Category: Ekonomi

  • SMF Terbitkan Surat Utang untuk Penuhi Target FLPP 2025

    SMF Terbitkan Surat Utang untuk Penuhi Target FLPP 2025

    PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menerbitkan surat utang untuk memenuhi target program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025.

    Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan bahwa SMF mendapatkan target penyaluran pembiayaan FLPP untuk 350.000 unit rumah pada tahun lalu.

    Namun, SMF hanya dapat merealisasikan 80 persen dari target, yaitu sekitar 280.000 hingga 290.000 unit rumah.

    Dalam merealisasikan 80 persen target itu, SMF telah menyalurkan Rp 8-9 triliun dan menggunakan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6,68 triliun.

    "Jadi kami harus keluarkan surat utang lagi, menambah supaya target dari 350.000 unit rumah itu tercapai," ujar Ananta saat media briefing di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026).

    Kendati demikian, realisasi kredit perumahan rakyat (KPR) FLPP tahun lalu merupakan rekor tertinggi sepanjang SMF menyalurkan pembiayaan program FLPP.

    Ananta mengungkapkan, sejak 2018 SMF telah menyalurkan pembiayaan FLPP sekitar 904.000 unit rumah senilai Rp 34 triliun.

    SMF berkontribusi sekitar 25 persen terhadap penyaluran pembiayaan program FLPP.

    "Jadi kami telah menyalurkan dari 2018 sampai sekarang kurang lebih Rp 34 triliun," kata Ananta.

    Anggaran FLPP 2025

    Sebagai informasi, guna merealisasikan program 3 juta rumah, pada 2025 pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 18,8 triliun untuk program FLPP.

    Program ini memungkinkan masyarakat mendapatkan akses pembiayaan KPR dengan bunga rendah sekitar 5 persen dan tenor hingga 20 tahun.

    Pemerintah telah menaikkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp 35,2 triliun.

    Berikut rincian pembiayaan perumahan rakyat melalui APBN 2025:

    Jenis Pembiayaan Nilai (Rp Triliun)
    Program FLPP 35,2
    Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT SMF 6,7
    Subsidi Uang Muka 5,5
    Total 47,4

    Jika ditambahkan dengan dukungan lain, seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT SMF sebesar Rp 6,7 triliun serta subsidi uang muka Rp 5,5 triliun, total pembiayaan perumahan rakyat melalui APBN 2025 mencapai sekitar Rp 47,4 triliun.

  • Ekonomi Indonesia Kuat, Siap Lepas Landas dalam Dua Tahun

    Ekonomi Indonesia Kuat, Siap Lepas Landas dalam Dua Tahun

    Pemerintah optimis ekonomi Indonesia tetap solid di tengah tantangan global. Bahkan, Indonesia diproyeksikan siap untuk "lepas landas" dalam dua tahun mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ekonomi dunia diperkirakan stagnan di angka 3 persen. Sementara itu, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11 persen secara tahunan pada kuartal IV 2025.

    Airlangga menjelaskan posisi Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara G20.

    “Indonesia di antara negara G20 di kuartal keempat adalah nomor dua, sesudah India yang 7,4 persen. Pertumbuhan kita secara year-on-year 5,11 persen,” katanya dalam forum Indonesia Economic Outlook di Wisma Danatara, Jumat (13/2/2026).

    Konsumsi rumah tangga mencatatkan pertumbuhan 4,98 persen. Menurut Airlangga, hal ini mencerminkan efektivitas stimulus yang diberikan, stabilitas harga, serta peningkatan mobilitas masyarakat saat perayaan Natal dan Tahun Baru.

    Investasi juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 5,09 persen. Belanja modal pemerintah menjadi pendorong utama dengan lonjakan sebesar 44,2 persen pada akhir tahun. Secara keseluruhan, belanja pemerintah tumbuh 4,55 persen pada kuartal IV dan berperan sebagai peredam risiko perlambatan ekonomi global.

    Sektor Eksternal dan Pariwisata Mendukung Pertumbuhan

    Dari sisi eksternal, ekspor tumbuh 7,03 persen. Kenaikan nilai dan volume ekspor serta peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 10 persen turut menyumbang kinerja positif ini.

