Category: Ekonomi

  • Kritik Tajam Pengamat Terhadap Usulan IMF Naikkan PPh Karyawan demi Jaga Defisit

    Kritik Tajam Pengamat Terhadap Usulan IMF Naikkan PPh Karyawan demi Jaga Defisit

    Rekomendasi International Monetary Fund (IMF) agar Pemerintah Indonesia menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan mendapat kritik keras. Langkah tersebut sebelumnya disarankan oleh lembaga moneter internasional tersebut sebagai strategi untuk mempertahankan defisit anggaran agar tetap berada di bawah level 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai usulan dalam dokumen IMF tersebut berisiko disalahgunakan sebagai pembenaran untuk memperlebar defisit dan meningkatkan rasio utang negara. Fajry secara tegas menolak argumen tersebut dan menyamakannya dengan pendekatan medis kuno yang tidak relevan dengan kompleksitas masalah saat ini.

    "Saya menolak hal tersebut. Paper ini kalau saya nilai terlalu oversimplification, saya bisa gunakan quote Nassim Taleb it’s beyond simplification, it’s like medieval medicine," ujar Fajry pada Kamis (19/2026).

    Menurutnya, memaksakan peningkatan investasi publik yang berujung pada pelebaran defisit justru akan memicu kekhawatiran investor terhadap stabilitas keuangan negara. Fajry menekankan bahwa fokus utama pemerintah seharusnya adalah membenahi persoalan struktural, seperti tata kelola pemerintahan, penekanan angka korupsi, serta kepastian kebijakan dan kualitas belanja negara.

    Kritik lain yang disoroti adalah pengabaian aspek inklusivitas dalam model ekonomi yang ditawarkan IMF. Fajry menjelaskan bahwa pascapandemi, Indonesia menghadapi fenomena K-shaped economic recovery, di mana pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Data menunjukkan adanya jurang yang lebar antara kelompok atas dan menengah. Hal ini terlihat dari peningkatan saldo tabungan kelompok atas, sementara saldo tabungan masyarakat di bawah Rp 100 juta justru mengalami penurunan. Kondisi ini diperburuk dengan kenaikan upah riil yang lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemi.

    "Pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati oleh kelompok atas sedangkan kelompok menengah menjadi yang menikmati paling sedikit. Tak heran jika kelompok menengah kembali menurun," pungkas Fajry.

  • Diplomasi Energi di Washington: Bahlil Dampingi Prabowo Temui Donald Trump

    Diplomasi Energi di Washington: Bahlil Dampingi Prabowo Temui Donald Trump

    Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Washington, D.C., Amerika Serikat, dengan agenda utama memperkuat hubungan bilateral dan menjajaki kolaborasi strategis. Dalam lawatan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut mendampingi untuk memastikan sektor energi menjadi poin krusial dalam pertemuan dengan Presiden Donald Trump.

    Fokus pembicaraan kedua kepala negara tersebut mencakup berbagai bidang strategis, di mana sektor energi dan sumber daya mineral diposisikan sebagai pilar stabilitas ekonomi dan daya saing industri Indonesia. Pemerintah memandang komunikasi ini sebagai langkah penting dalam menarik investasi sekaligus mempercepat transfer teknologi di tanah air.

    "Di sektor energi, kami akan memastikan setiap peluang kerja sama dapat mendukung ketahanan energi dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional," ungkap Bahlil Lahadalia melalui keterangan resminya pada Kamis (19/2/2026).

    Selain peningkatan kapasitas nasional, diplomasi energi ini diarahkan untuk mendukung komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Langkah tersebut akan ditempuh melalui diversifikasi bauran energi yang lebih efisien dan berkelanjutan tanpa mengesampingkan kedaulatan energi nasional.

    Bahlil menekankan bahwa setiap kemitraan yang dibangun dengan Amerika Serikat harus berpijak pada prinsip saling menguntungkan. Fokus utama tetap pada pengembangan sumber daya manusia dan produktivitas industri dalam negeri.

    "Ketahanan dan kemandirian energi adalah fondasi utama pembangunan. Karena itu, setiap langkah diplomasi energi ke depan harus memperkuat industri dalam negeri dan meningkatkan produktivitas nasional," pungkasnya.

