut Tito, disebabkan oleh gejolak global. "Dan ini harga dunia. Karena memang dunia lagi bergejolak, perang dan lain-lain, mengakibatkan banyak negara menyimpan reservenya. Itu dalam bentuk emas, jadi emas naik," kata Tito.

    Penting untuk dicatat, inflasi tidak didorong oleh kategori makanan, minuman, dan tembakau yang merupakan kebutuhan pokok. Kategori ini hanya menyumbang sekitar 0,46% pada total inflasi tahunan Januari 2026.

    Ini mengindikasikan bahwa harga kebutuhan pokok masyarakat masih relatif terjangkau.

    Data Kontributor Inflasi Januari 2026

    Berikut adalah rincian kontribusi beberapa kategori terhadap inflasi tahunan Januari 2026:

    Kategori Andil Inflasi (%)
    Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar 1,72
    – Dari tarif listrik 1,49
    Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya 1,00
    – Dari perhiasan emas 0,93
    Makanan, Minuman & Tembakau 0,46
    Lainnya 0,37
  • Wamendag Tinjau Harga Bahan Pokok di Pasar Cisalak Jelang Ramadan 1447 H

    Wamendag Tinjau Harga Bahan Pokok di Pasar Cisalak Jelang Ramadan 1447 H

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri melakukan peninjauan langsung ke Pasar Cisalak, Depok, pada Senin (9/2/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan 1447 H.

    Pemantauan harga dan stok komoditas strategis menjadi fokus utama. Komoditas yang dipantau meliputi beras, minyak goreng, daging, telur, dan ayam potong. Pemerintah berupaya mencegah gejolak harga menjelang hari besar keagamaan.

    Dalam kunjungannya, Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri juga berdialog langsung dengan para pedagang. Ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi pasar dan masukan dari para pelaku usaha.

    Wamendag didampingi Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, saat meninjau Pasar Cisalak. Keduanya berinteraksi dengan pedagang, khususnya pedagang daging, untuk memastikan pasokan dan harga tetap terkendali.

    Peninjauan ke Pasar Cisalak menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap ketersediaan bahan pokok. Hal ini krusial mengingat lonjakan permintaan yang sering terjadi menjelang Ramadan. Keamanan stok menjadi prioritas utama untuk menghindari kelangkaan.

    Komoditas Status Ketersediaan Potensi Kenaikan Harga
    Beras Aman Rendah
    Minyak Goreng Aman Rendah
    Daging Sapi Aman Sedang
    Telur Ayam Aman Sedang
    Ayam Potong Aman Sedang

    Pemerintah berkomitmen menjaga agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Langkah antisipasi terus dilakukan untuk menjamin kelancaran pasokan selama Ramadan 1447 H.

  • Investasi Pemerintah Capai Rp 897 Triliun, Infrastruktur Dominasi Alokasi Jakarta

    Investasi Pemerintah Capai Rp 897 Triliun, Infrastruktur Dominasi Alokasi Jakarta

    Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, mengungkapkan total investasi pemerintah. Periode 2010-2024 mencapai Rp 897 triliun.

    Investasi ini disalurkan kepada BUMN, Badan Hukum Lainnya, serta Badan Layanan Umum (BLU).

    "Kalau kami rekap investasi pemerintah kepada BUMN badan hukum lainnya dan BLU dari 2010 hingga 2024 sudah mencapai Rp 897 triliun," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (9/2/2026).

    Berdasarkan paparan materi Rionald, sektor infrastruktur menerima alokasi terbesar. Nilainya mencapai Rp 372,57 triliun.

    Sektor pendidikan menyusul dengan Rp 154,11 triliun. Pembiayaan dan UMKM memperoleh Rp 91,81 triliun.

    Perumahan, pariwisata, dan lingkungan hidup mendapat Rp 96,45 triliun.