    Sektor transportasi, pergudangan, akomodasi, serta makan minum tumbuh di atas 7 persen. Mobilitas wisatawan domestik tercatat sebanyak 1,2 miliar perjalanan sepanjang tahun 2025.

    Target Pertumbuhan dan Reformasi Struktural

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada tahun 2026, dengan potensi mencapai 5,6 persen. Dalam jangka menengah, target pertumbuhan diarahkan ke angka 8 persen.

    “Di mana seperti pesawat, kita pernah mau take off di tahun 1998 tetapi ada gangguan internasional. Nah, sekarang kita akan take off dalam dua tahun ke depan,” ujar Airlangga.

    Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyiapkan reformasi struktural yang berkelanjutan.

    Pertumbuhan dari sisi produksi akan didorong melalui belanja negara, investasi swasta, serta penguatan pembiayaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara dari sisi permintaan, konsumsi domestik dan ekspor akan menjadi penopang utama.

    Reformasi Pasar Keuangan dan Akses Ekspor

    Airlangga menekankan pentingnya reformasi pasar keuangan agar lebih dalam dan likuid, serta pembukaan akses ekspor melalui perjanjian perdagangan. Ia mencontohkan potensi peningkatan ekspor tekstil hingga 10 kali lipat dalam 10 tahun dengan akses pasar yang lebih luas.

    Proyeksi Pertumbuhan Global dan Kebijakan Jangka Menengah

    Di tengah proyeksi pertumbuhan global antara 2,9 hingga 3,1 persen pada tahun 2026, pemerintah menilai bahwa ekonomi domestik masih memiliki ruang ekspansi. Pemerintah pun menyiapkan arah kebijakan jangka menengah untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen.

    Berikut adalah rincian target pertumbuhan ekonomi Indonesia dan proyeksi global:

    Indikator 2025 Target 2026 Proyeksi Jangka Menengah
    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,11% 5,4% (potensi 5,6%) 8%
    Pertumbuhan Ekonomi Global – 2,9 – 3,1% –

    Dengan berbagai upaya dan strategi yang telah disiapkan, pemerintah optimis ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dan mencapai target yang telah ditetapkan.

  • Luhut Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Bukan Prestasi

    Luhut Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Bukan Prestasi

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen bukanlah sebuah prestasi yang membanggakan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai 5,11 persen secara tahunan. Angka ini menunjukkan ketahanan di tengah gejolak ekonomi global, namun dinilai belum cukup untuk mengangkat status Indonesia menjadi negara maju.

    “Jadi kalau 5 persen menurut saya bukan prestasi atau sampai 6 persen tidak prestasi. Kami bermimpi 8-9 persen dalam beberapa tahun ke depan, dan kita harus bisa memelihara itu paling tidak dua dekade untuk kita bisa menjadi high income country dan kita tidak terperangkap dari middle income trap,

  • Denpasar Alami Inflasi Tertinggi, Pemkot Beri Subsidi Pedagang

    Denpasar Alami Inflasi Tertinggi, Pemkot Beri Subsidi Pedagang

    Kota Denpasar mencatatkan inflasi tertinggi, mencapai 3,6 persen. Angka ini melampaui inflasi nasional yang berada di level 3,5 persen. Pemerintah Kota Denpasar merespons kondisi ini dengan memberikan subsidi Rp 3.000 kepada pedagang.

    Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan bahwa subsidi diberikan melalui Unit Usaha Sewaka Jaya di Pasar Badung. Tujuannya adalah untuk menjaga inflasi di Kota Denpasar.

    "Kita di Kota Denpasar, melalui Pasar Badung memiliki Unit Usaha Sewaka Jaya, memberikan subsidi dalam rangka menjaga inflasi di Kota Denpasar," kata Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Jumat (13/2/2026).

    "Kita ada subsidi Rp 3.000, jadi penurunan harga di beberapa pos," ungkap dia.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wali Kota Jaya Negara meninjau harga sembako di Pasar Badung. Gibran menyoroti harga cabai yang mencapai Rp 85.000 per kilogram, serta komoditas lain seperti gula, beras, dan telur.

    Jaya Negara menjelaskan bahwa Wapres meminta agar subsidi diberikan secara merata. Namun, Unit Sewaka Jaya tidak mampu jika subsidi diberikan merata kepada semua pedagang.