  • Investasi Rp 82 Triliun, Indonesia-AS Bangun Ekosistem Semikonduktor Terintegrasi di Batam

    Investasi Rp 82 Triliun, Indonesia-AS Bangun Ekosistem Semikonduktor Terintegrasi di Batam

    Indonesia resmi menjalin kemitraan strategis dengan Amerika Serikat (AS) untuk membangun pusat industri teknologi tinggi di Galang, Batam. Proyek ambisius ini difokuskan pada pengembangan ekosistem semikonduktor dengan nilai investasi tahap awal mencapai 4,9 miliar dollar AS atau setara Rp 82 triliun.

    Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan perjanjian bisnis antara PT Galang Bumi Industri dengan korporasi asal AS, yakni Essence Global Group dan Tynergy Technology Corporation. Prosesi penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di kantor US Chamber & Commerce pada Rabu (18/2/2026).

    Pusat pengembangan ini akan berlokasi di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco-Industrial Park (GESEIP). Direktur Utama Galang Bumi Industri, Ahmad Maruf Maulana, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata hilirisasi industri yang menggabungkan energi hijau dengan teknologi canggih.

    “Ekosistem yang dibangun dalam PSN Wiraraja GESEIP ini mencakup hilirisasi kuarsa silika menjadi produk bernilai tambah tinggi, mulai dari pemurnian bahan baku kaca hingga produksi polysilicon untuk kebutuhan semikonduktor dan solar cell,” jelas Ahmad Maruf Maulana dalam keterangan resminya, Kamis (19/2/2026).

    Secara teknis, Tynergy Group melalui anak usahanya akan mengelola beberapa lini produksi utama. PT Quantum Luminous Indonesia akan menangani pemurnian kuarsa silika untuk industri kaca, sementara PT Essence Global Indonesia fokus pada pemurnian polysilicon. Jika fase awal ini sukses, investor berkomitmen menambah suntikan dana sebesar 26,7 miliar dollar AS guna melengkapi siklus produksi dari pembuatan ingot wafer hingga tahap fabrikasi akhir.

    Rencana pengembangan ini juga mencakup pembangunan infrastruktur manufaktur, perluasan proyek energi terbarukan, serta riset teknologi mutakhir. Untuk mendukung operasional, Tynergy Technology Corp mengalokasikan 250 juta dollar AS untuk fasilitas manufaktur yang diprediksi mampu menyerap sekitar 2.500 tenaga kerja terampil.

    Aspek ketahanan energi juga menjadi prioritas dalam proyek ini. Tynergy Group akan membentuk PT Energy Tech Indonesia guna membangun fasilitas penyimpanan energi berbasis sodium ion dengan kapasitas mencapai 150 MW. Selain itu, guna mempercepat transfer teknologi, akan dijalin kerja sama lintas zona ekonomi bebas antara PSN Wiraraja GESEIP di Batam dengan Solanna Akimel 7 Technopark yang berlokasi di Arizona, Amerika Serikat.

  • Ancaman CBAM Uni Eropa: Industri Indonesia Terjebak Pembangkit Listrik Fosil

    Ancaman CBAM Uni Eropa: Industri Indonesia Terjebak Pembangkit Listrik Fosil

    Dominasi pembangkit listrik captive berbasis energi fosil di sektor industri kini menjadi ancaman serius bagi daya saing ekspor Indonesia di pasar global. Pertumbuhan masif kapasitas pembangkit mandiri ini dikhawatirkan mengunci Indonesia dalam penggunaan energi kotor selama puluhan tahun ke depan, sekaligus menghambat proses transisi energi bersih.

    Data Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan lonjakan kapasitas pembangkit listrik captive dari 14 gigawatt (GW) pada 2019 menjadi 33 GW pada 2024. Tren ini diprediksi terus berlanjut dengan tambahan 17,4 GW dari proyek gas dan batu bara yang masuk dalam perencanaan setelah tahun 2024. Saat ini, sekitar 5 GW pembangkit batu bara dan 2,5 GW pembangkit gas tengah dalam tahap konstruksi untuk menyuplai sektor padat energi seperti smelter nikel, baja, dan aluminium.