    Sektor Investasi Alokasi (Triliun Rupiah)
    Infrastruktur 372,57
    Pendidikan 154,11
    Perumahan, Pariwisata, Lingkungan Hidup 96,45
    Pembiayaan dan UMKM 91,81
    Transportasi dan Logistik 51,96
    Energi 51,81
    Investasi 31
    Berbagai Sektor Lainnya 14,89
    Industri Pengolahan 8,79
    Kerja Sama Internasional 8,04
    Kesehatan 2

    Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk sektor transportasi dan logistik senilai Rp 51,96 triliun. Energi mendapatkan Rp 51,81 triliun.

    Sektor industri pengolahan mendapat Rp 8,79 triliun. Kerja sama internasional sebesar Rp 8,04 triliun.

    Investasi dialokasikan Rp 31 triliun. Kesehatan Rp 2 triliun, serta berbagai sektor lainnya Rp 14,89 triliun.

    Arah Investasi Mendukung Program Prioritas

    Rionald menyampaikan investasi negara diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Empat sektor utama ditetapkan sebagai target investasi pemerintah.

    Sektor tersebut meliputi perumahan, transportasi, pendidikan, dan pangan.

    Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025

    Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan PMN tunai kepada sejumlah BUMN transportasi.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerima PMN sebesar Rp 1,8 triliun. Dana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2025.

    Penggunaan PMN untuk pengadaan sarana trainset serta retrofit KRL Jabodetabek. Ini merupakan kelanjutan dari PMN tahun anggaran 2024.

    Melalui PP Nomor 53 Tahun 2025, pemerintah memberikan PMN Rp 2,5 triliun kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Dana tersebut untuk pengadaan tiga kapal penumpang.

    Ini juga kelanjutan dari PMN tahun anggaran sebelumnya.

    Pemerintah menyalurkan PMN kepada PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 473 miliar. Ini diatur dalam PP Nomor 52 Tahun 2025.

    PMN bertujuan memperkuat kapasitas industri perkeretaapian nasional. Sekaligus menjaga ketersediaan kapasitas angkutan penumpang di Jabodetabek.

    Dukungan ini melanjutkan dari pemerintah pada tahun 2024.

    Selanjutnya, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mendapatkan PMN Rp 6,68 triliun. Ini berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2025.

    PMN ini digunakan untuk penyediaan pembiayaan perumahan. Mendukung Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

  • Menkeu Purbaya Bahas Penonaktifan Mendadak Peserta PBI JKN di Rapat DPR

    Menkeu Purbaya Bahas Penonaktifan Mendadak Peserta PBI JKN di Rapat DPR

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai keluhan masyarakat terkait penonaktifan mendadak peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Purbaya menegaskan bahwa anggaran pemerintah untuk program JKN tidak berkurang, meskipun ada penonaktifan.

    Ia menyampaikan, penonaktifan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN. Tujuannya agar lebih tepat sasaran, serta melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun, Purbaya meminta pemutakhiran data yang lebih baik agar tidak menimbulkan keributan.

    Purbaya menekankan pentingnya sosialisasi kepada peserta yang dinonaktifkan. Hal ini agar mereka tidak terkejut saat membutuhkan layanan kesehatan.

    "Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI, Senin (9/2/2026).

    Menurut Purbaya, jika penonaktifan tersebut bertujuan mengurangi uang negara, ia akan mendukung. Namun, karena anggaran yang dikeluarkan sama, ia merasa dirugikan dengan adanya keributan.

    "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," tegas Purbaya.

    Usulan Jangka Waktu dan Sosialisasi Penonaktifan

    Purbaya mengusulkan agar penonaktifan peserta PBI JK tidak langsung berlaku. Ia menyarankan pemberian jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi kepada masyarakat.

    Dalam periode tersebut, peserta dapat menyampaikan sanggahan jika merasa masih layak sebagai PBI. Ini penting untuk memastikan mereka memahami langkah selanjutnya.

    Berikut adalah rincian usulan Menkeu Purbaya terkait penonaktifan PBI JK:

    Purbaya juga meminta penentuan jumlah PBI JK dilakukan hati-hati. Ini harus terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan keberlanjutan program JKN.