    Sebagai solusi, subsidi akan diberikan secara bergantian agar semua pedagang tetap mendapatkan manfaatnya meski tidak bersamaan.

    "Ini demi menjaga inflasi. Inflasi kita (Denpasar) tembus 3,6 persen per tahun, masih di atas nasional. Nasional kan 3,5," imbuh dia.

    Deflasi di Tingkat Provinsi Bali

    Meskipun Denpasar mengalami inflasi, Bali secara keseluruhan justru mencatat deflasi sebesar 0,34 persen secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d). Kondisi ini menunjukkan tekanan harga relatif terkendali, tetapi sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tetap perlu diperkuat.

    Gubernur Koster menekankan pentingnya regulasi yang memihak IKM dan koperasi lokal sebagai penggerak perekonomian Bali. Hal ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

    “Di hulu kita di pemerintahan membuat regulasi yang memihak kepada IKM atau koperasi lokal sebagai penggerak perekonomian Bali," ungkap Koster, Selasa (10/2/2026) lalu.

    "Di hilir juga dipastikan bahwa IKM atau koperasi juga menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat yang membeli juga benar-benar produk lokal."

    BI Bali Pantau Volatilitas Pangan

    Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R Erwin Soeriadimadja menyatakan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 masih terjaga dalam sasaran nasional 2,5, sekitar satu persen. Namun, terdapat peningkatan volatilitas pada sejumlah komoditas pangan strategis.

    Untuk itu, perlu dilakukan penguatan dalam ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, terutama menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.

    Penguatan Ketahanan Pangan Daerah

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Bali sangat terkait dengan penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.

    Komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura menjadi penyumbang utama tekanan inflasi.

    Data Inflasi Denpasar dan Nasional

    Berikut adalah perbandingan data inflasi di Kota Denpasar dan tingkat nasional:

    Wilayah Inflasi
    Kota Denpasar 3,6%
    Nasional 3,5%
  • Harga Emas Antam, Pegadaian, dan Hartadinata Abadi Turun

    Harga Emas Antam, Pegadaian, dan Hartadinata Abadi Turun

    Harga emas terpantau mengalami penurunan di berbagai penyedia logam mulia pada hari Jumat (13/2/2026). Emas batangan Antam, Pegadaian (Galeri 24 dan UBS), serta Hartadinata Abadi, menunjukkan koreksi harga dibandingkan perdagangan sebelumnya.

    Harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp 2.904.000, turun Rp 43.000 dibandingkan posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam juga turun ke level Rp 2.688.000 dari sebelumnya Rp 2.741.000 per gram.

    Harga Emas di Pegadaian Ikut Terkoreksi

    Di Pegadaian, harga emas Galeri 24 dan UBS juga melemah. Emas Galeri 24 ukuran 1 gram dipatok Rp 2.938.000. Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram, harganya menjadi Rp 2.961.000.

    Penurunan Harga Emas Hartadinata Abadi

    Harga emas Hartadinata Abadi ukuran 1 gram tercatat turun Rp 46.000 menjadi Rp 2.864.000 per gram. Harga buyback emas Hartadinata ukuran 1 gram berada di level Rp 2.704.000.

    Berikut adalah rincian harga emas hari ini, Jumat (13/2/2026) untuk produk Antam, Galeri 24, UBS, dan Hartadinata Abadi:

    Berikut Rincian Harga Emas Hari Ini:

    Jenis Emas Ukuran Harga
    Antam 1 gram Rp 2.904.000
    Galeri 24 1 gram Rp 2.938.000
    UBS 1 gram Rp 2.961.000
    Hartadinata Abadi 1 gram Rp 2.864.000
  • Luhut: Pasar Saham Indonesia Berpotensi Tarik Investasi Asing Rp 1.179 Triliun

    Luhut: Pasar Saham Indonesia Berpotensi Tarik Investasi Asing Rp 1.179 Triliun

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memproyeksikan pasar saham Indonesia berpotensi menarik investasi asing sebesar 70 miliar dollar AS atau setara Rp 1.179 triliun (asumsi kurs Rp 16.845 per dollar AS).