    Direktur Riset dan Inovasi IESR, Raditya Wiranegara, dalam acara bertajuk "Dekarbonisasi Pembangkit Listrik Captive di Indonesia", Kamis (19/2/2026), memperingatkan risiko jangka panjang dari tren ini. "Apabila tidak dikendalikan, pembangkit listrik captive berbasis fosil ini bisa membuat Indonesia susah pindah ke energi lebih bersih, dan bisa terjebak pakai energi kotor itu lama sekali, sampai puluhan tahun ke depan," ujarnya.

    Implikasi lingkungan dari ketergantungan fosil ini sangat signifikan. Pada 2024, emisi dari sektor ini mencapai 131 MtCO2 atau setara 37 persen dari total emisi ketenagalistrikan nasional. Tanpa intervensi, angka emisi diproyeksikan melonjak hingga 166 MtCO2 pada 2037. Padahal, kebutuhan listrik industri diperkirakan bakal menyumbang 43 persen dari total permintaan nasional sebesar 1.813 TWh pada 2060.

    Di sisi ekonomi, industri Indonesia kini berhadapan dengan pemberlakuan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa mulai 2026. Kebijakan ini akan mengenakan biaya karbon pada produk impor beremisi tinggi. Saat ini, intensitas emisi produk aluminium dan baja asal Indonesia tercatat 45,5 persen hingga 89,9 persen lebih tinggi dibandingkan standar Uni Eropa.

    Raditya menambahkan bahwa meskipun banyak pelaku industri menyadari pentingnya dekarbonisasi, keputusan investasi masih sering terjebak pada efisiensi biaya jangka pendek dan kepastian pasokan energi. Namun, pilihan rasional saat ini justru bisa menciptakan risiko ekonomi di masa depan, mulai dari penerapan pajak karbon lintas batas, hilangnya akses pasar ekspor, hingga ancaman aset terbengkalai (stranded asset) pada infrastruktur energi fosil.

  • Saham RI di Freeport Bertambah 12 Persen, Izin Tambang Resmi Diperpanjang Melalui MoU di Washington

    Saham RI di Freeport Bertambah 12 Persen, Izin Tambang Resmi Diperpanjang Melalui MoU di Washington

    Pemerintah Indonesia resmi menyepakati perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk operasional setelah tahun 2041. Kesepakatan ini dituangkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di Washington, D.C., pada 18 Februari 2026.

    Prosesi penandatanganan dilakukan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, President and CEO Freeport-McMoRan Inc. Kathleen Quirk, serta Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. Agenda strategis ini turut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Melalui nota kesepahaman ini, posisi Indonesia dalam struktur kepemilikan PTFI akan semakin kuat. Pemerintah dipastikan mendapat tambahan kepemilikan saham sebesar 12 persen setelah tahun 2041 mendatang. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan sumber daya cadangan melalui eksplorasi detail serta menjaga kesinambungan produksi jangka panjang.

    Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan upaya memastikan keberlanjutan investasi yang memberikan dampak ekonomi signifikan bagi negara. Berdasarkan asumsi harga komoditas saat ini, penerimaan negara diproyeksikan mencapai sekitar US$ 6 miliar atau setara Rp 90 triliun setiap tahunnya.

    "Dengan ini, keberlanjutan kontribusi kepada negara khususnya masyarakat Papua akan terus terjaga melalui penerimaan negara," ujar Tony Wenas dalam pernyataan resminya.

    Selain bagi pemerintah pusat, proyeksi distribusi dana juga mencakup alokasi sebesar Rp 14 triliun untuk pemerintah daerah dan anggaran program pengembangan masyarakat senilai Rp 2 triliun per tahun. Operasional PTFI pasca-2041 juga disebut akan menjamin keberlangsungan lapangan kerja bagi sekitar 30 ribu tenaga kerja.

    Tony menegaskan bahwa seluruh poin dalam kesepakatan ini merupakan implementasi dari amanat UUD 1945. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya alam ini ditujukan sepenuhnya untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya melalui kepastian operasi jangka panjang.