    Aspek Usulan Menkeu Purbaya
    Jangka Waktu Berlaku Tidak langsung dinonaktifkan, berikan waktu 2-3 bulan
    Sosialisasi Wajib dilakukan kepada peserta yang dinonaktifkan
    Sanggahan Peserta Peserta bisa mengajukan sanggahan jika merasa masih layak
    Ketepatan Sasaran Penentuan PBI JK harus hati-hati dan terukur

    "Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.

    Penghapusan 11 Juta Peserta PBI JK Februari 2026

    Purbaya mengungkapkan, jumlah penghapusan peserta PBI JK pada Februari 2026 mencapai 11 juta orang. Angka ini dinilai menyebabkan keributan di masyarakat.

    Menurutnya, penghapusan bisa diperkecil setiap bulannya. Tujuannya agar tidak menimbulkan kejutan dan gejolak sosial.

    "Sebelumnya 7 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan kenapa tiba-tiba ramai di Februari karena sebagian besar orang yang berpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi sehingga kerasa lah itu. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya drastis seperti ini, ya di smooth-in sedikit lah di atas 3 bulan atau 4 bulan terserah, tetapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu," tegas Purbaya.

    Ia menekankan perlunya pengendalian jumlah penonaktifan. Hal ini untuk menghindari efek kejut di tengah masyarakat, yang dapat merugikan citra pemerintah.

  • Pedagang Baghdad Mogok Protes Kenaikan Bea Cukai Impor

    Pedagang Baghdad Mogok Protes Kenaikan Bea Cukai Impor

    Pedagang di ibu kota Irak, Baghdad, menggelar aksi mogok massal. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan bea cukai barang impor. Deretan toko di pusat perdagangan tampak tutup.

    Pintu-pintu usaha ditempeli papan dan tulisan protes. Isi tulisan tersebut menolak kenaikan bea cukai. Pedagang menilai kebijakan itu merugikan kepentingan rakyat dan menaikkan harga barang kebutuhan pokok.

    Aksi mogok berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat keamanan. Warga tetap melintas di sepanjang jalan yang biasanya ramai. Kini suasana lengang di kawasan perdagangan yang terdampak aksi ini.

    Sejumlah pedagang berkumpul dan menyampaikan tuntutan. Mereka meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut. Kenaikan bea cukai impor dianggap memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah.

    Selain itu, pedagang menilai kebijakan ini menekan daya beli masyarakat. Penutupan toko dan pusat perdagangan terjadi di beberapa kawasan ibu kota. Melalui aksi ini, pedagang berharap pemerintah Irak membuka ruang dialog.

    Berikut poin-poin utama tuntutan pedagang terkait kenaikan bea cukai:

    Tuntutan Dampak Negatif
    Pemerintah tinjau ulang kebijakan Merugikan rakyat Irak
    Bea cukai memberatkan UMKM Harga barang kebutuhan naik
    Tekanan daya beli masyarakat Perburuk kondisi ekonomi

    Pedagang berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan bea cukai impor. Hal ini agar tidak semakin memperburuk kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Irak secara keseluruhan.

  • Harga Emas Antam Jakarta Melonjak Rp 20.000 per Gram, Tembus Rp 2,94 Juta

    Harga Emas Antam Jakarta Melonjak Rp 20.000 per Gram, Tembus Rp 2,94 Juta

    Harga emas Antam 24 karat di Jakarta mengalami kenaikan signifikan pada awal pekan ini. Tercatat, harga emas batangan tersebut melonjak hingga Rp 20.000 per gram. Kenaikan ini melanjutkan tren positif yang sudah terlihat sejak akhir pekan lalu.

    Per Senin, 9 Februari 2026, harga emas Antam dibanderol Rp 2.940.000 per gram. Angka ini menunjukkan peningkatan cukup tinggi yang menarik perhatian para investor dan pelaku pasar komoditas.