    Proyeksi ini didasarkan pada perhitungan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam diskusi terkait arah reformasi pasar modal nasional.

    MSCI memperkirakan transformasi pasar saham yang maksimal dapat menarik kembali modal asing (capital outflow) yang sempat keluar dari Indonesia.

    “Dan saya yakin seperti MSCI bilang, sembilan kali modal yang outflow akan kembali kira-kira 40-70 billion dollar,” ujar Luhut saat ditemui di kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

    Luhut menyoroti praktik di pasar modal yang terjadi di berbagai negara, termasuk India. Negara tersebut berhasil membalikkan keadaan melalui reformasi struktural, menarik investasi 60 miliar dollar AS hingga 70 miliar dollar AS.

    "Sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja yang nakal seperti ini, di mana itu ada India misalnya," ungkapnya.

    Menurutnya, reformasi yang konsisten dapat mengembalikan kepercayaan investor global. Luhut menilai Indonesia memiliki potensi yang sama dengan India.

    “Nah pertanyaannya, kalau India bisa, masa kita nggak bisa? Apa bedanya India dengan kita?” paparnya.

    Kritik Tata Kelola OJK

    Luhut mengkritik tata kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilainya masih berjalan terpisah atau “silo-silo”. Kondisi ini menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan aturan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal.

    Kritik ini muncul setelah pasar modal mengalami tekanan hebat beberapa pekan lalu, ditandai dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan trading halt pada Rabu, 28 Januari 2026, sesudah dirilisnya laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Trading halt kembali terjadi keesokan harinya.

    Penguatan Kewenangan Ketua OJK

    Luhut menekankan perlunya penguatan kewenangan Ketua OJK, terutama dalam fungsi investigasi. Ketua OJK, menurutnya, harus menjadi single investigator yang memiliki otoritas melakukan penyelidikan dan membatalkan keputusan anggota komisioner lain jika tidak sejalan dengan kepentingan pengawasan.

    “Dan kewenangan Ketua OJK itu menginvestigasi, dia single investigator dan dia punya hak juga untuk membantah dari anggota komisioner, yang selama ini komisioner terlalu berkuasa sehingga silo-silo itu terjadi,” lanjut Luhut.

    Berikut ini adalah perbandingan potensi investasi asing di Indonesia jika dibandingkan dengan India, menurut proyeksi MSCI dan pengalaman India:

    Negara Potensi Investasi Asing Keterangan
    Indonesia (Proyeksi MSCI) 40-70 Miliar Dollar AS Jika transformasi pasar saham berjalan maksimal
    India (Setelah Reformasi) 60-70 Miliar Dollar AS Setelah melakukan reformasi struktural
  • Luhut Optimistis Pasar Modal RI Cerah Tanpa Saham Gorengan

    Luhut Optimistis Pasar Modal RI Cerah Tanpa Saham Gorengan

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan optimisme terhadap prospek pasar modal Indonesia. Ia meyakini pasar modal akan tetap cerah di masa depan asalkan praktik manipulatif harga atau “saham gorengan” tidak terjadi.

    Luhut memastikan fundamental pasar modal Tanah Air tetap kuat dan berpotensi tumbuh positif. Optimisme ini didasarkan pada fundamental makro ekonomi yang dinilai tetap positif.

    “Jadi market kita saya kira akan bagus ke depan. Tapi tidak bisa lagi digoreng-goreng (saham) seperti yang kemarin,” ujar Luhut saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

    “Saya kira masih baik (fundamental ekonomi). Kita kelihatan dari karena kondisi kita sudah bagus,” paparnya.

    Fokus Pemerintah Perkuat Fondasi Pasar Modal

    Menurut Luhut, fokus utama pemerintah saat ini adalah merumuskan solusi konkret untuk memperkuat fondasi pasar modal.

    DEN pun telah melakukan serangkaian pembahasan dengan berbagai pihak untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang penting sekarang kami cari solusi sebagai Dewan Ekonomi Nasional dan memberikan saran kepada Presiden yang secara pribadi nanti saya juga ingin laporkan,” kata Luhut.

    Luhut menilai persoalan yang dihadapi pasar modal tidak terlalu rumit untuk diselesaikan asalkan ada komitmen reformasi dan penegakan integritas.