  • Kejar Swasembada Energi, Pemerintah Modernisasi 22 Ribu Sumur Minyak Nonaktif

    Kejar Swasembada Energi, Pemerintah Modernisasi 22 Ribu Sumur Minyak Nonaktif

    Optimalisasi puluhan ribu sumur minyak yang tidak aktif menjadi fokus utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mencapai target swasembada energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa intervensi teknologi merupakan langkah mutlak untuk memulihkan produktivitas sumur-sumur tua tersebut.

    Data kementerian menunjukkan tantangan besar pada kapasitas produksi saat ini. Dari total sekitar 39.000 hingga 40.000 sumur minyak di Indonesia, tercatat hanya 17.000 sampai 18.000 sumur yang masih beroperasi. Sisanya, sekitar 22.000 sumur, berstatus sebagai idle wells atau tidak aktif karena faktor usia dan penurunan teknis.

    "Sumur-sumur tua ini mau tidak mau kita harus intervensi lewat teknologi. Indonesia tidak akan bisa mencapai swasembada energi jika tidak melakukan terobosan," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Kamis (19/2/2026). Ia menambahkan bahwa ribuan sumur nonaktif tersebut akan dikerjasamakan guna memaksimalkan lifting migas nasional.

    Selain fokus pada sumur tua, pemerintah telah menyiapkan peta jalan melalui percepatan eksplorasi pada sumur yang masuk dalam plan of development (POD). Kementerian ESDM juga berencana melelang 110 blok migas untuk mempertebal cadangan energi dalam negeri. Bahlil menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, khususnya dalam investasi teknologi serta kemitraan strategis.

    Strategi kemandirian energi ini juga mencakup penguatan kapasitas pengolahan di sisi hilir. Kehadiran Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari lalu menjadi tonggak penting dalam pengurangan ketergantungan impor. Kilang tersebut diproyeksikan mampu memproduksi 5 juta kilo liter bensin dan 3,9 juta kilo liter solar.

    Bahlil optimis bahwa pada tahun 2026, integrasi antara peningkatan produksi hulu dan program biodiesel B40 akan memberikan dampak signifikan bagi kedaulatan energi. "Dengan program B40, tidak lagi kita melakukan impor solar, dan ini pertama kalinya dalam sejarah peradaban bangsa kita," pungkasnya.

  • Bitcoin Melemah ke Level US$ 66.834, Dipicu Sikap Hawkish The Fed dan Ketegangan Geopolitik

    Bitcoin Melemah ke Level US$ 66.834, Dipicu Sikap Hawkish The Fed dan Ketegangan Geopolitik

    Laju harga Bitcoin (BTC) terpantau mengalami koreksi hingga Kamis (19/2) sore, dengan penurunan sebesar 1,95% dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ini kini tertahan di level US$ 66.834 atau setara Rp 1,12 miliar, meski sebelumnya sempat menyentuh posisi US$ 68.332.

    Tekanan jual yang melanda pasar kripto ini merupakan reaksi investor terhadap risalah rapat Federal Reserve (The Fed) yang menunjukkan sikap lebih agresif (hawkish). Sejumlah pejabat bank sentral AS tersebut menyatakan belum ada urgensi untuk memangkas suku bunga, bahkan membuka peluang kenaikan jika inflasi tetap bertahan di atas 2%.

    Analis Tokocrypto, Fyqieh Fachrur, menjelaskan bahwa sikap The Fed ini membuat pelaku pasar mengevaluasi kembali ekspektasi penurunan suku bunga. "Nada minutes yang hawkish membuat pelaku pasar kembali menghitung ulang peluang penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Ketika ekspektasi pemangkasan mundur, aset berisiko seperti Bitcoin cenderung ikut tertekan," ungkapnya.

    Selain faktor kebijakan moneter, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran turut memperkeruh suasana pasar. Kondisi ini memicu kenaikan harga minyak lebih dari 4%, yang kemudian mendorong investor masuk ke mode risk-off atau menghindari aset berisiko. Fyqieh menambahkan bahwa meningkatnya volatilitas kripto saat ini merupakan dampak dari langkah investor dalam mengurangi eksposur mereka di tengah ketidakpastian global.