    Berdasarkan informasi dari situs resmi Logam Mulia Antam, variasi harga emas juga terjadi pada berbagai ukuran. Satuan terkecil, 0,5 gram, kini berada di angka Rp 1.520.000.

    Untuk ukuran yang lebih besar, emas 10 gram dijual seharga Rp 28.895.000. Sementara itu, bagi investor besar, emas ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram dibanderol Rp 2.880.600.000.

    Pergerakan harga emas Antam selama sepekan terakhir menunjukkan rentang yang cukup dinamis. Harga bergerak antara Rp 2.844.000 hingga Rp 3.027.000 per gram.

    Dalam skala waktu yang lebih panjang, yakni sebulan terakhir, harga emas Antam berada di kisaran Rp 2.577.000 hingga Rp 3.168.000 per gram.

    Harga Buyback Emas Ikut Melesat

    Tidak hanya harga jual, harga buyback emas Antam juga mengalami kenaikan yang tidak kalah menarik. Harga buyback melesat Rp 28.000 per gram, mencapai Rp 2.734.000 per gram.

    Harga buyback adalah nilai di mana Antam akan membeli kembali emas dari masyarakat. Ini penting bagi mereka yang berencana untuk merealisasikan keuntungan dari investasi emas mereka.

    Pajak Penghasilan untuk Transaksi Buyback

    Penting untuk diketahui bahwa setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024.

    Besaran PPh Pasal 22 yang dikenakan adalah 1,5%. Pajak ini akan langsung dipotong dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback. Oleh karena itu, investor perlu memperhitungkan potongan pajak ini saat menjual emasnya.

    Daftar Harga Emas Antam per 9 Februari 2026

    Berikut adalah rincian harga emas Antam untuk berbagai ukuran pada Senin, 9 Februari 2026, yang dikutip dari situs Logam Mulia:

    Ukuran Emas Harga
    0,5 gram Rp 1.520.000
    1 gram Rp 2.940.000
    2 gram Rp 5.820.000
    3 gram Rp 8.705.000
    5 gram Rp 14.475.000
    10 gram Rp 28.895.000
    25 gram Rp 72.112.000
    50 gram Rp 144.145.000
    100 gram Rp 288.212.000
    250 gram Rp 720.265.000
    500 gram Rp 1.440.320.000
    1.000 gram Rp 2.880.600.000
  • Harga Minyak Dunia Turun Lebih 1 Persen Seiring Redanya Ketegangan AS-Iran

    Harga Minyak Dunia Turun Lebih 1 Persen Seiring Redanya Ketegangan AS-Iran

    Harga minyak mentah dunia anjlok lebih dari 1% pada Senin (9/2/2026). Penurunan ini terjadi setelah ketegangan di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mereda.

    Kedua negara dilaporkan menyelesaikan pembicaraan nuklir pada Jumat (6/2). Dikutip dari Reuters, meredanya konflik ini mengurangi kekhawatiran pasar terhadap pasokan minyak.

    Minyak mentah jenis Brent mengalami penurunan harga signifikan. Harga turun 89 sen atau 1,31% menjadi US$ 67,16 per barel.

    Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS juga melemah. WTI turun 79 sen atau 1,24% menjadi US$ 62,76 per barel.

    Kemajuan Pembicaraan Nuklir Iran

    Diplomat utama Iran menyatakan pembicaraan nuklir dengan AS berjalan baik. Negosiasi yang dimediasi oleh Oman ini akan terus berlanjut.

    Kekhawatiran kegagalan kesepakatan yang memicu perang dapat diredakan. Hal ini memberikan sentimen positif bagi pasar global.

    Latar Belakang Eskalasi Ketegangan

    Sebelumnya, harga minyak dunia sempat melonjak pada Kamis (5/2). Kenaikan ini dipicu oleh peringatan keras Presiden AS Donald Trump kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

    Peringatan itu muncul di tengah negosiasi program nuklir Teheran. Trump mengancam akan menyerang Iran jika kesepakatan nuklir tidak disetujui.