    Reformasi BEI dan OJK Kunci Kepercayaan Investor

    Dari berbagai diskusi, DEN menyimpulkan bahwa pembenahan tata kelola dan penguatan independensi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan investor.

    Luhut memastikan Presiden Prabowo telah menyetujui agenda reformasi pasar modal, termasuk menempatkan figur-figur di dalam struktur organisasi otoritas pasar yang tidak mudah diintervensi.

    “Sekarang saya sudah sangat banyak berbincang dengan berbagai pihak DEN. Kita sudah sampai pada kesimpulan, tidak ada masalah yang terlalu sulit. Kepanjang Presiden tadi sudah setuju dengan reform dan menaruh orang yang tidak bisa diintervensi (OJK dan BEI),” lanjutnya.

    Luhut mengakui akan bertemu dengan Prabowo untuk membahas sejumlah isu pasar modal, termasuk mendiskusikan pergantian Dewan Komisioner OJK dan Dewan Direksi BEI. Pertemuan ini dijadwalkan pada Jumat sore.

    Usulan DEN untuk Presiden Prabowo

    DEN tengah mematangkan dan memfinalisasi sejumlah usulan untuk disampaikan kepada Presiden, termasuk terkait sosok-sosok yang dinilai layak mengisi posisi di OJK dan BEI.

    Ia mengisyaratkan perlunya pendekatan berbeda dalam menentukan figur, yakni dengan memberi ruang lebih besar kepada kalangan anak muda yang memiliki rekam jejak profesional, pengalaman teknis, dan integritas teruji, alih-alih hanya mengandalkan tokoh-tokoh yang sudah populer.

    “Nah kita sekarang sedang menyiapkan dan finalisasi usulan kita kepada Presiden. Termasuk nanti ya usulan pejabat. Saya juga malah berpikir usulan saya mungkin nanti saya akan lapor Bapak Presiden. Nah cari saja anak muda,” ucap Luhut.

    Menurutnya, figur yang dibutuhkan untuk mengisi posisi di lembaga atau regulator pasar modal harus memiliki kredibilitas kuat dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan mana pun.

    Kriteria Figur Ideal untuk OJK dan BEI

    Berikut adalah kriteria figur ideal untuk mengisi posisi strategis di OJK dan BEI menurut Luhut:

    Kriteria Deskripsi
    Kredibilitas Kuat Memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya oleh investor dan pelaku pasar.
    Tidak Mudah Diintervensi Mampu mengambil keputusan independen tanpa tekanan dari pihak manapun.
    Rekam Jejak Profesional Memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan di bidang pasar modal.
    Pengalaman Teknis Memahami seluk-beluk operasional dan regulasi pasar modal.
    Integritas Teruji Jujur, adil, dan berkomitmen untuk menjaga kepentingan publik.
    Usia Muda Memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkontribusi dalam pengembangan pasar modal.

    Luhut berharap dengan penempatan figur yang tepat, pasar modal Indonesia dapat semakin maju dan terpercaya.

  • Jadwal THR PNS 2026: Pemerintah Belum Umumkan Tanggal Pasti

    Jadwal THR PNS 2026: Pemerintah Belum Umumkan Tanggal Pasti

    Menjelang bulan Ramadhan, informasi mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai banyak dicari. Masyarakat menantikan kepastian mengenai kapan THR PNS akan cair.

    Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pencairan THR untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun 2026, termasuk juga untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Namun, berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, THR bagi PNS dan ASN umumnya dibayarkan sekitar 10 hingga 14 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

    Jika Hari Raya Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada 21 Maret 2026 (menunggu hasil sidang isbat pemerintah), maka potensi pencairan THR PNS adalah pada 11–15 Maret 2026.

    Perhitungan ini didasarkan pada ketentuan pembayaran THR yang biasanya dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Jika Lebaran jatuh pada 21 Maret, maka batas akhir pembayaran berada di sekitar 14 Maret 2026.

    Dengan demikian, rentang 11–15 Maret 2026 menjadi estimasi yang paling realistis untuk menjawab pertanyaan kapan THR cair. Meskipun demikian, kepastian jadwal tetap menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang biasanya diterbitkan menjelang Ramadhan.