    Faktor likuiditas dari pasar Asia pasca-libur Tahun Baru Imlek juga ditengarai memperuncing pergerakan harga. Peningkatan volume perdagangan di kawasan tersebut justru memperbesar tekanan jual terhadap BTC dalam jangka pendek.

    Secara teknikal, Bitcoin saat ini berada dalam fase konsolidasi pada area krusial. Zona support jangka pendek teridentifikasi berada pada rentang US$ 66.200 hingga US$ 67.800. Selama harga mampu bertahan di atas level tersebut, peluang untuk kembali menguat masih terbuka meskipun cenderung terbatas.

    Apabila Bitcoin mampu menembus zona support tersebut, harga diprediksi akan menguji level resistensi di kisaran US$ 69.250 hingga US$ 70.800. Sebaliknya, Fyqieh memperingatkan jika tekanan jual terus meningkat dan level support gagal dipertahankan, maka risiko koreksi lanjutan masih tetap mengintai pasar.

  • Lonjakan Arus Libur Imlek 2026: 1,6 Juta Kendaraan Lintasi Gerbang Tol Utama Jabotabek

    Lonjakan Arus Libur Imlek 2026: 1,6 Juta Kendaraan Lintasi Gerbang Tol Utama Jabotabek

    Volume lalu lintas di wilayah Jabotabek mengalami peningkatan signifikan selama periode libur Tahun Baru Imlek yang berlangsung pada 13 hingga 17 Februari 2026. PT Jasa Marga mencatat total 1.623.619 kendaraan melintas masuk dan keluar melalui empat gerbang tol (GT) utama, yakni GT Cikupa, GT Ciawi, GT Cikampek Utama, dan GT Kalihurip Utama.

    Direktur Utama PT Jasa Marga, Rivan A Purwantono, mengungkapkan bahwa angka kumulatif tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 12,32 persen jika dikomparasikan dengan lalu lintas normal yang biasanya hanya mencapai 1.445.556 kendaraan. Puncak kepadatan arus keluar Jakarta terjadi pada Sabtu, 13 Februari, sementara arus balik menuju ibu kota mencapai titik tertinggi pada Selasa, 17 Februari 2026.

    Secara mendetail, sebanyak 816.725 kendaraan tercatat meninggalkan wilayah Jabotabek, atau naik 12,43 persen dari kondisi normal. Mayoritas pergerakan mengarah ke Timur (Trans Jawa dan Bandung) dengan total 379.356 kendaraan. Sementara itu, arus kendaraan yang kembali menuju Jabotabek tercatat sebanyak 806.894 unit, meningkat 12,20 persen dari angka rata-rata harian.

    Berikut adalah rincian distribusi arus lalu lintas berdasarkan arah perjalanan selama periode tersebut:

    Arah Perjalanan Kendaraan Keluar (Persentase) Kendaraan Masuk (Persentase)
    Timur (GT Cikampek Utama & Kalihurip Utama) 379.356 (+24,27%) 372.767 (+20,84%)
    Barat (GT Cikupa) 235.410 (-1,92%) 228.821 (+0,32%)
    Selatan (GT Ciawi) 201.959 (+11,50%) 205.306 (+12,47%)

    Rivan menilai operasional perjalanan selama libur panjang ini secara umum berjalan aman dan terkendali. Kelancaran ini diklaim sebagai hasil dari optimalisasi layanan di lapangan serta koordinasi lintas sektoral yang intensif.

    "Sinergi yang solid bersama pihak Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta seluruh pemangku kepentingan dan petugas di lapangan menjadi kunci dalam menjaga kelancaran mobilitas dan keselamatan perjalanan masyarakat," ujar Rivan dalam keterangan resminya.

  • Kejar Aturan Free Float 15 Persen, BEI Bidik Tambahan Market Cap Rp187 Triliun

    Kejar Aturan Free Float 15 Persen, BEI Bidik Tambahan Market Cap Rp187 Triliun

    PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memproyeksikan potensi serapan pasar sebesar Rp187 triliun dari kewajiban pemenuhan porsi saham publik (free float) minimal 15 persen. Sebanyak 267 perusahaan tercatat diketahui masih harus meningkatkan jumlah saham beredar mereka untuk memenuhi ketentuan tersebut.

    Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan bahwa angka Rp187 triliun merupakan estimasi tambahan kapitalisasi pasar (market cap) yang perlu diserap oleh investor. Nilai ini muncul jika seluruh emiten yang terdampak melakukan penyesuaian porsi saham dari posisi saat ini menuju batas minimal yang dipersyaratkan.

    “Potensi tambahan market cap dari ke 267 perusahaan tercatat tersebut yang harus diserap oleh pasar untuk memenuhi free float 15 persen sekitar Rp 187 triliun,” kata Nyoman dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

    Hingga akhir Desember 2025, pemantauan bursa melalui Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham menunjukkan ratusan emiten sebenarnya sudah memenuhi ambang batas 7,5 persen. Namun, mereka masih berada di bawah target 15 persen sesuai dengan regulasi bursa yang berlaku.

    Tindakan tegas telah diambil otoritas bursa terhadap perusahaan yang mengabaikan aturan ini. Berdasarkan pengumuman nomor Peng-S-00003/BEI.PLP/01-2026, BEI telah menjatuhkan sanksi suspensi atau penghentian sementara perdagangan terhadap 38 emiten sejak akhir Januari 2026 karena gagal memenuhi ketentuan free float hingga tenggat waktu 31 Desember 2025.

    Dalam Peraturan Bursa Nomor I-A, emiten di Papan Utama dan Papan Pengembangan diwajibkan memiliki setidaknya 50 juta saham free float atau minimal 7,5 persen dari total saham. Sementara itu, untuk Papan Akselerasi, Peraturan Bursa Nomor I-V menetapkan kewajiban free float minimal 7,5 persen.

    Selain persentase kepemilikan, aspek kuantitas investor juga menjadi syarat mutlak. Merujuk ketentuan V.1.2, setiap perusahaan tercatat wajib memiliki minimal 300 pemegang saham yang terdaftar sebagai nasabah pemilik Single Investor Identification (SID). Verifikasi data ini dilakukan secara ketat melalui sinkronisasi laporan emiten dengan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

  • Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi Kuartal I 2026 Tumbuh Tinggi Dipicu Konsumsi dan Stimulus

    Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi Kuartal I 2026 Tumbuh Tinggi Dipicu Konsumsi dan Stimulus

    Bank Indonesia (BI) memproyeksikan tren pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat pada awal tahun 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan rasa optimistisnya bahwa capaian pada Kuartal I 2026 akan melanjutkan performa positif dari periode sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,39 persen secara tahunan (yoy).

    Lonjakan konsumsi masyarakat menjadi motor utama penggerak ekonomi di awal tahun tersebut. Perry menjelaskan bahwa keberadaan berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang jatuh pada triwulan pertama, seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, dan Idulfitri 1447 H, memicu mobilitas populasi yang masif.

    "Mobilitas populasi Indonesia sangat tinggi karena HKBN itu berada di Kuartal I ini akan mendorong peningkatan konsumsi," ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Kamis (19/2/2026).

    Selain faktor musiman, penguatan ekonomi juga didukung oleh kombinasi stimulus fiskal dan moneter. BI mencatat bahwa pelonggaran kebijakan moneter serta realisasi berbagai program pemerintah menjadi katalis penting. Beberapa program strategis yang disorot meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG) serta inisiatif Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDMP) yang diarahkan untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan.

    Sektor investasi diperkirakan turut memberikan kontribusi signifikan, terutama melalui proyek hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan pembangunan infrastruktur pemerintah. Kondisi ini diperkuat dengan tingkat kepercayaan pelaku usaha yang masih terjaga dalam level optimis.

    Meski tidak merinci angka spesifik untuk pertumbuhan tiga bulan pertama tahun 2026, Perry menegaskan bahwa daya dukung ekonomi akan tetap solid untuk periode-periode selanjutnya. Adapun untuk keseluruhan tahun 2026, Bank Indonesia menetapkan prakiraan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada rentang 4,9 persen hingga 5,7 persen secara tahunan.