    Trump juga mengancam campur tangan di pihak demonstran. Demonstran bangkit melawan Republik Islam pada Januari 2026. Namun, ancaman militer itu kemudian ditarik.

    Dampak Geopolitik pada Pasokan Minyak

    Ketegangan geopolitik di masa lalu memicu kekhawatiran pasar. Kekhawatiran ini terkait potensi gangguan pasokan minyak mentah dari Timur Tengah.

    Iran adalah anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Negara ini merupakan produsen minyak signifikan di kawasan tersebut.

    Berikut ringkasan pergerakan harga minyak:

    Jenis Minyak Perubahan Harga Harga Terkini Persentase Penurunan
    Brent Turun 89 sen US$ 67,16/barel 1,31%
    WTI AS Turun 79 sen US$ 62,76/barel 1,24%
  • Pemerintah Siapkan Aturan Baru Penyaluran LPG 3 Kg, Wajib Gunakan KTP

    Pemerintah Siapkan Aturan Baru Penyaluran LPG 3 Kg, Wajib Gunakan KTP

    Pemerintah akan mengatur penyaluran LPG 3 kg tahun ini. Aturan untuk mengelola gas subsidi ini sedang disiapkan. Salah satu poin penting adalah kewajiban menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan aturan ini bertujuan menciptakan sistem satu harga. Selain itu, kebijakan ini memastikan pembelian gas melon tepat sasaran.

    Implementasi regulasi baru ini diharapkan bisa dilaksanakan mulai tahun ini.

    “Bisa dilaksanakan (tahun ini). Jadi kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama,” ujar Laode dalam unggahan podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

    Pemerintah kini lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya. Sebelum berlaku di seluruh Indonesia, aturan baru ini akan diuji coba (piloting) terlebih dahulu di beberapa kota.

    “Kita belajar pada kasus Februari kemarin, ada satu aturan baru muncul langsung berlaku seluruh Indonesia, jadinya chaos. Sekarang kita ada 6 bulan pelatihan dulu, (misalnya) di Jakarta Selatan sebelum masuk ke daerah lain. Piloting itu penting untuk dipelajari tantangannya,” tutur Laode.

    Kewajiban membawa KTP dinilai bukan lagi hambatan teknis. Akses teknologi dan informasi sudah masuk ke desa-desa. Pertamina juga diminta melakukan sosialisasi intensif.

    “Artinya semua bisa mengakses dan untuk sistem pengawasan yang berbasis KTP itu juga mudah. Kenapa mudah? Karena Pertamina-nya sudah kita beritahu agar melakukan pendekatan yang sosialisasinya sesuai,” terang Laode.

    Perubahan Aturan dan Distribusi

    Pemerintah mulanya hanya ingin merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait LPG 3 kg. Namun, setelah dibahas lebih lanjut, banyak poin yang harus diubah sesuai perkembangan zaman.

    “Jadi namanya bukan sekadar revisi lagi, tapi ketentuan atau regulasi baru dengan LPG (3 kg),” kata Laode.

    Perbedaan mendasar dalam aturan baru ini adalah pembatasan tegas siapa yang berhak membeli LPG 3 kg. Sebelumnya, pemerintah hanya memberikan imbauan agar masyarakat menengah ke atas tidak membeli LPG 3 kg.

    Kini, pembatasan akan didasarkan pada data desil dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa, bagus juga. (Dari) Pertamina sudah pakai KTP juga bisa dan lain-lain,” tambah Laode.

    Berikut adalah poin-poin penting mengenai perubahan aturan LPG 3 Kg:

    Aspek Aturan Sebelumnya Aturan Baru (Rencana)
    Pembeli Imbauan, tidak ada pembatasan tegas Pembatasan berdasarkan data desil BPS
    Pengawasan Kurang ketat Berbasis KTP dan data terintegrasi
    Distribusi Agen, pangkalan, konsumen Agen, pangkalan, sub pangkalan, konsumen
    Regulasi Revisi Perpres Regulasi baru khusus LPG 3 kg

    Terkait siapa yang boleh membeli gas LPG 3 kg, pemerintah bakal membatasi pengguna berdasarkan tingkat kesejahteraan.