    Komponen THR PNS

    Jika mengikuti kebijakan tahun 2024 dan 2025, THR PNS atau THR ASN biasanya mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja.

    Pada dua tahun terakhir, pemerintah membayarkan THR secara penuh, termasuk 100 persen tunjangan kinerja. Untuk guru dan dosen yang tidak menerima tukin, akan diberikan tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji. Khusus untuk CPNS, gaji pokok yang dihitung adalah sebesar 80 persen. Persentase tukin dalam THR ASN 2026 masih menunggu keputusan resmi pemerintah.

    Aparatur Sipil Negara (ASN) mencakup beberapa kelompok, yaitu PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pensiunan dan penerima pensiun. Artinya, selain PNS, THR PPPK juga akan dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku. PPPK tetap berhak menerima THR meskipun berstatus pegawai dengan perjanjian kerja.

    Tanggal Penting Menjelang Lebaran 2026

    Berikut adalah sejumlah tanggal yang perlu dicermati menjelang Idul Fitri 2026:

    Tahun 2026 diperkirakan akan menghadirkan rangkaian libur panjang karena Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Lebaran. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kebutuhan belanja masyarakat.

    Tanggal Keterangan
    11–15 Maret 2026 Perkiraan pencairan THR ASN
    19 Maret 2026 Libur Nasional Nyepi
    20, 23, dan 24 Maret 2026 Cuti bersama Lebaran
    21–22 Maret 2026 Idul Fitri

    Sembari menunggu pengumuman resmi terkait kapan THR PNS cair, masyarakat disarankan untuk mulai menyusun perencanaan keuangan sejak dini agar pemanfaatan THR bisa lebih optimal.

  • Luhut Kritik Tata Kelola OJK Picu Fragmentasi Kewenangan

    Luhut Kritik Tata Kelola OJK Picu Fragmentasi Kewenangan

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengkritik tata kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, tata kelola saat ini masih berjalan terpisah antar komisioner.

    Ia menilai pola kerja yang terfragmentasi ini melemahkan efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal Indonesia.

    Sorotan ini muncul setelah pasar modal mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan trading halt pada Rabu (28/1/2026), usai rilis laporan Morgan Stanley Capital International. Penghentian sementara perdagangan kembali terjadi keesokan harinya.

    Luhut menilai kewenangan Ketua OJK perlu diperkuat, terutama pada fungsi investigasi. Ketua OJK dinilai perlu menjadi single investigator dengan otoritas penyelidikan yang lebih jelas.

    “Dan kewenangan Ketua OJK itu menginvestigasi, dia single investigator dan dia punya hak juga untuk membantah dari anggota komisioner, yang selama ini komisioner terlalu berkuasa sehingga silo-silo itu terjadi,” ujar Luhut di Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

    Menurutnya, fragmentasi kewenangan membuat koordinasi internal tidak optimal dan respons terhadap potensi pelanggaran menjadi lambat. Penguatan struktur komando dan integrasi sistem dinilai penting dalam reformasi pasar modal.

    Pemanfaatan AI Belum Optimal

    Selain struktur kewenangan, Luhut juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengawasan.

    Ia mengaku telah mengirim tim untuk berdiskusi dengan otoritas pasar modal terkait kesiapan teknologi tersebut. Meski otoritas menyatakan telah memiliki sistem berbasis AI, Luhut menilai implementasinya belum sesuai harapan.

    “Jadi saya pikir dengan berbasis AI, harus berbasis AI lagi, itu saya kira akan jalan. Kemarin memang kita agak kecewa bahwa saya kirim tim juga ke pasar modal untuk melihat, berdiskusi mengenai AI,” paparnya.

    “Mereka mengatakan mereka sudah punya, padahal menurut saya sih mereka belum seperti yang kita bayangkan. Karena ternyata masih banyak ada masalah,” beber Luhut.

    Usulan ke Presiden

    Usulan penguatan kewenangan Ketua OJK dan optimalisasi sistem berbasis AI akan disampaikan kepada Presiden. Keputusan akhir berada di tangan kepala negara.

    Ia meyakini struktur kewenangan yang lebih jelas dan pengawasan yang terintegrasi akan memulihkan kepercayaan investor.

    “Jadi saya mau betul-betul usul kami kepada Presiden, tergantung keputusan Presiden. Kalau Presiden memberitahukan itu secara transparan dan kewenangan dari Ketua OJK, karena tidak ada silo-silo pada komisioner-komisioner, saya kira confidence itu akan segera balik,” ucap Luhut.

    Berikut adalah rangkuman poin-poin kritikan Luhut Binsar Pandjaitan terhadap OJK:

    Aspek Kritik Luhut
    Tata Kelola Terpisah antar komisioner, fragmentasi kewenangan
    Kewenangan Ketua OJK Perlu diperkuat, terutama fungsi investigasi
    Pemanfaatan AI Belum optimal, implementasi belum sesuai harapan
    Koordinasi Internal Tidak optimal, respons terhadap pelanggaran lambat

    Luhut berharap usulannya kepada Presiden dapat segera diimplementasikan untuk memulihkan kepercayaan investor dan meningkatkan efektivitas pengawasan di sektor jasa keuangan.

  • Bapanas Ancam Cabut Izin RPH Jual Karkas di Atas HAP Jakarta

    Bapanas Ancam Cabut Izin RPH Jual Karkas di Atas HAP Jakarta

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang menjual daging karkas ke pedagang di atas Harga Acuan Pembelian (HAP).

    Informasi itu disampaikan Amran di hadapan pengusaha berbagai komoditas pangan dan Satgas Pangan dalam acara pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di kantornya, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Amran menegaskan, ancaman itu berlaku bagi RPH yang berani menaikkan harga daging karkas meski hanya Rp 1.000 di atas HAP.

    “Mulai hari ini teman-teman Satgas, Bapanas, tidak ada kompromi langsung cabut aja. Kalau harganya dinaikin langsung cabut, enggak boleh operasi,” kata Amran.

    Mentan itu juga meminta perusahaan penggemukan sapi atau feedloter berhenti menyuplai sapi hidup ke RPH nakal.

    Jika tetap menyuplai RPH nakal, pihaknya tidak akan menerbitkan izin impor ke feedloter tersebut pada tahun depan.

    “Kalau dia lakukan, tahun depan hampir pasti, pasti, insyaallah kalau saya sehat saya masih menteri tahun depan, tidak dapat jatah aku cabut izinnya dan tidak boleh lagi impor sapi daging dan seterusnya,” ujar Amran.

    “Aku tidak janji saja saya lakukan apalagi saya janji,” tambahnya.

    Peringatan untuk Pengusaha Pangan Lain

    Peringatan serupa juga disampaikan Amran kepada para pengusaha beras, ayam, hingga telur ayam ras.

    Ia menyebut, pasokan bahan pangan saat ini dalam kondisi surplus sehingga tidak ada alasan menaikkan harga.

    Amran mewanti-wanti agar harga tetap stabil menjelang perayaan tahun baru Imlek, Ramadhan, dan Idul Fitri.

    Persoalan harga pangan ini, kata dia, menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemarin kami dipanggil menghadap dan menanyakan kondisi pangan menghadapi bulan suci Ramadan, Hari Nyepi, dan seterusnya, Imlek, tidak boleh ada harga naik,” ujarnya.

    Peran Satgas Pangan dalam Pengawasan

    Pada kesempatan itu, Amran meminta bantuan Satgas Pangan dari Polri yang melibatkan Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) seluruh Polda dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) seluruh Polres untuk menindak pengusaha nakal yang menjual pangan di atas HAP maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Ia menekankan, Satgas Pangan dari Polri merupakan ujung tombak pengendalian harga pangan.

    “Tolong tindak tegas yang melakukan pelanggaran, yang tanggung jawab Menteri Pertanian,” tutur Amran.

    “Kalau harus ditukar aku yang tanggung jawab manakala bapak tanda petik ada intervensi. Aku ambil alih tanggung jawab itu. Risikonya pada saya,” tambahnya.

    Berikut perkiraan jadwal perayaan hari besar keagamaan dan nasional di tahun 2026:

    Bulan Hari Besar
    Februari Tahun Baru Imlek
    Maret Hari Raya Nyepi
    April Awal Puasa Ramadhan
    Mei Hari Raya Idul Fitri