    “Desilnya itu, di atas desil 4 sampai berapa nanti kita batasi,” jelas Laode.

    Selain itu, pemerintah juga mengubah sistem distribusi untuk memperketat pengawasan. Jika dulu alurnya hanya dari agen dan pangkalan langsung ke konsumen, kini ada tingkatan baru, yakni sub pangkalan.

    “Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, bedanya dengan dulu itu agen pangkalan langsung ke konsumen. Kalau sekarang diatur sampai sub pangkalan. (Jadi urutannya) agen, pangkalan, sub pangkalan terus konsumen nanti beli di situ,” imbuh Laode.

  • Ekspor Sulawesi Tenggara Melonjak US$328 Juta Akhir 2025 Dorong Aktivitas Kendari New Port

    Ekspor Sulawesi Tenggara Melonjak US$328 Juta Akhir 2025 Dorong Aktivitas Kendari New Port

    Nilai ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan tren positif di penghujung tahun 2025. Peningkatan signifikan ini berdampak langsung pada aktivitas di salah satu gerbang utama perdagangan, Pelabuhan Kendari New Port.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara mencatat nilai ekspor wilayah tersebut pada Desember 2025 mencapai US$328,08 juta. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 3,09 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

    Lonjakan nilai ekspor Sultra pada Desember 2025 menjadi indikator kuat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pencapaian ini melampaui capaian Desember 2024 yang tercatat sebesar US$318,26 juta.

    Peningkatan ini juga memberikan angin segar bagi target perdagangan luar negeri Sultra di tahun 2026. Pemerintah daerah berharap tren positif ini berlanjut.

    Aktivitas Kendari New Port Meningkat

    Seiring dengan peningkatan ekspor, Pelabuhan Kendari New Port, Kendari, mengalami peningkatan aktivitas yang signifikan. Bongkar muat peti kemas tampak lebih sibuk.

    Peningkatan arus distribusi komoditas ekspor dari Sultra ke berbagai negara tujuan menjadi pemicu utama. Kondisi ini menunjukkan vitalnya peran pelabuhan dalam mendukung perekonomian regional.

    Dominasi Komoditas Besi dan Baja

    BPS Sultra mengungkapkan bahwa ekspor pada periode Desember 2025 masih didominasi oleh kelompok komoditas besi dan baja. Nilai ekspor komoditas ini mencapai US$7,32 juta.

    Besi dan baja menjadi penopang utama kinerja ekspor Sultra di tengah fluktuasi perdagangan global. Ini menunjukkan kekuatan sektor industri daerah tersebut.

    Berikut adalah perbandingan nilai ekspor Sultra:

    Periode Nilai Ekspor (US$ Juta) Keterangan
    Desember 2024 318,26 Nilai ekspor sebelumnya
    Desember 2025 328,08 Peningkatan 3,09%
    Dominasi Komoditas Besi dan Baja Senilai US$7,32 Juta

    Proyeksi Perdagangan Luar Negeri Sultra 2026

    Dengan tren ekspor yang menguat di penghujung 2025, pemerintah daerah berharap kinerja perdagangan luar negeri Sultra dapat terus meningkat pada tahun 2026. Upaya penguatan sektor unggulan menjadi fokus.

    Optimalisasi fasilitas pelabuhan juga menjadi kunci untuk mencapai target tersebut. Hal ini sejalan dengan ambisi Sultra untuk terus berkontribusi pada perekonomian nasional.

  • Program Undian Badai Emas Pegadaian Dorong Lonjakan Transaksi dan Pertumbuhan Nasabah

    Program Undian Badai Emas Pegadaian Dorong Lonjakan Transaksi dan Pertumbuhan Nasabah

    Program Undian Badai Emas Pegadaian berhasil mendorong lonjakan transaksi dan pertumbuhan jumlah nasabah. Peningkatan ini sejalan dengan minat masyarakat terhadap investasi emas yang terus meningkat dalam dua tahun terakhir.

    Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan PT Pegadaian Eka Febriansya menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat terhadap produk investasi emas Pegadaian menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat baik melalui tabungan emas maupun cicilan emas.

    “Animo masyarakat terhadap emas semakin meningkat. Hal ini terlihat jelas dari pertumbuhan kinerja Pegadaian yang naik cukup tajam dalam dua tahun terakhir,” ujar Eka, Minggu (8/2/2026), di Mall Kota Kasablanka.

    Pernyataan itu disampaikan dalam acara Penyerahan Hadiah Grand Prize Undian Badai Emas Pegadaian Periode 2 Tahun 2025. Acara tersebut diselenggarakan di Digital Lounge Tring! Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Penyerahan hadiah ini merupakan tindak lanjut dari pengundian yang telah dilakukan pada 20 Januari 2026.

    Menurut Eka, Program Undian Badai Emas menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya aktivitas transaksi nasabah. Program ini memberikan kupon undian kepada nasabah yang melakukan transaksi dengan nominal tertentu.

    “Setiap nasabah yang bertransaksi dengan kelipatan Rp100 ribu akan otomatis mendapatkan 10 kupon undian. Mekanisme ini terbukti mendorong nasabah untuk meningkatkan nilai transaksi,” jelasnya.

    Eka menyebutkan pada periode kedua Undian Badai Emas Tahun 2025, tercatat sebanyak 524 pemenang dari seluruh Indonesia. Pegadaian menyiapkan enam unit mobil dan enam paket umrah sebagai hadiah utama, meskipun dalam acara penyerahan kali ini hanya dihadirkan perwakilan pemenang.

    “Pemenang utama emas 1 kilogram hanya satu orang, namun total pemenang program ini mencapai ratusan. Ini menunjukkan partisipasi nasabah yang sangat tinggi,” katanya.

    Selain emas 1 kilogram, hadiah utama lainnya meliputi mobil Grand Max Niaga, paket umrah senilai Rp40 juta, serta Samsung S24 Ultra. Hadiah tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Pegadaian kepada nasabah yang aktif bertransaksi.

    Kepercayaan Publik Terhadap Pegadaian

    Komisaris Utama PT Pegadaian A.M. Putranto menegaskan, peningkatan jumlah nasabah juga tidak lepas dari kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini terhadap sistem dan layanan Pegadaian yang aman serta terawasi.

    “Pegadaian menjaga kualitas dan legalitas layanan. Barangnya ada dan prosesnya diawasi, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk berinvestasi emas di Pegadaian sebagai jaminan masa depan,” ujar Putranto.

    Ia menambahkan, jumlah nasabah tabungan emas Pegadaian mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

    “Dari sekitar 300 ribu nasabah, kini jumlahnya mendekati 3 juta. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat,” katanya.

    Berikut adalah rincian pertumbuhan nasabah Tabungan Emas Pegadaian:

    Tahun Jumlah Nasabah (estimasi)
    Beberapa tahun lalu 300 ribu
    Saat ini Mendekati 3 juta

    Salah satu pemenang emas 1 kilogram, Husnul Khotimah, menilai emas sebagai instrumen investasi yang relevan untuk jangka panjang. Ia pun mendorong generasi muda untuk mulai mempertimbangkan emas sebagai pilihan investasi.

    “Kalau investasi barang lain, nilainya bisa berkurang. Tapi emas cenderung bertahan dan bahkan terus naik. Ini bisa menjadi pegangan untuk masa depan,” ujar Husnul.

    Melalui Program Undian Badai Emas, Pegadaian berharap dapat terus mendorong pertumbuhan transaksi. Harapan lainnya adalah memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi emas yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.